Rencana Pelibatan TNI Hadapi Terorisme Dianggap Membahayakan HAM

TEMPO.COJakarta – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga yang fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) meminta seluruh fraksi di DPR RI menolak rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Mereka berdalih aturan itu berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang TNI.

Koalisi menilai aturan itu memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Menurut koalisi, hal itu membuat penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI lewat fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) memberi cek kosong bagi militer dan berbahaya.

“Jika terjadi kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas,” kata peneliti Imparsial, Husein Ahmad, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2020.

Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma, menuturkan pengaturan fungsi penangkalan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 rancangan ini sangat luas, namun tanpa penjelasan yang lebih rinci. Imbasnya TNI berhak terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, berujar istilah penangkalan tidak dikenal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut dia, UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan yang dikoordinasikan oleh BNPT, bukan TNI. “Berbeda halnya dengan Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencegahan (Pasal 7 Rancangan Perpres),” tuturnya.

Julius mencontohkan masalah yang bisa timbul jika perpres ini sah adalah militer bisa mengambil alih tugas penegak hukum. Padahal hakikat dibentuknya TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. “Bukan untuk penegakan hukum,” ujar dia.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, menambahkan tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme selayaknya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman di luar negeri, seperti pembajakan kapal atau pesawat atau operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

Jika TNI ingin terlibat penanganan terorisme di dalam negeri, maka sifatnya hanya perbantuan kepada aparat penegak hukum. Pelibatannya pun harus melalui keputusan politik negara seperti yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan DPR

“Sementara di dalam Rancangan perpres ini, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI,” ucap Husein.

 

 

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Amirullah

Sabtu, 9 Mei 2020 19:59 WIB

Bagikan :

Rancangan Perpres Dinilai Terlalu Beri Kewenangan TNI Tangani Terorisme

Jakarta –

Detik.comKoalisi Masyarakat Sipil (KMS) menilai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mengancam kehidupan HAM di Indonesia. Mereka menilai mandat yang diberikan kepada TNI berlebihan dan tidak tunduk pada sistem peradilan umum.

“Dengan tidak adanya keharusan untuk tunduk pada sistem peradilan umum, penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI kepada warga negara di dalam negeri melalui fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) tidak hanya berbahaya, tapi juga sama saja memberikan cek kosong kepada militer,” demikian tertulis dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil, Sabtu (9/5/2020).

Mereka menilai, bila tidak ada mekanisme akuntabilitas militer yang jelas, jika ke depan ada operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, akan menjadi tidak jelas juga penyelesaiannya. Mereka juga menyoroti soal kewenangan fungsi penangkalan yang dinilai ‘sangat luas’.

KMS menggarisbawahi diksi ‘operasi lainnya’ yang ada dalam Rancangan Perpres karena dianggap berpotensi membahayakan HAM di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengaturan kewenangan fungsi penangkalan dalam Rancangan Peraturan Presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya (Pasal 3),” katanya.

“Sementara itu, Peraturan Presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’. Dengan pasal ini, TNI mempunyai keleluasaan untuk terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia,” tambahnya.

KMS mengatakan istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT seperti diatur dalam Pasal 43.

Dalam UU tersebut kewenangan pencegahan terorisme diberikan kepada BNPT, bukan kepada TNI. Tapi dalam Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencegahan seperti tertulis dalam Pasal 7.

KMS menilai, jika militer dapat menjalankan fungsi penindakan kejahatan terorisme di dalam negeri, hal itu tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. KMS menyatakan tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme seharusnya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri, seperti pembajakan kapal/pesawat Indonesia di luar negeri, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

“Pemberian kewenangan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada Presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9) akan merusak mekanisme criminal justice system dan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM yang tinggi,” ungkapnya.

KMS menyatakan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme di dalam negeri sifatnya hanya perbantuan yang dilakukan jika penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi eskalasi teror yang tinggi. Dan pelibatan harus melalui keputusan politik negara, sehingga operasi pelibatan TNI tidak dapat dilakukan mandiri seperti diatur dalam Perpres karena bisa menyebabkan tumpang tindih tugas antara penegak hukum dengan militer.

Perpres ini dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI. Selain itu, KMS juga menyoroti penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Rancangan Perpres.

Koalisi masyarakat sipil menilai, Rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI). Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR (penjelasan Pasal 5 UU TNI),” ungkapnya

 

Tim detikcom – detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 19:11 WIB
Bagikan :

Koalisi Minta Pembentukan Komponen Cadangan Ditunda

Pemerintah lebih baik membenahi profesionalisme komponen utama dan menjalankan reformasi militer sebagaimana mandat TAP MPR No.VII Tahun 2000, UU TNI, serta merevisi UU Peradilan Militer.

 

 

HUKUMONLINE.COM-Jelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, masyarakat dikejutkan dengan terbitnya beberapa produk legislasi, diantaranya revisi UU KPK dan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sejak awal, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keberadaan UU PSDN karena dinilai tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM. Kini, Koalisi mengkritik rencana pemerintah membentuk komponen cadangan seperti mandat Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PSDN.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pembentukan komponen cadangan belum urgen atau perlu mengingat banyak masalah utama yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka reformasi militer. Merujuk Pasal 7 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Gufron menjelaskan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ketentuan itu menegaskan komponen utama merupakan elemen penting dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. “Pembangunan dan perbaikan komponen utama harus menjadi prioritas. Kami menolak UU PSDN dan rencana pemerintah membentuk komponen cadangan,” kata Gufron dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Menurut Gufron, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membentuk komponen cadangan. Banyak persoalan yang harus dibenahi dalam komponen utama, seperti kesejahteraan prajurit, perumahan, dan profesionalisme. Salah satu upaya yang tepat mendorong profesionalisme komponen utama yakni merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Pemerintah juga perlu merevisi UU PSDN karena UU itu tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM serta membuka peluang sumber pendanaan di luar APBN yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,” sebutnya.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad melanjutkan Kementerian Pertahanan berencana membuka pendaftaran komponen cadangan dan pelatihannya akan digelar Juli 2020. Tapi, Hussein mengingatkan pemerintah harus memiliki skala prioritas dalam membangun sistem pertahanan. “Tidak tepat jika saat ini pemerintah memprioritaskan pembentukan komponen cadangan,” kata Hussein dalam kesempatan yang sama.

Hussein juga mengkritik sikap pemerintah yang tertutup dalam menyusun draft Peraturan Pemerintah (PP) yang akan digunakan untuk menjalankan UU PSDN ini. Sampai saat ini Imparsial belum melihat pihak pemerintah mengundang masyarakat untuk dimintai pendapatnya. “Tidak ada keterlibatan publik dalam membahas draft PP tersebut,” ujarnya.

Peneliti HRWG Jesse Halim menyebut ada masalah dalam aturan hukum pembentukan komponen cadangan sebagaimana diatur UU PSDN. Misalnya, definisi ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dinilai terlalu luas. Ketentuan itu mengatur ancaman terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida. Luasnya definisi ancaman itu bisa diartikan komponen cadangan yang telah dibentuk akan disiapkan untuk menghadapi ancaman dalam negeri. Sama seperti dalih pemerintah selama ini untuk menghadapi ancaman komunisme dan terorisme yang menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

“Pembentukan dan penggunaan komponen cadangan harus diorientasikan mendukung komponen utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer dari luar,” ujar Jesse mengingatkan.

Pengacara publik LBH Jakarta Darmawan Subakti menegaskan UU PSDN tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang “kesukarelaan” dalam pembentukan komponen cadangan. Harusnya prinsip ini dipandang secara luas, bukan hanya saat pendaftaran, tapi juga ketika mobilisasi. Anggota komponen cadangan harus diberi ruang mengubah pilihan mereka atas dasar kepercayaan (censcientious objection).

Darmawan juga mengkritik ancaman pidana bagi komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) UU PSDN. Adanya sanksi pidana ini menunjukkan komponen cadangan bukan bersifat sukarela, tapi wajib. “Absennya pasal yang menolak penugasan militer karena bertentangan dengan kepercayaan merupakan pelanggaran Pasal 18 Kovenan Sipil dan Politik,” lanjutnya.

Prinsip kesukarelaan dalam UU PSDN juga bermasalah karena mekanisme pendaftaran sukarela tidak berlaku terhadap unsur sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB). Pendaftaran sukarela hanya untuk komponen cadangan dari unsur warga negara. Pembentukan komponen cadangan unsur SDA dan SDB melalui penetapan oleh Menteri Pertahanan. Ketika ditetapkan, pemilik atau pengelola SDA/SDB itu wajib menyerahkannya untuk dibina dan dimobilisasi.

“Hal ini membuka peluang penyalahgunaan dengan dalih pembentukan komponen cadangan, penggunaan kewenangan itu digunakan untuk menguasai berbagai SDA/SDB yang dimiliki secara perseorangan baik swasta atau warga negara,” papar Darmawan.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menyoroti penerapan hukum militer pada komponen cadangan. Pasal 46 UU PSDN mengatur komponen cadangan selama aktif diberlakukan hukum milter. Sebelum membentuk komponen cadangan dan memberlakukan hukum militer, Wana mengingatkan pemerintah wajib menjalankan mandat TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang menyatakan prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Wana menyebut mekanisme pembiayaan dalam UU PSDN mengabaikan prinsip sentralisasi anggaran. Pasal 75 huruf b dan c UU PSDN menyebutkan pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat disamping dari APBN. “Pasal 25 ayat (1) UU Pertahanan Negara sudah mengatur pertahanan negara dibiayai dari APBN. Ayat (2)-nya menyebutkan pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan TNI serta komponen pertahanan lainnya,” paparnya.

Atas dasar itu, Koalisi mendesak 3 hal. Pertama, Presiden Joko Widodo harus menunda rencana pembentukan komponen cadangan. Kedua, DPR perlu segera melakukan legislative review terhadap UU PSDN sebelum dilaksanakan. Ketiga, Presiden perlu memprioritaskan penguatan komponen utama (TNI) dalam membangun pertahanan negara. Langkah yang bisa ditempuh antara lain meningkatkan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernisasi alutsista, dan payung hukumnya.

Seperti dilansir sejumlah media, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membentuk Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperkuat komponen utama TNI ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat. Masyarakat dengan kriteria tertentu dapat mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjadi bagian dari Komcad dan akan diberikan pelatihan dasar militer.

“Komcad itu bukan wajib militer, Komcad adalah untuk memperkuat komponen utama TNI. Dia bukan wamil, pendaftaran Komcad dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun,” ujar Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Bondan Tiara Sofyan usai diskusi di Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Bondan menjelaskan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), di dalam sistem pertahanan Indonesia terdapat komcad. Menurut dia, aturan tersebut membuat pembentukan Komcad secara legal memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan.

“Untuk itu perlu peraturan pemerintah (PP). PP-nya masih dalam proses. Sudah selesai harmonisasi, sekarang masih dalam proses pembahasan akhir di Setneg. Begitu PP-nya selesai kita segera sosialisasi,” katanya.

 

Kamis, 12 March 2020

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial Khawatir Komcad Ciptakan Milisi Sipil Baru

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial mengingatkan pemerintah bahwa pelaksanaan pelatihan militer bagi masyarakat sipil dalam program Komponen Cadangan (Komcad) bisa memicu masalah baru, salah satunya potensi konflik horizontal antarwarga.

“Karana esensinya apa yang dilakukan oleh Kemhan dalam dalih pembentukan Komcad, yang tentu saja ketika misalnya mereka yang mengikuti pelatihan itu dan kembali ke masyarakat, apalagi dengan aturan yang tidak jelas, mereka akan memunculkan milisi-milisi baru,” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri  di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/3).

Program Komcad diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Komcad rencananya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat sipil untuk dilatih kemiliteran pada Juli 2020 mendatang.

Menurut Ghufron milisi sipil baru yang berpotensi terbentuk itu justru akan memperkuat praktik vigilante oleh masyarakat sipil.

Vigilante adalah sikap menegakkan hukum dengan cara sendiri. Ghufron mengingatkan bahwa vigilante akan menambah masalah di tengah intoleransi dan kekerasan yang masih terjadi.

Atas dasar itu Imparsial mendesak pemerintah menunda pembentukan Komcad. Alasan lain, menurut Imparsial, pembentukan Komcad belum termasuk agenda prioritas.

“Jika pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pertahanan agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utama yakni TNI, semestinya menjadi agenda prioritas,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad.
Hussein menilai TNI sebagai Komponen Utama saat ini lebih membutuhkan penataan dan pembenahan. Ia misalnya, menyebut soal peningkatan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, hingga penguatan profesionalisme.

Lebih lanjut, Hussein menyatakan pemerintah terkesan menutup-nutupi program pelatihan militer Komcad. Ini berdasarkan proses pengesahan UU yang menurutnya relatif cepat.

Hussein berkata sejak naskah awalnya diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR, 17 Juli 2019, hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan hingga disahkan pada September.

“Dari semua rangkaian ini kita dapat melihat bahwa, ada seolah-olah pemerintah ingin menutupi proses pembentukan pengaturan terkait Komcad,” kata dia.

Menurut Hussein pembahasan UU PSDN terkait Komcad juga tidak melibatkan publik dalam penyusunan program wajib militer tersebut.

Hussein menyatakan pelibatan publik penting karena Komcad, dalam pelaksanaannya, melibatkan masyarakat.

“Bagaimana uangnya? Sumbernya dari mana? Bagaimana kemudian proses pelatihannya? Bagaimana nanti ada proses potensi pelanggaran HAM-nya apabila Komcad sudah dibentuk,” katanya.

“Kemudian ini kan melibatkan senjata. Namanya pelatihan militer. Bayangkan, sipil yang akan dilatih secara militer, tetapi kelompok masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan. Ada orang tiba-tiba nanti latihan senjata nembak dar der dor,” katanya lagi.

Keberadaan Komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Komcad diatur dalam UU PSDN. Dalam beleid tersebut, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Dalam Pasal 28 UU PSDN disebut bahwa Komcad terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional.

Pembahasan Tertutup

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyoroti klasifikasi ancaman yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PSDN. Dalam beleid tersebut tertulis tiga klasifikasi ancaman yakni ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pada Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa ancaman sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) dapat berwujud antara lain agresi, terorisme, komunisme, separatisme, hingga ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

Menurut Ardi, tiga klasifikasi ancaman itu tidak dijelaskan secara rinci dan tidak memiliki tolok ukur sehingga bisa melahirkan banyak pengertian. Dia mencontohkan soal ancaman hibrida dan ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

“Nah ini kan, multitafsir. Kemudian siapa saja yang dianggap mengganggu kedaulatan negara dengan tafsiran yang enggak jelas itu,” kata Ardi.

Klasifikasi ancaman yang tidak jelas, dikhawatirkan Ardi dapat dijadikan dalih untuk melahirkan persekusi di tengah masyarakat. (thr/wis)

 

Kamis, 12/03/2020 01:03 WIB

Bagikan :

“Presiden Harus Menunda Pembentukan Komponen Cadangan oleh Kementerian Pertahanan”

Siaran Pers, 11 Maret 2020

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan menyatakan akan membuka pendaftaran Komponen Cadangan. Rencananya, pelatihan akan dilaksanakan pada Juli 2020 dimana masyarakat yang telah mendaftar akan dilatih secara militer selama tiga bulan di sejumlah Rindam.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana Kementerian Pertahanan membentuk Komponen Cadangan bukan hanya langkah yang terburu-buru, tapi juga belum urgen untuk dilakukan saat ini. Apalagi, landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan Komponen Cadangan (UU 23/2019) memiliki sejumlah permasalahan serius bagi tata kelola negara demokrasi dan hak asasi manusia. Jika langkah Kementerian Pertahanan dipaksakan, alih-alih akan memperkuat sektor pertahanan negara, sebaliknya justru akan menciptakan masalah-masalah baru.

Pembentukan Komponen Cadangan sejatinya belum termasuk agenda prioritas dan bahkan menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam menentukan prioritas agenda reformasi sektor keamanan. Jika pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pertahanan agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utama yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) semestinya menjadi agenda prioritas dan perlu dikedepankan oleh pemerintah. TNI sebagai sebagai komponen utama masih membutuhkan banyak pembenahan dan penataan, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernisasi Alutsista, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, agenda pembentukan Komponen Cadangan baru bisa diwujudkan apabila tata ulang dan penguatan terkait  sistem dan komponen utama pertahanan telah dilakukan.

Koalisi juga menilai aturan hukum pembentukan Komponen Cadangan yang disahkan DPR pada akhir 2019 juga mengandung substansi yang problematik, antara lain:

Pertama, definisi ancaman terlalu luas. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman yang dimaksud terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri. Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme dan terorisme yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal pembentukan dan penggunaan Komponen Cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama yakni TNI dalam upaya menghadapi ancaman militer dari luar.

Kedua, konsep bela negara yang diatur dalam UU PSDN tidak hanya sempit tapi juga militeristik. UU PSDN secara eksplisit menyatakan wajib militer menjadi salah satu bentuk bela negara dan komponen cadangan yang dibentuk dipersiapkan untuk tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat (2) yang menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib menjadi satu dari empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Pendekatan ini cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari akan mengarah pada upaya militerisasi sipil yang dikemas melalui program bela negara.

Penting untuk dicatat konsep bela negara perlu ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada domain pertahanan negara yang berdimensi militeristik. Bela negara esensinya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, seperti menciptakan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, setiap warga negara yang bekerja melalui profesinya masing-masing secara esensial bisa dimaknai sebagai bagian dari bela negara.

Ketiga, UU PSDN tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal ini dapat dilihat pada penerapan prinsip kesukarelaan yang setengah-setengah dalam pembentukan Komponen Cadangan. Penting untuk dipahami, prinsip kesukarelaan haruslah dipandang secara luas, tidak hanya pada saat pendaftaran tapi juga dalam mobilisasi. Prinsip kesukarelaan harus memberikan ruang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela menjadi Komponen Cadangan untuk mengubah opsi mereka atas dasar kepercayaannya (conscientious objection) termasuk pada saat mobilisasi.

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan yang menolak panggilan mobilisasi meski hal itu dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan keyakinannya (Pasal 77 ayat (1)), menunjukkan bahwa Komponen Cadangan ini sifatnya wajib. Tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini telah ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 22 dan pendapat-pendapat lainnya yang dibuat untuk menanggapi prosedur petisi maupun laporan penerapan Kovenan yang diserahkan oleh negara pihak. Sebagai negara pihak Kovenan tersebut, Indonesia wajib untuk memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian tersebut.

Penerapan prinsip kesukarelaan yang setengah-setengah juga dapat dilihat pada pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB). Jika pengaturan Komponen Cadangan dari unsur warga negara dibuka mekanisme pendaftaran secara sukarela, tapi hal yang sama tidak diberlakukan terhadap unsur SDA dan SDB yang dimiliki atau dikelola oleh warga negara atau sektor swasta.

Pembentukan dan penggunaan Komponen Cadangan dari unsur SDA dan SDB berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru. SDA dan SDB yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan oleh Menteri Pertahanan, maka pemilik atau pengelolanya wajib ‘menyerahkan’ untuk dibina dan dimobilisasi. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan dimana dengan dalih pembentukan Komponen Cadangan kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menguasai berbagai sumber daya alam yang dimiliki secara perseorangan, baik sektor swasta maupun warga negara.

Keempat, penerapan hukum militer kepada Komponen Cadangan. Pasal 46 menyebutkan bahwa bagi Komponen Cadangan selama masa aktif diberlakukan hukum militer. Di saat reformasi militer tersendat karena belum dituntaskannya kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta ketidaktundukan militer terhadap peradilan umum, UU PSDN justru mengatur bahwa dalam wajib militer komponen cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal beberapa aturan perundang-undangan telah mengatur. Pasal 3 ayat (4) dari TAP MPR VII/2000 menyatakan ”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Sementara itu pasal 65 ayat (2) UU No. 34/2004 berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.    

            Kelima, mekanisme pembiayaan dalam UU PSDN mengabaikan prinsip sentralisasi anggaran. Dalam UU PSDN Pasal 75 huruf b dan c menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), telah menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sementara ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”.

Bidang pertahanan negara merupakan salah satu bidang pemerintahan pusat yang kewenangan pengelolaannya tetap berada di tangan pemerintah pusat sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi (UUD 1945), UU Pertahanan Negara (Pasal 13 ayat 1), UU TNI dan UU Pemerintahan Daerah. Keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan pusat secara absolut. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Keenam, tidak mengatur mekanisme komplain warga negara. UU PSDN tidak mengatur memuat mekanisme komplain warga negara bila terjadi penggunaan komponen pendukung dan cadangan untuk tujuan yang tidak tepat, dan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Komponen Cadangan. Misalnya, apakah bisa seorang warga negara yang menjadi komponen cadangan menolak perintah yang bertentangan dengan HAM? Atau, apakah ada saluran yang memungkinkan warga negara yang tengah menjadi Komponen Cadangan untuk mengajukan protes ketika terjadi penyalahgunaan Komponen Cadangan? Pembentukan mekanisme komplain warga negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol warga negara untuk mendorong akuntabilitas negara dan institusi-institusi di dalamnya, termasuk terhadap aktor dalam penyelenggaraan sektor pertahanan.

Berdasarkan catatan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar:

  1. Presiden harus menunda rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk Komponen Cadangan. Selain belum urgen untuk dilakukan saat ini, aturan hukumnya (UU PSDN) juga memiliki banyak pasal yang problematik;
  2. DPR segera melakukan legislative review terhadap UU PSDN sebelum diimplementasikan;
  3. Presiden perlu memprioritaskan penguatan Komponen Utama yakni TNI dalam pembangunan pertahanan negara, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernsiasi Alutsista, serta payung hukum yang menopangnya.

 

Jakarta, 11 Maret 2020

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

IMPARSIAL, KontraS, ELSAM, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, PBHI.

Narahubung:

Hussein Ahmad, IMPARSIAL (0812-5966-8926)

Ikhsan Yosarie, SETARA Institute (0822-8638-9295)

Wana Alamsyah, Indonesia Corruption Watch (0878-7861-1344)

Jesse A. Halim, HRWG(0819-3217-1618)

Darmawan Subakti, LBH Jakarta (0857-8358-9184)

Bagikan :

Imparsial: Pemerintah Punya Kewajiban Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS

AKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai opsi pemerintah memulangkan anak-anak dari WNI terduga teroris pelintas batas eks ISIS ke Indonesia sudah tepat. Sebab, menurut dia, anak-anak terduga teroris tersebut banyak yang tidak memahami soal ISIS. “Karena anak-anak tersebut sesunggunya tidak memahami tentang ISIS dan mereka ikut karena alasan keluarga,” kata Al Araf pada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Al Araf mengatakan anak-anak itu masih di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memulangkannya ke Tanah Air. “Mereka masih di bawah umur dan merupakan WNI sehingga pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memulangkan anak-anak tersebut,” ungkapnya.

Al Araf mengatakan anak-anak itu masih di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memulangkannya ke Tanah Air. “Mereka masih di bawah umur dan merupakan WNI sehingga pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memulangkan anak-anak tersebut,” ungkapnya. Kendati demikian, Al Araf mengingatkan pemerintah untuk mengkaji opsi pemulangan anak-anak WNI terduga pelintas batas secara komperhensif. “Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan juga untuk memulangkan perempuan atau ibu-ibu yang tidak terlibat,” ucap Al Araf. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia. Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS. Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya. Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak),” ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

 

 

Kompas.com – 13/02/2020, 16:50 WIB
.
Pnulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Bagikan :

Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

MerahPutih.Com – Pro kontra pemulangan WNI simpatisan ISIS mendapat perhatian dari Imparsial. Lembaga pembela hak-hak sipil warga itu menilai, seluruh eks ISIS asal Indonesia yang berada di Irak dan Suriah masih merupakan WNI.

Direktur Imparsial, Al Araf mengingatkan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan (DK) PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila, memiliki kriteria tertentu.

Diantaranya populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, dari Teori Konstitutif dan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan internasional (international customs), bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain.

Dalam konteks itu, keterlibatan WNI sebagai simpatisan ISIS tidak serta merta dapat diidentifikasi bahwa mereka bergabung ke dalam sebuah negara. Sebab ISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

“Karena itu kami menganggap semua WNI simpatisan ISIS, secara hukum masih berstatus sebagai WNI. Pemerintah perlu menyikapi secara proporsional dalam menangani masalah ini,” kata Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2).

Pemerintah juga diharapkan tidak mencabut status kewarganegaraan sekitar 660 WNI simpatisan ISIS yang hingga kini berada di Irak dan Suriah.

Ketimbang mencabut kewarganegaraan, pemerintah disarankan untuk memulangkan simpatisan ISIS dan melakukan proses hukum di Indonesia.

“Kami melihat, pemerintah sebaiknya memang melakukan proses hukum terhadap WNI yang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto.

Menurut dia, jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai foreign terrorist fighter (FTF) atau pejuang teroris luar negeri yakni di Suriah dan Irak dan sedang dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negaranya.

Sedangkan simpatisan ISIS yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu pemerintah juga perlu untuk menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan dalam upaya deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43D ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 2018.

Terhadap mereka yang menjadi FTF dan menjadi bagian dari ISIS, maka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mereka dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1).

Imparsial sendiri memandang, terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sebagai kejahatan, terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara dan masyarakat.

“Melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga deradikalisasi,” pungkasnya.(Knu)

 

 

Eddy Flo Feb 12 2020, 03:35

Bagikan :

Imparsial Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Keputusan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan tidak memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia. “Pemerintah perlu meninjau ulang rencana kebijakan tersebut (tidak memulangkan). Sebab, dengan tidak memulangkan mereka, sama saja artinya pemerintah lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020). Ghufron menyatakan, opsi memulangkan mereka juga sebenarnya harus dilakukan secara cermat.

Pemerintah dinilainya perlu menyusun kebijakan yang komprehensif guna memastikan bahwa pemulangan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan di masyarakat. Pemerintah, menurut Ghufron, dinilai memiliki modal yang cukup secara legal dan institusional dalam menangani terorisme secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, penindakan dan deradikalisasi. “Kita punya perundang-undangan yang cukup memadai untuk memulangkan mereka. Secara kelembagaan kita punya instansi yang punya sumber daya, misalnya Kemenag, Kemensos, BNPT, Kepolisian dan lainnya,” kata dia. “Di sisi lain pemerintah bisa mengembangkan peran stakeholder masyarakst. Saya kira ini yang ditunggu masyarakat bagaimana langkah konkret kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan ini,” ujar dia.

Dalam sikap resminya, Imparsial menyarankan pemerintah untuk memulangkan mereka ke Tanah Air dengan sejumlah catatan tertentu, misalnya memilah-milah sejauh mana peran atau keterlibatan mereka di ISIS. “Pemerintah sebaiknya melakukan proses hukum terhadap WNI yang memang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad. Jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai teroris pelintas batas di Suriah dan Irak serta sedang dalam proses hukum di negara tersebut, pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. “Sedangkan terhadap mereka yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata dia.

Menurut Hussein, mereka bisa dijerat dengan tindak pidana terorisme apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk dibawa ke dalam proses hukum. “Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan Irak untuk mengidentifikasi pelaku yang benar-benar menjadi FTF aktif,” kata dia.  Khusus terhadap perempuan dan anak-anak yang dipaksa ikut, Imparsial menyarankan pemerintah melakukan program deradikalisasi secara komprehensif dibandingkan menempuh proses hukum.

 

Kompas.com – 11/02/2020, 22:19 WIB

Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Icha Rastika

 

Bagikan :

Imparsial: Pemerintah Tak Kompak Tangani Pemulangan WNI ISIS

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf, menilai pemerintah ambigu dalam menyikapi isu pemulangan WNI yang tergabung dalam Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Timur Tengah ke Indoensia. Ini menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang secara pribadi menolak pemulangan mereka. Namun, di sisi lain kepala negara itu menyatakan isu itu akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju.

“Ada ambiguitas dalam menyikapi persoalan ini, karena belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini. Sehingga opsi-opsinya menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik,” kata Al Araf saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).

Dia menyoroti pernyataan beberapa menteri yang mengatakan setuju WNI ISIS dipulangkan, namun disusul dengan pernyataan menteri lainnya menyatakan menolak. Sikap demikian juga diikuti oleh kepala daerah.

“Ada menteri yang bilang boleh dipulangkan, ada yang bilang tidak. Ada gubernur yang bilang boleh, ada yang tidak. Lalu ada sikap Presiden seperti itu lalu kemudian ada sikap pemerintah belum mengambil keputusan,” ujar dia.

Oleh: Muhajir

Bagikan :

Imparsial: Pemerintah Harus Cermat Identifikasi WNI Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial meminta pemerintah agar berhati-hati dan cermat dalam mengindentifikasi rencana pemulangan 660 WNI Eks-ISIS ke tanah air. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak kontra produktif dalam menangani ancaman terorisme.

Direktur Imparsial Al Araf saat jumpa pers, di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2), mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi WNI simpatisan ISIS menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan yang tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Dia mengatakan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila memiliki kriteria, populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Saat ini, pemerintah belum memutuskan sikap yang akan diambil terkait rencana pemulangan 660 WNI yang berada di Irak dan Suriah. Imparsial memandang terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun.

Sebagai kejahatan, kata Al Araf, terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara dan masyarakat. “Melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga deradikalisasi,” kata Al Araf.

Namun, upaya penanganan terorisme harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara kewajiban negara untuk melindungi rasa aman masyarakat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. “Kebijakan negara untuk menanggulangi persoalan terorisme memang bukan hanya perlu, tetapi harus,” katanya.

Ia menambahkan terorisme hanya bisa dicegah, ditanggulangi dan dipersempit ruang geraknya oleh kebijakan negara yang komprehensif bagi tata kehidupan politik demokratik, kesejahteraan sosial, dan tegaknya keadilan.

“Tetapi, dalam menyusun kebijakan anti-terorisme, negara harus memenuhi kewajibannya dengan benar, yajni menempatkan perlindungan terhadap ‘liberty of person’ dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap security of person,” tutur Al Araf.

 

Selasa 11 Feb 2020 16:52 WIB

Red: Ratna Puspita

Bagikan :