Entries by Lucky Senyawa

Tarik Ulur RUU Terorisme

“Intinya, definisi (terorisme) itu harus mampu mencegah bahwa terorisme tidak berkaitan dengan kelompok agama tertentu,” ujar Arsul Sani. Wartapilihan.com, Jakarta –Pembahasan RUU Terorisme di DPR masih belum menemukan titik temu. Pasalnya, ada dua pending issue yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan pihak DPR. Yaitu pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dan definisi terorisme. Kendati demikian, tim perumus […]

Bagikan :

RUU Antiterorisme, Pelibatan TNI di Tangan Presiden

KBR, Jakarta – DPR dan pemerintah menyepakati poin pelibatan TNI dalam Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, pelibatan TNI diperbolehkan berdasar pada skala ancaman teror. Selain itu, keikutsertaan TNI juga harus didahului dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). “Kami meminta agar pendekatannya tidak berbasis peristiwa terorisme tertentu. Tetapi pada track […]

Bagikan :

Komnas HAM: Indonesia Tidak Punya Mekanisme Mengadili Pelaku Kejahatan Perang

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Choirul Anam mengungkapkan, pelaku kejahatan perang yang ditangkap di Indonesia tidak memiliki mekanisme dalam mengurusi mereka. Tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur harus dibawa kemana para pelaku tersebut. “Tidak ada undang-undang, setelah ditangkap, dibawa kemana? Disitulah berpotensi tindakan […]

Bagikan :

Definisi Terorisme dan Pelibatan TNI Menjadi Faktor Lambannya Pembahasan RUU Anti-Terorisme

Jakarta, Akuratnwes.com – Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan bahwa peran TNI dalam pemberantasan terorisme dan Definisi Teroris menjadi penyebab lambannya pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini namum pembahasan RUU ini saat ini sudah memasuki tahap akhir. “Saat ini pembahasan RUU perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan […]

Bagikan :

Peran TNI Jadi Penyebab Pembahasan RUU Anti-Terorisme Berlarut-larut

Media Indonesia-ANGGOTA Pansus RUU Anti-Terorisme Arsul Sani mengungkapkan bahwa persoalan peran TNI dalam memberantas terorisme menjadi penyebab pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlarut-larut. “Persoalan peran TNI salah satu penyebab mengapa pembahasan RUU ini lama,” kata Arsul dalam diskusi publik dengan tema ‘Nasib Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme’ di DPR, […]

Bagikan :

Anggota Komisi III Sebut UU Terorisme Terhambat karena Pembahasan Pelibatan TNI

Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lamanya proses revisi UU Terorisme karena terganjal pasal pelibatan TNI dalam penanaman terorisme. Hal itu dikatakan Arsul di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3/2018). “Peran TNI dalam pemberantasan terorisme ini salah satu penyebab pembahasan RUU ini jadi lama,” ungkap Arsul. Padahal Asrul sendiri menilai RUU Terorisme tidaklah […]

Bagikan :

NASIB PEMBAHASAN REVISI UU TERORISME

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Kamis 29 Maret 2018. “Nasib Pembahasan Revisi UU Anti Terorisme di DPR” itulah tema yang di angkat oleh The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) dalam diskusi Publiknya di Jl. Tebet Dalam IV J No. 5B Jakarta Selatan. Diskusi yang Membahas Perbedaan dan Pandangan tentang Revisi UU anti Terorisme ini […]

Bagikan :

Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, Polri menerima 105 kasus terkait ujaran kebencian. Sementara, pada triwulan pertama 2018, dari Januari hingga Maret, kasus ujaran kebencian telah mencapai kasus. “Jika sekarang sudah 54 kasus, kali 4 (triwulan) maka bisa kita prediksi (jumlahnya). Kalau tidak […]

Bagikan :

Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoak

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, negara tidak boleh meremehkan keberadaan ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Ia mengungkapkan, diperlukan perlawanan terhadap narasi kebencian dengan narasi yang menyejukkan, seputar perdamaian dan keberagaman. ” Ujaran kebencian menjadi sesuatu yang nampak dan digunakan dalam kontestasi politik. Sehingga, upaya melawan ujaran kebencian menjadi […]

Bagikan :