Entries by Lucky Senyawa

Membaca Lagi Putusan MK yang Mengukuhkan Pasal Penistaan Agama

Detik.com Jakarta – Meiliana dihukum 18 bulan penjara karena mengeluhkan volume azan. Ia dikenakan Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Beberapa pihak meminta pasal terkait dihapus. Berdasarkan catatan detikcom, Jumat (24/8/2018), rumpun pasal terkait pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon yaitu Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Setara, Desantara Foundation, YLBHI, Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo […]

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Palanggaran HAM Tak Jelas

AKURAT.CO, Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan kasus pembunuhan almarhum  Munir Said Thalib hingga kini tidak ada titik terang. Munir merupakan aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. “Keamanan nasional itu hanya menjadi tameng untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan yang bobrok […]

Bagikan :

Jokowi Didesak Untuk Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir

tirto.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didesak oleh sejumlah pihak untuk segera menemukan dan mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus terbunuhnya Munir, aktivis HAM yang meninggal diracun pada 2004 silam. Desakan tersebut berupa surat terbuka yang dikirim oleh sejumlah pihak seperti Suciwati (istri Munir), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), […]

Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM. Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. JSKK menilai Wiranto sebagai sosok […]

Bagikan :

Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). tirto.id – Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah, yang dipersiapkan oleh Menkopolhukam Wiranto, menuai kritik keras dari para aktivis. Salah satu lembaga pemerhati isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial menilai pembentukan […]

Bagikan :

Dewan Kerukunan Nasional masih Dibahas

Media Inodesia-jaksa Agung HM.Prasetyo mengatakan pembentukan dewan kerukunan nasional (DKN) yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui proses nonyudisial masih dalam proses pembahasan. “DKN sedang mau membahas dengan Pak Menko Polhukam katanya sesuai menghadiri acara pernikahan massal untuk menyambut HUT ke-58 Adhyaksa di jakarta, kemarin. Prasetyo berhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan […]

Bagikan :

MA Diminta Terbitkan Pertimbangan Permohonan Grasi Zulfiqar Ali Zulfiqar sudah meninggal dunia. Grasi akan digunakan keluarganya untuk menuntut rehabilitasi.

Ada banyak cara yang bisa digunakan terpidana jika hukuman yang diberikan padanya dirasa tidak adil, salah satunya mengajukan grasi. Itulah yang dilakukan salah satu terpidana mati yang sempat terancam dieksekusi mati bernama Zulfiqar Ali. Warga negara Pakistan itu divonis hukuman mati pada 14 Juni 2005 atas tuduhan kepemilikan narkotika seberat 300 gram. Koordinator tim peneliti Imparsial, Adi […]

Bagikan :

Imparsial Ungkit Janji Jokowi Grasi Untuk Terpidana Zulfiqar

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mendesak negara untuk segera membersihkan nama baik terpidana mati kasus narkotika Zulfiqar Ali. Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski ia telah wafat. Zulfiqar diketahui telah meninggal dunia pada 31 Mei 2018 lalu akibat kanker hati stadium IV yang dideritanya. “Kami mendesak pemerintah untuk tetap memberikan […]

Bagikan :