Entries by Lucky Senyawa

Lemhanas Sebut Anggaran Jadi Tantangan Menhan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. “Kami akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran,” kata Agus dalam diskusi bertajuk Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019 di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2019. Dalam diskusi itu turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi I DPR […]

Bagikan :

SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan […]

Bagikan :

Sebut SKB 11 Menteri Multitafsir, Imparsial: Rentan Disalahgunakan Penguasa

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro mempertanyakan urgensi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, Ardimanto juga mengangap isi SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Ardimanto aturan […]

Bagikan :

Imparsial Desak Pemerintah Cabut SKB Penanganan Radikalisme ASN

    JawaPos.com – Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 11 instansi pemerintah terkait penanganan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diterbitkannya portal pengaduan ASN tengah menjadi kontroversi. Imparsial menilai langkah ini sebagai bentuk kebijakan yang eksesif. Ke depannya diperkirakan akan berdampak buruk. “Dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini […]

Bagikan :

Imparsial Minta SKB Penanganan Radikalisme ASN Dicabut

SKB ini dinilai sebagai kebijakan yang eksesif (melampaui kebiasaan) yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang berujung membatasi kebebasan berekspresi dan sewenang-wenang terhadap ASN.   HUKUMONLINE.COM-Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani persoalan radikalisme turut menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara. Salah satunya, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka […]

Bagikan :

SKB 11 Instansi soal Larangan Radikalisme ASN Dianggap Kesewenangan Negara

MerahPutih.com – Pemerintah melalui enam menteri dan lima kepala lembaga negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan satuan tugas (satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang […]

Bagikan :

Cabut SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme!

Indonesiainside.id, Jakarta – LSM Imparsial mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada. “Ya, kami memandang penerbitan SKB dan pembuatan […]

Bagikan :

“Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN”

Press Release   Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan […]

Bagikan :

“Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan”

Siaran Pers   Pada tanggal 21 November 2019 Kodam Jaya melakukan pengosongan sewenang-wenang terhadap rumah milik purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana. Tindakan pengosongan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan di kawasan Cijantung dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, dilaksanakan pengosongan rumah di kawasan Cijantung. Pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah […]

Bagikan :

Imparsial: Hukum Bias Mayoritas, Intoleransi Dapat Legitimasi

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pengamat hak asasi manusia, Imparsial, menyebut pelanggaran hak terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi karena masalah hukum yang bias mayoritas. Peneliti Imparsial, Amelia, menyebut sejumlah aturan menjamin hak KBB, namun aturan lain justru mengancam kebebasan itu sendiri. Amelia juga menyoroti kalau kebijakan pemerintah terkait KKB masih bias mayoritas, lebih mengakomodasi kehendak kelompok […]

Bagikan :