Statement delivered by IMPARSIAL to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein, at a meeting with CSOs on February 5, 2018 at the office of Komnas HAM RI

Thank you, Mr. Excellency, for giving us this opportunity. My name is Evitarossi Budiawan and I’m from IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor). I would like to use this opportunity to tell the case of Mr Zulfiqar Ali, a Pakistani death row prisoner whom we represent.

Mr. Zulfiqar Ali has been on death row for almost 14 years. Our investigation resulted in Mr. Ali being a victim of unfair trial in Indonesia, a practice that is still rife in our criminal justice system, and is innocent.

In 2010, under the instruction of the Minister of Law and Human Rights at the time, Prof. Hafid Abbas of the Ministry of Law and Human Rights conducted a thorough investigation of the case, which concluded in a recommendation to our President at the time, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, to clear Mr. Ali of all charges. Unfortunately, the Cabinet Minister was reshuffled before the clemency was granted. Mr. Abbas, later as a Komnas HAM Commissioner, has also sent an official letter to President Jokowi demanding for the release of Zulfiqar Ali in 2016.

In July 2016, Mr. Ali was scheduled to be executed but was spared at last minute when our former President, BJ Habibie, sent a direct letter to President Jokowi saying (specifically by name) that Mr. Ali was innocent and therefore should not be executed.

Dear Excellency, two months ago, Mr. Ali was diagnosed with stage iv liver cancer. When the time comes, he would leave his wife and 6 children. Time is now of all the essence.

Two weeks ago, President Jokowi addressed the Pakistani Parliament, who both then urged for the release of Mr. Ali, to which Mr. President essentially said yes.

Investigations have been conducted both from the government and our side, and both resulting in Mr. Ali being innocent. Now all that is left is the political will of the President to bring justice to this victim of unfair trial.

We therefore urge Dear Excellency Mr. High Commissioner to urge the Indonesian President to keep his promise in delivering justice for Mr. Zulfiqar Ali by immediately granting him clemency on humanitarian grounds in regards to Mr. Ali’s current medical condition.

Bagikan :

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.

Koalisi menilai, pembentukan kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman masyarakat. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.

Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan negara demokratik dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kebebasan serta hak-hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model. Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

Ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR, belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018, yang intinya meminta Pansus RUU terorisme untuk mengakomodir beberapa usulan TNI, yakni pertama tentang perubahan judul Undang-Undang menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan-usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat. Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR, hal tersebut tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru. Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama.

Kedua, Koalisi menilai definisi terorisme yang diajukan dalam surat tersebut terlalu luas dan karet. Defenisi terorisme di dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus diartikan sebagai sebuah bentuk kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Perluasan defenisi itu terlalu luas dan karet sehingga potensial untuk disalahgunakan, dimana dengan defenisi yang multitafsir itu bukan hanya akan menyasar kepada-kelompok teroris tetapi juga potensial akan menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.
.
Ketiga, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme criminal justice system. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka criminal justice system. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.

Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

DPR dan pemerintah diharapkan tidak merubah pendekatan penanggulangan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model melalui revisi UU No. 15 tahun 2003 dengan cara melibatkan militer secara aktif dalam penanganan terorisme. Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih represif dan eksesif. Masuknya aparat non-judicial (militer) ke dalam penegakann hukum dalam mengatasi ancaman terorisme akan berdampak pada rusaknya tatanan sistem negara hukum.

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi penegak hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Hal yang dibutuhkan dalam perubahan UU No. 15 Tahun 2003 adalah memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal yang “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip due process of law.

Atas dasar hal tersebut diatas, Koalisi mendesak kepada DPR dan pemerintah agar:

1. Pembahasan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka model penegakan hukum (criminal justice system model) dan jangan bergeser ke arah war model.
2. Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM
3. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 perlu memperkuat tata nilai HAM di dalamnya demi memastikan arah penegakan hukum dalam mengatasi terorisme yang menghormati HAM.
4. Memperbaiki dan merubah pasal-pasal dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sekiranya dapat mengancam penegakan HAM sebagaimana dimaksud di atas.
5. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjamin keamanan (security) masyarakat di satu sisi dengan keharusan negara untuk tetap melindungi dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara (liberty) di sisi lain.

Jakarta, 23 Januari 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Kontras, Imparsial, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, TII

Bagikan :

Pilkada Damai Tanpa Kebencian

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2018

 

Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019. Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

IMPARSIAL memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauhmana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil. Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks itu, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting itu, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai. Pada titik ini, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat. Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.

IMPARSIAL mencermati ada sejumlah isu penting yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, sehingga dinamika kontestasi politik elektoral mendatang tidak mencederai tujuan luhur politik dan bisa berlangsung demokratis, aman dan damai. Pertama, politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sebagai Negara dengan masyarakat yang majemuk, penggunaan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral bukan hanya sebagai cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif, namun juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Politik semacam ini seperti yang sering termanifestasi dalam bentuk penyebaran ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau fake news baik melalui sarana cetak ataupun elektronik sebagaimana terjadi pada Pilkada atau Pemilu sebelumnya, sangat penting untuk dihindari.

Politik pemelintiran kebencian (ujaran kebencian, hoaks, fake news) baik yang berbasis intoleransi atau karena motif politik di ruang publik akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat. Masyarakat kita akan didorong secara perlahan ke dalam sekat atau ikatan sosial primordial dan tertutup yang dengan sendirinya mengikis dasar kebangsaan dan kebinekaan di masyarakat yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Politik pemelintiran kebencian melalui politiisasi identitas (SARA) merupakan cara berpolitik yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh dalam kontestasi politik kekuasaan dalam elektoral. Hal itu sangat penting untuk memastikan proses dan dinamika politik elektoral tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif untuk memilih calon pemimpin terbaik bagi rakyat.

Kedua, menjaga netralitas TNI-Polri selama proses elektoral berlangsung. Kami juga memandang bahwa sangat penting dan juga sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menjaga profesionalitas mereka baik itu menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat, upaya pemanfaatan situasi sosial-politik untuk tujuan lain, dan bentuk penyimpangan lain dari profesionalismenya selama pelaksanaan politik elektoral itu harus dicegah dan dihindari. Profesionalisme aparat keamanan melalui perwujudan independensi atau netralitasitanya dengan berfokus menjaga keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sangat penting dan diperlukan untuk memastikan dinamika politik elektoral berjalan demokratis, aman dan damai.

Keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu kandidat dan apalagi terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat melalui mobilisasi dan penggunaan sumberdaya yang dimilikinya jelas akan mengancam kehidupan demokrasi dan keamanan pelaksanaan Pilkada itu.

Adanya keharusan bagi aktor keamanan untuk menjaga independensi dan profesioalitasnya sesungguhnya juga ditegaskan dalam regulasi keamanan yang secara jelas dan tegas telah melarang anggota TNI dan Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak diorientasikan dan difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan bagi anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI itu mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri jika mencalonkan menjadi kandidat dalam Pilkada.Sepanjang mereka masih menjadi anggota TNI-Polri aktif mereka tidak boleh melakukan kampanye politik dan langkah-langkah politik lainnya.

Ketiga, penggunaan politik uang (money politic) sebagai sarana kontestasi dan pemenangan elektoral (Pilkada dan Pemilu). Politik uang dalam elektoral adalah praktik yang bukan hanya tidak dibenarkan secara politik tetapi juga hukum. Politik uang akan menjadikan proses elektoral berjalan tidak sehat dan cenderung berdimensi transaksional, yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga tujuan luhur dari politik itu sendiri yang akan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan politik uang lebih jauh akan mendorong tumbuh suburnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kanidat terpilih. Karena politik semacam biasanya akan melahirkan berbagai praktik rente dimana kandidat terpilih akan mengupayakan adanya kompensasi atas biaya politik yang telah dikeluarkannya selama proses elektoral. Dalam jangka panjang, politik uang dalam Pilkada dan Pemilu juga pada akhirnya akan mengorbakan kesejahateraan rakyat. Kandidat terpilih lewat politik transaksional ini bukannya memikirkan peningkatan kesejahterakan rakyatnya, tapi justru akan berpikir mengembalikan biaya politiknya.

Keempat, penting menjaga Pilkada dan Pemilu ke depan berlangsung demokratik, aman dan damai. Dalam konteks ini, Imparsial menekankan pentingnya bagi semua pihak khususnya aparat keamanan dan para kontestan untuk mendorong dan memastikan gelaran Pilkada dan Pemilu berjalankan kondusif dan demokratis. Perbedaan pilihan antar kontestan dan pemilih sejatinya merupakan realitas politik yang biasa terjadi dalam setiap politik elektoral. Dalam konteks ini, setiap upaya pemaksaan, ancaman dan intimidasi untuk memaksakan sebuah pilihan harus dihindari dan dicegah karena mengancam kebebasan sebagai prinsip dasar dalam sebuah Pemilu.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa langkah untuk menjaga perdamaian dan keamanan itu bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan dan para kontestan, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari semua elemen di dalam masyarakat Masyarakat dan khususnya kalangan elit di dalam masyarakat tentunya juga dituntut untuk juga mengedepankan dan menjaga nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi selama proses elektoral berlangsung.

Berangkat dari pandangan di atas, IMPARSIAL mendesak:

1. Elit politik dan masyarakat secara umum untuk menghindari setiap upaya politisiasi identitas berbasis SARA (ujaran kebencian, hoaks, fake news) dalam Pilkada, dan pada saat bersamaan perlu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting demokrasi dan fundamen dari keindonesiaan kita;

2. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus menjaga dan menunjukkan sikap independensi dan profesionalitasnya dengan berfokus menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;

3. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap pelaku ujaran kebencian dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada standar dan norma HAM untuk memastikan hak asasi manusia dan keberagaman/kebhinekaan terjamin dan terlindungi;

4. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya perlu melakukan pengawasan yang efektif dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018.

Jakarta, 18 Januari 2018

Al Araf
Direktur Imparsial

Bagikan :

“72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer”

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer”

Pada tanggal 05 Oktober 2017 besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-72. Terkait momentum ini, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin kuat, profesional, dan mampu menjalankan tugasnya secara akuntabel, menghormati tata negara demokratik, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa momentum 72 tahun perjalanan TNI tidak cukup diperingati melalui kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi yang jauh lebih penting adalah mestinya jadi momentum bagi TNI untuk kembali berbenah diri, khususnya menyangkut pelaksanaan sejumlah agenda reformasi TNI. Reformasi TNI yang dijalankan sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, perjalanan reformasi itu hingga kini masih menyisakan sejumlah agenda reformasi yang belum dituntaskan.

Koalisi Masyarakat Sipil memiliki sejumlah catatan khususnya terhadap jalannya reformasi TNI yang secara umum terjadi stagnasi reformasi TNI. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, aspek penghormatan terhadap tananan Negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah.

Di bawah ini adalah tujuh catatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi ke depan, antara lain:

Pertama, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No. 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

Kedua, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat. Sejumlah dugaan kasus penyimpangan Koter antara lain mobilisiasi aparat Babinsa di daerah mendatangi warga dan menggalang dukungan untuk Capres tertentu pada Pilpres 2014, penggunaan aparat TNI untuk pemenanganan salah satu kandidat Pilkada Riau pada Desember 2015, pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film serta penangkapan sewenang-wenang dengan dalih tuduhan penyebaran faham marxisme-leninisme. Pada 2013, Kodam Siliwangi menggelar “operasi sajadah” dan mengintimidasi minoritas Ahmadiyah untuk mengubah keyakinannya. Pembubaran dan penertiban kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung pada 2016 oleh Kodam Siliwangi.

Lebih lanjut, ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada awal reformasi 1998, struktur Koter seharusnya juga perlu direstrukturisasi. Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter. Mengacu pada penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan Demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, serta berbagai MoU antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik Negara.

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan Demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan keamanan dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Keempat, konflik antar anggota TNI-Polri. Salah satu pekerjaan rumah lain dalam konteks reformasi TNI adalah mencegah tidak terulangnya kembali konflik antar anggota TNI dan Polri. Hingga tahun 2014, tercatat sedikitnya 38 kasus bentrokan yang melibatkan anggota TNI dan Polri di sejumlah daerah. Dalam sejumlah kasus, bentrokan itu tidak hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan pada fasilitas publik, tapi juga warga sipil jadi korban.

Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya bentrokan antara anggota TNI-Polri di sejumlah daerah, antara lain: semangat esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum, minimnya komunikasi antar anggota TNI-Polri, dan terakhir adanya dugaan keterlibatan anggota di dalam bisnis ilegal.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik TNI-Polri, langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain: memperbaiki tingkat kesejehteraan anggota TNI-Polri, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang sering difahami secara keliru, menindak anggota anggota yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal, membangun komunikasi antar anggota yang konstruktif.

Selain itu, langkah penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi kritis (restrukturisasi) terhadap keberadaan struktur komando teritorial, penataan ulang fasilitas dan markas-markas militer, dan reformasi peradilan militer untuk membangun akuntabilitas hukum.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

Transparansi Internasional merilis survei bertajukGovernment Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo¬rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan kesejahteraan prajurit.

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

Koalisi masyarakat sipil mendesak:

1. Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997.
2. Pemerintah dan DPR mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI.
3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.
4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit.
5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.
6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial)
7. Mendesak pengawasan yang efektif kepada TNI oleh DPR dan lembaga-lembaga lainnya demi peningkatan akuntabilitas TNI.
8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

Jakarta, 04 Oktober 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(Imparsial, LBH Pers, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HRWG, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, INFID)

Bagikan :

Presiden dan DPR Harus Menyevaluasi Panglima TNI

PRESS RELEASE
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan
“Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI”

Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.

Kami menilai pernyataan Panglima bukan hanya tidak tepat, tetapi juga sikap yang tidak sejalan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya itu kepada publik melainkan harus disampaikan kepada Presiden sebagai end-user. Hakikat dari informasi intelijen sesungguhnya bersifat rahasia, sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen ke publik jelas tindakan salah dan keliru.

Lebih dari itu, informasi intelijen yang disampaikan oleh Panglima TNI memiliki tingkat keakuratan yang lemah sebagaimana terlihat dari munculnya bantahan resmi dari Menko Polhukam. Padahal prinsip kerja intelijen itu seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat).

Meski demikian, persoalan keakuratan itu bukan hanya sebatas persoalan miskomunikasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Menko Polhukam. Akan tetapi hal itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sikap dan tindakan yang salah dari Panglima TNI serta sekaligus permasalahan serius dalam dunia intelijen, khususnya dalam menjaga sifat kerahasiaan dan akurasi data intelijen.

Langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen di depan publik dan bukannya kepada Presiden seperti diatur dalam UU intelijen, merupakan bentuk fetakompli (fait accompli), berdimensi politis, menimbulkan polemik serta dapat menggangu situasi keamanan itu sendiri.

Kami juga memandang pernyataan Panglima TNI terkait ancaman penyerbuan kepada Polisi jika Polisi membeli senjata penembak tank (anti-tank) adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat dan berlebihan serta menyalahi UU TNI.

Dalam negara demokrasi, TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara. Sehingga otoritas pengerahan kekuatan militer hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3), pasal 17 ayat (1) jo 19 ayat (2) UU TNI. Pengerahan kekuatan seharusnya juga ditujukan untuk menghadapi ancaman bagi negara. Dalam konteks ini, institusi kepolisian jelas bukan merupakan objek ancaman keamanan negara yang harus diserang oleh TNI. Kalaupun terdapat persoalan yang melibatkan sebuah institusi negara, upaya penyelesaiannya seharusnya dilakukan bukan dengan cara-cara koersif seperti melakukan aksi penyerbuan melainkan melalui kelembagaan politik demokratik dan hukum.

Pernyataan Panglima TNI ini lebih jauh dapat membuka ruang konflik antar institusi negara, dalam hal ini TNI dan Polri. Padahal Panglima TNI seharusnya bisa memberikan contoh dan sikap yang konstruktif dalam membangun sinergitas TNI-Polri.

Kami mencatat bahwa sikap dan kebijakan kontroversial dari Panglima TNI bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Panglima TNI juga pernah memantik polemik dengan hadir di dalam Rapimnas salah satu partai politik serta menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui sebuah puisi. Selain itu, Panglima juga membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan UU TNI, yakni membuat berbagai MoU dengan instansi pemerintah lainnya yang mana hal itu melanggar UU TNI. Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI menyebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik negara bukan melalui MoU.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga pernah memantik konflik terbuka dengan Menteri Pertahanan ketika melakukan rapat kerja di DPR yang sempat diliput oleh media melalui pernyataan dan sikapnya terkait masalah anggaran. Pernyataan dan sikap itu menciptakan hubungan yang tidak konstruktif antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang akan mempengaruhi sektor pertahanan. Pandangan yang berbeda atas suatu persoalan seharusnya tidak disampaikan Panglima/Menteri Pertahanan kepada publik, melainkan kepada Presiden.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan di atas, kami mendesak kepada Presiden dan DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas sektor pertahanan untuk mendorong terciptanya sektor pertahanan yang baik, kuat dan profesional. Khusus kepada Presiden, kami meminta agar presiden melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI dengan melalukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih Panglima TNI yang baru.
Jakarta, 25 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, SETARA Institute, ELSAM, KontraS, Lesperssi, LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Institut Demokrasi, PBHI, Amnesty Internasional, Yayasan Satu Keadilan.

Bagikan :

Menyoal Perlibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konferensi Pers Bersama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.

Kami memandang, rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU atau Peraturan Pemerintah tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. Oleh karena itu kurang tepat jika pengaturan rule of engagemant pelibatan militer dalam tugas OMSP diatur dalam Perpres. Perpres seharusnya hanya dibentuk untuk menjadi pijakan teknis dalam pelibatan militer dalam OMSP sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, dimana Perppers tersebut bersifat teknis sehingga bukan merupakan prinsip dasar yang umum (RoE) yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan tugas OMSP TNI.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Jakarta, 22 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Imparsial, KontraS, ELSAM, HRWG, Lesperssi. SETARA Institute, YLBHI, LBH Jakarta, Institute Demokrasi, PBHI, LBH Pers.

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

PETISI

The Hague, 5 September 2017

Dear members of the IAP Executive Committee and the Senate,

dear members of the IAP,

In the run-up to the annual conference and general meeting of the International Association of Prosecutors (IAP) in Beijing, China, the undersigned civil society organisations urge the IAP to live up to its vision and bolster its efforts to preserve the integrity of the profession.

Increasingly, in many regions of the world, in clear breach of professional integrity and fair trial standards, public prosecutors use their powers to suppress critical voices.

In China, over the last two years, dozens of prominent lawyers, labour rights advocates and activists have been targeted by the prosecution service[1]. Many remain behind bars, convicted or in prolonged detention for legal and peaceful activities protected by international human rights standards, including the Universal Declaration of Human Rights. Azerbaijan is in the midst of a major crackdown on civil rights defenders, bloggers and journalists, imposing hefty sentences on fabricated charges in trials that make a mockery of justice[2]. In Kazakhstan, Russia and Turkey many prosecutors play an active role in the repression of human rights defenders, and in committing, covering up or condoning other grave human rights abuses[3].

Patterns of abusive practices by prosecutors in these and other countries ought to be of grave concern to the professional associations they belong to, such as the IAP. Upholding the rule of law and human rights is a key aspect of the profession of a prosecutor, as is certified by the IAP’s Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors, that explicitly refer to the importance of observing and protecting the right to a fair trial and other human rights at all stages of work[4].

Maintaining the credibility of the profession should be a key concern for the IAP. This requires explicit steps by the IAP to introduce a meaningful human rights policy. Such steps will help to counter devaluation of ethical standards in the profession, revamp public trust in justice professionals and protect the organisation and its members from damaging reputational impact and allegations of whitewashing or complicity in human rights abuses.

For the second year in a row, civil society appeals to the IAP to honour its human rights responsibilities by introducing a tangible human rights policy. In particular:

We urge the IAP Executive Committee and the Senate to:

  • introduce human rights due diligence and compliance procedures for new and current members, including scope for complaint mechanisms with respect to institutional and individual members, making information public about its institutional members and creating openings for stakeholder engagement from the side of civil society and victims of human rights abuses[5].

We call on individual members of the IAP to:

  • raise the problem of a lack of human rights compliance mechanisms at the IAP and thoroughly discuss the human rights implications before making decisions about hosting IAP meetings;

  • identify relevant human rights concerns before travelling to IAP conferences and meetings and raise these issues with their counterparts from countries where politically-motivated prosecution and human rights abuses by prosecution authorities are reported by intergovernmental organisations and internationally renowned human rights groups.

 

Supporting organisations

Amnesty International

Africa Network for Environment and Economic JusticeBenin

Anti-Corruption Trust of Southern AfricaKwekwe

Article 19, London

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Asia Justice and RightsJakarta

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Chiang Mai

Asian Human Rights CommissionHong Kong SAR

Asia Monitor Resource CentreHong Kong SAR

Association for Legal Intervention, Warsaw

Association Humanrights.ch, Bern

Association Malienne des Droits de l’HommeBamako

Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement, Kyiv

Associazione AntigoneRome

Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House in exile, Vilnius

Belarusian Helsinki Committee, Minsk

Bir-Duino Kyrgyzstan, Bishkek

Bulgarian Helsinki CommitteeSofia

Canadian Human Rights International OrganisationToronto

Center for Civil Liberties, Kyiv

Centre for Development and Democratization of InstitutionsTirana

Centre for the Development of Democracy and Human Rights, Moscow

China Human Rights Lawyers Concern GroupHong Kong SAR

Civil Rights DefendersStockholm

Civil Society InstituteYerevan

Citizen WatchSt. Petersburg

Collective Human Rights Defenders “Laura Acosta” International Organization COHURIDELAToronto

Comunidad de Derechos Humanos, La Paz

Coordinadora Nacional de Derechos HumanosLima

Destination JusticePhnom Penh

East and Horn of Africa Human Rights Defenders ProjectKampala

Equality MyanmarYangon
Faculty of Law – University of Indonesia, Depok

Fair TrialsLondon

Federation of Equal Journalists, Almaty

Former Vietnamese Prisoners of ConscienceHanoi

Free Press UnlimitedAmsterdam

Front Line DefendersDublin 

Foundation ADRA PolandWroclaw

German-Russian ExchangeBerlin

Gram Bharati SamitiJaipur

Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor, Yerevan

Helsinki Association of Armenia, Yerevan

Helsinki Foundation for Human Rights, Warsaw

Human Rights Center AzerbaijanBaku

Human Rights Center Georgia, Tbilisi

Human Rights ClubBaku

Human Rights Embassy, Chisinau

Human Rights House Foundation, Oslo

Human Rights Information CenterKyiv

Human Rights MatterBerlin

Human Rights Monitoring Institute, Vilnius

Human Rights NowTokyo

Human Rights Without Frontiers InternationalBrussels

Hungarian Civil Liberties UnionBudapest

IDP Women Association “Consent”Tbilisi

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights MonitorJakarta

Index on CensorshipLondon

Indonesian Legal Roundtable, Jakarta
Institute for Criminal Justice ReformJakarta

Institute for Democracy and MediationTirana

Institute for Development of Freedom of InformationTbilisi

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Partnership for Human Rights, Brussels

International Service for Human RightsGeneva

International Youth Human Rights Movement

Jerusalem Institute of JusticeJerusalem

Jordan Transparency Center, Amman

Justiça GlobalRio de Janeiro

Justice and Peace Netherlands, The Hague

Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law, Almaty

Kharkiv Regional Foundation Public Alternative, Kharkiv

Kosovo Center for Transparency, Accountability and Anti-Corruption – KUND 16, Prishtina

Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims, Prishtina

Lawyers for LawyersAmsterdam

Lawyers for LibertyKuala Lumpur

League of Human RightsBrno

Macedonian Helsinki CommitteeSkopje

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI), Depok

Moscow Helsinki Group, Moscow

National Coalition of Human Rights DefendersKampala

Netherlands Helsinki Committee, The Hague

Netherlands Institute of Human Rights (SIM), Utrecht University, Utrecht

NGO “Aru ana“, Aktobe

Norwegian Helsinki Committee, Oslo

Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO), Bahawalpur

Pensamiento y Acción Social (PAS), Bogotá

Pen InternationalLondon

People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), Seoul

Philippine Human Rights Advocates (PAHRA)Manila

Promo-LEX Association, Chisinau

Protection InternationalBrussels

Protection Desk Colombia, alianza (OPI-PAS), Bogotá

Protection of Rights Without BordersYerevan

Public Association DignityAstana

Public Association “Our Right”, Kokshetau

Public Fund “Ar.Ruh.Hak”Almaty

Public Fund “Ulagatty Zhanaya”, Almaty

Public Verdict Foundation, Moscow

Regional Center for Strategic Studies, Baku/ Tbilisi

Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP), Lagos

Stefan Batory FoundationWarsaw

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Petaling Jaya

Swiss Helsinki Association, Lenzburg

Transparency Anti-corruption Center International , Yerevan

Transparency International Austrian chapterVienna

Transparency International Republika ČeskáPrague

Transparency International Deutschland, Berlin

Transparency International EU OfficeBrussels

Transparency International FranceParis

Transparency International GreeceAthens

Transparency International GreenlandNuuk

Transparency International HungaryBudapest

Transparency International IrelandDublin

Transparency International ItaliaMilan

Transparency International MoldovaChisinau

Transparency International NederlandAmsterdam

Transparency International NorwayOslo

Transparency International PortugalLisbon

Transparency International RomaniaBucharest

Transparency International SecretariatBerlin

Transparency International SloveniaLjubljana

Transparency International EspañaMadrid

Transparency International SverigeStockholm

Transparency International SwitzerlandBern

Transparency International UKLondon

UNITED for Intercultural Action the European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants, refugees and minorities, Budapest

United Nations Convention against Corruption Civil Society Coalition

Villa Decius AssociationKrakow

Vietnam’s Defend the DefendersHanoi

Vietnamese Women for Human RightsSaigon

World Organisation Against Torture (OMCT)

Zimbabwe Lawyers for Human RightsHarare

Footnotes 

[1] As documented by a number of internationally renowned human rights organisations, including Human Rights Watch and the ICJ. See, for example, the HRW World Report 2017, China and Tibet, available at: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/china-and-tibet; China: call for action at UN on lawyers and other human rights defenders, available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/02/UN-HRC34-China-JointLetter-Advocacy-2017.pdf.

[2]  The Functioning of the Judicial System in Azerbaijan and its Impact on the Fair Trial of Human Rights Defenders, Helsinki Foundation for Human Rights and Netherlands Helsinki Committee 2016, available at: http://www.defendersorviolators.info/judiciary-in-azerbaijan.

[3] See, for example: Human Rights and the Professional Responsibility of Judges and Prosecutors in the Work of CCJE and CCPE. Observations to the CCJE-CCPE Joint Report on “Challenges for Judicial Independence and Impartiality in the Member States of the Council of Europe”, Netherlands Helsinki Committee and Helsinki Foundation for Human Rights 2017, available at:https://www.nhc.nl/assets/uploads/2017/06/20170331-Observations-to-CCJE-CCPE-Report.pdf.

[4] Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors adopted by the International Association of Prosecutors on 23 April 1999.

[5] See, for example, Options for Promoting Human Rights Compliance by the International Association of Prosecutors, policy brief, October 2016

Bagikan :

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :