Koalisi Masyarakat Paparkan Bahaya RUU Keamanan Siber

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil. Mereka menilai dari draf yang muncul, RUU Keamanan Siber ini memberi wewenang yang terlalu besar bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan (screening) konten dan aplikasi elektronik,” kata Al Araf dari Imparsial, Ahad, 18 Agustus 2019, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan.

Dalam rumusan RUU itu, disebutkan penapisan konten dan aplikasi elektronik dilakukan terhadap konten yang berbahaya. Namun, tak ada penjelasan definisi dan kriteria dari bahaya yang dimaksud.

Al Araf mengatakan RUU itu juga menyebut BSSN berwenang menentukan cakupan dan prosedur lanjutan dalam menangani perkara.

“Dari ketentuan ini, jelas terlihat bahwa RUU ini gagal menerjemahkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dari perumusannya justru berpotensi akan mengancam kebebasan sipil,” ujar Ikhsan Yosairi dari SETARA Institute.

Dengan porsi kewenangan yang begitu besar bagi BSSN, Ikhsan mengatakan RUU juga tak menghadirkan kerangka pengawasan bagi pelaksanaannya. Hal ini ia nilai berpotensi bagi adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Besarnya wewenang ini, juga dikhawatirkan justru membuat terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga lain. Ia mencontohkan fungsi penapisan konten dan aplikasi elektronik, selama ada di Undang-Undang Informasi dab Transaksi Elektronik.

Koalisi pun mengkritisi pembahasan RUU yang dibahas secara tergesa-gesa dan tanpa partisipasi publik. “Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasan RUU ini,” kata Al Araf.

Atas dasar ini, Koalisi Masyarakat Sipil meminta afar Dewan Perwakilan Rakyat menunda proses pembahasan RUU ini. Mereka juga diminta mengkaji ulang kebutuhab keamanan siber, identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor, serta lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan.Selain itu, mereka juga meminta perumusan RUU Keamanan Siber ini menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. “Hal ini demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan, dan infrastruktur lainnya. Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu,” kata Ihsyan.

 

Reporter:

Egi Adyatama

Editor:

Syailendra Persada

Minggu, 18 Agustus 2019 17:17 WIB

Bagikan :

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Mengancam Kebebasan Sipil

Pernyataan Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada Juli 2019 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisiatif DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Dalam internal pemerintah sendiri saat ini tengah mencoba untuk merampungkan proses penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tersebut, sebagai syarat untuk dilakukan pembahasan.

 

Melihat proses yang berkembang, nampak ada upaya dari sejumlah pihak untuk mempercepat proses pembahasan RUU ini, dan mengesahkannya sebelum berakhirnya periode DPR 2014-2019. Padahal mencermati materinya, RUU ini belum dapat dikatakan sebagai aturan keamanan siber yang baik, mengingat adanya sejumlah inkonsistensi pengaturan antar-pasal, ketidakjelasan fokus pengaturan, hingga besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil.

 

Secara umum, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber cenderung dilakukan secara  tergesa gesa dan minim partisipaasi publik. Kondisi ini menimbulkan dugaan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasan RUU ini. Padahal prinsip utama dalam pembuatan perundang undangan itu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

 

Sebagai sebuah rancangan aturan yang akan menjadi panduan dalam keamanan siber di Indonesia, rumusan RUU ini sangat menekankan pada pendekatan “state centric”, sehingga gagal untuk memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

Selain itu, pada ketentuan umumnya, RUU ini juga lebih banyak memberikan definisi yang identik dengan pengaturan keamanan nasional pada aspek pertahanan, tetapi malah melupakan elemen-elemen dalam keamanan siber, seperti sistem komputer, perangkat, jaringan siber.

 

Perumusan aturan dalam rancangan ini juga telah menciptakan ambiguitas dalam tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan keamanan siber, yang berpotensi overlapping kewenangan, bahkan sengketa kewenangan diantara mereka. RUU ini belum mampu mengidentifikasi dengan baik kebutuhan kebijakan dan peran bagi tiap sektor dalam penyelenggaraan keamanan siber, sehingga belum bisa menghadirkan kerangka kerja dan tata kelola keamamanan siber yang baik dan jelas. Situasi ini justru dapat menciptakan kerentanan dan kerawanan dalam keamanan siber, khususnya bagi bisnis dan masyarakat sebagai pengguna, karena adanya ketidakpastian dalam pembagian peran antar-sektor.

 

Dalam menghadapi ancaman siber, pemerintah sudah memiliki beragam aturan dan institusi yang berkerja untuk menanganinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing. Dengan demikian, tidak cukup alasan untuk DPR tergesa-gesa membahas RUU ini. Jikapun terjadi serangan siber maka institusi yang ada sudah bisa digunakan untuk menangani insiden tersebut.

 

Lebih lanjut, meski dalam salah satu pasalnya dikatakan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber harus selalu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun jika membaca keseluruhan rumusannya, justru kental nuansa pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan konten dan aplikasi eletronik.

 

Rancangan ini selain berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pengaturan serupa yang telah ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memberikan ruang yang sangat luas bagi tindakan penapisan. Dikatakan tindakan penapisan dapat dilakukan terhadap konten/aplikasi yang berbahaya, lalu apa definisi berbahaya? Juga cakupan dan prosedurnya yang akan datur lebih lanjut dengan peraturan BSSN, yang berarti memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BSSN. Dari ketentuan ini jelas terlihat bahwa RUU ini gagal menerjemahkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dari perumusannya justru berpotensi akan mengancam kebebasan sipil.

 

Lebih jauh, dengan pemberian kewenangan yang begitu besar, khususnya bagi BSSN dalam pengelolaan keamanan di ruang siber, RUU ini juga sama sekali tidak menghadirkan kerangka pengawasan bagi pelaksanaan kewenangan yang besar tersebut. Akibatnya potensi penyalahgunaan kekuasaannya (abuse of power) juga besar, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan segala aspek kehidupan siber di Indonesia.

 

Dengan potensi itu, lagi-lagi RUU ini juga belum menghadirkan kerangka pemulihan yang memadai, khususnya bagi masyarakat pengguna—warga negara. Meski dikenalkan bentuk baru asuransi siber, tetapi secara format dan mekanisme sangat berbeda dengan kerangka pemulihan yang efektif yang dikehendaki oleh hukum hak asasi manusia.

 

Dengan beragam catatan dan potensi ancaman di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:

 

  1. DPR dan Pemerintah untuk menunda proses pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada periode ini, mengingat dari rancangan yang ada sekarang, justru lebih berpotensi mengancam kebebasan sipil. Pemerintah dan DPR harusnya lebih fokus untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ketimbang RUU ini. Sebab, RUU Perlindungan Data Pribadi akan memberi jaminan bagi perlindungan warga negara.
  2. DPR dan Pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang atas kebutuhan keamanan siber, identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor, perumusan ulang rancangan, serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam proses perumusan RUU ini, mengingat besar dan luasnya materi yang akan diatur.
  3. Perlunya secara tepat menerjemahkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perumusan aturan mengenai keamanan siber, demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan dan infrastruktur penting lainnya. Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu.
  4. Negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi hak dan keamanan warganya, dan bila diperlukan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlibat secara konstruktif dan secara kritis, dalam setiap pengembangan dan implementasi kebijakan siber. Oleh karenanya, pengembangan kebijakan dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani keamanan siber, harus dilakukan secara terbuka dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

Jakarta, 18 Agustus 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Lembaga: ELSAM, Imparsial, Kontras, Setara Institute, ILR, HRWG, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, LBH Pers

Individu: Diandra Megaputri (Peneliti LIPI)

 

Narahubung: 0813-8208-3993

Bagikan :

Pembentukan Koopsus Dikhawatirkan Duplikasi Kopassus

Media Indonesia- KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memandang tidak semestinya satuan elit Komando Operasi Khusus (Koopsus) menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi.

Menurut Peneliti Imparsial, Anton Aliabbas fungsi pengintaian dapat dilakukan institusi lain seperti badan intelijen negara atau intelijen TNI itu sendiri.

“Dalam menghadapi ancaman internal , seyogyanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut.Tapi, apakah ancaman terorisme membutuhkan organisasi baru? Toh, untuk melakukan penindakan terorisme kita masih ada densus 88 dan Kopassus,”ujar Peneliti Imparsial Anton Aliabbas di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Kamis (1/8).

Pendirian koopsus TNI, dinilai tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Oleh karena itu tugas utama koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dari eksternal.

Kemudian penanggulangan teror yang dilakukan kopassus, menurut Anton, jelas dibawah kendali panglima TNI. Oleh karena itu, ia menganggap Koopsus seperti duplikasi Kopassus.

“Apa bedanya? Ini kan tidak ada diferensiasi yang jelas antara Kopasus dan Koopsus. Apakah standby force? Kopassus juga ada standby force. Apa signifikannya kita mendirikan koopsus? Itu kan yang menjadi blur,” sebut Anton.

“Kita membutuhkan adanya kejelasan adanya Koopsus ini mestinya ditempatkan di masalah strategis seperti apa. Bukan untuk kemudian rawan duplikasi. Nah itu pemerintah buat jelas dulu, boundary-nya seperti apa sih,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anton menyoroti soal anggaran yang dikeluarkan untuk pembentukan Koopsus sendiri. Diketahui, Mabes TNI mengajukan anggaran untuk Rancanangan APBN 2019 sebesar Rp. 107 Triliun, dimana Rp. 1,5 triliun untuk Koopsus sendiri.

“Anggarannya besar loh. Untuk 2019 pak Hadi kan sudah ajukan anggaran koopsus. Organisasi baru itu tanpa ada kejelasan dan apa fungsinya untuk memajukan TNI dalam hal operasional,” tandas Anton. (OL-4)

 

 

 Penulis: Insi Nantika Jelita – 01 August 2019, 20:56 WIB
Bagikan :

Hasil Seleksi ICSSR 2019

Kami berterima kasih atas tingginya respon dan antusiasme tinggi terhadap Imparsial Course on the Security Sector Reform (ICSSR) 2019. Imparsial telah melakukan proses seleksi calon peserta ICSSR 2019.

IMPARSIAL mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti proses seleksi ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil seleksi, hanya ada 9 peserta yang kami nyatakan lolos. Hasil seleksi ini kami kirimkan langsung melalui surat elektronik ke alamat email para peserta.

Bagi 9 nama yang telah lolos seleksi diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dengan cara membalas surel pengumuman yang disertai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani. Konfirmasi ini paling lambat kami terima pada 5 Agustus 2019. Jika tidak memberikan konfirmasi maka kami menyatakan anda mengundurkan diri dari kepesertaan ICSSR 2019.

Jika para peserta membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia melalui email icssr@imparsial.org.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bagikan :

Imparsial Minta Penjelasan TNI Soal Bedanya Koopsus dengan Pasukan Elit TNI Lainnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Imparsial, Anton Aliabbas meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi menjelaskan perbedaan antara Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI dengan pasukan elit TNI lainnya.

Menurutnya, penjelasan pertama yang diperlukan adalah mengenai urgensi pelibatan Koopsus TNI tersebut dalam penanganan aksi terorisme mengingat ada institusi Kepolisian dalam hal ini Densus 88 anti-teror dan mengingat pula pembentukan Koopsus berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada kegiatan oeprasi yang cepat dan tepat.

“Tapi kemudian di pelantikan itu lebih banyak difokuskan kegiatan-kegiatan yamg berkaitan dengan penanggulangan terorie. Padahal seharusnya koopsus itu untuk sasaran strategis. Apakah memang mengejar teroris itu menjadi sasaran strategis. Penjelasan itu dulu. Kalau secara undang-undang, sah panglima TNI membuat pemekaran. Di pasal 15 itu dikasih kewenangan. Tapi kemudian apakah memang pemekaran organisasi itu untuk ancaman dan dinamika yang sama,” kata Anton di Kantor ImparsialJakarta Selatan pada Kamis (1/7/2019).

Penjelasan lain yang diperlulan adalah mengenai beda kewenangan, tugas, dan fungsi Koopsus TNI dengan pasukan elit TNI lainnya.

“Toh kalau misalnya untuk melakukan penindakan terorisme kita masih ada Kopassus. Kalau merujuk pada Perpres atau struktur organisasi TNI tahun 2010 itu jelas salah satu penanggulangannya adalah untuk operasi teror,” kata Anton.

“Apa bedanya penanggulangan teror yang dilakukan Kopassus yang jelas itu juga dibawah kendali Panglima dan Koopsus yang di bawah panglima juga koopsus itu pasukannya dari kopassus juga, Apa bedanya kemudian?” tanya Anton.

Tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut Anton, maka ia tidak melihat adanya signifikansi pembentukan Koopsus TNI itu sendiri.

“Maka ketika tidak ada diferensiasi yang jelas ini loh Koopsus ini loh Kopassus dan yang lain-lain. Standby force? Kopassus juga ada standby force. Apa signifikannya kita mendirikan Koopsus? Itu kan yang menjadi blur,” kata Anton.

Di sisi lain, ia juga belum mendapat penjelasan mengenai perbedaan fungsi pencegahan aksi terorisme yang dimiliki Koopsus TNI dengan Badan Intelijen Strategis TNI yang sama-sama memiliki keahlian surveillance atau pengamatan jarak dekat.

“Survalilance udah dilakukan oleh BAIS dan yang lain-lain. Komando Teritorial sudah punya semua perangkat itu kenapa harus ada koopsus?” kata Anton.

Ketika ditanya mengenai apa dampaknya bagi publik jika TNI tidak memberikan penjelasan itu, Anton mengatakan penjelasan itu penting bagi organisasi TNI sendiri.

“Ini dari organisasi dulu. Bagi kepentingan organisasi itu sendiri. Jadi TNI itu kan diharapkan modern punya visi yang panjang dan efektif. Kalau cuma menduplikasi kan tidak efektif. Apakah memang sangat urgen?” kata Anton.

Ia menegaskan, pentingnya penjelasan mengenai diferensiasi antara Koopsus TNI dengan pasukan elit lainnya menyangkut efektifitas keberadaannya bagi organisasi TNI itu sendiri.

Ia pun mengatakan, tanpa adanya penjelasan tersebut sangat mungkin muncul tuduhan-tuduhan liar terkait pembentukan Koopsus TNI.

“Kritiknya kami satu, sayang juga loh organisasi ini tidak efektif. Itulah penting perlunya ada diferensiasi. Bagaimana bedanya. Akan ada komplikasi operasional kedepannya. Tapi kan nanti ada tuduhan-tuduhan, oh jangan-jangan hanya bagi jabatan segala rupa,” kata Anton.

 

Kamis, 1 Agustus 2019 18:02 WIB

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Jabatan Sipil TNI Ditambah

Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari lembaga seadaya masyarakat KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, dan ICW, menolak rencana pemerintah untuk menambahkan prajurit TNI di posisi strategis pada lembaga negara.
Menurut Koalisi, pemerintah tengah bermaksud mengubah UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU).
“Dimana terdapat enam kementerian atau lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,  Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut,” kata perwakilan Kontras, Iksan Yosari, di Kantor Imparsial, Kamis (1/8).
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
Menurut Iksan, adanya penambahan ini, membuka peluang jabatan yang dipegang oleh prajurit aktif TNI di 16 kementerian atau lembaga. Maka dari itu, koalisi menolak dengan tegas rencana draf RUU terkait penambahan jabatan strategis prajurit TNI. Terutama menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draf Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian atau lembaga sipil.
“Karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI, melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang demokratis,” lanjut Iksan.
Koalisi juga meminta DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI. Menurutnya, selain dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis, juga merupakan langkah mundur dari demokrasi.
“Tidak terdapat faktor mendesak untuk menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga. Ini justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan reformasi,” pungkas Iksan.

Gatra.com | 02 Aug 2019 09:56
Reporter: Novrizaldi 
Editor: Annisa Setya Hutami
Bagikan :

Koopssus Diklaim Tak Jelas, LSM Duga Faktor Bagi-bagi Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyebut ketidakjelasan tugas, fungsi, serta informasi terkait Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI memunculkan tudingan soal bagi-bagi jabatan.

Peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas menuturkan sejumlah pertanyaan soal pembentukan Koopsus tersebut.

Pertama, dalam hal tujuan pendiriannya. Bahwa, pembentukan Koopssus guna merespons ancaman terorisme. Anton mempertanyakan apakah terorisme merupakan ancaman saat ini atau bukan.

Kedua, dalam hal ranah operasi. Anton menilai bahwa terorisme merupakan ranah penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri.

Ketiga, dalam hal tugas Koopsus yang disebut 80 persen untuk pengintaian dan 20 persen untuk penindakan. Menurut dia, pengintaian terhadap terduga teroris merupakan ranah Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) milik TNI.

Dalam hal perbedaan tugas dengan satuan TNI lain. Anton menyebut penanggulangan teror sudah jadi ranah Korps Pasukan Khusus (Kopassus). Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi TNI.

“Artinya apa? Ketika tidak ada penjelasan komprehensif apa itu diferensiasi Koopssus dengan Kopassus, dengan komando operasional utama yang lain, menjadi rentan untuk duplikasi [tugas],” tutur Anton.

“Sehingga, akan muncul tudingan-tudingan, ‘Oh, iya ini bagi-bagi jabatan’. Itu yang tidak bisa dielakkan karena penjelasannya tidak komprehensif,” simpulnya.

Ketidakjelasan soal Koopssus lainnya ialah soal kapan dan di mana Koopsus TNI harus terlibat dalam penanganan terorisme, serta aturan main terhadap Koopsus yang terdiri dari pasukan khusus di tiga matra.

“Nah, itu kan masalah-masalah teknis seperti itu juga butuh atensi tersendiri selain melakukan pengintaian,” imbuhnya.

Anton pun menyarankan agar Panglima TNI Hadi Tjanjanto lebih memaksimalkan peran BAIS.

“Koopssus butuh penjelasan lebih lanjut agar, satu, keberadaan organisasi ini tidak menghamburkan uang, berjalan efektif, dan terpenting agar tidak memundurkan proses demokrasi dan reformasi militer yang saat ini terus berjalan,” tukas dia.

Sebelumnya, Panglima TNI menyebut Koopssus dibentuk untuk mengatasi ancaman asimetris yang terus berkembang. Contohnya, terorisme global.

Fungsi-fungsi Koopsus TNI nanti akan dilakukan oleh satu kompi atau 100 personel dan dibantu oleh 400 personel gabungan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Mabes Polri menyebut Koopssus dapat membantu tugas Densus 88 dalam memberantas terorisme, terutama aksi teror terhadap kedutaan dan penyanderaan WNI di luar negeri.

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tinjau Ulang Koopsus TNI

Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI perlu ditinjau kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Peran institusi pengawasan seperti DPR misalnya Komisi 1 untuk mendorong agar pembentukan Koopsus ini di-review,” sebut Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Kamis (1/8).

Hal tersebut lantaran pembentukannya ini dianggap menuai kontroversi di masyarakat karena belum ada urgensi yang kuat untuk dibentuknya Koopsus tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti fungsi dari Koopsus yang tidak rinci

“Sangat penting bagi Panglima TNI untuk tidak melepaskan TNI dari tupoksinya dari sektor pertahanan. Jika merujuk UU, TNI adalah untuk menghadapi ancaman yang bersifat eksternal. Memang, dalam situasi dan kondisi tertentu, TNI bisa dilibatkan dalam konteks penanganan keamanan dalam negeri,” lanjut Gufron.

Koalisi Masyarakat Sipil menjelaskan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi Koopsus TNI dalam melakukan fungsinya untuk menangkal terorisme: Pertama, Koopsus akan dilibatkan dalam situasi seperti apa, kondisi yang bagaimana tentara bisa dilibatkan. Menurutnya, harus ada satu kondisi objektif yang tidak bisa ditangani oleh polisi, misalnya. Sehingga, membutuhkan pelibatan TNI di situ

Kedua, pelibatan harus sesuai dengan UU TNI yang mengatur operasi militer selain perang, pasal 7 ayat 2 dan 3. “Bahwa pelibatan itu atas dasar keputusan politik Presiden,” kritiknya. Ketiga, pelibatan harus bersifat terbatas dalam konteks penindakan.

Gufron, mengatakan tugas dari Koopsus seharusnya menangani perkara kasus yang benar-benar strategis, yang tidak bisa ditangani oleh Polisi.

“Ketika misal, satu eskalasi dinamika ancaman terorisme, misal ada penguasaan wilayah yang di mana Polisi, Densus 88 tidak bisa menangani, di situ tentara dibutuhkan. Jadi hanya pada level penindakan, bukan pencekalan,” pungkasnya.

Diketahui, Panglima TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu meresmikan Komando Operasi Khusus TNI. Ia menyampaikan tugas dari Koopsus TNI adalah untuk mengatasi berbagai ancaman yang mengancam bangsa baik dari luar maupun dari dalam, khususnya kejahatan terorisme. Koopsus juga bertindak sebagai penangkal, penindak dan pemulih dari tindsk terorisme.


Gatra.com | 01 Aug 2019 18:57
Reporter: Novrizaldi 
Editor: Flora L.Y. Barus
Bagikan :

Imparsial Minta Komisi I DPR RI Kaji Ulang Pembentukan Koopsus TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Komisi I DPR RI mengkaji ulang pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan oleh Panglima TNIMarsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa (30/7/2019) lalu.

Ia menilai, hal itu diperlukan karena menurutnya menyangkut dengan dinamika dan kehidupan politik masyarakat khususnya pandangan masyarakat sipil mengenai pembentukan Koopsus TNI tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Kantor Imparsial Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019).

“Peran institusi pengawasan seperti DPR misalnya Komisi Iuntuk mendorong agar pembentukan Koopsus ini direview. Karena ini akan terkait dengan dinamika eksternal kehidupan politik masyarakat, maka sangat penting untuk memperhatikan dinamika yang berkembang di publik, terutama bagaimana respons masyarakat sipil terkait dengan Koopsus ini,” kata Gufron.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi tiga fungsi Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan pada Selasa (30/7/2019) yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam hal aksi terorisme yang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Dalam pers rilis yang dibacakan oleh perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dari LBH Pers, Ahmad, di kantor Imparsial, Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019), mereka berpendapat sepatutnya pendirian Koopsus TNI tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurut mereka, tugas utama Koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dari eksternal.

Sementara menurut mereka, pelibatan Koopsus TNI dalam menghadapi ancaman internal, seyogyanya hanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut dan atas dasar keputusan presiden.

“Untuk itu, kami memandang tidak semestinya Koopsus menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi. Hal ini mengingat, pasukan yang dilibatkan dalam Koopsusberasal dari satuan-satuan khusus yang merupakan pasukan pemukul,” kata Ahmad.

Ahmad melanjutkan, menurut mereka, fungsi pengintaian dapat dilakukan oleh institusi lain yang bekerja di wilayah pengintaian seperti lembaga intelijen negara atau badan intelijen strategis yang dimiliki TNI.

“Selain itu, kami berpendapat, fungsi yang akan dijalankan Koopsus akan menjadi masalah apabila substansi Perpres mengenai Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada,” kata Ahmad.

Mereka menilai, draf Perpres Tugas TNI masih mempunyai sejumlah problem mendasar yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme.

Menurut mereka, selain memberikan kewenangan luas kepada TNI, Perpres tersebut menyiratkan pelaksanaan pola War Model (perang) dalam menghadapi ancaman terorisme, dari pada penggunaan mekanisme sistem penegakan hukum (criminal justice system).

Menurut mereka, draf Perpres tersebut menyebutkan TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Mereka menilai, fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi yang terdapat pada Pasal 3.

Selain itu, mereka menilai penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi pada Pasal 5.

“Selain istilah penangkalan tidak dikenal di dalam UU Terorisme, kami memandang sejatinya fungsi penangkalan dan pemulihan dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti fungsi penangkalan oleh Badan Intelijen Negara atau fungsi pemulihan yang di dalamnya termasuk melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan, BNPT dan lembaga-lembaga lainnya,” kata Ahmad.

Mereka juga menilai, draf Perpres tersebut juga bertentangan dengan UU TNI dengan membuka peluang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

“Draf Perpres ini juga membutuhkan perbaikan mendasar mengingat ketiadaan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” kata Ahmad.

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan antara lain KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, dan ICW .

 

 

Kamis, 1 Agustus 2019 18:34 WIB

 

 

 

 

Bagikan :

“Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, saat ini, pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini yang menjadi persoalan adalah terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

 

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU), dimana terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut. Dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit TNI aktif. Lebih dari itu, Pasal 47 ayat (2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.

 

Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI dimana hal tersebut sejatinya telah dihapuskan pascareformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit TNI aktif untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan, padahal keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

 

Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak kepada:

  1. Pemerintah untuk menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian/lembaga sipil karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang

 

  1. DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis karena tidak terdapat faktor kemendesakan untuk memberikan menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga yang justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :