Entries by Lucky Senyawa

“74 Tahun TNI: Stagnasi Reformasi Militer”

Siaran Pers   Pada tanggal 5 Oktober 2018 besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Terkait momentum ini, IMPARSIAL pertama-tama ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus apresiasi kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara Indonesia. Di usinya saat ini, muncul harapan besar TNI ke […]

Bagikan :

Imparsial Kritik 4 Pasal dalam RUU Pertahanan Negara

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau RUU PSDN. Komisi I dan Pemerintah telah menyetujui rancangan aturan ini Imparsial, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan HAM, menemukan beberapa pasal yang bermasalah. Mereka meminta agar RUU ini tak buru-buru disahkan. Berikut catatan Imparsial soal pasal-pasal bermasalah di RUU […]

Bagikan :

Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu KPK

RadarTegal-Namun, UU KPK yang baru disahkan menulai banyak penolakan. Bahkan banyak desakan agar UU tersebut dibatalkan. Alasannya, beberapa poin yang telah disepakati berpotensi melemahkan KPK, sehingga diyakini korupsi tidak akan bisa diberantas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun didesak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. “Imparsial menolak revisi UU KPK yang baru disahkan DPR […]

Bagikan :

Imparsial: Revisi UU KPK yang Disahkan DPR Cacat Formil

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia, Imparsial menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru disahkan DPR cacat formil. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan. “Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak […]

Bagikan :

Imparsial Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Liputan6.com, Jakarta – Masih banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan oleh DPR RI, membuat pemerintah didesak sejumlah kalangan untuk tidak menerima pengesahan itu. Bahkan, Direktur Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU KPK hasil revisi itu. “Kami mendesak Presiden […]

Bagikan :

Berkaca dari UU Pilkada, Imparsial Desak Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK

LINETODAY-Gelombang penolakan terhadap UU KPK baru terus mengalir dari publik. Salah satunya dari Lembaga swadaya masyarakat, Imparsial. Imparsial mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK. Tujuannya untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi ke depan. “Kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi,” ucap Al Araf dalam keterangannya, Jumat (20/9). […]

Bagikan :

Tunda Pengesahan RKUHP dan Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK

Oleh: Al Araf PUBLICANEWS-MESKI mendapat penolakan yang keras dari masyarakat, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dikebut untuk disahkan sebelum periode DPR saat ini berakhir. Sebelumnya, DPR RI, Ranu (18/8) juga telah mengesahkan rancangan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang secara substansi banyak melemahkan institusi pemberantasan korupsi tersebut. Kami menilai RKUHP […]

Bagikan :

Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tunda Pengesahan RKUHP

Liputan6.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dikebut oleh DPR. Direktur Imparsial Al Araf, minta parlemen untuk menundanya, lantaran banyak pasal bermasalah. “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” ucap Al Araf dalam keterangannya, Jumat (20/9/2019). Dia mencontohkan, masih adanya pasal penghinaan […]

Bagikan :

Imparsial Desak Pengesahan RKUHP Ditunda karena Ancam Kebebasan Sipil

JAKARTA, iNews.id – Banyak pihak mengkritisi beberapa poin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya ada 10 pasal bermasalah dari revisi UU KUHP. Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial mendesak pengesahan RKHUP ditunda. “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar […]

Bagikan :

Imparsial Minta Pengesahan RKUHP Ditunda Karena Banyak Pasal Bermasalah

Merdeka.com – Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial mendesak agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Sebab, RKUHP dinilai memuat banyak pasal bermasalah. “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (20/9). Pasal-pasal bermasalah […]

Bagikan :