Entries by Lucky Senyawa

Imparsial Desak Pengesahan RUU KUHP Ditunda: Mengancam Kebebasan Sipil

DETIKNEWS Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai RUU KUHP mengandung banyak pasal mengancam kebebasan sipil dan tak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, Al Araf meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218 sampai […]

Bagikan :

Imparsial: RUU PSDN Tidak Adopsi Prinsip HAM Secara Utuh

Oleh: Ahmad ZR Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Negara (RUU PSDN) tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman RUU ini terhadap prinsip kesukarelaan dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad). “Nah, dalam RUU tersebut meski menyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh […]

Bagikan :

Pembahasan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Perlu Ditunda

RadarKotaNews – Menjelang berakhirnya DPR periode 2014-2019 Pemerintah dan DPR tengah membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) sangat penting. Waktu pembahasan yang sangat singkat ini menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika sejumlah kritik telah diekspresikan terkait dengan substansi RUU – RUU tersebut yang banyak berpotensi mengabaikan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional warga negara. Salah satu RUU yang tengah dibahas […]

Bagikan :

Desekuritisasi Papua dan Jalankan Dialog untuk Menyelesaikan Konflik Papua secara Damai dan Bermartabat

RadarKotaNews – Belum lama ini, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu mengatakan bahwa penarikan aparat TNI/Polri dari Papua akan menyebabkan Papua merdeka dari Indonesia. Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Menhan menunjukkan tidak cukup memahami konteks dan substansi kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan keamanan di Papua. Sebab kata dia, Sebagai aktor pertahanan dan keamanan, TNI […]

Bagikan :

Imparsial: Jangan Sampai RKUHP Bikin Kebebasan Pers Terancam!

OKENEWS-JAKARTA – Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan DPR mengeluarkan pasal-pasal karet dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Satu di antaranya adalah pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. “Dalam hal RKUHP memang secara umum banyak sekali pasal-pasal bermasalah dan karet. Pasal-pasal bermasalah itu semestinya dikeluarkan dari RKUHP,” kata Hussein kepada Okezone, Minggu (8/9/2019). Pasal penghinaan […]

Bagikan :

Papua di Bawah Tujuh Presiden Indonesia

                          Apa saja yang dilakukan tujuh presiden Indonesia di Papua? tirto.id – Menjelang Operasi Trikora di Papua (1961-1962), Presiden Sukarno berpidato menentang apa yang disebutnya “negara boneka bentukan Belanda” dan menyerukan agar masyarakat Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum. Ia juga menyatakan takkan mundur sebelum […]

Bagikan :

KONGKOW BARENG PEMUDA LINTAS IMAN BOGOR

NETIZEN-BOGOR-KITA.com – Gusdurian Bogor bersama Imparsial menyelenggarakan acara Kongkow Bareng Pemuda Lintas Iman di Aula PPIB Jl. Pajajaran Kota Bogor pada hari Selasa, 3 September 2019. Dimulai dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, acara ini bertujuan membangun penggerak toleransi & perdamaian di kota Bogor dengan belajar dari kota-kota lain melalui sharing dari Paritas Institute yang […]

Bagikan :

Imparsial Nilai RUU PSDN Belum Perlu Dibahas

MediaIndonesia-WAKIL Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dilakukan DPR RI belum perlu dibahas. Hal itu dikarenakan RUU yang memakan waktu dua bulan itu memiliki jumlah permasalahan yang sangat khusus, terutama perihal ruang lingkup dan komponen SDM. Grufron menilai, bahwa RUU PSDN dinilai sangat luas. Dapat dilihat […]

Bagikan :

RUU Bela Negara tidak Perlu Buru-Buru

Media Indonesia-WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Asril Tanjung menilai warga negara yang menolak membela negara harus mendapat hukuman. Pasalnya, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara wajib membela negara. “Kalau saya pribadi, negara kita terancam, kalau enggak mau dipanggil, ya Anda musuh berarti. Harusnya kena hukuman dan tindakan,” katanya di sela pembahasan […]

Bagikan :

Imparsial Kritik Ketentuan Penerapan Hukum Militer terhadap Warga Sipil di RUU PSDN

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Imparsial Batara Ibnu Reza mengkritik ketentuan terkait pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil. Ketentuan tersebut diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN). “Ketentuan tentang pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil tidak membedakan prinsip antara prinsip kombatan dan civilian,” ujar Batara dalam Rapat Dengar Pendapat […]

Bagikan :