SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang bagaimana pemerintah, merasa perlu untuk melakukan pengawasan kepada para ASN yang dianggap radikal.

“Isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada pada beberapa undang-undang. Dari aturan yang telah ada baik itu bentuk pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat sebagai wujud menindak atau menangani,” papar Ardianto dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).

Ardianto menilai, jika poin-poin dalam SKB ini rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan. Baik dari penguasa dalam hal ini atasan, atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN yang bersangkutan.

Misalnya, pada poin keempat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, aturan terkait norma bagi ASN sejatinya telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (PS)

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :

Sebut SKB 11 Menteri Multitafsir, Imparsial: Rentan Disalahgunakan Penguasa

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro mempertanyakan urgensi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di sisi lain, Ardimanto juga mengangap isi SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Ardimanto aturan terkait norma bagi ASN sejati telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara, kata dia, isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada undang-undang lain yang mengaturnya.

“Sehingga kita tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang pengaturan bagaimana pemerintah mengawasi ASN-ASN yang dianggap radikal. Menurut kami dari aturan yang telah ada baik itu pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat menindak atau menangani,” kata Ardimanto dalam diskusi bertajuk ‘Peran Negara dalam Menangani Radikalisme dan Intoleransi’ di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Ardimanto juga menganggap kalau beberapa poin yang tercantum dalam SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip HAM. Misalnya, pada poin ke-empat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah.

“Ini juga sifatnya multitafsir. Dia juga rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan nantinya. Ini penyalahgunaan bisa dari penguasa bisa dari atasan atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menilai adanya SKB 11 kementerian dan lembaga membuktikan kalau pemerintah tidak membaca secara baik terkait persoalan radikalisme.

Halili mengungkapkan temuan terkait adanya ASN, Polisi, dan TNI yang terpapar paham radikalisme memang bukanlah rahasia lagi. Kendati begitu, pemerintah dikatakan Halili seharusnya juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam mengeluarkan suatu aturan.

“Tapi kita harus tegaskan penanganan isu ini oleh pemerintah harus tetap diambil dalam kerangka demokratik ways, cara-cara demokrasi, pendekatan-pendekatan yang memberikan respek terhadap HAM dan seterusnya,” kata Halili.

“Jadi penanganan radikalisme atau bahkan ekstrimisme kekerasan itu harus tetap diambil dalam kerangka HAM, demokrasi, dan rule of law.”

 

 

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Senin, 02 Desember 2019 | 18:08 WIB
Bagikan :

Imparsial Minta SKB Penanganan Radikalisme ASN Dicabut

SKB ini dinilai sebagai kebijakan yang eksesif (melampaui kebiasaan) yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang berujung membatasi kebebasan berekspresi dan sewenang-wenang terhadap ASN.

 

HUKUMONLINE.COM-Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani persoalan radikalisme turut menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara. Salah satunya, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

SKB ini diteken 6 Menteri, dan 5 Kepala Badan/Komisi yakni Menpan dan RB, Mendagri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, Ketua Komisi ASN. SKB ini menuai kritik dari berbagai kalangan antara lain organisasi masyarakat sipil.

Gufron berpendapat sifat eksesif kebijakan ini dapat dilihat dari konsep ujaran kebencian sebagaimana tertuang dalam SKB yang memuat beberapa 11 jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir. Misalnya, “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.” Sebab, batasannya tidak jelas, sehingga dapat ditafsirkan secara subyektif untuk melaporkan ASN yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Dia mengingatkan peraturan yang ada mengenai larangn ujaran kebencian telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Meski berbagai peraturan itu belum sempurna, tapi tujuannya untuk melindungi individu. Menurut Gufron, ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

Baginya, menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, paling utama harus dilakukan pembuktian sesuai peraturan yang berlaku. “Pembuktian itu harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan administrasi negara. Apalagi berdasarkan laporan online,” kata Gufron ketika dikonfirmasi, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, tim satgas lintas kementerian/lembaga tidak berwenang menyatakan seorang ASN telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebaran berita yang menyesatkan karena ini ranah/wewenang lembaga peradilan. Dia melanjutkan penyebaran ujaran kebencian yang masif di ruang publik terutama di media sosial harus ditangkal dan ditangani serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada terancamnya keberagaman sosial di masyarakat.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai kebijakan ini bentuk kebijakan eksesif (melampaui kebiasaan) dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru berpotensi memunculkan masalah baru yang berujung membatasi kebebasan berekspresi dan tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kontrol terhadap ASN dan sebagai alat kontestasi antar sesama ASN.

“Tapi penting ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN harus mengacu pada prinsip dan standar HAM, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi,” ujarnya mengingatakan.

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, Gufron menekankan ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu Pasal 20 ayat (2) ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum yakni ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dan lainnya.

Untuk itu, Gufron kembali mengingatkan upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, termasuk yang melibatkan ASN harus mengacu regulasi dan mekanisme hukum yang berlaku. “Imparsial mendesak pemerintah mencabut portal aduan dan SKB tentang Penanganan Radikalisme ASN itu,” pintanya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai aturan seperti ini diperlukan karena ASN itu alat politik negara. Sebagai alat politik Negara, ASN harus menjalankan ideologi politik negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, Beka mengingatkan agar pelaksanaan SKB ini jangan sampai represif dan tidak disalahgunakan. Meski SKB ini sifatnya mengatur internal, Beka mendorong masyarakat aktif mengawasi pelaksanaannya.

Beka berpendapat pelaksanaan SKB ini harus diawasi secara ketat, misalnya membuka ruang untuk kritik dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan praktik SKB ini. Jika ada ASN yang terjerat SKB ini, harus ada proses verifikasi dan klarifikasi dari ASN yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi harus detail dan tidak rentan disalahgunakan. “Jangan karena politik birokrasi, SKB ini disalahgunakan dan pelaksanaannya subjektif, jadinya like and dislike,” ujar Beka ketika dihubungi, Selasa (26/11/2019).

Sebagaimana dilansir sejumlah media, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pada intinya menjelaskan melalui kebijakan ini bukan berarti pemerintah anti kritik. Hanya saja, pemerintah tidak mau ASN menyebar ujaran kebencian.

 

Rabu, 27 November 2019

Ady Thea DA
Bagikan :

SKB 11 Instansi soal Larangan Radikalisme ASN Dianggap Kesewenangan Negara

MerahPutih.com – Pemerintah melalui enam menteri dan lima kepala lembaga negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

SKB ini mengatur antara lain pembentukan satuan tugas (satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan).

Wakil Direktur IMPARSIAL Gufron Mabruri memandang, penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN.

“Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN,” kata Gufron dalam keterangannya, Selasa (26/11).

Ia melanjutkan, keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”.

“Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut,” jelas Gurfron.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi.

Gufron menyebut bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

“Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif),” jelas Gufron.

Gufron lantas mendesak pemerintah mencabut portal sduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.

“Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada,” tutup dia.

SKB ini telah diterbitkan pada 12 November 2019 bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id.

Menteri yang terlibat dalam SKB ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Selain itu, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto. (Knu)

 

 

Zulfikar Sy Nov 27 2019, 07:21

 

Bagikan :

Cabut SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme!

Indonesiainside.id, Jakarta – LSM Imparsial mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada.

“Ya, kami memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN,” kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, di Jakarta, Selasa (26/11).

Alih-alih akan menyelesaikan, ia menyebut langkah ini justeru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

“Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah,” ujarnya.

Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut. Sementara, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi.

“Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum,” kata dia.

Gufron mengingatkan, dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

“Penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius,” katanya.

Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

“Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif),” katanya.

Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum. Juga merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan).

Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut. (Aza)

 

 

Oleh: Ahmad ZR

Bagikan :

“Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN”

Press Release

 

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan). Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut.

IMPARSIAL memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”. Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

Dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, tentu haruslah dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

IMPARSIAL menilai bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum, merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

IMPARSIAL mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan  dan mekanisme hukum yang ada.

 

 

Jakarta, 26 November 2019

 

Gufron Mabruri (Wakil Direktur Imparsial)

Ardi Manto Adiputra (Koordinator Peneliti Imparsial)

Anton Aliabbas (Peneliti Senior Imparsial)

Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial)

Annisa Yudha (Peneliti Imparsial)

Bagikan :

“Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan”

Siaran Pers

 

Pada tanggal 21 November 2019 Kodam Jaya melakukan pengosongan sewenang-wenang
terhadap rumah milik purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana. Tindakan
pengosongan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan di kawasan Cijantung dalam kurun
waktu 1 tahun. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, dilaksanakan pengosongan rumah di
kawasan Cijantung.
Pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik purnawirawan di
kompleks perumahan Cijantung bukanlah satu-satunya pengosongan rumah purnawirawan
yang terjadi pada tahun 2019. Imparsial dan Koalisi Advokasi Perumahan Purnawirawan
mencatat, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi empat kali pengosongan rumah
purnawirawan di Jakarta.

Kami memandang pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik
purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana bukanlah tindakan yang tepat,
hal ini dikarenakan warga perumahan Cijantung Sederhana sudah menempati rumahnya sejak
tahun 1970an dan rumah-rumah tersebut dibangun dari potongan gaji orang tua mereka pada
saat bertugas menjadi anggota TNI AD. Lebih jauh, pihak Kodam Jaya juga tidak bisa
menunjukkan dokumen resmi kepemilikan atas lahan perumahan Cijantung Sederhana.
Kami menilai pengosongan rumah purnawirawan di perumahan Cijantung Sederhana adalah
tindakan melanggar hukum. Tindakan pengosongan perumahan Cijantung Sederhana
dilakukan secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Hukum
Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Kodam Jaya juga tidak bisa menunjukan surat izin dari KSAD sehingga diduga
melanggar perintah KSAD sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram KSAD No. 199/2019
tertanggal 25 Januari 2019 yang pada intinya mengatur penertiban rumah di lingkungan TNI
Angkatan Darat secara paksa harus seizin KSAD.
Pengosongan rumah purnawirawan secara sewenang-wenang sejatinya telah melanggar Hak
Asasi Manusia utamanya hak atas tempat tinggal sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan
yang layak. Komisi HAM PBB sendiri dalam Resolusi 1993/77 tentang Forced
Eviction (penggusuran secara paksa) menyebutkan penggusuran (pengosongan) secara paksa
merupakan pelanggaran HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai.
Tindakan pengosongan yang melanggar hukum dan HAM ini harus segera dihentikan.
Penghentian tindakan pengosongan dapat dilakukan dengan menerbitkan kebijakan
moratorium segala tindakan pengosongan di seluruh Indonesia hingga adanya kejelasan status
kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang dan atau putusan pengadilan yang in kracht
van gewijsde.

Oleh karena itu kami mendesak:
1. Kepala Staf Angkatan Darat segera mengevaluasi jajarannya yang diduga tidak
mengindahkan ST KASAD No. 199 tgl 25 Januari 2019 terkait penertiban perumahan di
lingkungan Angkatan Darat.
2. Panglima TNI memerintahkan penghentian seluruh tindakan pengosongan rumah
purnawirawan yang masih disengketakan dan segera menerbitkan kebijakan moratorium
pengosongan rumah purnawirawan di seluruh Indonesia.
3. Pemerintah segera memberikan kejelasan status kepemilikan yang sah terhadap lahan dan
bangunan yang disengketakan di seluruh Indonesia.

 

Jakarta, 21 November 2019
Imparsial
Narahubung:
081259668926 (Hussein)
081213340612 (Gufron)

Bagikan :

Imparsial: Hukum Bias Mayoritas, Intoleransi Dapat Legitimasi

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pengamat hak asasi manusia, Imparsial, menyebut pelanggaran hak terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi karena masalah hukum yang bias mayoritas. Peneliti Imparsial, Amelia, menyebut sejumlah aturan menjamin hak KBB, namun aturan lain justru mengancam kebebasan itu sendiri.

Amelia juga menyoroti kalau kebijakan pemerintah terkait KKB masih bias mayoritas, lebih mengakomodasi kehendak kelompok agama mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif HAM. Imparsial menemukan 31 kasus pelanggaran dalam kurun waktu November 2018 – November 2019.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias ‘majoritarianism’, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan,” kata dia, di Jakarta, kemarin.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” lanjutnya.

Sejumlah aturan yang dianggap membatasi kemerdekaan beragama diantaranya, Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama.

Selain itu ada juga SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, dan keberadaan berbagai peraturan daerah seperti SK Gubernur/ Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” dikutip dari keterangan Imparsial.

Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB. Misalnya, penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan beribadah, penyesatan hingga penyebaran kebencian atas nama agama, aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu di sekolah publik.

Menurut catatan Imparsial, dalam kurun waktu satu tahun belakangan terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menyebar di 15 provinsi di Indonesia.

“Dampak dari situasi sebagian masyarakat seperti kelompok-kelompok minoritas agama tidak bisa menjalankan kemerdekaan beragama mereka secara aman. Bahkan tidak sedikit lahir korban jiwa akibat tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi tersebut,” kata Imparsial.

Di tempat yang sama, Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyentil soal peristiwa pelarangan upacara peringatan kematian Ki Ageng Mangir di Dusun Mangir Lor, Desa Mangir, Bantul, Yogyakarta.

Saat itu warga Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul membubarkan upacara ritual penghormatan kepada leluhur Ki Ageng Mangir. Upacara Odalan atau Peringatan Maha Lingga Padma Buana dilakukan kediaman salah seorang warga di desa tersebut. Upacara dibubarkan warga dengan alasan tidak mengantongi izin.

Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari tindakan intoleransi yang tidak jelas penanganan hukumnya di Yogyakarta. Ia pun mencontohkan pembakaran Gereja Baptis Indonesia Saman Sewon, Bantul, tahun 2015.

“Kalau untuk konteks Yogyakarta itu soal penegakan hukum yang tidak efektif sehingga berpotensi berulang,” ucap Erwin.

ikap pemerintah terhadap intoleransi tersebut, ucap Erwin, dapat difokuskan terhadap dua hal yakni regulasi dan ekspresi politik.

Menurut dia, di Yogyakarta terdapat dualisme kebijakan yang antara pemerintah daerah dan pusat saling berseberangan. Ia menyebut desentralisasi lah yang menjadi pangkal kebijakan pemerintah daerah bertentangan dengan pemerintah pusat. Ia pun menyebut terdapat perbedaan pandangan politik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

 

CNN Indonesia | Senin, 18/11/2019 07:00 WIB

Bagikan :

Cegah Intoleransi, Revisi Aturan yang Hambar Kebebasan Beragama

MediaIndonesia-PERINGATAN Hari Toleransi Internasional harus jadi momentum bagi negaa untuk hadir dan melindungi kebebasan beradama atay berkeyakinan di Indonesia (KBB).

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut sejumlah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah intoleransi, yaitu mencabut atau merevisi aturan di tingkat nasional maupun daerah yang membatasi hak atau kebebasan beragama.

“Kami mendesak pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan,” kata Gufron di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11).

Selain itu, Imparsial juga mendesak agar pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi guna mencegah aksi tersebut terulang lagi.

 “Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleransi untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi,” tambah Gufron.

Hari Toleransoi Internasional yang jatuh setiap 16 November menurut Gufron, memiliki makna penting terhadap kondisi kekinian yakni semakin berkembangnya praktik intoleransi keagamaan terutama yang menyasar kelompok minoritas.

Padahal bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, keyakinan, dan ras. Keberagaman itu menjadi fundamen pendirian negara Indonesia, sehingga penting dan perlu dijaga dan dirawat dengan baik.

“Karena itu, sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman,” tegasnya.

Menurutnya, praktik intoleransi tidak hanya merintangi penikmatan hak asasi dan kebebasan sebagai dasar bagi perlindungan keberagaman, tetapi juga menggerus sendi pendirian negara Indonesia. (OL-7)

Minggu 17 November 2019, 22:21 WIB
Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Bagikan :

Imparsial Sebut Jaminan Kemerdekaan Beragama Hadapi 3 Level Tantangan

 

17 Nov 2019, 22:09 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat di seluruh dunia tengah memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh setiap 16 November 2019. Di tengah riuh perayaan ini, Imparsial menyoroti upaya pemerintah Indonesia memberikan jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya tiga level tantangan, yakni konseptual, sosial, dan hukum.

Pada level konseptual, kebebasan beragama dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

“Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas,” kata Gufron di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2019).

Pada tingkat hukum, Gufron menilai berkembang aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Ada aturan menjamin hak atas kebebasan beragama, tapi di sisi lain ada aturan yang mengancam keyakinan.

Selain itu, kata dia, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih belum maksimal dilakukan aparat.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias majoritarianism, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan oleh karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia, sehingga mendiskriminasi hak-hak anggota kelompok minoritas,” ujarnya.

Gufron menyebut, problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama. Misalnya Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBN 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah.

Aturan di daerah

Di samping itu, ada sejumlah aturan di daerah seperti SK Gubernur atau Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama dan kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” ucap dia.

Untuk meminimalisir terjadinya pembatasan kebebasan beragama berkelanjutan, Gufron meminta pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama. Dia juga mendorong penegak hukum agar berlaku tegas dan adil terhadap pelaku intoleran.

“Penegak hukum harus tegas dan adil untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi,” tegas Gufron.

 

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

Bagikan :