Entries by Lucky Dado

Soal Perppu Ormas, Pemerintah Dinilai Gagal Paham Dua Persoalan Ini

SpiritNews.Co, Jakarta | Direktur Imparsial, Al A’raf yang tergabung dalam Kaolisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) lantaran Pemerintah gagal paham dua hal persoalan. Pertama, Pemerintah gagal memahami kewenangan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kedua, Pemerintah juga […]

Bagikan :

Perppu Ormas Tak Sejalan dengan UU Lain

PressRader.comMekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 dinilai cacat hukum. Mekanisme pembubaran ormas yang diatur perppu itu bertentangan dengan undang-undang lain. Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan hal itu, Minggu (13/8), dalam diskusi ”Solusi Tanpa Perppu Ormas” di Jakarta. Menurut dia, ormas yang dimaksud Perppu No 2/2017 […]

Bagikan :

Tunggu Waktu Pas, YLBHI Akan Gugat Perpu Ormas ke MK

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas berencana menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfinawati mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perpu tentang ormas tersebut.   “Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK,” […]

Bagikan :

Koalisi: Ada Banyak Cara Hilangkan Radikalisme Selain Terbitkan Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disebut tidak tepat untuk mengatasi persoalan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di dalam negeri. Koalisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas menganggap bahwa pemerintah lebih tepat menggunakan cara lain untuk mengatasi persoalan tersebut. “Perppu itu bentuk kegagalan memahami ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Padahal banyak studi […]

Bagikan :

Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum

Media Indonesia.com–REVISI Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut UU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum. “Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur pene­gakan hukumnya dan tidak melebar ke mana-mana,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, DPR dan pemerintah […]

Bagikan :

Perppu Ormas Lahir karena Kegagalan Pemerintah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – ‎Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 bukanlah solusi untuk memberantas ektrimisme dan radikalisme di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Imparsial, Al Araf. Menurut Al Araf,  maraknya kasus intoleran lantaran implementasi dari aturan yang ada pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak dijalankan secara maksimal. Padahal, bila implementasi […]

Bagikan :

Perppu No 2/2017 Tindakan Sewenang Wenang Pemerintah

AKURAT.CO, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melalui Perppu Nomor 2/2017 merupakan tindakan sewenang wenang pemerintah. Terkait mekanisme pembubaran melalui Undang-undang partai politik (parpol), PT, yayasan, dan penanggulangan terorisme, maka pembubaran tersebut dilakukan melalui pengadilan. “Misalnya mengapa pembubaran tentang ormas itu dilakukan oleh pemerintah, dan tidak dilakukan oleh pengadilan. Menurut saya, itu sesuatu […]

Bagikan :

Perppu Ormas Terbit, Pemerintah Dinilai Gagal Paham Dua Persoalan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial, Al A’raf yang tergabung dalam Kaolisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) lantaran Pemerintah gagal paham dua hal persoalan. Pertama, Pemerintah gagal memahami kewenangan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kedua, Pemerintah juga gagal memahami bagaimana mengatasi […]

Bagikan :

Perppu Ormas Dinilai Bukan Solusi Atasi Ekstrimisme dan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil Tanpa PerppuOrmas menilai, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bukan solusi dalam mengatasi persoalan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. “Kami dukung upaya untuk mengatasi ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme, tetapi kami anggap upaya untuk mengatasi persoalan tadi bukan Perppu Ormas jawabannya,” ujar Direktur Imparsial Al A’raf yang tergabung dalam […]

Bagikan :

Perppu Ormas Bukan Solusi atas Masalah Ekstremisme dan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dinilai tidak bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Negara sudah memiliki aturan hukum untuk menindak persoalan itu, hanya saja tidak ada komitmen kuat untuk melaksanakannya. Direktur The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan, negara bertanggung

Bagikan :