“Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN”

Press Release

 

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan). Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut.

IMPARSIAL memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”. Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

Dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, tentu haruslah dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

IMPARSIAL menilai bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum, merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

IMPARSIAL mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan  dan mekanisme hukum yang ada.

 

 

Jakarta, 26 November 2019

 

Gufron Mabruri (Wakil Direktur Imparsial)

Ardi Manto Adiputra (Koordinator Peneliti Imparsial)

Anton Aliabbas (Peneliti Senior Imparsial)

Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial)

Annisa Yudha (Peneliti Imparsial)

Bagikan :

“Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan”

Siaran Pers

 

Pada tanggal 21 November 2019 Kodam Jaya melakukan pengosongan sewenang-wenang
terhadap rumah milik purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana. Tindakan
pengosongan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan di kawasan Cijantung dalam kurun
waktu 1 tahun. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, dilaksanakan pengosongan rumah di
kawasan Cijantung.
Pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik purnawirawan di
kompleks perumahan Cijantung bukanlah satu-satunya pengosongan rumah purnawirawan
yang terjadi pada tahun 2019. Imparsial dan Koalisi Advokasi Perumahan Purnawirawan
mencatat, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi empat kali pengosongan rumah
purnawirawan di Jakarta.

Kami memandang pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik
purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana bukanlah tindakan yang tepat,
hal ini dikarenakan warga perumahan Cijantung Sederhana sudah menempati rumahnya sejak
tahun 1970an dan rumah-rumah tersebut dibangun dari potongan gaji orang tua mereka pada
saat bertugas menjadi anggota TNI AD. Lebih jauh, pihak Kodam Jaya juga tidak bisa
menunjukkan dokumen resmi kepemilikan atas lahan perumahan Cijantung Sederhana.
Kami menilai pengosongan rumah purnawirawan di perumahan Cijantung Sederhana adalah
tindakan melanggar hukum. Tindakan pengosongan perumahan Cijantung Sederhana
dilakukan secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Hukum
Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Kodam Jaya juga tidak bisa menunjukan surat izin dari KSAD sehingga diduga
melanggar perintah KSAD sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram KSAD No. 199/2019
tertanggal 25 Januari 2019 yang pada intinya mengatur penertiban rumah di lingkungan TNI
Angkatan Darat secara paksa harus seizin KSAD.
Pengosongan rumah purnawirawan secara sewenang-wenang sejatinya telah melanggar Hak
Asasi Manusia utamanya hak atas tempat tinggal sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan
yang layak. Komisi HAM PBB sendiri dalam Resolusi 1993/77 tentang Forced
Eviction (penggusuran secara paksa) menyebutkan penggusuran (pengosongan) secara paksa
merupakan pelanggaran HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai.
Tindakan pengosongan yang melanggar hukum dan HAM ini harus segera dihentikan.
Penghentian tindakan pengosongan dapat dilakukan dengan menerbitkan kebijakan
moratorium segala tindakan pengosongan di seluruh Indonesia hingga adanya kejelasan status
kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang dan atau putusan pengadilan yang in kracht
van gewijsde.

Oleh karena itu kami mendesak:
1. Kepala Staf Angkatan Darat segera mengevaluasi jajarannya yang diduga tidak
mengindahkan ST KASAD No. 199 tgl 25 Januari 2019 terkait penertiban perumahan di
lingkungan Angkatan Darat.
2. Panglima TNI memerintahkan penghentian seluruh tindakan pengosongan rumah
purnawirawan yang masih disengketakan dan segera menerbitkan kebijakan moratorium
pengosongan rumah purnawirawan di seluruh Indonesia.
3. Pemerintah segera memberikan kejelasan status kepemilikan yang sah terhadap lahan dan
bangunan yang disengketakan di seluruh Indonesia.

 

Jakarta, 21 November 2019
Imparsial
Narahubung:
081259668926 (Hussein)
081213340612 (Gufron)

Bagikan :

Hari Toleransi Internasional: Negara Harus Hadir dalam Melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

 

SIARAN PERS

 

Tanggal 16 November diperingai oleh masyarakat di dunia sebagai Hari Toleransi Internasional dan pada tahun ini merupakan momentum yang ke-23 kali sejak pertama kali diformalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1996, atau setahun sejak Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Toleransi oleh UNESCO. Latar belakang Deklarasi ini sebagai respon atas banyaknya kasus intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di belahan dunia.

Kami memandang momentum Hari Toleransi Internasional memiliki makna penting terhadap kondisi kekinian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut setidaknya dilihat dari dua hal. Pertama, momentum ini mengingatkan dan sekaligus membuka kesadaran kita tentang pentingnya penguatan nilai-nilai toleransi dalam praktik kehidupan di tengah masyarakat. Penting untuk disadari bangsa Indoensia secara sosiologis beragam atau bineka dimana di dalamnya terdiri dari beragam suku, agama, keyakinan, ras dan lain sebagainya. Keberagaman ini menjadi fundamen pendirian negara Indoensia, sehingga penting dan perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Karena itu, sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman.

Dalam konteks itu, penguatan toleransi sebagai sebuah nilai kewargaan menjadi elemen penting dan kunci untuk menjaga dan merawat keberagaman. Hal tersebut penting diwujudkan dalam bentuk sikap menghormati, menerima dan mengapresiasi keragaman budaya, pengakuan atas hak asasi dan kebebasan dasar setiap manusia. Toleransi berarti menerima kenyataan setiap orang, yang secara alami beragam dalam penampilan mereka, situasi, ucapan, perilaku, nilai-nilai, agama dan keyakinan, memiliki hak untuk hidup dalam damai dan menjadi sebagaimana adanya.

Kedua, semakin berkembangnya praktik intoleransi keagamaan terutama yang menyasar kelompok minoritas. Intoleransi adalah sebuah sikap dan tindakan yang motif utamanya bertujuan mencegah, menghambat atau membatasi upaya penikmatan hak asasi dan kebebasan dasar orang lain. Praktik ini jika terus menerus mendapat pembiaran dan tidak ditangkal serta direspon secara tegas tidak hanya merintangi penikmatan hak asasi dan kebebasan sebagai dasar bagi perlindungan keberagaman, tetapi juga menggerus sendi pendirian negara Indonesia. Intoleransi sebagai tanggal awal menuju berkembangnya radikalisme dan ekstrimisme kekerasan serta terorisme.

Kami menilai dalam konteks penguatan nilai-nilai toleransi, negara semestinya menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi hak asasi, kebebasan dan ragam ekspresi budaya di masyarakat. Salah satu kewajiban internasional dan konstitusional yang diemban negara adalah menjamin dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat. Selama ini, maraknya praktik intoleransi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang seringkali “absen” dari kewajibannya dan bahkan negara menjadi pelaku itu sendiri.

Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi, setidaknya, tiga level tantangan: konseptual, sosial dan hukum. Pada tingkat level konseptual, konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sering dipanang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas.

Pada tingkat hukum, berkembang aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Ada aturan yang menjamin ha katas kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi di sisi lain ada aturan dan kebijakan yang sebaliknya yakni mengancam dan tetap dipertahankan. Selain itu, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran KBB masih belum maksimal dilakukan aparat. Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias “majoritarianism”, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan oleh karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia, sehingga mendiskriminasi dan mengekslusi hak-hak anggota kelompok minoritas.

Problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan (limitasi) kemerdekaan beragama, seperti Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama, SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur/Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas. Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas.

Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB mulai dari penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan beribadah, penyesatan hingga penyebaran kebencian atas nama agama, aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu di sekolah publik dan lain sebagainya. Dampak dari situasi sebagian masyarakat seperti kelompok-kelompok minoritas agama tidak bisa menjalankan kemerdekaan beragama mereka secara aman. Bahkan tidak sedikit lahir korban jiwa akibat tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi tersebut.

Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasaan beragama dan berkeyakinan yang menyebar di 15 provinsi di Indonesia. Jenis kasus intoleransi tersebut juga beragam, mulai dari pelarangan terhadap pendirian rumah/ tempat ibadah, pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/ pengajian/ ceramah/ pelaksanaan ibadah agama/ kepercayaan, pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis tertentu, perusakan tempat ibadah, hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama. Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/ pengajian/ ceramah/ pelaksanaan ibadah agama/ kepercayaan, yaitu dengan 12 kasus.

Sementara pelaku tindakan intoleransi atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasaan beragama dan/ berkeyakinan pang banyak dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisir oleh organisasi atau kelompok agama tertentu, yaitu dengan jumlah 28 kasus. Pelaku tindakan intoleran atu pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan/ berkeyakinan juga dilakukan oleh aparat pemerintah/ negara baik dalam bentuk pelarangan kegiatan keagamaan maupun pencabutan izin pembangungan tempat ibadah 4 kasus. Untuk lebih jelasanya, data kasus-kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan/ berkeyakinan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

 

No Jenis Pelanggaran Jumlah kasus
1. Pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/ pengajian/ ceramah/ pelaksanaan ibadah agama/ kepercayaan 12 kasus
2. Pelarangan terhadap pendirian rumah/ tempat ibadah 11 kasus
3. Perusakan tempat ibadah 3 kasus
4. Pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis tertentu (Cap Go Meh) 2 kasus
5. Pengaturan tentang tatacara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah 1 kasus
6. Himbauan/ edaran pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu 1 kasus
7. Penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama 1 kasus

 

 

Dari bacaan singkat di atas, kami mendesak:

  1. Pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan;
  2. Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleran untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi;

 

Jakarta, 17 November 2019

 

  1. Gufron Mabruri (Wakil Direktur Imparsial)

Ardimanto Adiputra (Koo

 

Bagikan :

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Pemerintahan Jokowi 2014-2019

       Executive Summary

 

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkotika”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba. Selain eksekusi mati, pada periode ini juga terjadi peningkatan vonis mati yang dilakukan oleh pengadilan di berbagai tingkatan yaitu dengan sedikitnya 221 vonis mati baru.

 

Pada eksekusi mati gelombang I yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, sebanyak enam orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam). Sedangkan sebanyak delapan orang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II yang dilakukan pada tanggal 29 April 2015, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria). Setahun kemudian, eksekusi gelombang III kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang: Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

 

Selain eksekusi mati, angka penjatuhan vonis pidana mati pun meningkat tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan. Jika dilihat dari jenis tindak pidana, tercatat sebanyak 166 orang atau 75,11% dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan narkoba, 51 orang dalam kasus pembunuhan, tiga orang terkait kasus pencurian dengan kekerasan, serta satu orang lainnya dalam kasus terorisme. Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

 

Jika dilihat berdasarkan asal negara, tercatat 170 vonis mati dijatuhkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan 51 vonis mati kepada Warga Negara Asing (WNA), yang terdiri dari warga negara Malaysia (8), Iran (2), Nigeria (6), Tiongkok (13), Hong Kong (2), Taiwan (17), Singapura (1), Pakistan (1), dan Perancis (1). Sedangkan jika dilihat dari kategori jenis kelamin, terlihat sebagian besar pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati adalah laki-laki, yaitu sebanyak 212 orang, sedangkan perempuan sebanyak sembilan orang. Selain itu, 221 vonis mati baru yang dijatuhkan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tercatat paling banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan (19), PN Palembang (14), Mahkamah Agung (13), PN Jakarta Utara (11), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (10), PN Jakarta Selatan (10), PN Banda Aceh (9), PN Jakarta Barat (9), PN Tangerang (9), PN Siak (7), dan PN Lubuk Pakam (7).

 

Lebih jauh, selama era reformasi sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 197 terdakwa yang dijatuhi vonis mati. Empat macam kasus yang melatari penentuan vonis terhadap terdakwa, yaitu kasus narkoba, pembunuhan, terorisme, dan pencurian dengan kekerasan. Jika dihitung dari 197 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 13,13 rata-rata vonis mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi, yakni terhitung sejak Oktober 2014 hingga pertengahan tahun 2019, Imparsial mencatat terdapat setidaknya 221 orang terdakwa dijatuhi vonis mati. Jika dihitung dari 221 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, maka akan didapat sebesar 44,2 rata-rata vonis mati yang dijatuhkan per tahunnya. Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era pemerintahan Jokowi, dengan kenaikan sebesar 236.6% (13,13 menjadi 44,2).

 

Selama era reformasi pula, sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 27 eksekusi mati yang dilakukan. Jika dihitung dari 27 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 1,8 rata-rata eksekusi mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi (Oktober 2014–pertengahan 2019), telah dilaksanakan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang. Jika dihitung dari 18 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama era reformasi naik tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni dengan kenaikan sebesar 100% (1,8 menjadi 3,6).

 

Lebih dari itu, dalam eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun pelanggaran konstitusional. Permasalahan ini antara lain: hak-hak terpidana yang diabaikan (e.g. terkait grasi dan pemberitahuan 3×24 jam sebelum eksekusi); peradilan yang tidak adil (unfair trial) sebagaimana terlihat dalam kasus Zulfiqar Ali, Zainal Abidin, Rodrigo Gularte, dan Rani Andriani; mitos efek jera yang keliru; politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati; perlindungan buruh migran di luar negeri, serta problem akuntabilitas anggaran eksekusi mati.

 

Dari segi peraturan perundang-undangan, pada periode pertama era pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) terjadi penambahan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam sejumlah aturan hukum. Penambahan itu dapat dilihat dalam dua Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, yakni UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bertambahnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut semakin melegitimasi dan memperkuat praktik hukuman mati Indonesia. Selain dua undang-undang di atas, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih berada dalam proses pembahasan di DPR juga terdapat potensi penambahan sejumlah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

 

Sementara itu, perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri masih juga belum optimal. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, meski selama periode 2014-2019 pemerintah telah membebaskan 443 WNI dari hukuman mati di luar negeri, namun masih banyak juga yang hingga saat ini masih terancam jenis pemidanaan ini, yakni sebanyak 165 orang.[1] Sikap dualisme pemerintah Indonesia dalam praktik hukuman mati di dalam dan luar negeri menjadi hambatan yang signifikan bagi upaya perlindungan buruh migran.

 

 

Atas dasar tersebut, Imparsial merekomendasikan agar:

 

 

  1. Pidana mati dihapuskan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP);
  2. Pemerintah membentuk tim independen untuk menelaah (review) kasus-kasus terpidana mati dengan indikasi peradilan yang tidak adil (unfair trial);
  3. Pemerintah menjamin hak-hak terpidana mati di lembaga-lembaga pemasyarakatan;
  4. Pemerintah membangun mekanisme yang komprehensif bagi upaya perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk di dalamnya pendampingan awal kepada buruh migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri; serta
  5. Indonesia secepatnya memberlakukan moratorium hukuman mati serta menghapus pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia sebagai tujuan

 

[1] Tsarina Maharani, “Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Terancam Hukuman Mati,” Detik.com, 13 Maret 2019, diakses pada 15 Maret 2019, https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati

 

Bagikan :

“74 Tahun TNI: Stagnasi Reformasi Militer”

Siaran Pers

 

Pada tanggal 5 Oktober 2018 besok, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74. Terkait momentum ini, IMPARSIAL pertama-tama ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus apresiasi kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara Indonesia. Di usinya saat ini, muncul harapan besar TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin kuat, profesional, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara akuntabel, menghormati tata negara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 

IMPARSIAL memandang bahwa momentum 74 tahun perjalanan TNI tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan yang bersifat seremonial seperti melalui upacara atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya simbolis. Adalah jauh lebih penting dan substansil jika Hari Jadi TNI juga digunakan sebagai momentum bagi TNI untuk berbenah diri mengingat masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan. Salah satunya yang terpenting adalah mendorong kembali proses reformasi TNI.

 

Proses reformasi TNI yang mulai dijalankan sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan peran sosial-politik TNI, keluarnya TNI/Polri dari parlemen, penghapusan bisnis TNI dan lain sebagainya. Namun demikian, semua pencapaian yang diraih pada tahun-tahun awal politik transisi Indonesia itu tidak menandakan bahwa proses reformasi TNI bisa telah tuntas dijalankan. Yang terjadi adalah sebaliknya dimana proses reformasi TNI bukan hanya mengalami stagnasi tetapi dalam sejumlah aspek bisa dikatakan malah mengalami kemunduran.

 

Berikut tujuh catatan Imparsial terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah ke depan, antara lain yaitu:

 

Pertama, kehadiran militer yang semakin meluas di ranah sipil. Salah satu agenda reformasi TNI pada tahun 1998 adalah membatasi ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. TNI sebagai aktor pertahanan negara difokuskan guna menghadapi ancaman militer dari luar sebagaimana telah diatur dalam UU Pertahanan dan UU TNI. Namun demikian, dalam beberapa tahun belakangan ini terdapat perkembangan dimana militer mulai terlibat atau dilibatkan secara aktif di luar domain Tupoksinya sebagai aktor pertahanan negara, mulai dari pelibatan dalam penanganan keamanan dalam negeri seperti penanganan terorisme, dalih membantu tugas-tugas pemerintahan sipil, hingga penempatan perwira militer aktif pada jabatan-jabatan sipil.

 

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk dan sering digunakan sebagai landasan bagi pelibatan militer dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri merupakan langkah keliru dan secara jelas bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Berdasarkan catatan Imparsial, setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan ika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

 

Merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal itu sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Perkembangan itu tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

 

Kedua, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satunya yang belum lama disahkan oleh DPR adalah UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) untuk Pertahanan Negara. Pembentukan UU ini bukan hanya tidak urgen, tetapi secara substansi juga memiliki sejumlah pengaturan yang problematik, seperti tidak mengadopsi secara penuh prinsip HAM dalam pembentukan Komponen Cadangan, potensial disalahgunakan untuk menguasai sumber daya alam termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan maupun sektor swasta, bertentangan dengan prinsip sentralisme anggaran, penguatan eksistensi milisi-milisi sipil di masyarakat, dan lain sebagainya.

 

Regulasi lain adalah revisi UU Terorisme yang telah disahkan menjadi UU No. 5 tahun 2018 juga menghambat reformasi TNI, yakni terkait Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya belum diperlukan karena institusi penegak hukum masih mampu menangani aksi terorisme yang ada. Pelibatan TNI baru dapat dilakukan ketika kondisi ancaman sudah kritis dan institusi penegak hukum sudah tidak dapat menanganinya. Lebih dari itu, pelibatan TNI dalam UU terorisme yang baru ini berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksesif serta keluar dari koridor penegakan hukum (criminal justice system).

 

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

 

Ketiga, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

 

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No. 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

 

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

 

Keempat, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

 

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

 

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat.

 

Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter yang penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan. Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

 

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

 

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

 

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

 

Transparansi Internasional merilis survei bertajuk Government Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

 

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo­rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

 

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

 

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

 

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

 

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

 

Berdasarkan beberapa catatan di atas, IMPARSIAL mendesakL

 

  1. Pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi atas sejumlah regulasi dan kebijakan keamanan yang bermasalah, seperti UU PSDN yang baru disahkan oleh DPR, berbagai MoU TNI dengan kementerian dan instansi lainnya;
  2. Pemerintah dan DPR segera melakukan pembahasan atas revisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer;
  3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP;
  4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit;
  5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel;
  6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial);
  7. Mendesak DPR yang baru untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif kepada TNI demi penguatan profesionalisme TNI;
  8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

 

Jakarta, 4 Oktober 2019

 

Al Araf

Direktur

 

Bagikan :

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Mengancam Kebebasan Sipil

Pernyataan Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada Juli 2019 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisiatif DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Dalam internal pemerintah sendiri saat ini tengah mencoba untuk merampungkan proses penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tersebut, sebagai syarat untuk dilakukan pembahasan.

 

Melihat proses yang berkembang, nampak ada upaya dari sejumlah pihak untuk mempercepat proses pembahasan RUU ini, dan mengesahkannya sebelum berakhirnya periode DPR 2014-2019. Padahal mencermati materinya, RUU ini belum dapat dikatakan sebagai aturan keamanan siber yang baik, mengingat adanya sejumlah inkonsistensi pengaturan antar-pasal, ketidakjelasan fokus pengaturan, hingga besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil.

 

Secara umum, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber cenderung dilakukan secara  tergesa gesa dan minim partisipaasi publik. Kondisi ini menimbulkan dugaan kecurigaan adanya kepentingan di balik pembahasan RUU ini. Padahal prinsip utama dalam pembuatan perundang undangan itu harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

 

Sebagai sebuah rancangan aturan yang akan menjadi panduan dalam keamanan siber di Indonesia, rumusan RUU ini sangat menekankan pada pendekatan “state centric”, sehingga gagal untuk memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

Selain itu, pada ketentuan umumnya, RUU ini juga lebih banyak memberikan definisi yang identik dengan pengaturan keamanan nasional pada aspek pertahanan, tetapi malah melupakan elemen-elemen dalam keamanan siber, seperti sistem komputer, perangkat, jaringan siber.

 

Perumusan aturan dalam rancangan ini juga telah menciptakan ambiguitas dalam tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan keamanan siber, yang berpotensi overlapping kewenangan, bahkan sengketa kewenangan diantara mereka. RUU ini belum mampu mengidentifikasi dengan baik kebutuhan kebijakan dan peran bagi tiap sektor dalam penyelenggaraan keamanan siber, sehingga belum bisa menghadirkan kerangka kerja dan tata kelola keamamanan siber yang baik dan jelas. Situasi ini justru dapat menciptakan kerentanan dan kerawanan dalam keamanan siber, khususnya bagi bisnis dan masyarakat sebagai pengguna, karena adanya ketidakpastian dalam pembagian peran antar-sektor.

 

Dalam menghadapi ancaman siber, pemerintah sudah memiliki beragam aturan dan institusi yang berkerja untuk menanganinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing. Dengan demikian, tidak cukup alasan untuk DPR tergesa-gesa membahas RUU ini. Jikapun terjadi serangan siber maka institusi yang ada sudah bisa digunakan untuk menangani insiden tersebut.

 

Lebih lanjut, meski dalam salah satu pasalnya dikatakan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber harus selalu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun jika membaca keseluruhan rumusannya, justru kental nuansa pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan konten dan aplikasi eletronik.

 

Rancangan ini selain berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pengaturan serupa yang telah ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memberikan ruang yang sangat luas bagi tindakan penapisan. Dikatakan tindakan penapisan dapat dilakukan terhadap konten/aplikasi yang berbahaya, lalu apa definisi berbahaya? Juga cakupan dan prosedurnya yang akan datur lebih lanjut dengan peraturan BSSN, yang berarti memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BSSN. Dari ketentuan ini jelas terlihat bahwa RUU ini gagal menerjemahkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena dari perumusannya justru berpotensi akan mengancam kebebasan sipil.

 

Lebih jauh, dengan pemberian kewenangan yang begitu besar, khususnya bagi BSSN dalam pengelolaan keamanan di ruang siber, RUU ini juga sama sekali tidak menghadirkan kerangka pengawasan bagi pelaksanaan kewenangan yang besar tersebut. Akibatnya potensi penyalahgunaan kekuasaannya (abuse of power) juga besar, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan segala aspek kehidupan siber di Indonesia.

 

Dengan potensi itu, lagi-lagi RUU ini juga belum menghadirkan kerangka pemulihan yang memadai, khususnya bagi masyarakat pengguna—warga negara. Meski dikenalkan bentuk baru asuransi siber, tetapi secara format dan mekanisme sangat berbeda dengan kerangka pemulihan yang efektif yang dikehendaki oleh hukum hak asasi manusia.

 

Dengan beragam catatan dan potensi ancaman di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:

 

  1. DPR dan Pemerintah untuk menunda proses pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada periode ini, mengingat dari rancangan yang ada sekarang, justru lebih berpotensi mengancam kebebasan sipil. Pemerintah dan DPR harusnya lebih fokus untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ketimbang RUU ini. Sebab, RUU Perlindungan Data Pribadi akan memberi jaminan bagi perlindungan warga negara.
  2. DPR dan Pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang atas kebutuhan keamanan siber, identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor, perumusan ulang rancangan, serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam proses perumusan RUU ini, mengingat besar dan luasnya materi yang akan diatur.
  3. Perlunya secara tepat menerjemahkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perumusan aturan mengenai keamanan siber, demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan dan infrastruktur penting lainnya. Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu.
  4. Negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi hak dan keamanan warganya, dan bila diperlukan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dapat terlibat secara konstruktif dan secara kritis, dalam setiap pengembangan dan implementasi kebijakan siber. Oleh karenanya, pengembangan kebijakan dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani keamanan siber, harus dilakukan secara terbuka dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

Jakarta, 18 Agustus 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Lembaga: ELSAM, Imparsial, Kontras, Setara Institute, ILR, HRWG, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, LBH Pers

Individu: Diandra Megaputri (Peneliti LIPI)

 

Narahubung: 0813-8208-3993

Bagikan :

“Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, saat ini, pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini yang menjadi persoalan adalah terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

 

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU), dimana terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut. Dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit TNI aktif. Lebih dari itu, Pasal 47 ayat (2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.

 

Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI dimana hal tersebut sejatinya telah dihapuskan pascareformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit TNI aktif untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan, padahal keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

 

Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak kepada:

  1. Pemerintah untuk menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian/lembaga sipil karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang

 

  1. DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis karena tidak terdapat faktor kemendesakan untuk memberikan menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga yang justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :

“Menyikapi Dibentuknya Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada pekan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meresmikan berdirinya Komando Operasi Khusus (Koopsus). Pendirian Koopsus ini didasarkan pada Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 19/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus TNI.

 

Pendirian Kopsus ini mengulang kebijakan pada tahun 2015 saat Panglima TNI dijabat Jenderal Moeldoko. Saat itu, dibentuk Koopssusgab TNI yang merupakan gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Satbravo-90 Paskhas. Namun, kebijakan ini tidak berlanjut.

 

Kami berpendapat sudah sepatutnya pendirian Koopsus TNI tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Oleh karena itu, tugas utama Koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dati eksternal. Sementara pelibatan Koopsus TNI dalam menghadapi ancaman internal, seyogyanya hanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut dan atas dasar keputusan presiden.

 

Untuk itu, kami memandang tidak semestinya Koopsus menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi. Hal ini mengingat, pasukan yang dilibatkan dalam Koopsus berasal dari satuan-satuan khusus yang merupakan pasukan pemukul. Fungsi pengintaian tentunya dapat dilakukan oleh institusi lain yang bekerja diwilayah pengintaian seperti lembaga intelijen negara atau badan intelijen strategis yang di miliki TNI.

 

Selain itu, kami berpendapat, fungsi yang akan dijalankan Koopsus akan menjadi masalah apabila substansi Perpres mengenai Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada.

 

Dalam catatan koalisi, draf Perpres Tugas TNI masih mempunyai sejumlah problem  mendasar yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme. Selain memberikan kewenangan luas kepada TNI, Perpres tersebut menyiratkan pelaksanaan pola War Model (perang) dalam menghadapi ancaman terorisme, dari pada penggunaan mekanisme sistem penegakan hukum (criminal justice system).

 

Draf Perpres tersebut menyebutkan TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi (Pasal 3). Penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi (Pasal 5).

 

Selain istilah penangkalan tidak dikenal di dalam UU Terorisme, kami memandang sejatinya fungsi penangkalan dan pemulihan dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti fungsi penangkalan oleh Badan Intelijen Negara atau fungsi pemulihan

 

yang di dalamnya termasuk melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan, BNPT dan lembaga-lembaga lainnya.

 

Lebih lanjut, draf Perpres ini jelas bertentangan dengan UU TNI dengan membuka peluang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Draf Perpres ini juga membutuhkan perbaikan mendasar mengingat ketiadaan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

 

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :

“Menyikapi Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan ini mengatur dan menjelaskan mengenai jabatan fungsional TNI. Dalam Pasal 1 ayat 1, secara eksplisit dijelaskan bahwa jabatan fungsional yang dimaksud merupakan sebuah kedudukan prajurit TNI di dalam suatu satuan organisasi TNI (Pasal 1 ayat 1). Dengan demikian, secara otomatis, beleid ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum prajurit aktif TNI menduduki jabatan fungsional di luar organisasi TNI.

Tentunya Perpres ini tidak boleh ditafsirkan untuk mengisi jabatan-jabatan sipil oleh perwira aktif. Segala pasal-pasal di bawahnya yang menjelaskan mengenai jabatan fungsional TNI harus mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yakni jabatan yang berada di dalam satuan organisasi TNI.

Kami memandang, Perpres 37/2019 bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi di dalam organisasi TNI. Meski demikian, tetap dibutuhkan sejumlah upaya dan strategi tambahan guna mencegah terjadinya penumpukan jumlah perwira tinggi “non-job” kembali di masa yang akan datang.

Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah untuk memikirkan penataan sistem promosi yang berbasis pada kebutuhan dan kompetensi. Misalnya perekrutan anggota TNI harus disesuaikan dengan anggota yang akan pensiun.

Selain itu, berbagai solusi jangka panjang mulai dari program zero growth dalam perekrutan, pengetatan dalam seleksi sekolah/ pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi TNI di Sesko TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada, merit system dalam promosi karir dan jabatan, dan lainnya. Tanpa strategi jangka panjang dalam mengatasi reorganisasi TNI sulit untuk membangun organisasi TNI yang efektif dan efisien dan profesional di masa yang akan datang.

 

Jakarta, 4 Juli 2019

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, WALHI, Institut Demokrasi

Bagikan :

“Menyikapi Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pemerintah saat ini tengah membahas draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Berdasarkan draf Perpres yang diterima oleh Koalisi, secara umum draf tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan tentang tugas TNI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dimana TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi (Pasal 3). Penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi (Pasal 5). Dengan pasal-pasal ini TNI mempunyai keleluasaan untuk melakukan penanganan terorisme di dalam maupun di luar negeri.

Koalisi menilai draf Perpres ini secara substansi bertentangan dengan UU Terorisme. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan istilah penangkalan dalam draf Perpres yang tidak dikenal di dalam UU Terorisme. UU Terorisme pada Pasal 43A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah (PP), bukan melalui Perpres. Wewenang pencegahan sebagaimana diatur dalam UU Terorisme tersebut juga diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Pasal 43F huruf c UU Terorisme menyatakan bahwa Fungsi BNPT adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi dimana peran-peran tersebut juga diberikan oleh draf Perpres ini kepada TNI. Sementara posisi BNPT tidak dijelaskan dalam Perpres ini.

Koalisi berpendapat, tugas TNI seharusnya fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dapat dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara. Sementara tugas TNI penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Lebih lanjut, Koalisi menilai draf Perpres ini bertentangan dan melampaui UU TNI. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Hal ini jelas berlawanan dengan pasal 66 UU TNI. Penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak terdesentralisasikan) sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan diluar ketentuan UU TNI tersebut tentu menyalahi aturan.

Dengan demikian, draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini lebih mengedepankan pola War Model (perang), dimana hal tersebut tidak sejalan dengan UU Terorisme itu sendiri. Selain itu, hal ini juga akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Lebih dari itu, draf Perpres ini juga menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi secara total draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini dengan tetap mengacu pada aturan, prinsip dan semangat penanganan terorisme sebagai kebijakan penegakan hukum (criminal justice system) dan bukan war model (perang). Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU Terorisme dan UU TNI.

 

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, HRWG, ILR, ICJR, Institut Demokrasi

Bagikan :