Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
Latest Podcast
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
Feature%20SATPOL_PP.mp3

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

DILEMA PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL

buku ini berisikan tentang: POLEMIK RUU KAMNAS

 

DILEMA PENGATURAN KEAMANAN NASIONAL
Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.   Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan bahwa agenda kampanye P ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Pemutakhiran Terakhir (Selasa, 08 Juli 2014 16:17)

 
Siaran Pers Sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI/TNI kini beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh DKP dalam pemberhentian itu, yang salah satunya Prabowo Subianto dianggap telah m ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Siaran Pers Gerakan Melawan Lupa     Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu aca ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Diskusi Publik: HAM dan Launching Penelitian Peran Komnas HAM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan diskusi publik tentang “Melawan Lupa: Agenda HAM Dalam Pemilu 2014” pada hari rabu (23/4) di Gedung... Read more
Senin, 05 Mei 2014 11:27

Swandaru: Hukuman Mati adalah Hukuman yang Salah

Manado, DIMENSIONNEWS.COMBertempat di Hotel Sahid Teling, Manado diadakan diskusi publik mengenai Kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan... Read more
Selasa, 24 Desember 2013 11:28
Hanya Jokowi yang Mampu Kalahkan Capres Militer

Hanya Jokowi yang Mampu Kalahkan Capres Militer

Rabu, 17 Juli 2013 17:04 wib JAKARTA - Hasil survei calon presiden menahbiskan Joko Widodo sebagai kampium mengalahkan kandidat lain yang memili... Read more
Jumat, 19 Juli 2013 14:27

Kekerasan yang Terus Berlangsung adalah Cermin Kegagalan Pemerintahan SBY

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil   Pembunuhan 4 orang di Lapas Cebongan Sleman oleh 11 anggota Grup 2 Kopassus adalah tindakan yang tidak bi... Read more
Rabu, 10 April 2013 16:18

Imparsial: RUU Kamnas Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah," kata Al Araf. Kamis, 1 November 2012, 15:43 VIVAnews - Keberadaan Rancangan Undang-Undangan Keamanan N... Read more
Kamis, 08 November 2012 09:53
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:1795244
Hits:851574
Member:0
Guest:2
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33