Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
Latest Podcast
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
Feature%20SATPOL_PP.mp3

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

DILEMA PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL

PolemiRUUKamnas

buku ini berisikan tentang: POLEMIK RUU KAMNAS

 

DILEMA PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL
opini Penulis: Al Araf, Direktur Imparsial Menata Ulang Alutsista Menata Ulang Alutsista Menata Ulang Alutsista PERISTIWA jatuhnya helikopter Bell 412 EP milik TNI-AD di Poso pada 21 Maret 2016 kembali memperpanjang rentetan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Sebelumnya, juga terjadi peristiwa jatuhnya pesa ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Siaran Pers No.03/Siaran-Pers/IMP/III/2016   Pemerintah bersama DPR tengah mempersiapkan dan membahas draft revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Imparsial menilai draft RUU tersebut rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanisme criminal justice sistem, diantaranya ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Pemutakhiran Terakhir (Sabtu, 05 Maret 2016 15:48)

 
Metrotvnews.com, Jakarta: Efek jera dari penerapan hukuman mati disebut hanya ilus. Angka kejahatan malah menunjukkan peningkatan.  Alih-alih berbangga dengan menjadikan eksekusi mati sebagai prestasi, penegak hukum diminta untuk lebih berkaca diri dan membenahi proses hukum serta membersihkannya dari korupsi. "Ada ilusi bahwa hukuman mati b ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Demokrasi Terganggu jika Oknum TNI Terlibat Politik Praktis

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, peraturan telah menegaskan bahwa TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Terlebih dalam... Read more
Jumat, 08 Januari 2016 00:00

Hukuman Mati Menandakan Masyarakat Indonesia Sudah 'Sakit'

Benarkah dukungan terhadap penerapan hukuman mati menandakan bahaya bagi masyarakat Indonesia? MajalahKartini.co.id - Penerapan hukuman mati ya... Read more
Kamis, 07 Januari 2016 17:02

Menghapus Hukuman Mati, Memutus Budaya Kekerasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap... Read more
Kamis, 07 Januari 2016 17:00

Hukuman Mati Turunkan Kejahatan Hanya Ilusi

Metrotvnews.com, Jakarta: Efek jera dari penerapan hukuman mati disebut hanya ilus. Angka kejahatan malah menunjukkan peningkatan.  Alih-alih... Read more
Kamis, 07 Januari 2016 16:54

Pemerintah Diminta Evaluasi Efektif Tidaknya Hukuman Mati

Hukuman mati tidak membuat jera bandar narkoba VIVA.co.id - Koalisi Indonesia Anti Hukuman Mati mendesak pemerintah menghapuskan hukuman mati d... Read more
Jumat, 09 Oktober 2015 10:29
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:2868691
Hits:1523431
Member:0
Guest:11
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33