RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Mengancam Kebebasan Sipil

Pernyataan Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada Juli 2019 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisiatif DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Dalam internal pemerintah sendiri saat ini tengah mencoba untuk merampungkan proses penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tersebut, sebagai syarat untuk dilakukan pembahasan.

 

Melihat proses yang berkembang, nampak ada upaya dari sejumlah pihak untuk mempercepat proses pembahasan RUU ini, dan mengesahkannya sebelum berakhirnya periode DPR 2014-2019. Padahal mencermati materinya, RUU ini belum dapat dikatakan sebagai aturan keamanan siber yang baik, mengingat adanya sejumlah inkonsistensi pengaturan antar-pasal, ketidakjelasan fokus pengaturan, hingga besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil.

 

Secara umum, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber cenderung dilakukan secara  tergesa gesa dan minim partisipaasi publik. Kondisi ini menimbulkan dugaan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasan RUU ini. Padahal prinsip utama dalam pembuatan perundang undangan itu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

 

Sebagai sebuah rancangan aturan yang akan menjadi panduan dalam keamanan siber di Indonesia, rumusan RUU ini sangat menekankan pada pendekatan “state centric”, sehingga gagal untuk memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

Selain itu, pada ketentuan umumnya, RUU ini juga lebih banyak memberikan definisi yang identik dengan pengaturan keamanan nasional pada aspek pertahanan, tetapi malah melupakan elemen-elemen dalam keamanan siber, seperti sistem komputer, perangkat, jaringan siber.

 

Perumusan aturan dalam rancangan ini juga telah menciptakan ambiguitas dalam tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan keamanan siber, yang berpotensi overlapping kewenangan, bahkan sengketa kewenangan diantara mereka. RUU ini belum mampu mengidentifikasi dengan baik kebutuhan kebijakan dan peran bagi tiap sektor dalam penyelenggaraan keamanan siber, sehingga belum bisa menghadirkan kerangka kerja dan tata kelola keamamanan siber yang baik dan jelas. Situasi ini justru dapat menciptakan kerentanan dan kerawanan dalam keamanan siber, khususnya bagi bisnis dan masyarakat sebagai pengguna, karena adanya ketidakpastian dalam pembagian peran antar-sektor.

 

Dalam menghadapi ancaman siber, pemerintah sudah memiliki beragam aturan dan institusi yang berkerja untuk menanganinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing. Dengan demikian, tidak cukup alasan untuk DPR tergesa-gesa membahas RUU ini. Jikapun terjadi serangan siber maka institusi yang ada sudah bisa digunakan untuk menangani insiden tersebut.

 

Lebih lanjut, meski dalam salah satu pasalnya dikatakan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber harus selalu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun jika membaca keseluruhan rumusannya, justru kental nuansa pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan konten dan aplikasi eletronik.

 

Rancangan ini selain berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pengaturan serupa yang telah ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memberikan ruang yang sangat luas bagi tindakan penapisan. Dikatakan tindakan penapisan dapat dilakukan terhadap konten/aplikasi yang berbahaya, lalu apa definisi berbahaya? Juga cakupan dan prosedurnya yang akan datur lebih lanjut dengan peraturan BSSN, yang berarti memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BSSN. Dari ketentuan ini jelas terlihat bahwa RUU ini gagal menerjemahkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dari perumusannya justru berpotensi akan mengancam kebebasan sipil.

 

Lebih jauh, dengan pemberian kewenangan yang begitu besar, khususnya bagi BSSN dalam pengelolaan keamanan di ruang siber, RUU ini juga sama sekali tidak menghadirkan kerangka pengawasan bagi pelaksanaan kewenangan yang besar tersebut. Akibatnya potensi penyalahgunaan kekuasaannya (abuse of power) juga besar, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan segala aspek kehidupan siber di Indonesia.

 

Dengan potensi itu, lagi-lagi RUU ini juga belum menghadirkan kerangka pemulihan yang memadai, khususnya bagi masyarakat pengguna—warga negara. Meski dikenalkan bentuk baru asuransi siber, tetapi secara format dan mekanisme sangat berbeda dengan kerangka pemulihan yang efektif yang dikehendaki oleh hukum hak asasi manusia.

 

Dengan beragam catatan dan potensi ancaman di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:

 

  1. DPR dan Pemerintah untuk menunda proses pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada periode ini, mengingat dari rancangan yang ada sekarang, justru lebih berpotensi mengancam kebebasan sipil. Pemerintah dan DPR harusnya lebih fokus untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ketimbang RUU ini. Sebab, RUU Perlindungan Data Pribadi akan memberi jaminan bagi perlindungan warga negara.
  2. DPR dan Pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang atas kebutuhan keamanan siber, identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor, perumusan ulang rancangan, serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam proses perumusan RUU ini, mengingat besar dan luasnya materi yang akan diatur.
  3. Perlunya secara tepat menerjemahkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perumusan aturan mengenai keamanan siber, demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan dan infrastruktur penting lainnya. Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu.
  4. Negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi hak dan keamanan warganya, dan bila diperlukan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlibat secara konstruktif dan secara kritis, dalam setiap pengembangan dan implementasi kebijakan siber. Oleh karenanya, pengembangan kebijakan dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani keamanan siber, harus dilakukan secara terbuka dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

Jakarta, 18 Agustus 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Lembaga: ELSAM, Imparsial, Kontras, Setara Institute, ILR, HRWG, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, LBH Pers

Individu: Diandra Megaputri (Peneliti LIPI)

 

Narahubung: 0813-8208-3993

Bagikan :

“Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, saat ini, pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini yang menjadi persoalan adalah terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

 

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU), dimana terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut. Dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit TNI aktif. Lebih dari itu, Pasal 47 ayat (2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.

 

Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI dimana hal tersebut sejatinya telah dihapuskan pascareformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit TNI aktif untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan, padahal keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

 

Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak kepada:

  1. Pemerintah untuk menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian/lembaga sipil karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang

 

  1. DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis karena tidak terdapat faktor kemendesakan untuk memberikan menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga yang justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :

“Menyikapi Dibentuknya Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada pekan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meresmikan berdirinya Komando Operasi Khusus (Koopsus). Pendirian Koopsus ini didasarkan pada Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 19/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus TNI.

 

Pendirian Kopsus ini mengulang kebijakan pada tahun 2015 saat Panglima TNI dijabat Jenderal Moeldoko. Saat itu, dibentuk Koopssusgab TNI yang merupakan gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Satbravo-90 Paskhas. Namun, kebijakan ini tidak berlanjut.

 

Kami berpendapat sudah sepatutnya pendirian Koopsus TNI tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Oleh karena itu, tugas utama Koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dati eksternal. Sementara pelibatan Koopsus TNI dalam menghadapi ancaman internal, seyogyanya hanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut dan atas dasar keputusan presiden.

 

Untuk itu, kami memandang tidak semestinya Koopsus menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi. Hal ini mengingat, pasukan yang dilibatkan dalam Koopsus berasal dari satuan-satuan khusus yang merupakan pasukan pemukul. Fungsi pengintaian tentunya dapat dilakukan oleh institusi lain yang bekerja diwilayah pengintaian seperti lembaga intelijen negara atau badan intelijen strategis yang di miliki TNI.

 

Selain itu, kami berpendapat, fungsi yang akan dijalankan Koopsus akan menjadi masalah apabila substansi Perpres mengenai Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada.

 

Dalam catatan koalisi, draf Perpres Tugas TNI masih mempunyai sejumlah problem  mendasar yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme. Selain memberikan kewenangan luas kepada TNI, Perpres tersebut menyiratkan pelaksanaan pola War Model (perang) dalam menghadapi ancaman terorisme, dari pada penggunaan mekanisme sistem penegakan hukum (criminal justice system).

 

Draf Perpres tersebut menyebutkan TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi (Pasal 3). Penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi (Pasal 5).

 

Selain istilah penangkalan tidak dikenal di dalam UU Terorisme, kami memandang sejatinya fungsi penangkalan dan pemulihan dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti fungsi penangkalan oleh Badan Intelijen Negara atau fungsi pemulihan

 

yang di dalamnya termasuk melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan, BNPT dan lembaga-lembaga lainnya.

 

Lebih lanjut, draf Perpres ini jelas bertentangan dengan UU TNI dengan membuka peluang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Draf Perpres ini juga membutuhkan perbaikan mendasar mengingat ketiadaan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

 

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :

“Menyikapi Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan ini mengatur dan menjelaskan mengenai jabatan fungsional TNI. Dalam Pasal 1 ayat 1, secara eksplisit dijelaskan bahwa jabatan fungsional yang dimaksud merupakan sebuah kedudukan prajurit TNI di dalam suatu satuan organisasi TNI (Pasal 1 ayat 1). Dengan demikian, secara otomatis, beleid ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum prajurit aktif TNI menduduki jabatan fungsional di luar organisasi TNI.

Tentunya Perpres ini tidak boleh ditafsirkan untuk mengisi jabatan-jabatan sipil oleh perwira aktif. Segala pasal-pasal di bawahnya yang menjelaskan mengenai jabatan fungsional TNI harus mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yakni jabatan yang berada di dalam satuan organisasi TNI.

Kami memandang, Perpres 37/2019 bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi di dalam organisasi TNI. Meski demikian, tetap dibutuhkan sejumlah upaya dan strategi tambahan guna mencegah terjadinya penumpukan jumlah perwira tinggi “non-job” kembali di masa yang akan datang.

Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah untuk memikirkan penataan sistem promosi yang berbasis pada kebutuhan dan kompetensi. Misalnya perekrutan anggota TNI harus disesuaikan dengan anggota yang akan pensiun.

Selain itu, berbagai solusi jangka panjang mulai dari program zero growth dalam perekrutan, pengetatan dalam seleksi sekolah/ pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi TNI di Sesko TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada, merit system dalam promosi karir dan jabatan, dan lainnya. Tanpa strategi jangka panjang dalam mengatasi reorganisasi TNI sulit untuk membangun organisasi TNI yang efektif dan efisien dan profesional di masa yang akan datang.

 

Jakarta, 4 Juli 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, WALHI, Institut Demokrasi

Bagikan :

“Menyikapi Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pemerintah saat ini tengah membahas draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Berdasarkan draf Perpres yang diterima oleh Koalisi, secara umum draf tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan tentang tugas TNI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dimana TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi (Pasal 3). Penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi (Pasal 5). Dengan pasal-pasal ini TNI mempunyai keleluasaan untuk melakukan penanganan terorisme di dalam maupun di luar negeri.

Koalisi menilai draf Perpres ini secara substansi bertentangan dengan UU Terorisme. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan istilah penangkalan dalam draf Perpres yang tidak dikenal di dalam UU Terorisme. UU Terorisme pada Pasal 43A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah (PP), bukan melalui Perpres. Wewenang pencegahan sebagaimana diatur dalam UU Terorisme tersebut juga diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Pasal 43F huruf c UU Terorisme menyatakan bahwa Fungsi BNPT adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi dimana peran-peran tersebut juga diberikan oleh draf Perpres ini kepada TNI. Sementara posisi BNPT tidak dijelaskan dalam Perpres ini.

Koalisi berpendapat, tugas TNI seharusnya fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dapat dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara. Sementara tugas TNI penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Lebih lanjut, Koalisi menilai draf Perpres ini bertentangan dan melampaui UU TNI. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Hal ini jelas berlawanan dengan pasal 66 UU TNI. Penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak terdesentralisasikan) sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan diluar ketentuan UU TNI tersebut tentu menyalahi aturan.

Dengan demikian, draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini lebih mengedepankan pola War Model (perang), dimana hal tersebut tidak sejalan dengan UU Terorisme itu sendiri. Selain itu, hal ini juga akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Lebih dari itu, draf Perpres ini juga menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi secara total draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini dengan tetap mengacu pada aturan, prinsip dan semangat penanganan terorisme sebagai kebijakan penegakan hukum (criminal justice system) dan bukan war model (perang). Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU Terorisme dan UU TNI.

 

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, HRWG, ILR, ICJR, Institut Demokrasi

Bagikan :

Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI

 

Press Release

No: 002/Press-Release/IMP/II/2019

 

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa kebijakan. Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Salah satu alasan penempatan perwira TNI di jabatan sipil itu adalah upaya menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job. Restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi TNI.

Restrukturisasi dan reorganisasi militer merupakan sesuatu yang dimungkinkan di negara manapun. Penataan organisasi itu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran).

Imparsial menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Kostrad memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain seperitnya perlu dikaji ulang.

Peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem sepertinya kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU TNI No. 34/2004 yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial. Justru dalam konteks resturkturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri dimana gelar kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah (Penjelas Pasal 11 ayat 2 UU TNI).

Imparsial menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.

Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti kementerian pertahanan, kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, intelijen negara, sandi negara, lemhanas, dewan pertahanan nasional, lainnya (Pasal 47 ayat 2 UU TNI). Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain memang sepatutnya perlu dikaji dan dipertimbangkan ulang, jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.

Terkait dengan perpanjangan masa pensiun Bintara dan Tamtama sepertinya perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diputuskan. Jangan sampai penambahan masa pensiun ini menimbulkan beban anggaran di sektor pertahanan dan menambah surplus jumlah prajurit di TNI sendiri dan juga perlu mempertimbangkan efektivitasnya. Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personil. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan Alutsista di tengah anggaran yang terbatas.

Imparsial menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah  terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system). Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang di miliki TNI. Perekruitan personel TNI perlu menyesuiakan dengan jumlah personel yang pensiun.

Imparsial memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

 

Jakarta, 6 Februari 2019

 

 

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Bagikan :

“Pelarangan Buku Melanggar Konstitusi dan Isu Komunisme Syarat Kepentingan Politik”

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2019

 

Pada 8 Januari 2019 lalu, oknum Koramil 01 Padang Barat-Padang Utara dan Kejaksaan Negeri Padang menyita buku-buku yang dianggap berisi paham komunisme dari sebuah toko buku. Tindakan penyitaan buku ini adalah kali kedua dalam kurun waktu satu bulan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Desember 2018, oknum Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri Jawa Timur juga menyita buku-buku serupa.

IMPARSIAL memandang, tindakan pelarangan dan penyitaan buku yang sewenang-wenang merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan negara hukum dan HAM. Dalam konteks hak asasi manusia, penyitaan buku merupakan sebuah bentuk pembatasan terhadap hak asasi, khususnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan berekspresi serta hak untuk mengakses informasi, yang kesemuanya sebenarnya dilindungi oleh Konstitusi.

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai sumber informasi dan penyitaan tanpa proses pengadilan merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan, dan bertentangan, dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Jika pilihan penyitaan itu dilakukan, maka harus melalui proses peradilan dan dengan alasan yang jelas serta nyata terganggu ketertiban umumnya, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya pelarangan buku harus berlandaskan kepada due process of law, yaitu melalui putusan pengadilan.

Terkait dengan keterlibatan aparat TNI dalam tindakan penyitaan buku belakangan ini, hal itu merupakan tindakan yang tidak tepat serta tidak sesuai dengan fungsi TNI itu sendiri. TNI adalah alat pertahanan negara dan bukan penegak hukum sehingga tidak bisa dan tidak boleh TNI melakukan tindakan hukum seperti penyitaan dengan melakukan sweeping buku tersebut dengan dalih dan alasan apapun.

Lebih jauh, berkembangnya isu komunisme akhir-akhir ini tentu tidak lagi perlu dikhawatirkan baik oleh militer maupun masyarakat. Sejatinya, pasca Perang Dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Setelah Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi.

Kami menilai, komunisme bukanlah merupakan ancaman nyata di Indonesia. Saat ini tak ada lagi parpol peserta Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan, sampai saat ini, larangan komunisme yang berpijak pada Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih berlaku. Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanya isu yang sifatnya politik. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangi kekuasaan jelang Pemilu 2019.

Kami memandang sudah sepatutnya narasi-narasi politik dalam kontestasi pemilu lebih mengedapankan adu ide, gagasan, dan program konkret yang ditawarkan pada masyarakat sehingga publik dapat meninmbang dan menilai program mana yang dapat membawa perubahan. Politisasi terhadap narasi-narasi negatif seperti isu komunisme dapat menjadi pemicu konflik dan kekerasan internal sebagaimana terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik dan perang saudara.

Oleh karena itu, kami mendesak:

1. Pemerintah, khususnya Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk menginstruksikan kepada jajarannya agar menghentikan tindakan penyitaan dan pelarangan buku;

2. Semua pihak untuk menghentikan politisasi isu komunisme sebagai komoditas politik, karena politisasi terhadap isu komunisme yang syarat kepentingan politik elektoral dapat mengganggu dinamika kehidupan berdemokrasi.

Jakarta, 10 Januari 2019

Imparsial

Bagikan :

Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/XII/2018

 

Pada 10 Desember peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) dilakukan di banyak tempat. Peringatan itu adalah bagian dari upaya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM tentunya mengakibatkan kita untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

IMPARSIAL menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan untuk menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pada Era Orde Baru, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya. Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba.

Memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, pada tahun 2017-2018 Komnas HAM juga telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun demikian, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen politik untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya. Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Impunitas telah menjadi bagian dari wajah hukum kita. Di negeri ini, pelaku kejahatan HAM mengalami kekebalan di hadapan hukum. Penyelidikan oleh lembaga Komnas HAM hanya menghasilkan sebuah berkas laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Negara. Jaksa Agung seolah menjadi penentu kebenaran atas kejahatan HAM, sehingga sesempurna apapun berkas laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tetap dianggap “belum lengkap” oleh Kejaksaan Agung.

Hambatan di Kejaksaan itu disebabkan oleh tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik. Maju mundurnya penyelesaian kasus itu tidak lagi didasarkan oleh argumentasi hukum tetapi kalkulasi politik penguasa.

Karena itu, tak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh oleh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Sungguh ironis memang, di alam demokrasi yang sejatinya mewajibkan kepada Negara untuk memenuhi hak asasi warganya, kita masih terus mendengar suara korban di depan Istana Negara. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional Negara yang wajib untuk dituntaskan.

Dalam perjalanan 20 tahun Reformasi sejak 1998, memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan.

Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Dalam konteks penegakan HAM, di luar persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga terdapat beberapa persoalan HAM lainnya yang terjadi di masa Reformasi. Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. Selama Era Reformasi hingga hari ini, jumlah eksekusi mati di Indonesia telah mencapai 45 orang.

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutan kasus ini masih menyisakan pertanyaan dimana aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas. Padahal pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan Pemerintah. Sebagai bagian dari janji politik di Nawacita Jokowi, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemajuan HAM sudah sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998. Sebagaimana diketahui, DPR sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut.

Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM seringkali terbentur dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena berkasnya dikembalikan terus oleh Kejaksaan. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya.

Jakarta, 10 Desember 2018

IMPARSIAL

Bagikan :

“Hentikan Kekerasan di Papua, Saatnya Membangun Dialog”

 

Siaran Pers

 

Pada tanggal 2 Desember 2018 aksi kekerasan kembali terjadi di Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah 31 pekerja projek jembatan trans-Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Kasus ini memperpanjang dan menambah deretan daftar korban kekerasan akibat konflik Papua yang tidak kunjung selesai.

 

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan sekaligus rasa belasungkawa kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Semua bentuk kekerasan dengan dalih, alasan serta tujuan apapun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu kekerasan di Papua perlu dan penting dicegah dan dihindari.

 

Upaya negara untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Papua melalui proses penegakkan hukum memang diperlukan. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparatnya untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk menindak setiap pelaku kekerasan. Namun demikian, proses penegakakan hukum tersebut perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel dan transparan. Selain itu, kami menilai perlindungan saksi yang selamat dari tragedi tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

 

Kami memandang bahwa kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik di wilayah ini yang hingga kini tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, peristiwa kekerasan terbaru itu tidak berdiri sendiri tetapi punya keterkaitan yang kuat dengan akar persoalan konflik Papua.

 

Pada masa reformasi, sejumlah upaya penyelsaian konflik Papua memang diakui telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, langkah-langkah pemerintah itu dalam kenyataannya belum berhasil menghentikan konflik dan spiral kekerasan di Papua.

 

Selama ini, pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah lebih dominan tertuju pada pembangunan ekonomi. Padahal persoalanan ekonomi sesungguhnya hanya salah satu faktor penyebab konflik Papua. Sehingga penggunaan pendekatan ini belumlah cukup untuk menjadi soluasi yang komprehensif bagi Papua mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabka konflik yakni problem historis, marginalisasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Lebih jauh, kami juga menilai bahwa pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down dan bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, khususnya dengan kelompok yang masih tidak puas terhadap pemerintah. Karena besrifat top down, alih-alih menyelesaikan konflik, setiap langkah kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah, akan sulit untuk diterima oleh masayarakat di Papua.

 

Pendekatan inklusif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan orang Papua sebagai subjek dalam penyelesaian konflik Papua. Dalam kedudukan sebagai subjek itu adalah penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 06 Desember 2018

 

 

Imparsial

Bagikan :

“Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD”

Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

 

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking)

 

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

 

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikin, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

 

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

 

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

 

Jakarta, 5 November 2018

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)
 

Bagikan :