“72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer”

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer”

Pada tanggal 05 Oktober 2017 besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-72. Terkait momentum ini, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin kuat, profesional, dan mampu menjalankan tugasnya secara akuntabel, menghormati tata negara demokratik, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa momentum 72 tahun perjalanan TNI tidak cukup diperingati melalui kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi yang jauh lebih penting adalah mestinya jadi momentum bagi TNI untuk kembali berbenah diri, khususnya menyangkut pelaksanaan sejumlah agenda reformasi TNI. Reformasi TNI yang dijalankan sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, perjalanan reformasi itu hingga kini masih menyisakan sejumlah agenda reformasi yang belum dituntaskan.

Koalisi Masyarakat Sipil memiliki sejumlah catatan khususnya terhadap jalannya reformasi TNI yang secara umum terjadi stagnasi reformasi TNI. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, aspek penghormatan terhadap tananan Negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah.

Di bawah ini adalah tujuh catatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi ke depan, antara lain:

Pertama, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No. 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

Kedua, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat. Sejumlah dugaan kasus penyimpangan Koter antara lain mobilisiasi aparat Babinsa di daerah mendatangi warga dan menggalang dukungan untuk Capres tertentu pada Pilpres 2014, penggunaan aparat TNI untuk pemenanganan salah satu kandidat Pilkada Riau pada Desember 2015, pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film serta penangkapan sewenang-wenang dengan dalih tuduhan penyebaran faham marxisme-leninisme. Pada 2013, Kodam Siliwangi menggelar “operasi sajadah” dan mengintimidasi minoritas Ahmadiyah untuk mengubah keyakinannya. Pembubaran dan penertiban kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung pada 2016 oleh Kodam Siliwangi.

Lebih lanjut, ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada awal reformasi 1998, struktur Koter seharusnya juga perlu direstrukturisasi. Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter. Mengacu pada penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan Demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, serta berbagai MoU antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik Negara.

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan Demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan keamanan dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Keempat, konflik antar anggota TNI-Polri. Salah satu pekerjaan rumah lain dalam konteks reformasi TNI adalah mencegah tidak terulangnya kembali konflik antar anggota TNI dan Polri. Hingga tahun 2014, tercatat sedikitnya 38 kasus bentrokan yang melibatkan anggota TNI dan Polri di sejumlah daerah. Dalam sejumlah kasus, bentrokan itu tidak hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan pada fasilitas publik, tapi juga warga sipil jadi korban.

Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya bentrokan antara anggota TNI-Polri di sejumlah daerah, antara lain: semangat esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum, minimnya komunikasi antar anggota TNI-Polri, dan terakhir adanya dugaan keterlibatan anggota di dalam bisnis ilegal.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik TNI-Polri, langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain: memperbaiki tingkat kesejehteraan anggota TNI-Polri, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang sering difahami secara keliru, menindak anggota anggota yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal, membangun komunikasi antar anggota yang konstruktif.

Selain itu, langkah penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi kritis (restrukturisasi) terhadap keberadaan struktur komando teritorial, penataan ulang fasilitas dan markas-markas militer, dan reformasi peradilan militer untuk membangun akuntabilitas hukum.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

Transparansi Internasional merilis survei bertajukGovernment Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo¬rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan kesejahteraan prajurit.

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

Koalisi masyarakat sipil mendesak:

1. Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997.
2. Pemerintah dan DPR mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI.
3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.
4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit.
5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.
6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial)
7. Mendesak pengawasan yang efektif kepada TNI oleh DPR dan lembaga-lembaga lainnya demi peningkatan akuntabilitas TNI.
8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

Jakarta, 04 Oktober 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(Imparsial, LBH Pers, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HRWG, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, INFID)

Bagikan :

Presiden dan DPR Harus Menyevaluasi Panglima TNI

PRESS RELEASE
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan
“Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI”

Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.

Kami menilai pernyataan Panglima bukan hanya tidak tepat, tetapi juga sikap yang tidak sejalan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya itu kepada publik melainkan harus disampaikan kepada Presiden sebagai end-user. Hakikat dari informasi intelijen sesungguhnya bersifat rahasia, sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen ke publik jelas tindakan salah dan keliru.

Lebih dari itu, informasi intelijen yang disampaikan oleh Panglima TNI memiliki tingkat keakuratan yang lemah sebagaimana terlihat dari munculnya bantahan resmi dari Menko Polhukam. Padahal prinsip kerja intelijen itu seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat).

Meski demikian, persoalan keakuratan itu bukan hanya sebatas persoalan miskomunikasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Menko Polhukam. Akan tetapi hal itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sikap dan tindakan yang salah dari Panglima TNI serta sekaligus permasalahan serius dalam dunia intelijen, khususnya dalam menjaga sifat kerahasiaan dan akurasi data intelijen.

Langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen di depan publik dan bukannya kepada Presiden seperti diatur dalam UU intelijen, merupakan bentuk fetakompli (fait accompli), berdimensi politis, menimbulkan polemik serta dapat menggangu situasi keamanan itu sendiri.

Kami juga memandang pernyataan Panglima TNI terkait ancaman penyerbuan kepada Polisi jika Polisi membeli senjata penembak tank (anti-tank) adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat dan berlebihan serta menyalahi UU TNI.

Dalam negara demokrasi, TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara. Sehingga otoritas pengerahan kekuatan militer hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3), pasal 17 ayat (1) jo 19 ayat (2) UU TNI. Pengerahan kekuatan seharusnya juga ditujukan untuk menghadapi ancaman bagi negara. Dalam konteks ini, institusi kepolisian jelas bukan merupakan objek ancaman keamanan negara yang harus diserang oleh TNI. Kalaupun terdapat persoalan yang melibatkan sebuah institusi negara, upaya penyelesaiannya seharusnya dilakukan bukan dengan cara-cara koersif seperti melakukan aksi penyerbuan melainkan melalui kelembagaan politik demokratik dan hukum.

Pernyataan Panglima TNI ini lebih jauh dapat membuka ruang konflik antar institusi negara, dalam hal ini TNI dan Polri. Padahal Panglima TNI seharusnya bisa memberikan contoh dan sikap yang konstruktif dalam membangun sinergitas TNI-Polri.

Kami mencatat bahwa sikap dan kebijakan kontroversial dari Panglima TNI bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Panglima TNI juga pernah memantik polemik dengan hadir di dalam Rapimnas salah satu partai politik serta menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui sebuah puisi. Selain itu, Panglima juga membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan UU TNI, yakni membuat berbagai MoU dengan instansi pemerintah lainnya yang mana hal itu melanggar UU TNI. Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI menyebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik negara bukan melalui MoU.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga pernah memantik konflik terbuka dengan Menteri Pertahanan ketika melakukan rapat kerja di DPR yang sempat diliput oleh media melalui pernyataan dan sikapnya terkait masalah anggaran. Pernyataan dan sikap itu menciptakan hubungan yang tidak konstruktif antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang akan mempengaruhi sektor pertahanan. Pandangan yang berbeda atas suatu persoalan seharusnya tidak disampaikan Panglima/Menteri Pertahanan kepada publik, melainkan kepada Presiden.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan di atas, kami mendesak kepada Presiden dan DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas sektor pertahanan untuk mendorong terciptanya sektor pertahanan yang baik, kuat dan profesional. Khusus kepada Presiden, kami meminta agar presiden melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI dengan melalukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih Panglima TNI yang baru.
Jakarta, 25 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, SETARA Institute, ELSAM, KontraS, Lesperssi, LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Institut Demokrasi, PBHI, Amnesty Internasional, Yayasan Satu Keadilan.

Bagikan :

Menyoal Perlibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konferensi Pers Bersama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.

Kami memandang, rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU atau Peraturan Pemerintah tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. Oleh karena itu kurang tepat jika pengaturan rule of engagemant pelibatan militer dalam tugas OMSP diatur dalam Perpres. Perpres seharusnya hanya dibentuk untuk menjadi pijakan teknis dalam pelibatan militer dalam OMSP sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, dimana Perppers tersebut bersifat teknis sehingga bukan merupakan prinsip dasar yang umum (RoE) yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan tugas OMSP TNI.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Jakarta, 22 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Imparsial, KontraS, ELSAM, HRWG, Lesperssi. SETARA Institute, YLBHI, LBH Jakarta, Institute Demokrasi, PBHI, LBH Pers.

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

PETISI

The Hague, 5 September 2017

Dear members of the IAP Executive Committee and the Senate,

dear members of the IAP,

In the run-up to the annual conference and general meeting of the International Association of Prosecutors (IAP) in Beijing, China, the undersigned civil society organisations urge the IAP to live up to its vision and bolster its efforts to preserve the integrity of the profession.

Increasingly, in many regions of the world, in clear breach of professional integrity and fair trial standards, public prosecutors use their powers to suppress critical voices.

In China, over the last two years, dozens of prominent lawyers, labour rights advocates and activists have been targeted by the prosecution service[1]. Many remain behind bars, convicted or in prolonged detention for legal and peaceful activities protected by international human rights standards, including the Universal Declaration of Human Rights. Azerbaijan is in the midst of a major crackdown on civil rights defenders, bloggers and journalists, imposing hefty sentences on fabricated charges in trials that make a mockery of justice[2]. In Kazakhstan, Russia and Turkey many prosecutors play an active role in the repression of human rights defenders, and in committing, covering up or condoning other grave human rights abuses[3].

Patterns of abusive practices by prosecutors in these and other countries ought to be of grave concern to the professional associations they belong to, such as the IAP. Upholding the rule of law and human rights is a key aspect of the profession of a prosecutor, as is certified by the IAP’s Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors, that explicitly refer to the importance of observing and protecting the right to a fair trial and other human rights at all stages of work[4].

Maintaining the credibility of the profession should be a key concern for the IAP. This requires explicit steps by the IAP to introduce a meaningful human rights policy. Such steps will help to counter devaluation of ethical standards in the profession, revamp public trust in justice professionals and protect the organisation and its members from damaging reputational impact and allegations of whitewashing or complicity in human rights abuses.

For the second year in a row, civil society appeals to the IAP to honour its human rights responsibilities by introducing a tangible human rights policy. In particular:

We urge the IAP Executive Committee and the Senate to:

  • introduce human rights due diligence and compliance procedures for new and current members, including scope for complaint mechanisms with respect to institutional and individual members, making information public about its institutional members and creating openings for stakeholder engagement from the side of civil society and victims of human rights abuses[5].

We call on individual members of the IAP to:

  • raise the problem of a lack of human rights compliance mechanisms at the IAP and thoroughly discuss the human rights implications before making decisions about hosting IAP meetings;

  • identify relevant human rights concerns before travelling to IAP conferences and meetings and raise these issues with their counterparts from countries where politically-motivated prosecution and human rights abuses by prosecution authorities are reported by intergovernmental organisations and internationally renowned human rights groups.

 

Supporting organisations

Amnesty International

Africa Network for Environment and Economic JusticeBenin

Anti-Corruption Trust of Southern AfricaKwekwe

Article 19, London

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Asia Justice and RightsJakarta

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Chiang Mai

Asian Human Rights CommissionHong Kong SAR

Asia Monitor Resource CentreHong Kong SAR

Association for Legal Intervention, Warsaw

Association Humanrights.ch, Bern

Association Malienne des Droits de l’HommeBamako

Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement, Kyiv

Associazione AntigoneRome

Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House in exile, Vilnius

Belarusian Helsinki Committee, Minsk

Bir-Duino Kyrgyzstan, Bishkek

Bulgarian Helsinki CommitteeSofia

Canadian Human Rights International OrganisationToronto

Center for Civil Liberties, Kyiv

Centre for Development and Democratization of InstitutionsTirana

Centre for the Development of Democracy and Human Rights, Moscow

China Human Rights Lawyers Concern GroupHong Kong SAR

Civil Rights DefendersStockholm

Civil Society InstituteYerevan

Citizen WatchSt. Petersburg

Collective Human Rights Defenders “Laura Acosta” International Organization COHURIDELAToronto

Comunidad de Derechos Humanos, La Paz

Coordinadora Nacional de Derechos HumanosLima

Destination JusticePhnom Penh

East and Horn of Africa Human Rights Defenders ProjectKampala

Equality MyanmarYangon
Faculty of Law – University of Indonesia, Depok

Fair TrialsLondon

Federation of Equal Journalists, Almaty

Former Vietnamese Prisoners of ConscienceHanoi

Free Press UnlimitedAmsterdam

Front Line DefendersDublin 

Foundation ADRA PolandWroclaw

German-Russian ExchangeBerlin

Gram Bharati SamitiJaipur

Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor, Yerevan

Helsinki Association of Armenia, Yerevan

Helsinki Foundation for Human Rights, Warsaw

Human Rights Center AzerbaijanBaku

Human Rights Center Georgia, Tbilisi

Human Rights ClubBaku

Human Rights Embassy, Chisinau

Human Rights House Foundation, Oslo

Human Rights Information CenterKyiv

Human Rights MatterBerlin

Human Rights Monitoring Institute, Vilnius

Human Rights NowTokyo

Human Rights Without Frontiers InternationalBrussels

Hungarian Civil Liberties UnionBudapest

IDP Women Association “Consent”Tbilisi

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights MonitorJakarta

Index on CensorshipLondon

Indonesian Legal Roundtable, Jakarta
Institute for Criminal Justice ReformJakarta

Institute for Democracy and MediationTirana

Institute for Development of Freedom of InformationTbilisi

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Partnership for Human Rights, Brussels

International Service for Human RightsGeneva

International Youth Human Rights Movement

Jerusalem Institute of JusticeJerusalem

Jordan Transparency Center, Amman

Justiça GlobalRio de Janeiro

Justice and Peace Netherlands, The Hague

Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law, Almaty

Kharkiv Regional Foundation Public Alternative, Kharkiv

Kosovo Center for Transparency, Accountability and Anti-Corruption – KUND 16, Prishtina

Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims, Prishtina

Lawyers for LawyersAmsterdam

Lawyers for LibertyKuala Lumpur

League of Human RightsBrno

Macedonian Helsinki CommitteeSkopje

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI), Depok

Moscow Helsinki Group, Moscow

National Coalition of Human Rights DefendersKampala

Netherlands Helsinki Committee, The Hague

Netherlands Institute of Human Rights (SIM), Utrecht University, Utrecht

NGO “Aru ana“, Aktobe

Norwegian Helsinki Committee, Oslo

Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO), Bahawalpur

Pensamiento y Acción Social (PAS), Bogotá

Pen InternationalLondon

People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), Seoul

Philippine Human Rights Advocates (PAHRA)Manila

Promo-LEX Association, Chisinau

Protection InternationalBrussels

Protection Desk Colombia, alianza (OPI-PAS), Bogotá

Protection of Rights Without BordersYerevan

Public Association DignityAstana

Public Association “Our Right”, Kokshetau

Public Fund “Ar.Ruh.Hak”Almaty

Public Fund “Ulagatty Zhanaya”, Almaty

Public Verdict Foundation, Moscow

Regional Center for Strategic Studies, Baku/ Tbilisi

Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP), Lagos

Stefan Batory FoundationWarsaw

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Petaling Jaya

Swiss Helsinki Association, Lenzburg

Transparency Anti-corruption Center International , Yerevan

Transparency International Austrian chapterVienna

Transparency International Republika ČeskáPrague

Transparency International Deutschland, Berlin

Transparency International EU OfficeBrussels

Transparency International FranceParis

Transparency International GreeceAthens

Transparency International GreenlandNuuk

Transparency International HungaryBudapest

Transparency International IrelandDublin

Transparency International ItaliaMilan

Transparency International MoldovaChisinau

Transparency International NederlandAmsterdam

Transparency International NorwayOslo

Transparency International PortugalLisbon

Transparency International RomaniaBucharest

Transparency International SecretariatBerlin

Transparency International SloveniaLjubljana

Transparency International EspañaMadrid

Transparency International SverigeStockholm

Transparency International SwitzerlandBern

Transparency International UKLondon

UNITED for Intercultural Action the European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants, refugees and minorities, Budapest

United Nations Convention against Corruption Civil Society Coalition

Villa Decius AssociationKrakow

Vietnam’s Defend the DefendersHanoi

Vietnamese Women for Human RightsSaigon

World Organisation Against Torture (OMCT)

Zimbabwe Lawyers for Human RightsHarare

Footnotes 

[1] As documented by a number of internationally renowned human rights organisations, including Human Rights Watch and the ICJ. See, for example, the HRW World Report 2017, China and Tibet, available at: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/china-and-tibet; China: call for action at UN on lawyers and other human rights defenders, available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/02/UN-HRC34-China-JointLetter-Advocacy-2017.pdf.

[2]  The Functioning of the Judicial System in Azerbaijan and its Impact on the Fair Trial of Human Rights Defenders, Helsinki Foundation for Human Rights and Netherlands Helsinki Committee 2016, available at: http://www.defendersorviolators.info/judiciary-in-azerbaijan.

[3] See, for example: Human Rights and the Professional Responsibility of Judges and Prosecutors in the Work of CCJE and CCPE. Observations to the CCJE-CCPE Joint Report on “Challenges for Judicial Independence and Impartiality in the Member States of the Council of Europe”, Netherlands Helsinki Committee and Helsinki Foundation for Human Rights 2017, available at:https://www.nhc.nl/assets/uploads/2017/06/20170331-Observations-to-CCJE-CCPE-Report.pdf.

[4] Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors adopted by the International Association of Prosecutors on 23 April 1999.

[5] See, for example, Options for Promoting Human Rights Compliance by the International Association of Prosecutors, policy brief, October 2016

Bagikan :

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :

Presiden Perlu Segera Membuka Laporan TPF Kasus Munir dan Membentuk Tim Pencara Fakta Baru

Konferensi Pers Bersama

konpres-munir-27-oktober-2016

Keberadaan dokumen resmi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir menjadi kontroversi di publik paska keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di sekeretaris negara.

Belum diketahuinya dokumen resmi TPF menimbulkan reaksi dari mantan Presiden SBY dan beberapa jajaran menteri di era SBY. Mantan sekretaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi menyatakan bahwa laporan TPF itu telah diterima oleh SBY dan salinannya juga telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Namun demikian, menurutnya semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY dan pada akhir masa jabatannya beberapa dokumen penting sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kami memandang bahwa belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF Munir menunjukkan bahwa tata kelola sistem administasi pemerintahan di negara ini sangat buruk. Dokumen yang begitu penting bagi proses penegakkan hukum di dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan tidak diketahui keberadaannya. Pemerintahan masa SBY maupun pemerintahan masa Jokowi tidak bisa lepas tanggungjawab dari masalah ini karena hal ini merupakan masalah serius dalam tatat kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Dokumen hasil penyelidikan kasus pembunuhan Munir yang dibuat oleh TPF adalah dokumen resmi Negara dalam kerangka penegakan hukum bagi penyelesaian kasus Munir. Tentu tidak tepat dan keliru jika dokumen itu di akhir masa pemerintahan SBY diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, karena pengungkapan kasus Munir belum selesai.

Jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah kejahatan tindak pidana. Mengacu pada Pasal 53 undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum atau badan publik yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Sedangkan mengacu pada undang-undang no 43/2009 tentang kearsipan, Pasal 86 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat 2 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Lebih dari itu, belum diketemukannya dokumen resmi laporan TPF semakin menguatkan dan mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir merupakan pembunuhan politik (political assassination) yang melibatkan operasi yang bersifat rahasia yang dilakukan secara terencana dan bersekongkol. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki keahlian khusus yang berupaya keras menutup upaya penyelesaian kasus Munir dan salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini.

Kami menegaskan bahwa upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai dimana beberapa temuan hasil penyelidikan TPF hingga kini belum ditindaklanjuti. Keterangan dari mantan sekretaris kabinet masa SBY, Sudi Silalahi yang menyebutkan bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah pernyataan yang tidak benar. Pembunuhan Munir merupakan pembunuhan politik yang dijalankan melalui permufakatan jahat dan terencana. Menurut laporan akhir TPF, kasus pembunuhan Munir itu melibatkan empat level pelaku dimana perencana belum tersentuh hukum. Karena itu, proses pengungkapan kasus itu tidak hanya sebatas pelaku lapangan, tapi juga harus menjangkau pelaku di tingkat perencana yang menjadi otak dibalik pembunuhan itu.

Pemerintahan masa Jokowi-JK semestinya mengambil langkah penting dan nyata untuk mencari dan segera membuka dokumen resmi laporan TPF kepada publik, serta menindaklanjuti semua hasil temuan TPF. Pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa dan tidak boleh menjadikan hilangnya dokumen resmi TPF sebagai dalih atau alasan untuk mengingkari kewajibannya mengungkap pembunuhan Munir hingga tuntas.

Kontroversi seputar hilangnya dokumen TPF itu sejatinya tidak akan dan tidak perlu terjadi jika pemerintah, baik masa SBY maupun Jokowi hari ini, memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus itu hingga tuntas. Masalahnya kemauan politik rendah dan terlihat setengah hati.

Sebagai seorang Presiden, Jokowi tentu tidak boleh kalah dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin berupaya menghambat dan menggagalkan upaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi juga tidak boleh mengambil sikap dan langkah kompromistik yang akan mengakibatkan kasus pembunuhan Munir tidak terselesaikan.

Kami mendesak :

  1. Pemerintahan Jokowi-JK segera menemukan dokumen resmi laporan TPF Munir dan  mengungkapnya kepada publik dan segera menindaklanjuti semua temuan hasil laporan tersebut.
  2. Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Muchdi Purwopranjono. Upaya itu sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan temuan dalam laporan TPF atau fakta-fakta persidangan terkait kasus pembunuhan Munir sebagai Novum baru.
  3. Presiden perlu mencopot Jaksa Agung jika Jaksa Agung tidak mau untuk menyelesaikan kasus Munir dan tidak mau mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono
  4. Presiden segera membentuk Tim Pencari Fakta baru dengan kewenangan yang lebih kuat dengan anggota yang tida hanya terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga melibatkan unsur masyarakat.
  5. DPR perlu mengambil langkah nyata di dalam upaya penyelesaian kasus Munir dengan meminta dan mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir dengan membentuk tim pencari fakta baru kasus Munir dan mendesak Jaksa Agung untuk  mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono.

 

Jakarta, 27 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

(Imparsial, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, mantan Anggota TPF Munir)

Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Evaluasi Praktek Hukuman Mati di Era Pemerintahan Presiden Jokowi-JK

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI)

 

1. Pendahuluan

Atas nama perang melawan narkotika, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati sebelum masa pemerintahannya genap berusia dua tahun. Eksekusi mati ini dalam pemerintahan Jokowi ini lebih tinggi dari 10 tahun zaman SBY. Argumen utama Jokowi-JK melakukan eksekusi karena hukuman mati merupakan obat yang paling efektif menanggulangi tingginya angka kejahatan narkotika di Indonesia sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Presiden Joko Widodo bahkan telah mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam status darurat narkotika.

Data kuantitatif tentang korban kejahatan narkotika yang terus-menerus diulang sebagai argumen pembenaran eksekusi mati oleh Presiden Jokowi ternyata bukan merupakan data ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan, melainkan statistik yang bersifat asumtif dan spekulatif. Kebijakan penerapan hukuman mati di era pemerintahan Jokowi –JK lebih terlihat lebih condong pada aspek politis untuk mendulang dukungan masyarakat yang terlanjur marah dan apatis terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, terlebih bila dibumbui dengan data yang hanya bersifat bombastis namun tidak akurat.

Tiga kali gelombang eksekusi di masa pemerintahan Jokowi – JK menunjukkan rendahnya komitmen keduanya terhadap penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Janji manis saat kampanye yang terbungkus dalam Nawacita, yang salah satu poinnya adalah akan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, hanya menjadi ornamen pemilu yang sudah berakhir sesaat setelah pencoblosan.

Dalam pelaksanaan eksekusi mati di era pemerintahan Jokowi-JK terindikasi kuat bahwa telah terjadi adanya salah penghukuman terhadap terpidana mati.[1] Pemerintah Jokowi – JK seolah menutup mata dari praktek mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus yang masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Pemerintahan Jokowi – JK juga tidak bergeming dengan kritik yang datang dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun dunia internasional terkait dengan eksekusi mati yang dilaksanakan. Tanpa mempertimbangkan kecenderungan tren negara-negara internasional yang sebagian besar telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka -dari 198 negara anggota PBB, 98 negara di antaranya telah menghapus hukuman mati di dalam sistem hukum mereka, 7 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum (biasa), dan 35 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Ini artinya bahwa lebih dari dua pertiga (2/3) negara di dunia memiliki kecenderungan menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Hanya 58 negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih mempraktekkan hukuman mati.

 

2. Berbagai Persoalan Eksekusi Mati di Era Jokowi – JK

Pertama, proses eksekusi cenderung tertutup dan tidak transparan. Sikap Pemerintah yang cenderung tertutup dalam mempersiapkan setiap tahap eksekusi mati, baik pada gelombang I, II maupun III, sangat berpotensi merugikan hak-hak para terpidana mati yang akan dieksekusi nantinya. Seharusnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung dapat bersikap terbuka dan mendengarkan kritik atau masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi mati.

Ketertutupan pemerintah terhadap proses eksekusi berpotensi menimbulkan permasalahan serius di tengah kondisi penegakan hukum di Indonesia cenderung masih korup dan jauh dari praktek ideal karena menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap proses eksekusi dan kepada siapa eksekusi akan dilakukan. Pemerintah perlu diingatkan bahwa dalam proses eksekusi sebelumnya, beberapa nama terpidana justru merupakan korban peradilan yang tidak fair dan akuntabel.

Kedua, penolakan grasi tidak cermat dan cenderung emosional. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia akan menolak seluruh grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika. Artinya, bahwa sebelum grasi itu diajukan, Presiden Jokowi sudah membuat keputusan tanpa terlebih dahulu membaca dan atau mempertimbangkan alasan terpidana mati mengajukan grasi. Penyamarataan pada setiap kasus terpidana mati narkotika ini tentunya akan menghasilkan keputusan yang jauh dari rasa keadilan, sebab antara kasus terpidana mati narkotika dengan yang lainnya sudah pasti berbeda latar belakang, pola, dan karakternya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati menilai, penolakan Grasi oleh Presiden Jokowi bagi terpidana mati kasus narkotika dilakukan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Presiden Jokowi seharusnya memeriksa dan bahkan bila perlu mengkaji secara mendalam apakah para terpidana mati tersebut sudah dihukum setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini wajib dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat korup sehingga bukan tidak mungkin terjadi kesalahan penghukuman atau rekayasa kasus.

Ketiga, eksekusi mati tidak terbukti memberikan efek penjeraanSalah satu argumen utama bagi penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek penjeraan kepada pelaku kejahatan. Argumen ini selalu didaur ulang dan direproduksi sebagai dalil pembenaran hukuman mati dengan hipotesis bahwa hukuman mati memiliki detterent effect terhadap kasus kriminalitas dalam masyarakat. Hipotesis ini begitu diyakini sebagai obat mujarab dan short cutketika menghadapi problemkriminalitas, ancaman keamanan serius, dan pelanggaran sosial lainnya yang begitu serius.

Apabila ditelisik lebih dalam, argumen efek jera selanjutnya tak pernah terbukti. Berdasarkan data penelitian yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)i, bahwa jumlah pengguna narkotika justru semakin meningkat. Pada tahun 2015, setelah dua gelombang eksekusi mati, angka pengguna narkotika justru meningkat hingga 1,7 juta pengguna dalam rentan waktu kurang dari enam bulan. (Data BNN: Juni 2015: 4,2 juta pengguna – November  2015; 5,9 juta pengguna).

Keempat, politisasi penerapan hukuman mati oleh pemerintah Jokowi. Praktek hukuman mati di Indonesia memiliki watak politis yang kuat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini bukan semata-mata untuk menghukum para penjahat, tapi juga melayani agenda di luar kepentingan penegakan hukum. Ini terlihat dari penggunaan instrumen hukum ini secara pragmatis untuk menopang kepentingan kekuasaan atau sebagai objek politisasi.

Di masa pemerintahan Jokowi, isu hukuman mati digunakan sebagai komoditas politik untuk tujuan menopang popularitas dan menyelamatkan legitimasi atas kapasitas dan kepemimpinannya di masa publik. Dari Januari hingga April 2015, atau hanya dalam kurang dari 4 (empat) bulan, pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi 14 terpidana mati di mana seluruhnya terkait kasus Narkotika.  Momentum eksekusi terpidana mati itu dijalankan di tengah pemerintahannya tersandera oleh konflik berlarut antara KPK-Polri, yang mengakibatkan legitimasi dan kapasitas kepemimpinannya didera keraguan publik.[2]

Kelima, penerapan hukuman mati yang diskriminatifHukuman mati diterapkan secara diskriminatif dan bias kelas. Bentuk pemidanaan ini cenderung dikenakan kepada pelaku-pelaku kejahatan dari strata sosial-ekonomi yang lemah, serta tidak memiliki akses atas kekuatan modal (uang) dan politik. Pada sejumlah kasus eksekusi terpidana mati era pemerintahan Presiden Jokowi, mereka yang dieksekusi rata-rata adalah kurir dan perannya minim, dan bahkan, tidak ikut dalam perencanaan kejahatan tersebut.

Misalnya eksekusi terhadap Ranni Andriani alias Melisa Aprillia di mana Rani adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa lain. Selain itu, upayanya untuk menjadi Justice Collaborator karena dirinya mengungkapkan jaringan pengedar narkotika juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kondisi serupa terjadi dalam kasus Marry Jane Fiesta Veloso, seorang korban perdagangan manusia yang dijebak menjadi kurir narkotika, namun dijatuhi vonis pidana mati dan nyaris dieksekusi.[3]

Keenam, melakukan eksekusi terhadap korban peradilan sesat (Unfair Trial). Berbagai bentuk penyimpangan dalam proses peradilan yang dilalui oleh terpidana mati tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan eksekusi. Jenis penyimpangan yang paling banyak terjadi adalah praktek penyiksaan terhadap calon tersangka yang dilakukan oleh penyidik selama proses interogasi atau penyidikan sebagai alat yang efektif untuk mendapat keterangan, meminta dan bahkan memaksakan sebuah pengakuan. Penyiksaan dan intimidasi merupakan bagian dari persoalan yang melekat dalam praktek hukuman mati di Indonesia. Hal itu terindikasi dari pengakuan yang diungkapkan oleh sejumlah terpidana mati yang mengalami tekanan, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.[4]

Di antara terpidana mati yang mengalami penyiksaan itu adalah Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan. Dia ditangkap pada 21 November 2004 dan didakwa atas kepemilikan 300 gram heroin. Pada 2005 Zulfiqar Ali dijatuhi vonis mati dan Mahkamah Agung pada 2006 mengukuhkan putusan itu. Dalam pengakuannya, selama diinterogasi oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta dia disekap dibuah rumah dan disiksa, serta diancam akan dibunuh agar menandatangani pengakuan. Dia harus dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi akibat penyiksaan itu.

Zainal Abidin, terpidana mati warga Indonesia yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada April 2015, juga terindikasi mengalami penyiksaan. Dia ditangkap pada 2000 atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Pada 2001 dijatuhi vonis 18 tahun penjara, namun di Pengadilan Tinggi diubah jadi hukuman mati. Pada 2015 upaya Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan Grasi ditolak. Zainal Abidin sempat memberikan keterangan di muka sidang bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita dan BAP karena disiksa.

 Bentuk penyiksaan lain bagi terpidana mati adalah mereka yang kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun menunggu eksekusi yang cukup lama (death row phenomenon), bahkan sudah banyak terpidana mati yang sudah dipenjara lebih dari 10 tahun. Masa tunggu yang lama dan faktor-faktor lain di dalam tahanan menimbulkan dampak bagi terpidana berada dalam kecemasan, mengalami trauma mental, dan penurunan kondisi fisik di dalam tahanan.

 

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

 Penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, pelanggaran atas hak asasi ini melalui penerapan hukuman mati terjadi di tengah perubahan politik, hukum dan HAM pasca Reformasi 1998. Hukuman mati malah menjadi instrumen yang semakin populer saat kuatnya desakan terhadap reformasi sistem hukum dan tuntutan perbaikan kondisi HAM tanpa mempertimbangkan filosofi pemindaan itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) menilai, hukuman mati yang sejatinya merupakan warisan produk hukum kolonial Belanda di mana di negara asalnya jenis hukuman ini sudah dihapuskan, merupakan jenis hukuman yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Di tengah semakin kuatnya arus penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi negara-negara di dunia sebagai pilar demokrasi maka sudah sepantasnya hukuman mati ini dihapuskan.

Atas dasar di atas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk :

  1. Melakukan moratorium eksekusi terpidana mati di Indonesia;
  2. Membentuk tim independen untuk mengaksesmen praktek-praktek peradilan sesat khususnya untuk kasus-kasus terpidana mati dan menjalankan rekomendasi tim tersebut untuk mengubah hukuman meraka;
  3. Mengubah hukuman seluruh terpidana mati baik berdasarkan rekomendasi dan temuan tim independen maupun yang tidak;
  4. Menjamin proses yang adil bagi setiap orang yang terlibat dengan masalah hukum, khususnya bagi mereka yang diancam dengan pidana mati dengan memberikan hak-hak mereka sebagai tersangka, seperti:akses terhadap bantuan hukum, penerjemah dan perwakilan konsuler serta bebas dari segala bentuk penyiksaan, dan pertimbangan grasi yang tidak berdasarkan formalitas atau teknis yudisial;
  5. Menghapus ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Jakarta, 9 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)

Imparsial, YLBHI, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, PBHI, PKNI, ILR, INFID, MAPPI FH-UI, Migrant CARE, ICJR, FIHRRST

Bagikan :