Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
pro kontra<br />terorisme
seminar
temu
diskusi Publik
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon UU Penanganan Konflik Sosial: Ancaman Baru Bagi Rakyat

Kamis, 12 April 2012 16:07 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
KONFERENSI PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan     Pada sidang paripurna tanggal 11 April 2012 DPR akhirnya mengesahkan UU Penanganan Konflik Sosial.  Pengesahan UU PKS oleh DPR patut dikecam dan merupakan langkah yang sangat prematur dan cenderung dipaksakan mengingat di dalam UU PKS ini masih terdapat banyak pas ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

PostHeaderIcon Menolak Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial

Senin, 09 April 2012 14:10 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Petisi Masyarakat Sipil     Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012. Salah satu pasal di RUU ini menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk meminta pengerahan dan penggunaan ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

PostHeaderIcon Pelibatan TNI dalam Penanganan Langsung Ujuk Rasa Anti Kenaikan BBM bertentangan dengan Undang-undang TNI

Rabu, 28 Maret 2012 12:11 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Konferensi Pers No.006/Siaran Pers/Imparsial/III/2012 Dalam beberapa minggu terakhir ini terjadi peningkatan gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil di seluruh Indonesia (mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan lain-lain) terhadap rencana pemerintah yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan memiliki efek domino t ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru
INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

  Foto: http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/11/41990/INGGRIS-ANTI-HUKUMAN-MATI- Wakil Duta Besar Inggris yang mereka bisa. untuk Indon... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:27

Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

JAKARTA--MICOM: Puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi terancam mendapat hukuman mati. "Sebelumnya dikabarkan ada 28 TKI yang terancam... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:22

Kedubes Inggris Dukung Hukuman Mati Dihapus

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:26

Death penalty is not the answer: Activists

The Jakarta Post | Tue, 10/11/2011 10:12 AM ... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:24

Todung Minta Penghapusan Hukuman Mati

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:23
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:798370
Hits:309389
Member:0
Guest:1
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33
Unduh
Nov.11
 securitization in papua
Okt.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
Jul.11
 Laporan Hasil Survei Imparsial
Mar.11
 Praktik Brutalitas Polisi
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor