Entries by Lucky Senyawa

“Negara Harus Memberikan Keadilan bagi Zulfiqar Ali dan Keluarganya”

Siaran Pers Nomor: 07/SP/IMPARSIAL/VI/2018   IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor) turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan pada hari Kamis, 31 Mei 2018 lalu. Zulfiqar Ali meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker hati stadium IV sejak lima bulan belakangan. Zulfiqar Ali adalah pria berkebangsaan Pakistan yang lahir di Lahore-Pakistan pada […]

Bagikan :

Ini catatan dari Imparsial untuk Revisi UU Antiterorisme

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebelum disahkannya revisi Rancangan Undang-Undang mengenai Antiterorisme oleh DPR. Direktur Eksekutif Imparsial  Al Araf memberikan beberapa catatan penting terkait Revisi UU Antiterorisme Al Araf mengatakan, secara umum draf RUU Antiterorisme sudah memiliki kemajuan. Revisi tersebut sekitar 70% mengalami perubahan yang cukup signifikan. Walaupun masih ada catatan yang perlu diperbaiki. “Saya sudah melihat draf RUU […]

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan […]

Bagikan :

Imparsial: Operasi Khusus TNI Berantas Teroris Belum Diperlukan

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) belum diperlukan. Terutama dalam operasi penanganan teroris. Ardi menganggap posisi Kopsusgab hanya bersifat sementara. Menurutnya meskipun pembentukan Kopsusgab TNI dapat dibentuk oleh Panglima TNI, akan tetapi tugas dari Kopsusgab hanya untuk operasi tertentu saja. “Tetapi dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme belum diperlukan, apalagi kalau sampai dipermanenkan melalui […]

Bagikan :

Imparsial Nilai Perppu Antiterorisme Bisa Picu Kontroversi

JAKARTA  SINDOWEWS.COM – Direktur Imparsial Al Araf menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa menjadi kontroversi. Maka itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan diri untuk tidak menerbitkan Perppu itu.”Saya minta pemerintah enggak usah menerapkan perppu, tidak perlu. Karena kalau nanti diterapkan Perppu akan menimbulkan kontroversi juga,” kata Al Araf […]

Bagikan :

Revisi UU Terorisme Imparsial: Definisi Terorisme Tak Diperlukan

Detik.com Jakarta – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan definisi teroris di RUU Terorisme, yang hingga kini masih dibahas, seharusnya tidak diperlukan. Menurutnya, tak perlu ada definisi terorisme karena sebetulnya definisi itu sudah ada dalam Pasal UU Terorisme, yakni di pasal 6 dan 7. “Kenapa dalam UU Antiterorisme 15/2013 nggak ada definisi? Karena definisi ada di […]

Bagikan :

Refleksi 20 Tahun Reformasi POLITIK YANG ABAI TERHADAP PENEGAKAN HAM (Martir Perubahan yang Terlupakan)

IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)     “Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.”   (Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban Penculikan 1997/1998 dalam “Mengenang Para […]

Bagikan :

PUSHAM Unimed dan IMPARSIAL beri tips Stop Hate Speech

Medan (Unimed) – Peristiwa ujaran kebencian belakangan ini sangatlah menonjol dan seringkali digunakan sebagai instrument politik untuk memperoleh dukungan publik. Untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi public tentang bahayanya ujaran kebencian Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Unimed bekerjasama dengan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Ujaran Kebencian dalam Kontestasi […]

Bagikan :

Gabungan Serikat Buruh Menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Gabungan serikat buruh melalui tim advokasi rakyat untuk demokrasi menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. “Berkas uji materi kami daftarkan Selasa kemarin,” kata kuasa hukum tim, Ahmad Hussein, Rabu, 18 April 2018. Husein mengatakan dalam permohonan tersebut ada tiga pasal dalam UU MD3 yang diminta untuk […]

Bagikan :

UU MD3, serikat buruh sudah daftarkan gugatan Tim kuasa hukum asosiasi buruh berpendapat bahwa pasal-pasal UU MD3 inkonstitusional, terutama pasal 73 (3-6), 122 huruf (l), dan 245.

alinea.id Beta-Tim Advokasi Rakyat untuk demokrasi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 (UU MD3), Selasa (17/4). Mereka mendaftar atas nama sejumlah asosiasi buruh, di antaranya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan […]

Bagikan :