Entries by Lucky Senyawa

IMPARSIAL Course on the Security Sector Reform 2019

Description: Security Sector Reform (SSR) is one of the topics that receive special attention after the fall of New Order government in Indonesia. Civilians, who play important role in the implementation of SSR, are required to have a good understanding of the theoretical as well as practical concepts of the development of the SSR discourse. […]

Bagikan :

Perpres Jabatan Fungsional TNI Bukan Solusi Jangka Panjang Penataan sistem promosi di institusi TNI seharusnya berbasis pada kebutuhan dan kompetensi.

HukumOnline-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Beleid yang merupakan peraturan turunan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI itu dinilai tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum prajurit aktif TNI untuk menempati jabatan fungsional di luar organisasi TNI.   Peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas menjelaskan Pasal […]

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Revisi Draf Perpres Tugas TNI

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. JAKARTA (VOA) — Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menilai rancangan/draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, yang sedang dibahas pemerintah, bertentangan dengan Undang-undang TNI dan UU Terorisme. Direktur LBH Pers Ade […]

Bagikan :

Draf Perpres Pelibatan TNI di Terorisme Diminta Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah merevisi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Koalisi menilai muatan Perpres bertentangan dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang TNI. “Perlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU terorisme dan UU TNI,” kata Peneliti Imparsial, Anton Alibabas, di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7). […]

Bagikan :

Terindikasi Melanggar UU, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Tak Libatkan TNI dalam Pencegahan Terorisme

Harianjogja.com, JAKARTA– Pemerintah diminta untuk tidak melibatkan TNI dalam pencegahan terorisme. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi merevisi draf Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Isi draf Perpres itu dinilai bertentangan dengan UU Terorisme dan UU TNI. Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat bahwa dalam draf tersebut terdapat penggunaan istilah penangkalan […]

Bagikan :

Perwira TNI Numpuk, Ini Sosilusi Imparsial untuk Pemerintah Jokowi

Suara.com – Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial, bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan solusi jangka panjang untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi di TNI setelah ada Perpres Nomor 37 Tahun 2019. Perekrutan anggota TNI harus disesuaikan dengan anggota yang akan pensiun. Solusi jangka panjang, mulai dari program Zero Growth dalam perekrutan, pengetatan seleksi sekolah, […]

Bagikan :

“Menyikapi Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI”

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan   Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini mengatur dan menjelaskan mengenai jabatan fungsional TNI. Dalam […]

Bagikan :

“Menyikapi Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme”

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan   Pemerintah saat ini tengah membahas draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Berdasarkan draf Perpres yang diterima oleh Koalisi, secara umum draf tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan tentang tugas TNI sebagaimana yang […]

Bagikan :

Debat Capres IV Diharapkan Kupas Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Ada 3 hal yang jadi fokus reformasi sektor pertahanan dan keamanan yaitu menerbitkan UU Perbantuan TNI, merevisi UU Peradilan Militer, dan restrukturisasi komando teritorial (koter).

Hukumonline.com-Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan masuk tahap keempat. Debat yang rencananya digelar akhir pekan ini akan mengusung tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat capres ini membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak partogi Nainggolan melihat pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh […]

Bagikan :

Visi Misi Sektor Pertahanan dan Keamanan Dua Capres Bersifat Umum

Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan. JAKARTA (VOA) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya […]

Bagikan :