Entries by Lucky Senyawa

NASIB PEMBAHASAN REVISI UU TERORISME

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Kamis 29 Maret 2018. “Nasib Pembahasan Revisi UU Anti Terorisme di DPR” itulah tema yang di angkat oleh The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) dalam diskusi Publiknya di Jl. Tebet Dalam IV J No. 5B Jakarta Selatan. Diskusi yang Membahas Perbedaan dan Pandangan tentang Revisi UU anti Terorisme ini […]

Bagikan :

Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, Polri menerima 105 kasus terkait ujaran kebencian. Sementara, pada triwulan pertama 2018, dari Januari hingga Maret, kasus ujaran kebencian telah mencapai kasus. “Jika sekarang sudah 54 kasus, kali 4 (triwulan) maka bisa kita prediksi (jumlahnya). Kalau tidak […]

Bagikan :

Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoak

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, negara tidak boleh meremehkan keberadaan ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Ia mengungkapkan, diperlukan perlawanan terhadap narasi kebencian dengan narasi yang menyejukkan, seputar perdamaian dan keberagaman. ” Ujaran kebencian menjadi sesuatu yang nampak dan digunakan dalam kontestasi politik. Sehingga, upaya melawan ujaran kebencian menjadi […]

Bagikan :

Hate Speech Dipicu Dendam Pribadi Atas Kekalahan

PUBLICANEWS, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, isu SARA di tahun politik ini akan kembali memanas. Ada pihak tak bertanggung jawab yang mereproduksi isu tersebut. “Saya rasa, tahun politik hari inilah jadi momentum yang pas bagi mereka memainkan isu,” ujar Al Araf dalam diskusi ‘Ujaran Kebencian dalam Kontestasi Politik dan Ancaman Konflik Sosial’ di […]

Bagikan :

Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengungkapkan, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks, yakni penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Pertama, penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegak hukum karena […]

Bagikan :

Imparsial: Isu LGBT hingga Komunis Jadi Propaganda di Pilkada

KumparanNEWS-Ujaran kebencian diprediksi kembali menjadi alat politik dalam Pilkada 2018. Kelompok minoritas seperti LGBT dan Ahmadiyah kemungkinan menjadi sasarannya. Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan, beberapa kandidat masih menggunakan ujaran kebencian sebagai strategi politik. Prediksi itu dilontarkannya setelah melihat tren yang berlangsung dalam beberapa pemilihan kepala daerah pada 2017 dan perkembangan situasi politik belakangan ini. “Hal […]

Bagikan :

Komisioner Komnas HAM Nilai Hukuman Ujaran Kebencian Harus Diperberat

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa ujaran kebencian bisa menimbulkan kerusakan yang tak kunjung berhenti jika negara tak memiliki penegakkan hukum yang kuat. Menurut dia, sejumlah peristiwa konflik bernuanasa agama dan ras di masa lalu membuktikan bahwa ujaran kebencian bisa berujung pada konflik yang tak terkendali. Dengan […]

Bagikan :

Imparsial Sebut Peran TNI di RUU Antiterorisme Tak Dibutuhkan

Detik.com Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai revisi UU Antiterorisme tak berfokus pada pelibatan militer dalam menangani terorisme. Menurutnya, revisi UU Terorisme lebih memperhatikan aspek persuasif. “Seharusnya revisi UU Terorisme lebih bicara aspek persuasif seperti deradikalisasi,” kata Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018). Selain itu, kata Al Araf, UU terorisme juga semestinya fokus pada perbaikan tata penegakan […]

Bagikan :

Imparsial Kritik DPR-Pemerintah yang Sepakat Peran TNI di UU Teroris

Detik.com Jakarta – Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Terorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Direktur Imparsial Al Araf mengkritik hal tersebut sebab pelibatan militer sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI. “Pansus harusnya tidak memaksakan sesuatu yang sudah diatur dalam UU TNI. Kan sebenarnya dalam UU TNI, pelibatan dalam penanganan terorisme […]

Bagikan :