Debat Capres IV Diharapkan Kupas Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Ada 3 hal yang jadi fokus reformasi sektor pertahanan dan keamanan yaitu menerbitkan UU Perbantuan TNI, merevisi UU Peradilan Militer, dan restrukturisasi komando teritorial (koter).

Hukumonline.com-Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan masuk tahap keempat. Debat yang rencananya digelar akhir pekan ini akan mengusung tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat capres ini membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak partogi Nainggolan melihat pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Selain itu ada kalangan yang menilai sistem demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi faktanya tidak seperti itu.

Ini bisa dilihat dari posisi TNI sampai sekarang belum ditempatkan secara proporsional. Panglima TNI memerintahkan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI agar perwira militer aktif bisa menempati jabatan di kementerian dan lembaga negara sipil. Sebagaimana diketahui UU TNI hanya membolehkan perwira militer untuk menempati jabatan pada 10 kementerian.

Jika rencana itu bergulir Poltak menilai proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan akan semakin berat. Padahal persoalan perwira militer aktif yang nonjob ini menurut Poltak bisa diselesaikan sejak awal jika reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan secara serius dan menyasar perbaikan manajemen TNI.

“Ada 2 UU yang dilanggar jika militer aktif menempati jabatan sipil (di luar 10 kementerian yang ditentukan UU TNI) yaitu UU TNI dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Poltak dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Poltak berharap debat capres tahap keempat nanti membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Sedikitnya ada 2 hal yang penting untuk dibahas dalam debat keempat ini. Pertama, pentingnya menerbitkan UU Perbantuan TNI, ini penting sebagai pedoman dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP). Regulasi ini perlu mengatur antara lain tugas TNI selama OMSP dan berapa lama jangka waktunya. Kedua, revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui revisi UU Peradilan Militer, aparat militer harus tunduk pada hukum sipil ketika melakukan pidana umum.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemilu merupakan momentum yang tepat meminta komitmen politik calon pemimpin negara untuk menuntaskan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Reformasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana ancaman terhadap pertahanan dan keamanan saat ini berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini teknologi modern berperan penting, bukan lagi pengerahan pasukan dalam kapasitas yang besar.

Karena itu, Usman berpendapat reformasi sektor pertahanan dan keamanan perlu menyasar restrukturisasi koter. Idealnya koter hanya ada di wilayah perbatasan dan daerah konflik. Usman yakin reformasi koter ini akan berdampak terhadap efisiensi anggaran negara. “Penambahan kodam harus dipikirkan ulang,” usulnya.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan dalam visi dan misi kedua kandidat capres-cawapres tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan untuk sektor pertahanan dan keamanan ini. Padahal, sejak reformasi banyak isu yang menjadi sorotan masyarakat sipil seperti revisi UU Peradilan Militer, restrukturisasi koter dan kesejahteraan prajurit serta purnawirawan.

Gufron menyebut reformasi sektor pertahanan dan keamanan utamanya harus membentuk aparat militer yang modern dan profesional. Kemudian tata kelolanya harus demokratis, pengawasan yang dilakukan parlemen perlu diperkuat. Serta menekankan transparansi dan akuntabilitas. “Dalam reformasi ini harus ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM, yakni melalui revisi UU Peradilan Militer,” ujarnya.

Pengamat politik, Ray Rangkuti melihat visi dan misi kedua kandidat menyinggung kebijakan pertahanan dan keamanan. Pasangan nomor urut 01 menempatkan isu ini dalam poin keempat dan kelima pada visi dan misi mereka. Sementara nomor urut 02 membahas ini pada bagian akhir visi dan misi. Tapi Ray tidak pernah melihat kedua kubu pasangan calon membawa isu ini dalam setiap perdebatan publik.

“Perdebatan misalnya isu dwi fungsi TNI ini dimunculkan oleh publik, bukan dari kalangan elit politik,” kata dia.

Aktivis kesejahteraan veteran dan purnawirawan, Donny Soenaryo menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan veteran dan purnawirawan. Donny menyebut banyak rumah veteran dan purnawirawan digusur dengan dalih tanah yang ditempati itu milik negara dan akan digunakan untuk prajurit aktif. Padahal properti yang diklaim itu dibangun dengan biaya yang berasal dari gaji para veteran dan purnawirawan ketika masih aktif bekerja.

Donny menjelaskan belum lama ini kelompok veteran dan purnawirawan bersama organisasi masyarakat sipil menyambangi KPU untuk mendorong agar debat capres keempat ini membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan termasuk kesejahteraan prajurit, veteran dan purnawirawan. “Kami berharap kedua kandidat punya hati nurani untuk membahas masalah kesejahteraan ini,” tutupnya

 

 

Kamis, 28 Maret 2019

Bagikan :

Visi Misi Sektor Pertahanan dan Keamanan Dua Capres Bersifat Umum

Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini akan berbicara soal ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Agenda pertahanan dan keamanan yang ada kata Gufron cenderung bersifat umum. Justru beberapa isu strategis tambahnya yang selama ini banyak diperbicangkan publik dan menjadi kegelisahan masyarakat sipil dalam isu sektor keamanan seperti peradilan militer, reformasi militer, isu tentang kesejahteraan, restrukturisasi komando teritorial, persoalan Papua malah tidak banyak muncul dalam visi misi agenda bidang keamanan kedua pasangan calon presiden tersebut.

Diskusi publik "Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden" di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).
Diskusi publik “Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).

“Padahal isu-isu tadi mungkin sejak 98, bukan empat tahun terakhir sudah banyak diperbincangkan dalam ruang-ruang publik kita tetapi itu tidak dimasukan dalam agenda strategis yang akan mereka dorong dalam lima tahun kedepan. Tidak ada satupun paslon yang bicara isu sektor keamanan dalam konteks agenda reformasi sektor keamanan,” kata Gufron.

Gufron menambahkan sektor keamanan harus kuat dan didukung oleh alutsista yang modern dan profesional. Agenda-agenda sektor keamanan tambahnya harus mendorong penguatan tata kelola keamanan yang demokratik seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam kontes pengadaan alutista.

Penguatan prisip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia menurut Gufron juga penting dilakukan. Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting.

Saat ini kata Usman Hamid, tentara masih diorientasikan ke dalam musuh dalam negeri seperti bahaya laten komunis.

“Masih mengorientasikan negara kita ke dalam musuh dalam negeri, bahaya laten komunis, itu saja, buka disita itu terlalu kecil kalau harus menjadi tugas tentara , itu urusan polisi. Tentara kalau ada tank Malaysia masuk ke Kalimantan Barat, baru urusan tentara. Kalau tank Papua Nugini masuk ke Wutung itu baru urusan tentara. Kalau ada pesawat dari Darwin masuk ke Kupang baru urusan tentara .Itu urusannya sangat besar. Lalu tugas negara ikut urusin sawah, urusan keluarga berencana ya bukan. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah sipil, mereka dilatih dan dididik untuk itu,” jelas Usman.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan dalam debat, Prabowo akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia menyatakan , TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

Soal reorganisasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu–termasuk usul menempatkan tentara di kementerian, Andre menyatakan jika pasangan nomor urut dua akan menyelesaikan itu. Dia pun berjanji Prabowo-Sandiaga akan memperkuat industri pertahanan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga agar bisa diekspor.

Sementara Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ,Arya Sinulingga tidak menjelaskan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan-keamanan. Arya Sinulingga hanya mengatakan Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman. (fw/em)

28/03/2019
Bagikan :

Parpol Dinilai Gagal Lanjutkan Agenda Reformasi Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut partai politik di DPR selama lebih dari empat tahun terakhir tidak memiliki prioritas terkait kelanjutan sektor pertahanan dan keamanan.

Ia mengatakan partai politik di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto gagal melanjutkan agenda reformasi pertahanan.

“Partai dari kubu Prabowo dan Jokowi sama-sama gagal dalam melanjutkan agenda-agenda reformasi pertahanan dan keamanan,” kata Usman di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3).
Selain itu, Usman menilai RUU perbantuan TNI sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan.

“RUU tugas perbantuan itu sangat dibutuhkan jika tidak berakibat seperti militer kementerian membentuk MoU-MoU yang ada 40an. Seharusnya bisa diselesaikan [masalah pertahanan dan pengamanan] melalui RUU,” katanya.

Usman menambahkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus ada keputusan politik negara dalam jangka waktu pendek, selain ada pelibatan aktor pengamanan.

Usman juga mengharapkan debat keempat yang akan diselenggarakan pada Sabtu (30/3), kedua calon capres dan cawapres dapat menyampaikan konsep berpikir di bidang pertahanan dan pengamanan, terutama mengenai keamanan di Papua.

“Khususnya bagaimana aransemen keamanan di Papua, baik itu menghadapi gangguan-gangguan tradisional maupun menghadapi ancaman bersenjata separatis,” ujarnya.

Usman menanyakan apakah Jokowi akan melanjutkan pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan HAM.

“Pendekatan dialog di sini dalam artinya membebaskan tahanan politik seperti yang sudah dilakukan Jokowi pada tahun 2015,” katanya.

Usman juga menjelaskan pendekatan kesejahteraan dalam artian membangun basis-basis ekonomi dalam masyarakat, tidak hanya fokus pada infrastruktur besar tetapi juga untuk masyarakat ditingkat pelosok.

“Masyarakat di tingkat pelosok masih menimbulkan banyak pertanyaan seperti beberapa proyek jalan yang atau infrastruktur masih mengganggu akses mereka,” ujarnya. (sas/pmg)

 

CNN Indonesia | Kamis, 28/03/2019 03:21 WIB

Bagikan :

Wacana Dwi Fungsi ABRI, Mochtar Pabotinggi: Militer Dididik untuk Menumpas Bukan Diskusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi menolak wacana akan dimasukannya Perwira Menengah dan Perwira Tinggi aktif TNI ke lembaga sipil.

Penolakan itu ia wujudkan dengan menandatangani petisi penolakan Koalisi Masyarakat Sipil berjudul “Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI” dan menghadiri acara pembacaan petisi tersebut di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (15/2/2019).

Satu di antara beberapa alasannya adalah perbedaan karakter antara militer dan sipil.

“Karena militer itu fungsi rasionalitasnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Personelnya dididik untuk menumpas, tidak untuk berdiskusi, berunding. Sipil itu sebaliknya, dididik untuk bicara, musyawarah,” kata Mochtar.

Ia menilai, hal itu akan menimbulkan monopoli kekuasaan di lembaga yang akan dimasuki oleh Perwira aktif TNI tersebut.

“Akan terjadi monopoli kekuasaan. Pastilah Panglima tertinggi di atas itu akan menjadi penentu segalanya. Ada konflik kepentingan di situ. Akan kembali ke Orde Baru.”

“Orde Baru sudah jelas adalah orde yang konyol. Jangan kembali ke sana. Kita harus ingatkan masyarakat untuk tidak kembali ke sana lagi,” kata Mochtar.

Ia juga menjelaskan meski rezim Orde Baru sudah lengser pada 1998 namun ruh orde baru yang meletakan kekuasaan di atas kebenaran masih ada sampai sekarang.

Ia menilai wacana akan dimasukannya Perwira Menengah dan Perwira Tinggi aktif TNI ke lembaga sipil adalah keinginan TNI untuk kembali pada Dwi Fungsi ABRI ketika di era Orde Baru.

“Ini kan sebetulnya keinginan TNI kembali pada Dwi Fungsi ABRI dan itu adalah salah satu tanda dari irasionalitas politik,” kata Mochtar.

 

Jumat, 15 Februari 2019 23:18 WIB

 

 

Bagikan :

39 Lembaga Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat Tandatangani Petisi Menolak Restrukturisasi TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 39 lembaga masyarakat dan 39 tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak restrukturisasi di tubuh organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Jumat (15/2/2019) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Menteng Jakarta Pusat.

Sejumlah perwakilan lembaga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, Direktur Imparsial Al Araf, Sekretaris International NGO Forum on Indonesia Development (Invid) Nawawi Bahrudin, dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Hadir pula Peneliti Utama bidang perkembangan politik nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta M Islah, Direktur LBHJakarta Arif Maulana, Direktur Eksekutif Yayasan TIFA Darmawan Triwibowo, dan Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri.

Petisi tersebut berjudul “Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI“.

Di hadapan sejumlah media, petisi tersebut dibacakan bergantian oleh Direktur WALHI M Islah dan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Dalam petisi tersebut mereka memahami bahwa rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa rencana kebijakan.

Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Mereka melihat restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Presiden No 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI.

“Kami menilai penataan organisasi militer perlu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran),” kata Islah membacakan petisi tersebut.

Mereka juga menilai penataan organisasi TNI juga harus mempertimbangkan aspek reformasi TNI, sehingga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI itu sendiri.

Kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis,” kata Islah.

Mereka memahami reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Menurut mereka, sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (Pasal 47 ayat 2 UU TNI).

Menurut mereka, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat 3 UU TNI.

“Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus,” kata Islah.

Mereka memandang peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem kurang tepat.

Menurut mereka, hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU No 34/2004 tentang TNI yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial.

“Justru, dalam konteks restrukturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda Restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri,” kata Islah.

Menurut mereka gelar kekuatan TNI harus menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah dengan memgacu pada penjelasan Pasal 11 ayat 2 UU TNI.

“Kami menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Pengembangan Kostrad, Armada Angkatan Laut, Komando Pertahanan Udara memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain sepertinya perlu dikaji ulang,” kata Islah.

Mereka menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system).

“Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI. Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun,” kata Islah.

Mereka memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

“Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI,” kata Arif.

Untuk itu mereka mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, yakni penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI.

“Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk meninjau ulang peningkatan level kepangkatan pada jabatan di struktur teritorial,” kata Arif.

Mereka juga mendesak otoritas sipil justru seharusnya mendorong beberapa agenda reformasi TNI yang penting, yaitu reformasi Peradilan Militer dan Restrukturisasi Komando Teritorial.

“Petisi ini ditandatangani di Jakarta, 15 Februari 2019 oleh 39 lembaga dan juga 39 individu dan tokoh. Karena ini terbuka, tidak menutup kemungkinan akan ditandatangani juga oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil dan tokoh-tokoh lain,” kata Arif.

Pada lembaran terakhir petisi yang dibagikan ke media juga disertakan daftar nama lembaga dan tokoh yang ikut menandatangani petisi tersebut.

Jumat, 15 Februari 2019 17:49 WIB

 

 

 

 

 

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

TEMPO.COJakarta – Puluhan individu dan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menolak penempatan anggota TNI aktif ke jabatan-jabatan sipil dalam rencana restrukturisasi dan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).  “Kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat,” kata Direktur LBH, Arif Maulana, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Dia menjelaskan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNl yang dulunya berpijak pada doktrin Dwi-fungsi ABRI. “Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis,” kata dia.

Arif mengingatkan bahwa reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik. Salah satu perwujudannya adalah saat ini militer aktif tidak bisa lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Ia menuturkan sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Penempatan TNl dalam lembaga-lembaga itu pun, kata Arif, didasarkan atas permintaan pimpinan lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan lembaga yang dimaksud. “Maka dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNl tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.”

Beberapa organisasi yang menandatangani petisi ini, antara lain, KontraS, Imparsial, YLBHI, Elsam, Setara Institute, PBHI, Walhi, PSHK, HRWG, dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

Adapun dari individu terdapat nama sejumlah tokoh seperti Mochtar Pabottingi, Frans Magnis Suseno, Usman Hamid, Bivitri Susanti, Ray Rangkuti, Alissa Wahid, Suciwati, dan Alghifari Aqsa.

 

 

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Tulus Wijanarko

Jumat, 15 Februari 2019 16:25 WIB

Bagikan :

Direktur Imparsial Nilai Rencana Restrukturisasi TNI Bertentangan dengan Agenda Reformasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah mengkaji lebih dalam terkait rencana restrukturisasi TNI.

Direktur Imparsial Al Araf, yang juga salah satu anggota koalisi, mengatakan, restrukturisasi harus tepat sasaran dan menghasilkan kebijakan yang menguatkan TNI secara kelembagaan.

“Kami memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam, sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara,” ujar Al dilansir Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Menurut Al, penataan organisasi militer perlu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis dalam menghadapai ancaman.

Akan tetapi, tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek anggaran.

Selain itu, penataan organisasi TNI juga harus mempertimbangkan aspek reformasi TNI, sehingga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI itu sendiri.

Al menilai, salah satu rencana restrukturisasi justru bertentangan dengan agenda reformasi, yakni memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Ia berpandangan rencana tersebut tidak tepat.

Sebab, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.

“Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, yakni penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI,” kata dia.

Al pun menekankan pentingnya penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system) dalam hal restrukturisasi.

Di sisi lain, program zero growth juga perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI.

“Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun,” ucap Al. (*)

Rabu, 13 Februari 2019 00:07

 

 

 

Bagikan :

Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi organisasi masyarakat sipil mengkritik rencana pemerintah dalam merestrukturisasi TNI. Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Presiden Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Direktur Imparsial Al Araf menilai rencana tersebut tidak tepat. Alasannya, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.

“Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi,” ujar Al kepada Kompas.com, Selasa (12/2/2019). “Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis,” kata dia. Al menjelaskan, reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik. Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Selain itu, lanjut Al, berdasarkan Pasal 47 ayat 3 UU TNI, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen. Perwira TNI pun wajib tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen. “Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus,” kata Al. Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan. Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI.

 

KRISTIAN ERDIANTO Kompas.com – 12/02/2019, 22:26 WIB

Bagikan :

Restrukturasi TNI Diminta Dikaji Ulang

Masyarakat sipil khawatir rencana penempatan perwira TNI aktif di jabatan publik akan mengembalikan dwi fungsi ABRI.

VOAINDONESIA -JAKARTA -LSM pemantau HAM Imparsial meminta pemerintah dan TNI mengkaji ulang rencana restrukturasi dan reorganisasi TNI. Rencana tersebut meliputi perpanjangan masa pensiun Bintara dan Tantama, serta penempatan perwira TNI di jabatan sipil.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan rencana tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI. Di samping itu, penambahan masa pensiun personel TNI dapat menambah beban anggaran di sektor pertahanan dan menambah surplus jumlah prajurit TNI.

“Harus dipikirkan jangan sampai restrukturasi organisasi justru akan menimbulkan surplus baru di tubuh TNI. Kita tahu hari ini, TNI mengalami kebingungan terkait surplus jumlah yang dimiliki posisi jabatan yang ada. Akhirnya terjadi program penempatan jabatan-jabatan baru. Terkait Tamtama-Bintara perlu dihitung, tiga hal yaitu jangan sampai menimbulkan surplus baru, jangan menimbulkan anggaran baru, serta efektifitasnya seperti apa,” jelas Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (2/6).

Al Araf menambahkan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil juga dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI atau dwi fungsi ABRI yang telah dihapus sejak reformasi. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang sudah berjalan demokratis selama ini.

Direktur Imparsial Al Araf saat diwawancara wartawan usai konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (6/2). Foto: VOA/Ahmad Bhagaskoro
Direktur Imparsial Al Araf saat diwawancara wartawan usai konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (6/2). Foto: VOA/Ahmad Bhagaskoro

Al Araf juga mengkritik peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di daerah teritorial yakni di beberapa Korem. Menurutnya, kebijakan tersebut sama halnya dengan memperkuat Korem yang semestinya dihindari karena berpeluang untuk kepentingan politik praktis.

“Kita bisa lihat Pasal 11 ayat 2 UU TNI yang menyebutkan bahwa gelar perkara TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur pemerintah daerah. Artinya semangat untuk melakukan restrukturasi, bukan menambah jabatan di Korem,” tambah Al Araf.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Sisriadi menjelaskan permintaan perwira TNI untuk mengisi jabatan sipil datang dari kementerian dan lembaga, bukan dari lembaganya. Menurutnya, hal tersebut juga sudah diatur dalam UU TNI dengan penempatan di lembaga yang berurusan dengan keamanan negara.

Namun, ia mengakui ada dua lembaga lain yakni Badan Keamanan Laut dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sebenarnya tidak diatur dalam UU, namun tetap ditempati perwira TNI aktif dengan peraturan presiden.

“Jadi masih lama lah misalnya kalau itu harus dilakukan karena harus merevisi UU Nomor 34/2004. Jadi itu sangat bergantung juga dengan Komisi I pembahasannya. Jadi belum apa-apa, masih omong-omong kebetulan itu disampaikan di Rapim TNI, salah satunya soal itu,” jelas Sisriadi saat dihubungi VOA.

Sisriadi menambahkan lembaganya juga memaklumi munculnya kekhawatiran terhadap kembalinya dwifungsi ABRI terkait rencana peningkatan status jabatan di Korem dan penempatan perwira di jabatan sipil. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak akan terulang karena doktrin tersebut telah lama ditinggalkan TNI.

“Di TNI, doktrin sudah berubah jadi dalam waktu 1998 sampai sekarang, bayangkan perubahan doktrin TNI itu luar biasa. Bahkan perwira-perwira muda itu sudah tidak ngerti dwi fungsi ABRI. Mungkin mereka bingung, karena di lembaga-lembaga pendidikan sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.

Sementara terkait kekhawatiran penambahan anggaran karena perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tamtama, ia menjelaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab tidak ada penambahan personel dari kebijakan perpanjangan usia pensiun tersebut. [ab/Ab]

 

07/02/2019
Bagikan :

Imparsial Usul Ada Divisi Siber TNI untuk Jenderal tanpa Jabatan

TEMPO.COJakarta – Direktur Imparsial Al Araf menyarankan TNI membentuk divisi khusus pertahanan siber (cyber defence). Selain berguna untuk mengatasi ancaman di masa mendatang, pembentukan satuan ini bisa mengurangi banyaknya jenderal tanpa jabatan alias mereka yang tidak memiliki jabatan struktural di tubuh TNI.

Peningkatan kapasitas dengan fungsi tempur atau perang ini, kata Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan para jenderal tersebut untuk masuk kementerian dan menduduki jabatan sipil.

“Yang fungsinya memang untuk tempur dan perang, boleh ditingkatkan kapasitas dan kekuatannnya,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Seperti diketahui, TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal menganggur yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi.

Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural di lingkungan TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

Terkait satuan cyber defence ini, kata Al Araf, Indonesia bisa meniru Amerika Serikat atau Israel. Dua negara ini sudah berpikir jika perang di masa yang akan datang tidak lagi secara fisik melainkan perang siber

 “Mereka membangun divisi cyber defence karena menganggap cyber ke depan sebagai ancaman,” kata dia.
Namun, Al Araf meminta divisi cyber defence TNI ini fokus pada ancaman dari luar. Divisi ini tidak perlu mengurusi hiruk-pikuk isu-isu hoaks yang beredar di masyarakat. “Kalau itu ya enggak perlu. Jadi lebih outward-looking, bukan inward-looking,” kata dia.
Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Syailendra Persada

Kamis, 7 Februari 2019 07:02 WIB

Bagikan :