Entries by admin

Desentralisasi Asimetris; Politik Aceh dan Papua

Oleh : Aryos Nivada, MA* Aceh dan Papua adalah dua provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan tersendiri oleh pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya. Model pemerintahan tersebut adalah desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yang membedakan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Para pakar mengartikulasikan model desentralisasi asimetris (DS) adalah pemberian kewenangan secara politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang […]

Bagikan :

Menunggu Dialog Jakarta dan Papua

Oleh : Aditya Batara Gunawan* Harapan akan dilaksanakannya dialog sebagai mekanisme untuk mendorong terciptanya Papua yang damai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, nampaknya pemerintah belum bergeming sedikit pun. Beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua juga tidak menghasilkan terobosan yang berarti. Layaknya kunjungan ke […]

Bagikan :

Politik Rekognisi: Nalar Reintegrasi Papua

Oleh : Halili* Atas dasar perspektif kepentingan politik Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, kepentingan terbesar dari proses dekolonisasi Papua pada 1963 adalah integrasi Indonesia sebagai sebuah nasion. Hal itu tergambar secara paripurna dalam sikap dan statemen politik Bung Karno, pendiri bangsa dan presiden pertama RI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidaklah lengkap tanpa Papua. Papua […]

Bagikan :

Bagi Papua, Roti, Anggur, dan Jembatan Bukan Penawar Duka

Oleh : Irine Hiraswari Gayatri, M.A.* Membicarakan Papua berarti mendiskusikan kontestasi hegemoni makna sebagai dilema sebuah bangsa yang sejarahnya panjang. Setelah seolah-olah bergerak maju di mana “dialog” sebagai kata kunci yang diusulkan oleh Tim Kajian Papua LIPI diterima secara luas  dalam perbincangan-perbincangan di Jakarta, Papua maupun kota-kota lain, bahkan diterima oleh pemerintahan SBY dengan kata lain “komunikasi […]

Bagikan :

Konsistensi Otonomi Khusus Papua?

Oleh : Amiruddin* DALAM 2016/2017 ini, sudah dua kali isu Papua menjadi buah pembicaraan dalam forum PBB di Jenewa dan New York. Peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius oleh DPR-RI dan pemerintah. Pertama yang berbicara di forum resmi PBB itu adalah perwakilan resmi dari negara-negara pulau di Pasifik dengan kesamaan kultural dengan Papua. Kedua, tujuh […]

Bagikan :

Konflik Papua, Pendekatan Keamanan dan Dialog

Oleh: Aisah Putri Budiatri dan Diandra Mengko* Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sesungguhnya telah menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk merubah paradigma penyelesaikan konflik di dalam negeri, tak terkecuali konflik Papua. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera meninggalkan pendekatan keamanan dan mulai menyelesaikan konflik Papua secara damai. Pada awalnya, harapan ini bagai gayung bersambut dengan […]

Bagikan :

Kebebasan Berekespresi di Papua

Oleh : Asfinawati* Apa pendapat kita bila mendengar puluhan orang bahkan ratusan ditangkap karena melakukan  aksi unjuk rasa damai, semata-mata karena melakukan aksi? Mari kita lebih nyatakan lagi ilustrasi tersebut. Misal ratusan perempuan ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa pada hari buruh 1 Mei. Atau puluhan buruh migran ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa solidaritas […]

Bagikan :

Penyelesaian Konflik Papua VS Hak Menentukan Nasib Sendiri

Oleh : Hendra Manurung[1] Pasca Reformasi 1998, situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua belum menunjukkan perbaikan signifikan. Papua, yang terletak di perbatasan kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan penduduk asli Papua juga sangat […]

Bagikan :

Tentang Kebebasan Pers di Papua

Oleh : Asep Komarudin* Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini adalah kondisi kebebasan pers di Papua. John Saltford lewat bukunya “The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969” (Saltford, 2003) mengungkapkan bahwa pembatasan pers di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963 silam. Demikian pula,  pakar dari Universitas Melbourne, […]

Bagikan :

Ambiguitas Politik HAM Jokowi Di Papua

Oleh : Achmad Fanani Rosyidi* Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Namun demikian, prinsip affirmative action […]

Bagikan :