Entries by Lucky Senyawa

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM. Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme. Namun demikian draft RUU perubahan […]

Bagikan :

Sipil Kritik RUU Terorisme, Tak Ada Mekanisme Kontrol Militer

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak diperlukan. Sebab, selama ini tidak ada mekanisme kontrol dari sipil terhadap militer. Yati Andriyati, Koordinator Kontras yang menjadi anggota Koalisi mengatakan, masyarakat sipil hingga saat ini belum bisa menyentuh militer. Setiap kesalahan yang dilakukan personel TNI […]

Bagikan :

RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI. Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi […]

Bagikan :

Tolak Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

POJOKSULSEL. com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara. Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai […]

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara. Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme. […]

Bagikan :

TNI Ingin Tangani Terorisme, Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir

Jakarta DetikNews– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan khawatir dengan adanya Revisi UU Antiterorisme yang sedang dibahas DPR. Soalnya revisi itu berpotensi akan melibatkan TNI dalam penanganan kasus terorisme. Koalisi khawatir jika TNI yang terlibat dalam kehidupan sipil nantinya akan merenggut hak-hak dari masyarakat sipil. Saat ini pembahasan tentang perubahan UU No 15 tahun 2003 […]

Bagikan :

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan   Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama […]

Bagikan :

Kontestasi di Dalam Politik Elektoral Harus Dijalankan Secara Positif, Konstruktuf, dan Beradab

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al Araf, Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019. Menurutnya, Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa […]

Bagikan :

Imparsial Sebut Politisasi Identitas di Pilkada Melanggar HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ajang pilkada serentak melanggar hak asasi manusia (HAM). Gufron menyebut politisasi identitas merupakan praktik politik yang tak beradab. Praktik yang marak belakangan ini membentuk polarisasi atau pengotak-kotakan di masyarakat. “Mengajak melakukan diskriminasi, kekerasan kepada kelompok […]

Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung. Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018. “Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan […]

Bagikan :