Entries by Lucky Senyawa

Koalisi Masyarakat Sipil Soal Dewan Keamanan Nasional Direktur Imparsial Al Araf: Urgensinya Apa?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mempertanyakan rencana pemerintah Indonesia membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Koalisi ini terdiri dari sejumlah NGO. Yakni, KontraS, Imparsial, Elsam, Setara Institute, Indonesia Legal Rountable (ILR), PBHI, Walhi, HRWG, ICW, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, dan PUSaKO Andalas. Diketahui, saat ini pemerintah berencana membentuk DKN. […]

Bagikan :

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Usik Jabatan Mahfud

VIVAnews – Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang akan diatur melalui peraturan presiden (Perpres) dipertanyakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sebab dinilai rentan tumpang tindih dengan kewenangan Menko Polhukam yang kini dipimpin Mahfud MD. Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Evan Sembiring yang masuk dalam koalisi tersebut menilai urgensi pembentukan DKN patut dipertanyakan karena perlu pengkajian secara seksama […]

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana pemerintah membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dalam hal ini, Koalisi mempertanyakan pembentukan DKN dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam. Direktur Imparsial yang tergabung dalam Koalisi, Al Araf, menilai hal tersebut perlu dilakukan agar pembentukan DKN tidak menimbulkan tumpang tindih kerja dan fungsi dengan lembaga negara […]

Bagikan :

MENYIKAPI RENCANA PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan   Pemerintah berencana membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pembahasan DKN ini sudah dilakukan pemerintah dan pendirian lembaga ini akan diatur melalui peraturan presiden. Terlebih, pembentukan DKN ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas […]

Bagikan :

Imparsial: Tugas Perbantuan Militer Cenderung Salahi Aturan

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, sejak Reformasi 1998 bergulir dan hingga saat ini, praktik tugas perbantuan militer sudah sedemikan luas dan cenderung menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam UU TNI. “Praktik tugas perbantuan militer di era sekarang jauh lebih luas, tidak hanya penanganan konflik, bahkan bisa digunakan dalam kasus penggusuran,” kata Al Araf […]

Bagikan :

Imparsial: Perbantuan Militer Kadang Terlalu Jauh, Tak Sesuai Fungsi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai, peran internal TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) pada beberapa tahun terakhir meningkat cukup tajam. Menurut dia, peningkatan peran tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sekalipun di dalam beleid tersebut diatur mengenai OMSP itu sendiri. “Kurang lebih ada 41 MoU yang meningkat […]

Bagikan :

Mendesak, DPR Kritisi Belum Adanya Aturan Spesifik Perbantuan Militer

SINDONEWS.COM-JAKARTA – Perbantuan militer secara holistik dalam memberikan keamanan perlunya aturan spesifik dan komprehensif. Tujuannya agar tidak berbenturan dengan undang-undang. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Farah Putri Nahlia saat diskusi publik bertajuk Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI yang diselenggarakan oleh Imparsial bekerjasama dengan Universitas Paramadina di Kampus Paramadina Graduate School, Jakarta, […]

Bagikan :

Jokowi – Jusuf Kalla Dinilai Gagal Implementasikan Poros Maritim Dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Poros maritim dunia yang menjadi visi Jokowi – Jusuf Kalla pada periode 2014-2019 disebut tak terlihat diimplementasikan dengan benar berdasarkan distribusi anggaran pertahanan. Hal ini diungkapkan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Pramadina, Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi ‘Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019’ di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). “Sejatinya pembangunan […]

Bagikan :

Rencana Anggaran Pertahanan Naik Rp300 Triliun, Imparsial: Keinginan Prabowo Luar Biasa

Indonesiainside.id, Jakarta – Salah satu sektor sentral dalam upaya transformasi pertahanan di Indonesia adalah anggaran pertahanan. Salah satu program Minimum Essential Force (MEF) adalah peningkatan anggaran pertahanan. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan dana MEF (2010-2024) sebesar Rp471 triliun yang terdiri atas pengadaan sebesar Rp332 triliun dan pos pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp 139,3 triliun. Besaran dana yang […]

Bagikan :

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Agus seusai berbicara dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019” di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). “Kita […]

Bagikan :