Entries by admin

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara. Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, […]

Bagikan :

Jika Ikut Berantas Terorisme, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme melalui revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, terus menuai pertentangan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat bahwa jika pemerintah dan DPR tetap memaksanakan melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme, maka TNI harus masuk ke dalam peradilan umum. “Jika pelibatan militer diatur dalam UU […]

Bagikan :

Menyoal Perlibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konferensi Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut […]

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at: Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time) Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher […]

Bagikan :

13 Tahun Munir, Aktivis Desak Jokowi Buka Hasil Investigasi TPF

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Hendardi, menilai tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah waktu yang tepat untuk membuka hasil temuan TPF. Menurut dia, ini untuk memenuhi janji politik Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM berat, termasuk dalam kasus Munir. “Tahun ini paling pas untuk […]

Bagikan :

Jika Tak Selesaikan Kasus Munir, Jokowi Kehilangan Pemilih

Suara.com-Presiden Joko Widodo didesak segera selesaikan pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM, Said Munir Thalib, sebelum periode pemerintahan sekarang selesai tahun 2019. “Oleh karena itu Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus Munir. Karena sudah tiga tahun masa pemerintahannya sehingga sudah saatnya menjadi prioritas pemerintah,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, […]

Bagikan :

Mantan Anggota TPF Munir Kecewa Temuan Tak Ditindaklanjuti Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan anggota tim pencari fakta untuk kasus Munir Said Thalib, Tini Hadad, menyatakan kekecewaannya atas respons pemerintahan Joko Widodo yang tak kunjung menindaklanjuti temuan TPF. Menurut dia, hingga kini tak ada pertanda kasus Munir akan kembali dibuka. “Kami, mantan anggota TPF, merasa pekerjaan kami menjadi sia-sia karena ini tidak dibuka,” katanya di kantor Imparsial, Jalan […]

Bagikan :

“Bahaya Sekali Kalau Pembunuh Munir Bebas Berkeliaran”

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Penuntasan kasus Munir, kata Al Araf, bukan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga jaminan dari pemerintah bahwa peristiwa serupa tidak berulang. “Presiden harus mengungkapkan kasus […]

Bagikan :

Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Oleh: Gufron Mabruri* Senin, 04 Sep 2017 17:30 | editor : Miftakhul F.S   Jawapos.com-Penanganan Maraknya ujaran kebencian diruang publik hingga kini masih merupakan persoalan pelik. salah satu masalah utamanya, isu ujaran kebencian belum secara baik dan jelas dipahami, bukan hanya oleh anggota masyarakat sehingga masih saja ada yang tergerak untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian di ruang […]

Bagikan :

Kabareskrim Ingatkan Polisi Harus Berperan Jaga Kerukunan Beragama

Detik.com Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono menekankan tugas polisi tidak hanya penegakan hukum. Tapi juga harus berperan dalam melindungi dan menciptakan kerukunan beragama. “Kita harus melindungi harapan masyarakat, di satu sisi kita harus menciptakan keamanan masyarakat dengan memberikan pengayoman. Tapi di status sisi kepolisian juga harus menegakkan hukum,” kata Ari di depan para […]

Bagikan :