Entries by Lucky Senyawa

Imparsial Sebut Peran TNI di RUU Antiterorisme Tak Dibutuhkan

Detik.com Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai revisi UU Antiterorisme tak berfokus pada pelibatan militer dalam menangani terorisme. Menurutnya, revisi UU Terorisme lebih memperhatikan aspek persuasif. “Seharusnya revisi UU Terorisme lebih bicara aspek persuasif seperti deradikalisasi,” kata Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018). Selain itu, kata Al Araf, UU terorisme juga semestinya fokus pada perbaikan tata penegakan […]

Bagikan :

Imparsial Kritik DPR-Pemerintah yang Sepakat Peran TNI di UU Teroris

Detik.com Jakarta – Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Terorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Direktur Imparsial Al Araf mengkritik hal tersebut sebab pelibatan militer sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI. “Pansus harusnya tidak memaksakan sesuatu yang sudah diatur dalam UU TNI. Kan sebenarnya dalam UU TNI, pelibatan dalam penanganan terorisme […]

Bagikan :

Statement delivered by IMPARSIAL to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein, at a meeting with CSOs on February 5, 2018 at the office of Komnas HAM RI

Thank you, Mr. Excellency. My name is Evitarossi Budiawan and I’m from IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor). I would like to use this opportunity to tell the case of Mr Zulfiqar Ali, a Pakistani death row prisoner whom we represent. Mr. Zulfiqar Ali has been on death row for almost 14 years. Our investigation […]

Bagikan :

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM. Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme. Namun demikian draft RUU perubahan […]

Bagikan :

Sipil Kritik RUU Terorisme, Tak Ada Mekanisme Kontrol Militer

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak diperlukan. Sebab, selama ini tidak ada mekanisme kontrol dari sipil terhadap militer. Yati Andriyati, Koordinator Kontras yang menjadi anggota Koalisi mengatakan, masyarakat sipil hingga saat ini belum bisa menyentuh militer. Setiap kesalahan yang dilakukan personel TNI […]

Bagikan :

RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI. Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi […]

Bagikan :

Tolak Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

POJOKSULSEL. com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara. Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai […]

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara. Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme. […]

Bagikan :

TNI Ingin Tangani Terorisme, Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir

Jakarta DetikNews– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan khawatir dengan adanya Revisi UU Antiterorisme yang sedang dibahas DPR. Soalnya revisi itu berpotensi akan melibatkan TNI dalam penanganan kasus terorisme. Koalisi khawatir jika TNI yang terlibat dalam kehidupan sipil nantinya akan merenggut hak-hak dari masyarakat sipil. Saat ini pembahasan tentang perubahan UU No 15 tahun 2003 […]

Bagikan :

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan   Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama […]

Bagikan :