Imparsial: Pemerintah Punya Kewajiban Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS

AKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai opsi pemerintah memulangkan anak-anak dari WNI terduga teroris pelintas batas eks ISIS ke Indonesia sudah tepat. Sebab, menurut dia, anak-anak terduga teroris tersebut banyak yang tidak memahami soal ISIS. “Karena anak-anak tersebut sesunggunya tidak memahami tentang ISIS dan mereka ikut karena alasan keluarga,” kata Al Araf pada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Al Araf mengatakan anak-anak itu masih di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memulangkannya ke Tanah Air. “Mereka masih di bawah umur dan merupakan WNI sehingga pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memulangkan anak-anak tersebut,” ungkapnya.

Al Araf mengatakan anak-anak itu masih di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memulangkannya ke Tanah Air. “Mereka masih di bawah umur dan merupakan WNI sehingga pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memulangkan anak-anak tersebut,” ungkapnya. Kendati demikian, Al Araf mengingatkan pemerintah untuk mengkaji opsi pemulangan anak-anak WNI terduga pelintas batas secara komperhensif. “Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan juga untuk memulangkan perempuan atau ibu-ibu yang tidak terlibat,” ucap Al Araf. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia. Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS. Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya. Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak),” ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Saat ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki data secara detail.

 

 

Kompas.com – 13/02/2020, 16:50 WIB
.
Pnulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Bagikan :

Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

MerahPutih.Com – Pro kontra pemulangan WNI simpatisan ISIS mendapat perhatian dari Imparsial. Lembaga pembela hak-hak sipil warga itu menilai, seluruh eks ISIS asal Indonesia yang berada di Irak dan Suriah masih merupakan WNI.

Direktur Imparsial, Al Araf mengingatkan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan (DK) PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila, memiliki kriteria tertentu.

Diantaranya populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, dari Teori Konstitutif dan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan internasional (international customs), bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain.

Dalam konteks itu, keterlibatan WNI sebagai simpatisan ISIS tidak serta merta dapat diidentifikasi bahwa mereka bergabung ke dalam sebuah negara. Sebab ISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

“Karena itu kami menganggap semua WNI simpatisan ISIS, secara hukum masih berstatus sebagai WNI. Pemerintah perlu menyikapi secara proporsional dalam menangani masalah ini,” kata Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2).

Pemerintah juga diharapkan tidak mencabut status kewarganegaraan sekitar 660 WNI simpatisan ISIS yang hingga kini berada di Irak dan Suriah.

Ketimbang mencabut kewarganegaraan, pemerintah disarankan untuk memulangkan simpatisan ISIS dan melakukan proses hukum di Indonesia.

“Kami melihat, pemerintah sebaiknya memang melakukan proses hukum terhadap WNI yang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto.

Menurut dia, jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai foreign terrorist fighter (FTF) atau pejuang teroris luar negeri yakni di Suriah dan Irak dan sedang dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negaranya.

Sedangkan simpatisan ISIS yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu pemerintah juga perlu untuk menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan dalam upaya deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43D ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 2018.

Terhadap mereka yang menjadi FTF dan menjadi bagian dari ISIS, maka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mereka dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1).

Imparsial sendiri memandang, terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sebagai kejahatan, terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara dan masyarakat.

“Melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga deradikalisasi,” pungkasnya.(Knu)

 

 

Eddy Flo Feb 12 2020, 03:35

Bagikan :

Imparsial Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Keputusan Tak Pulangkan WNI Eks ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan tidak memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia. “Pemerintah perlu meninjau ulang rencana kebijakan tersebut (tidak memulangkan). Sebab, dengan tidak memulangkan mereka, sama saja artinya pemerintah lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020). Ghufron menyatakan, opsi memulangkan mereka juga sebenarnya harus dilakukan secara cermat.

Pemerintah dinilainya perlu menyusun kebijakan yang komprehensif guna memastikan bahwa pemulangan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan di masyarakat. Pemerintah, menurut Ghufron, dinilai memiliki modal yang cukup secara legal dan institusional dalam menangani terorisme secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, penindakan dan deradikalisasi. “Kita punya perundang-undangan yang cukup memadai untuk memulangkan mereka. Secara kelembagaan kita punya instansi yang punya sumber daya, misalnya Kemenag, Kemensos, BNPT, Kepolisian dan lainnya,” kata dia. “Di sisi lain pemerintah bisa mengembangkan peran stakeholder masyarakst. Saya kira ini yang ditunggu masyarakat bagaimana langkah konkret kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan ini,” ujar dia.

Dalam sikap resminya, Imparsial menyarankan pemerintah untuk memulangkan mereka ke Tanah Air dengan sejumlah catatan tertentu, misalnya memilah-milah sejauh mana peran atau keterlibatan mereka di ISIS. “Pemerintah sebaiknya melakukan proses hukum terhadap WNI yang memang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad. Jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai teroris pelintas batas di Suriah dan Irak serta sedang dalam proses hukum di negara tersebut, pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. “Sedangkan terhadap mereka yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata dia.

Menurut Hussein, mereka bisa dijerat dengan tindak pidana terorisme apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk dibawa ke dalam proses hukum. “Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan Irak untuk mengidentifikasi pelaku yang benar-benar menjadi FTF aktif,” kata dia.  Khusus terhadap perempuan dan anak-anak yang dipaksa ikut, Imparsial menyarankan pemerintah melakukan program deradikalisasi secara komprehensif dibandingkan menempuh proses hukum.

 

Kompas.com – 11/02/2020, 22:19 WIB

Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Icha Rastika

 

Bagikan :

Imparsial: Pemerintah Tak Kompak Tangani Pemulangan WNI ISIS

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf, menilai pemerintah ambigu dalam menyikapi isu pemulangan WNI yang tergabung dalam Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Timur Tengah ke Indoensia. Ini menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang secara pribadi menolak pemulangan mereka. Namun, di sisi lain kepala negara itu menyatakan isu itu akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet Indonesia Maju.

“Ada ambiguitas dalam menyikapi persoalan ini, karena belum ada kajian yang matang terhadap persoalan ini. Sehingga opsi-opsinya menjadi beragam dan menjadi perdebatan publik,” kata Al Araf saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).

Dia menyoroti pernyataan beberapa menteri yang mengatakan setuju WNI ISIS dipulangkan, namun disusul dengan pernyataan menteri lainnya menyatakan menolak. Sikap demikian juga diikuti oleh kepala daerah.

“Ada menteri yang bilang boleh dipulangkan, ada yang bilang tidak. Ada gubernur yang bilang boleh, ada yang tidak. Lalu ada sikap Presiden seperti itu lalu kemudian ada sikap pemerintah belum mengambil keputusan,” ujar dia.

Oleh: Muhajir

Bagikan :

Imparsial: Pemerintah Harus Cermat Identifikasi WNI Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial meminta pemerintah agar berhati-hati dan cermat dalam mengindentifikasi rencana pemulangan 660 WNI Eks-ISIS ke tanah air. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak kontra produktif dalam menangani ancaman terorisme.

Direktur Imparsial Al Araf saat jumpa pers, di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2), mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi WNI simpatisan ISIS menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan yang tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Dia mengatakan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila memiliki kriteria, populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Saat ini, pemerintah belum memutuskan sikap yang akan diambil terkait rencana pemulangan 660 WNI yang berada di Irak dan Suriah. Imparsial memandang terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun.

Sebagai kejahatan, kata Al Araf, terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara dan masyarakat. “Melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga deradikalisasi,” kata Al Araf.

Namun, upaya penanganan terorisme harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara kewajiban negara untuk melindungi rasa aman masyarakat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. “Kebijakan negara untuk menanggulangi persoalan terorisme memang bukan hanya perlu, tetapi harus,” katanya.

Ia menambahkan terorisme hanya bisa dicegah, ditanggulangi dan dipersempit ruang geraknya oleh kebijakan negara yang komprehensif bagi tata kehidupan politik demokratik, kesejahteraan sosial, dan tegaknya keadilan.

“Tetapi, dalam menyusun kebijakan anti-terorisme, negara harus memenuhi kewajibannya dengan benar, yajni menempatkan perlindungan terhadap ‘liberty of person’ dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap security of person,” tutur Al Araf.

 

Selasa 11 Feb 2020 16:52 WIB

Red: Ratna Puspita

Bagikan :

Imparsial: Secara Hukum, Eks ISIS Masih Berstatus WNI

Jakarta, Beritasatu.com Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan sikap yang akan diambil terkait rencana pemulangan sekitar 660 Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS yang berada di Irak dan Suriah.

Imparsial menganggap, seluruh eks ISIS asal Indonesia yang berada di Irak dan Suriah masih merupakan WNI yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari negar

Dalam konteks pemulangan WNI simpatisan lSlS, pemerintah harus berhati-hati dan cermat dalam mengidentifikasi dan menangani WNI simpatisan ISIS. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak kontra produktif dalam menangani ancaman terorisme.

“Saat ini Pemerintah Indonesia memang perlu mengidentifikasi WNI Simpatisan ISIS menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF),” kata Direktur Imparsial, Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020)

Imparsial sendiri mengingatkan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan (DK) PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila, memiliki kriteria tertentu. Diantaranya populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, dari Teori Konstitutif dan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan internasional (international customs), bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain.

Dalam konteks itu, keterlibatan WNI sebagai simpatisan ISIS tidak serta merta dapat diidentifikasi bahwa mereka bergabung ke dalam sebuah negara. Sebab ISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

“Karena itu kami menganggap semua WNI simpatisan ISIS, secara hukum masih berstatus sebagai WNI. Pemerintah perlu menyikapi secara proporsional dalam menangani masalah ini,” tandas Al Araf.

 

 

Yeremia Sukoyo / FER Selasa, 11 Februari 2020 | 16:26 WIB

Bagikan :

Pemerintah Disarankan Jerat Simpatisan ISIS dengan UU Antiteror

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diharapkan tidak mencabut status kewarganegaraan sekitar 660 WNI simpatisan ISIS yang hingga kini berada di Irak dan Suriah. Ketimbang mencabut kewarganegaraan, pemerintah disarankan untuk memulangkan simpatisan ISIS dan melakukan proses hukum di Indonesia.

“Kami melihat, pemerintah sebaiknya memang melakukan proses hukum terhadap WNI yang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai foreign terrorist fighter (FTF) atau pejuang teroris luar negeri yakni di Suriah dan Irak dan sedang dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negaranya.

Sedangkan simpatisan ISIS yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pemerintah juga perlu untuk menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan dalam upaya deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43D ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 2018.

Terhadap mereka yang menjadi FTF dan menjadi bagian dari ISIS, maka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mereka dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1).

Imparsial sendiri memandang, terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sebagai kejahatan, terorisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara dan masyarakat.

“Melawan aksi terorisme adalah kepentingan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Upaya penanganan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan, penindakan hingga deradikalisasi,” ucapnya.

 

Yeremia Sukoyo / JAS Selasa, 11 Februari 2020 | 16:22 WIB

Bagikan :

Imparsial: Eks Kombatan ISIS Masih Berstatus WNI

AKURAT.CO, Direkterur Imparsial Al Araf mengatakan warga negara Indonesia (WNI) mantan kombatan ISIS di Suriah dan Irak masih berstatus WNI. Sebab, keterlibatan sekitar 660 WNI dengan ISIS itu tidak bisa diidentifikasi bahwa mereka telah bergabung dalam sebuah negara.

Menurut Al ArafISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

“Pada titik ini, semua WNI simpatisan ISIS secara hukum masih berstatus sebagai WNI,” kata Al Araf saat konferensi pers terkait ‘Menyikapi Rencana Pemulangan WNI yang Terlibat SISI’ di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Ia menjelaskan, sebagai bagian dari warga negara, Pemerintah tidak bisa lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menangani WNI mantan kombatan ISIS itu.

“Status sebagai warga negara dijamin menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita, Pasal 28D UUD NRI Tahun I945,” ujarnya.

“Kewarganegaraan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam konstitusi dengan disertai seperangkat hak-hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Terjaminnya kewarganegaraan dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai sebuah hak adalah perwujudan dari pengakuan negara akan keterikatan individu dalam komunitas politik bangsa Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, mantan kombatan ISIS itu masih bisa dikatakan sebagai WNI, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan bahwa ISIS bukanlah sebuah negara. Tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Sementara itu, kata dia, menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila, memiliki kriteria: Pasal l Konvensi, Pertama, Populasi yang permanen; Kedua, teritori yang jelas; Ketiga, adanya pemerimahan; dan Keempat, memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, baik Teori Konstitusi dan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan internasional (international customs), bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain. Oleh sebab itu, tambahnya, WNI eks kombatan ISIS itu masih berstatus WNI.

 

 

Muslimin

 Selasa, 11 Februari 2020 16:10 WIB

Bagikan :

Imparsial Ingin Pemerintah Bisa Segera Pulangkan WNI eks ISIS

JawaPos.com – Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan kombatan ISIS masih menuai polemik. Hingga kini pemerintah masih terus mempertimbangkan untuk menjemput atau membiarkan bekas anggota organisasi teroris itu di luar negeri.

Direktur Imparsial Al Araf mengharapkan, pemerintah dapat memulangkan WNI eks kombatan ISIS ke Indonesia. Bahkan, Al Araf menilai, pencabutan kewarganegaraan merupakan bentuk penghukuman yang merendahkan umat manusia.

“Menurut kami opsi pemerintah harus memulangkan mereka dan tidak mencabut kewarganegaraan warganya. Teroris itu memang kejahatan, maka lakukan saja penghukuman pakai mekanisme hukum yang ada di Indonesia,” kata Al Araf di kantornya, Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Al Araf menyampaikan, sebanyak 660 WNI eks anggota teroris itu tidak semua terlibat aktif menjadi kombatan ISIS. Menurutnya, sangat dimungkinkan keikutsertaan mereka karena keluarga maupun suaminya yang terlibat langsung menjadi kombatan ISIS.

Untuk memulangkan mereka, kata Al Araf, tugas pemerintah melakukan proses identifikasi terhadap simpatisan ISIS itu. Namun, jika terdapat WNI yang sedang menjalani proses hukum, pemerintah dapat menghormatinya. Tapi yang tidak diproses hukum, pemerintah disarankan memulangkan mereka ke Indonesia.

“Mereka yang tidak mempunyai proses hukum baiknya dipulangkan, mana yang menjadi bagian dan mana yang tidak terlibat,” terang Al Araf.

Lebih jauh, Al Araf menyatakan dengan memulangkan WNI eks ISIS pemerintah secara langsung ikut mensukseskan keamanan dunia. Hal ini pun tercantum dalam konstitusi UUD 1945.

“Pemerintah harus menjamin WNI serta ikut serta membangun perdamaian dunia, di dalam menjalankan kewajibannya tersebut,” pungkasnya.

 

11 Februari 2020, 15:48:50 WIB

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Bagikan :

Imparsial Ingatkan Pemerintah Hati-hati Sikapi Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dan cermat dalam menyikapi wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga pernah tergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pemerintah mengesampingkan hak mereka sebagai warga negara. “Kenapa? Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan melindungi keamanan negara dan masyarakat. Serta pemerintah juga memiliki kewajiban ikut serta membangun perdamaian dan keamanan dunia,” kata Ghufron dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Ghufron menegaskan, kejahatan terorisme tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk dalih keagamaan. Terorisme juga menjadi ancaman keamanan bagi negara dan masyarakatnya baik di tingkat nasional dan global. Dengan demikian, dalam menyikapi pemulangan para WNI yang diduga mantan anggota ISIS jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. “Jangan sampai langkah yang diambil justru menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif,” ucap Ghufron. “Tidak hanya bagi Indonesia sendiri tapi bagi keamanan global. Saya kira menjadi penting bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah terkait hal ini dilakukan komprehensif,” kata dia.

Di satu sisi, Ghufron berharap kebijakan yang diambil pemerintah dalam wacana itu juga jangan sampai mengabaikan prinsip dasar hak asasi manusia. “Langkah tersebut juga harus berpijak pada konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Jadi saya kira ini menjadi prinsip yang harus diadopsi pemerintah dalam konteks menangani masalah pemulangan WNI Eks ISIS,” ujar dia. Pemerintah, lanjut Ghufron, dinilai memiliki modal yang cukup secara legal dan institusional dalam menangani terorisme secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, penindakan dan deradikalisasi.

“Kita punya perundang-undangan yang cukup memadai untuk memulangkan mereka. Secara kelembagaan kita punya instansi yang punya sumber daya, misalnya Kemenag, Kemensos, BNPT, Kepolisian dan lainnya,” kata dia. “Di sisi lain pemerintah bisa mengembangkan peran stakeholder masyarakst. Saya kira ini yang ditunggu masyarakat bagaimana langkah konkret kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan ini,” ujar Ghufron.

Dalam sikap resminya, Imparsial menyarankan pemerintah untuk memulangkan mereka ke Tanah Air dengan sejumlah catatan tertentu. Misalnya, memilah-milah sejauh mana peran atau keterlibatan mereka di ISIS. “Pemerintah sebaiknya melakukan proses hukum terhadap WNI yang memang terlibat kejahatan terorisme ketimbang mencabut kewarganegaraannya,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad. Jika terdapat WNI yang terlibat aktif sebagai teroris pelintas batas di Suriah dan Irak serta sedang dalam proses hukum di negara tersebut, pemerintah perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. “Sedangkan terhadap mereka yang tidak dalam proses hukum di negara tersebut, maka pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata dia.

Menurut Hussein mereka bisa dijerat dengan tindak pidana terorisme apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk dibawa ke dalam proses hukum. “Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan Irak untuk mengidentifikasi pelaku yang benar-benar menjadi FTF aktif,” ucapnya. Khusus terhadap perempuan dan anak-anak yang dipaksa ikut, Imparsial menyarankan pemerintah melakukan program deradikalisasi secara komprehensif dibandingkan menempuh proses hukum.

Kompas.com – 11/02/2020, 15:43 WIB
Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Bayu Galih

Bagikan :