Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/XII/2018

 

Pada 10 Desember peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) dilakukan di banyak tempat. Peringatan itu adalah bagian dari upaya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM tentunya mengakibatkan kita untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

IMPARSIAL menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan untuk menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pada Era Orde Baru, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya. Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba.

Memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, pada tahun 2017-2018 Komnas HAM juga telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun demikian, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen politik untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya. Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Impunitas telah menjadi bagian dari wajah hukum kita. Di negeri ini, pelaku kejahatan HAM mengalami kekebalan di hadapan hukum. Penyelidikan oleh lembaga Komnas HAM hanya menghasilkan sebuah berkas laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Negara. Jaksa Agung seolah menjadi penentu kebenaran atas kejahatan HAM, sehingga sesempurna apapun berkas laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tetap dianggap “belum lengkap” oleh Kejaksaan Agung.

Hambatan di Kejaksaan itu disebabkan oleh tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik. Maju mundurnya penyelesaian kasus itu tidak lagi didasarkan oleh argumentasi hukum tetapi kalkulasi politik penguasa.

Karena itu, tak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh oleh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Sungguh ironis memang, di alam demokrasi yang sejatinya mewajibkan kepada Negara untuk memenuhi hak asasi warganya, kita masih terus mendengar suara korban di depan Istana Negara. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional Negara yang wajib untuk dituntaskan.

Dalam perjalanan 20 tahun Reformasi sejak 1998, memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan.

Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Dalam konteks penegakan HAM, di luar persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga terdapat beberapa persoalan HAM lainnya yang terjadi di masa Reformasi. Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. Selama Era Reformasi hingga hari ini, jumlah eksekusi mati di Indonesia telah mencapai 45 orang.

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutan kasus ini masih menyisakan pertanyaan dimana aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas. Padahal pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan Pemerintah. Sebagai bagian dari janji politik di Nawacita Jokowi, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemajuan HAM sudah sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998. Sebagaimana diketahui, DPR sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut.

Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM seringkali terbentur dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena berkasnya dikembalikan terus oleh Kejaksaan. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya.

Jakarta, 10 Desember 2018

IMPARSIAL

Bagikan :

“Hentikan Kekerasan di Papua, Saatnya Membangun Dialog”

 

Siaran Pers

 

Pada tanggal 2 Desember 2018 aksi kekerasan kembali terjadi di Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah 31 pekerja projek jembatan trans-Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Kasus ini memperpanjang dan menambah deretan daftar korban kekerasan akibat konflik Papua yang tidak kunjung selesai.

 

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan sekaligus rasa belasungkawa kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Semua bentuk kekerasan dengan dalih, alasan serta tujuan apapun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu kekerasan di Papua perlu dan penting dicegah dan dihindari.

 

Upaya negara untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Papua melalui proses penegakkan hukum memang diperlukan. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparatnya untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk menindak setiap pelaku kekerasan. Namun demikian, proses penegakakan hukum tersebut perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel dan transparan. Selain itu, kami menilai perlindungan saksi yang selamat dari tragedi tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

 

Kami memandang bahwa kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik di wilayah ini yang hingga kini tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, peristiwa kekerasan terbaru itu tidak berdiri sendiri tetapi punya keterkaitan yang kuat dengan akar persoalan konflik Papua.

 

Pada masa reformasi, sejumlah upaya penyelsaian konflik Papua memang diakui telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, langkah-langkah pemerintah itu dalam kenyataannya belum berhasil menghentikan konflik dan spiral kekerasan di Papua.

 

Selama ini, pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah lebih dominan tertuju pada pembangunan ekonomi. Padahal persoalanan ekonomi sesungguhnya hanya salah satu faktor penyebab konflik Papua. Sehingga penggunaan pendekatan ini belumlah cukup untuk menjadi soluasi yang komprehensif bagi Papua mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabka konflik yakni problem historis, marginalisasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Lebih jauh, kami juga menilai bahwa pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down dan bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, khususnya dengan kelompok yang masih tidak puas terhadap pemerintah. Karena besrifat top down, alih-alih menyelesaikan konflik, setiap langkah kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah, akan sulit untuk diterima oleh masayarakat di Papua.

 

Pendekatan inklusif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan orang Papua sebagai subjek dalam penyelesaian konflik Papua. Dalam kedudukan sebagai subjek itu adalah penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 06 Desember 2018

 

 

Imparsial

Bagikan :

“Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD”

Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

 

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking)

 

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

 

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikin, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

 

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

 

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

 

Jakarta, 5 November 2018

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)
 

Bagikan :

“Netralitas, Profesionalitas dan Soliditas TNI Jelang Pemilu 2019”.

Siaran Pers

Nomor: 08/SP/IMPARSIAL/X/2018

 

 

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-73. Terkait momentum ini, Imparsial terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara, dengan harapan besar bahwa TNI ke depan akan semakin kuat, profesional dan modern

 

Di saat TNI merayakan HUT TNI yang ke 73, Indonesia dalam waktu dekat ini juga akan menghadapi proses pemilihan umum. Dalam konteks itu, di tengah akan diselenggarakannya pemilihan legislatif dan Pilpres serentak pada April 2019, netralitas TNI sebagai aktor pertahanan negara penting untuk dijaga. Upaya memastikan netralitas TNI dalam politik elektoral merupakan suatu keharusan dan sekaligus menjadi elemen kunci dari berlangsungnya proses politik elektoral yang demokratis, Jurdil (jujur dan adil), aman dan damai.

 

Sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. Apalagi undang-undang TNI no 34 tahun 2004 (Pasal 39) menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang berpolitik praktis.

 

Adanya keterlibatan sejumlah purnawirawan jenderal dalam dinamika politik pemilihan presiden, baik sebagai pengurus partai politik maupun tim sukses kandidat presiden, harus menjamin tidak akan menarik-narik institusi TNI ke dalam kontestasi politik elektoral. Sebagai purnawirawan, mereka memang telah menjadi warga sipil dan tentunya mempunyai hak untuk berpolitik. Namun, adalah salah dan keliru jika keterlibatan dilakukan dengan mempolitisasi atau menarik-narik institusi TNI, seperti menggunakan pengaruh, kedekatan atau bentuk politisasi lain untuk mencapai tujuan kontestasi politik.  Pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menyampaikan dan memerintahkan TNI agar netral dalam Pemilu merupakan langkah awal yang baik di dalam menjaga netralitas TNI.

 

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentifikasi ancaman diperlukan. Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, misalnya, militer maupun masyarakat tidak perlu khawatir. Komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini. Sejatinya, paska perang dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Paska Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara-satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi. Paska 1990 an gelombang demokratisasi di banyak negara nyata terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia yang merubah sistem politiknya dari otoritarian, komunis menjadi sistem politik demokrasi.

 

Di Indonesia, Komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata. Saat ini tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata  saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang?

 

Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti. Politisasi isu komunisme itu juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Keterlibatan TNI dalam merespon ancaman keamanan non-tradional (non-traditional securty) seperti dalam menghadapi bencana alam di Donggala dan Palu merupakan sesuatu hal yang positif. Di tengah keterbatasan kapasitas sipil dan situasi yang emergency pelibatan TNI itu memang di mungkinkan sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Namun demikian, alangkah lebih baik jika kini Presiden membuat keputusan presiden tentang pelibatan militer dalam penanganan bencana alam di Sulteng sebagai dasar legal untuk menentukan sampai kapan pelibatan militer itu di lakukan, tujuan pelibatan, kekuatan militer yang digunakan serta dukungan anggaran yang di butuhkan. Hal ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi aturan dalam UU TNI no 34/2004 (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3) tetapi juga sebagai kejelasan operasional dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang dalam penanganan bencana alam, agar operasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

Meski ancaman keamanan non-tradisonal berkembang, namun Indonesia sesungguhnya masih menghadapi kemungkinan ancaman keamanan tradisional (traditional security) semisal persoalan konflik laut China Selatan. Karena itu, kapasitas militer tetap perlu diletakkan dalam tugas dan fungsi utamanya yakni untuk menghadapi perang. Militer direkruit, dididik, dilatih dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.  Tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’être atau prinsip utama dari peran militer.

 

Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara maka negara perlu membangun modernisasi alutsista yang lebih modern. Peningkatan kapasitas persenjataan Indonesia perlu di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sini, transparansi dan akuntabilitas modernisasi alutsista menjadi penting. Di sisi lain, profesionalisme militer juga perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit itu sendiri.

 

Imparsial menilai, peringatan HUT TNI saat ini juga penting digunakan untuk mengingat dan mengevaluasi dinamika agenda reformasi TNI. Reformasi TNI sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, dinamika reformasi masih menyisakan sejumlah agenda yang belum dituntaskan. Pelaksanaan agenda-agenda tersisa itu tidak hanya penting untuk mendorong TNI kuat dan profesional, namun juga menghomati tatanan negara demokratik dan hak asasi manusia. Salah satu agenda penting dalam reformasi TNI adalah melakukan reformasi sistem peradilan militer melalui perubahan UU no 31/1997. Selain itu evaluasi terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik negara yang kurang tepat sasaran perlu di lakukan. Hingga kini paling tidak terdapat 40 MoU.

 

Selain itu, tantangan TNI ke depan adalah terkait dengan reformasi birokrasi internal dan regenerasi TNI (mutasi, promosi, rotasi, transparansi dan akuntabilitas) menjadi pekerjaan rumah yang perlu di lakukan. Dalam waktu dekat ini, proses pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan terjadi. Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memikirkan pergantian KSAD yang dapat mendukung penguatan profesionalisme TNI AD yang di dalamnya perlu mempertimbangkan aspek kompetensi, profesionalitas, trackrecord, soliditas dan penghormatan terhadap HAM dan tata nilai demokrasi. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Dalam perspektif HAM, Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memperhatikan bahwa rekam jejak calon KSAD nanti benar-benar bebas dari persoalan pelanggaran HAM.

 

Dirgahayu TNI ke 73 semoga TNI semakin modern, profesional dan sejahtera.

 

Jakarta, 4 Oktober 2018

 

 

IMPARSIAL

  1. Al araf
  2. Gufron Mabruri
  3. Hussein Ahmad
  4. Evitarossi Budiawan
Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

“Negara Harus Memberikan Keadilan bagi Zulfiqar Ali dan Keluarganya”

Siaran Pers
Nomor: 07/SP/IMPARSIAL/VI/2018

 

IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor) turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan pada hari Kamis, 31 Mei 2018 lalu. Zulfiqar Ali meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker hati stadium IV sejak lima bulan belakangan. Zulfiqar Ali adalah pria berkebangsaan Pakistan yang lahir di Lahore-Pakistan pada 1 Januari 1964 dan berprofesi sebagai pedagang tekstil (garmen) dan pakaian muslim di Pasar Baru Jakarta. Zulfiqar Ali divonis hukuman mati pada 14 Juni 2005 (14 tahun lalu) atas tuduhan kepemilikan narkotika (heroin) seberat 300 gram.

Zulfiqar Ali adalah korban dari peradilan yang tidak adil (unfair trial). Dalam perjalanan kasusnya, banyak terdapat kejanggalan selama proses hukum dan kuat dugaan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah, seperti tidak diberikannya akses terhadap kuasa hukum selama proses penyidikan walaupun ancaman hukuman yang dituduhkan kepadanya lebih dari 5 tahun (hukuman mati), tidak diberikan akses terhadap kedutaan Pakistan, mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan dalam proses hukum, dan saksi kunci dalam kasus ini yakni Gurdip Singh mencabut keterangan di persidangan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya bukan pemilik 300 gram heroin tersebut dan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Pada tahun 2010, Prof. Dr. Hafid Abbas selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) HAM di Kementerian Hukum dan HAM sesungguhnya telah melakukan investigasi mendalam terhadap kasus Zulfiqar Ali. Investigasi ini kemudian menyimpulkan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah dan karenanya merekomendasikan kepada Presiden agar memberikan grasi dan sesegera mungkin membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman.

Pada Juli 2016, sesaat sebelum eksekusi gelombang III, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie bahkan telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan meminta agar Zulfiqar Ali tidak dieksekusi. Pada Oktober 2016, Komnas HAM juga telah menyerukan kepada Presiden agar memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali dan mengatakan bahwa Zulfiqar Ali tidaklah bersalah. Komnas HAM meminta Presiden agar sesegera mungkin membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman. Lebih jauh, pada bulan Februari 2018 Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden yang isinya merekomendasikan kepada Presiden agar memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali dengan sesegera mungkin atas dasar unfair trial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberikan grasi (pengampunan) kepada Zulfiqar Ali sepulang dari kunjungannya ke Pakistan pada bulan Januari lalu atas alasan kemanusiaan yakni akibat kanker hati stadium IV yang diderita oleh Zulfiqar Ali. Namun hingga ajal menjemput, grasi dari Presiden tidak kunjung tiba akibat dari belum adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung kepada Presiden. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut merupakan syarat dikeluarkannya grasi oleh Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Imparsial selaku kuasa hukum Zulfiqar Ali, sebelumnya telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2018 Imparsial juga telah menyerahkan salinan perrmohonan grasi tersebut kepada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang menghukum Zulfiqar Ali. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Tangerang, salinan berkas tersebut juga telah diserahkan dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2018.

Pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi berbunyi sebagai berikut: “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”. Namun, berdasarkan konfirmasi kami ke Sekretariat Negara hingga kini belum ada pertimbangan dari Mahkamah Agung atas permohonan tersebut kepadaa Presiden. Maka dengan demikian Mahkamah Agung telah melanggar batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan grasi yang diajukan oleh Zulfiqar Ali.

Imparsial sangat menyayangkan sikap Mahkamah Agung yang lalai dalam menindaklanjuti dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi Zulfiqar Ali ini. Fenomena ketidakprofesionalan Mahkamah Agung tidak terjadi kalai ini saja. Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus terselipnya dokumen permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Zainal Abidin selama 10 tahun di Mahkamah Agung sebelum Zainal Abidin dieksekusi mati pada tahun 2015 lalu.

Lebih dari itu, Negara tidak bisa lepas tanggung jawab atas masalah ini. Zulfiqar Ali meninggal dunia hari Kamis lalu dengan meninggalkan keenam anaknya. Keadilan tetap harus diberikan kepada Zulfiqar Ali dan keluarganya yang harus menanggung akibat dari peradilan tidak adil yang diterima oleh Zulfiqar Ali sehingga harus mendekam di penjara selama belasan tahun dan akhirnya meninggal dunia. Negara harus membersihkan nama Zulfiqar Ali dengan cara memberikan Rehabilitasi.

Atas dasar tersebut, maka Imparsial:

1. Mendesak Negara agar sesegera mungkin memberikan keadilan kepada Zulfiqar Ali dan keluarganya dengan cara memberikan Rehabilitasi;

2. Menilai bahwa Mahkamah Agung telah lalai dalam mereformasi dan memperbaiki birokrasinya dan menuntut agar dilakukannya reformasi birokrasi secara total agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Jakarta, 8 Juni 2018

Al Araf, S.H., M.D.M
Direktur Eksekutif

Bagikan :

Refleksi 20 Tahun Reformasi POLITIK YANG ABAI TERHADAP PENEGAKAN HAM (Martir Perubahan yang Terlupakan)

IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)

 

 

“Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.”

 

(Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban Penculikan 1997/1998 dalam “Mengenang Para Martir Perubahan” oleh Mugiyanto (Ketua IKOHI 2002 -2014))

 

Kita semua yang menikmati keadaan politik saat ini yang bebas dan terbuka (baca: demokratis) sejatinya punya “hutang sejarah” kepada para korban yang menjadi martir perubahan dalam pergolakan politik untuk meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Ungkapan reflektif yang disampaikan oleh Suyatno di atas bukannya tidak memiliki dasar, mengingat Suyat beserta aktivis pro-demokrasi yang hilang pada 1997/1998 hingga kini masih belum ditemukan. Sementara itu, para pemimpin sepanjang era Reformasi seperti tidak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kasus penghilangan secara paksa dan menemukan kembali korban yang masih hilang.

 

Peristiwa yang dialami oleh Suyat dan masa penantian panjang keluarganya menunggu pengungkapan peristiwa itu merupakan salah satu gambaran kecil dari potret besar buruknya penegakan HAM di Era Reformasi yang pada bulan Mei ini genap berusia 20 tahun. Kasus Suyat mewakili keseluruhan cerita getir para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang dibuat berada dalam ketidakpastian oleh elite politik untuk memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan. Padahal kekuasaan yang dinikmati mereka tidak bisa dilepaskan dari peran Suyat dan para pejuang demokrasi lain yang lantang melawan rezim Orde Baru demi kehidupan politik yang demokratis.

 

Meski diakui adanya faktor lain yang mendorong terjadinya perubahan politik ke arah demokrasi pada tahun 1998, namun sejarah tak bisa menyembunyikan peran para pejuang demokrasi itu. Para korban tindakan represif Orde Baru, termasuk mereka yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998, mendorong munculnya semangat perlawanan untuk menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru.

 

Di tengah kuat-kuatnya rezim Orde Baru dan ancaman tindakan represif saat itu, sungguh sulit dibayangkan para aktivis demokrasi melakukan aksi-aksi demokratis menentang rezim. Pada saat sebagian besar masyarakat bungkam di bawah ancaman rezim Orde Baru yang militeristis, para aktivis pro-demokrasi tak kenal rasa takut bergerak melawan rezim. Stigma komunis dan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan menjadi santapan setiap hari yang disematkan kepada mereka, dan bahkan ancaman tindakan represif dari rezim tak membuatnya gentar. Keyakinan dan cita- cita untuk melakukan perubahan sepertinya menjadi semangat yang tidak bisa dikalahkan oleh moncong senjata. Meski gerakan yang dilakukannya pada akhirnya membawa mereka dihilangkan.

 

Karena itu, di tengah momentum perjalanan Era Reformasi yang akan menginjak usia dua dekade pada tanggal 21 Mei mendatang, penting bagi kita untuk mengingat kembali jasa para korban yang menjadi martir bagi perubahan dan juga meluruskan kembali arah jalannya Reformasi yang tampaknya semakin menjauh dari semangat dan cita-cita perjuangan demokrasi pada tahun 1998.

 

IMPARSIAL memandang proses reformasi politik yang dijalankan sejak 1998 diakui relatif telah mendorong demokrasi kembali diterapkan di Indonesia. Mekanisme, prosedur, dan kelembagaan yang menjadi prasyarat dasar dari sistem politik ini telah dibangun, seperti antara lain terlihat dari pelaksanaan Pemilu secara periodik, adanya jaminan terhadap kebebasan politik, pembentukan lembaga-lembaga pengawas, dan lain-lain. Namun demikian, perkembangan ini dalam realitasnya tidak serta merta mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia ke arah yang lebih baik, meningkatnya tingkat kesejahteraan, dan terpenuhinya hak atas keadilan. Sejumlah agenda Reformasi untuk mencapai tujuan ideal dari demokrasi itu kini justru mengalami stagnasi.

 

Dinamika politik pada Era Reformasi yang cenderung elitis, sarat dengan negosiasi antarelite, serta transaksional merupakan persoalan utama terjadinya stagnasi proses Reformasi, dan bahkan kemunduran dalam beberapa aspeknya. Kecenderungan itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang bercirikan oligarki. Dalam realitasnya, politik yang oligarkis menempatkan politik hanya menjadi arena terbatas bagi kelompok elite dan partai politik dalam pembangunan agenda politik dengan meminggirkan aspirasi rakyat. Dalam konteks politik ini, agenda hak asasi manusia sebagai standar moral bersama untuk menciptakan kehidupan manusia bermartabat terhambat karena pada situasi ini politik dikuasai oleh pergulatan kepentingan oligarki.

 

Kecenderungan politik oligarkis memang bukan sesuatu yang baru karena gejala dan implikasinya telah dirasakan sejak masa Orde Baru. Yang terjadi di masa Reformasi ini adalah reorganizing power semata dengan corak politik yang tetap oligarkis. Studi mutakhir tentang demokrasi memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. Mereka inilah yang kemudian menciptakan bahaya bagi demokrasi, karena menjadikannya sebagai proyek individual beberapa pemimpin partai politik dan asosiasi-asosiasi korporatisnya yang menghasilkan keuntungan bagi mereka dan melindungi uangnya dari pihak luar.  Di sini, politik oligarki terwujud dalam bentuk politik yang transaksional.

 

Politik transaksional menempatkan segala sesuatu di dalam politik menjadi sesuatu yang ditransaksikan di antara elite politik. Pada titik ini, yang bekerja adalah logika untuk menarik keuntungan dan barter kepentingan di antara elite. Tawar menawar kursi di kabinet maupun negosiasi dan kompromi dalam perebutan pimpinan parlemen merupakan sebuah keniscayaan. Politik terjerumus dalam perdagangan politik dan pasar gelap kekuasaan. Politik seperti itu bukanlah politik yang seharusnya dan bukan pula politik yang dikehendaki. Sebab, politik dalam arti yang sesungguhnya menghendaki adanya transaksi keadilan,  bukan transaksi jabatan, sedangkan  politik yang dikehendaki sangat menginginkan keseimbangan dan kontrol dalam kekuasaaan, bukannya kekuasaan yang tanpa kontrol. Kecenderungan ini membuat politik tidak lagi sebagai ajang untuk mendorong tujuan ideal dari politik, yakni kebaikan dan kehidupan bersama.

 

Sementara itu, partai politik (Parpol) yang seharusnya menjadi instrumen representasi politik formal bagi rakyat dalam politik justru menjadi instrumen yang mengekspresikan kepentingan kaum oligarki lama yang telah melakukan reposisi di dalam sistem politik baru ini. Bersama parlemen, partai politik menjadi alat mereka untuk menguasai sumberdaya yang bukan hanya untuk menjaga kelangsungan mereka, melainkan juga mempertahankan kekuasaannya yang oligarki.

 

Dinamika politik yang oligarkis itulah yang melahirkan sejumlah persoalan dalam kehidupan politik selama 20 tahun Era Reformasi, termasuk meminggirkan agenda-agenda keadilan dan kerakyatan. Oligarki politik menempatkan penegakan hukum tunduk pada kepentingan politik para elite yang bertransaksi. Slogan “hukum di atas segala-galanya” hanya menjadi jargon serta rangkaian kata-kata yang indah, karena praktik yang sebenarnya terjadi adalah hukum dibuat tunduk pada realitas politik yang penuh transaksional dan sama sekali tidak memihak pada rasa keadilan masyarakat.

 

Evaluasi Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan

 

IMPARSIAL menilai bahwa dinamika pelaksanaan agenda reformasi bidang hukum, HAM, dan keamanan juga banyak dipengaruhi oleh kecenderungan politik yang oligarkis dan transaksional itu. Dampaknya yang diakibatkan bukan lagi hanya stagnasi, tapi yang lebih buruknya lagi adalah beberapa sektor bidang-bidang itu mengalami kemunduran dan terjadi defisit yang cukup besar.

 

Pragmatisme politik yang menjadi ciri dari politik oligarkis menempatkan agenda Reformasi bidang-bidang itu tidak dipandang sebagai suatu hal penting, dan bahkan kadangkala ditransaksikan. Karena itu, upaya implementasi agenda Reformasi yang telah dimandatkan untuk mendorong perbaikan secara menyeluruh bidang hukum, HAM, dan keamanan terhambat karena elite politik yang lebih mengedepankan kepentingan perebutan dan penguasaan politik kekuasaan.

 

Praktik politik oligarkis mengakibatkan terabaikannya usaha untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik, sementara pada aspek hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam upaya pemenuhan hak-hak mendasar tersebut. Oligarki politik juga menempatkan penegakan hukum tunduk kepada kepentingan pragmatis elite politik. Kondisi tersebut tampak dalam sejumlah sektor dan kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

Dalam bidang hukum dan HAM, dalam perjalanan 20 tahun Reformasi memperlihatkan sejumlah paradoks, bukan hanya di tingkat legislasinya saja, tapi juga dalam implementasi atau penegakannya. Pada tingkat legislasi, misalnya, proses reformasi sejak 1998 diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Jaminan normatif atas hak asasi tersebut merupakan kemajuan positif proses Reformasi 1998.

 

Namun demikian, paradoks yang muncul dalam konteks legislasi tampak dari munculnya sejumlah undang-undang dan kebijakan yang secara vertikal bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga secara horizontal antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya yaitu adanya undang-undang yang menjamin hak asasi tetapi ada pula undang-undang lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas, yang kemudian disahkan oleh DPR, menjadi salah satu contoh nyata dari produk legislasi yang mengancam kebebasan, yakni kebebasan untuk berserikat. Padahal hak atas kebebasan berserikat bukan hanya sesuatu yang esensial bagi individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi komponen politik penting dari berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara. Dan bahkan, kebebasan ini disebutkan sebagai jantung dari demokrasi. Kebebasan ini terkait erat dengan kebebasan dan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Lebih jauh, aspek kebebasan itu juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan dan memperjuangkan hak-hak asasinya, baik itu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

 

Dalam konteks implementasi atau penegakan HAM, terlihat juga sejumlah persoalan selama 20 tahun perjalanan Era Reformasi. Lemahnya political will dari pemerintah untuk menegakkan norma hukum HAM menjadi faktor utamanya. Padahal adanya political will bisa menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan disharmoni peraturan perundang-undangan.

 

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini masih terkatung-katung dan belum menemukan titik terang jalan penyelesaian menjadi penanda lain dari episode kelabu kondisi penegakan HAM di Indonesia. Padahal upaya penyelesaian kasus-kasus itu memiliki makna penting tidak hanya bagi pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan masa lalu dari para korban dan atau keluarga korban, melainkan juga bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Selama kasus-kasus itu tidak diselesaikan, agenda itu menjadi hutang sejarah yang membayangi.

 

Hingga saat ini, belum ada satu pun kasus HAM masa lalu yang berhasil diselesaikan termasuk pada masa pemerintahan Jokowi. Meski Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan sejumlah kasus HAM masa lalu namun berkasnya selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai dalih. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut. Sementara untuk kasus penghilangan paksa yang sudah mendapatkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM dari DPR pada 2009 juga tidak kunjung dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

 

Kegagalan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu membuka ruang bagi terduga pelaku yang bertannggung jawab atas kasus-kasus itu bisa masuk ke dalam ruang politik dan bahkan sejumlah di antaranya kini menduduki jabatan publik yang strategis. Kehadiran mereka tentunya menjadi hambatan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, karena adalah tidak mungkin orang yang diduga bermasalah itu akan menyelesaikan kasus yang sejatinya melibatkan dirinya.

 

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

 

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama yang cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, serta diskriminasi atas dasar identitas keagamaan yang banyak dialami oleh kelompok minoritas seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

 

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acap kali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

 

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. IMPARSIAL mencatat, terdapat 84 eksekusi mati di Indonesia sejak tahun 1960an, dengan 45 di antaranya justru dilakukan pada Era Reformasi. Lebih dari itu, sejak awal Reformasi hingga Mei 2018, terdapat 303 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan, dengan 175 vonis mati di antaranya dijatuhkan pada masa Presiden Jokowi. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan dalam upaya memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

 

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

 

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal, para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutannya masih menyisakan pertanyaan, dengan aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas.

 

Pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

 

Sementara itu, hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan aktivis HAM Munir diduga melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan kepada publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen negara.

 

Selain itu, kasus kekerasan terhadap pembela HAM masih terus terjadi di masa Reformasi diantaranya adalah pembunuhan terhadap Salim Kancil, aktivis lingkungan yang menolak penambangan pasir illegal di Lumajang, penembakan terhadap Mathur Husairi aktivis anti-korupsi di Madura Jawa Timur, dan penganiayaan terhadap Latifah Anum Siregar, aktivis perjuangan penegakan HAM di Papua.

 

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), proses agenda Reformasi di bidang ini terutama reformasi TNI juga memperlihatkan kondisi stagnan. Realitas itu terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal Reformasi 1998.

 

IMPARSIAL mencatat setidaknya ada tujuh catatan agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah. Yang pertama adalah restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan aktivis demokrasi lainnya pada awal Reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

 

Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

 

Berikutnya adalah reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

 

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 40 MoU (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan kementerian dan instansi lain yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

 

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa Orde Baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis.

 

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan, khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency), seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat No. 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

 

Pembangunan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

 

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian Alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan Alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

 

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan Alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan Alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

 

Transparency International merilis survei bertajuk Government Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya rawan terjadinya penyimpangan. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal, anggaran belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana yang besar.

 

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo¬rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi undang-undang tersebut KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

 

Kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististis yang diwarisi dari rezim otoriter Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

 

Salah satu kasusnya yang sempat mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, Kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini, oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput menjadi korban.

 

Terakhir, adalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

 

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

 

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan Alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No. 34/2004. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

 

Reformasi kepolisian juga belum dapat merubah kultur militerisme di dalam institusi Kepolisian. Di masa Reformasi ini, institusi Kepolisian menjadi aktor yang juga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan terhadap masyarakat. Kultur Kepolisian yang seharusnya lebih mengayomi dan melindungi masyarakat masih belum menunjukkan wajah yang sempurna di masa Reformasi ini.

 

Selain itu juga terdapat rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.

 

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

 

Secara urgensi, RUU Rahasia Negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet  sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan, keamanan, dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

 

Selain itu, pada masa Reformasi ini konflik agraria marak terjadi di berbagai tempat. Hal itu sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan agraria yang masih terus terjadi sampai hari ini. Akses masyarakat terhadadp kepemilikan tanah masih terbatas. Itu semua dikarenakan program reforma agraria yang dimandatkan TAP MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Reforma Agraria belum dilakukan secara penuh di masa Reformasi ini.

 

Di sisi lain, jaminan hak atas upah yang layak yang seharusnya didapatkan para buruh belum terpenuhi secara sempurna. Ketegangan dalam penentuan batas upah minimum dan pengabaian atas hak-hak buruh marak terjadi di berbagai daerah. Hingga kini negara belum memainkan peran positif yang maksimal dalam memenuhi hak-hak buruh di Indonesia.

 

Reformasi hukum juga masih berjalan lambat. Dari sisi budaya hukum, praktik korupsi masih terjadi di semual level kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Budaya kekerasan juga masih melekat sebagai jalan pintas untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Dari sisi legal substance, aturan hukum yang lahir di masa Reformasi juga masih banyak yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

 

Konflik Papua yang terus berlarut-larut dan tidak kunjung juga bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah telah melahirkan banyak persoalan bagi masyarakat di Papua. Dan bahkan, semakin berlarutnya konflik ini, semakin bertambah kompleks pula persoalan di Papua. Dalam realitasnya, dampak negatif konflik Papua bukan hanya kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari kebijakan keamanan (militeristis) yang masih diberlakukan di Papua, akan tetapi juga persoalan hak asasi manusia lain seperti kesejahteraan, pendidikan, marjinalisasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, konflik Papua telah memunculkan banyak persoalan ketidakadilan dan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Papua. Dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Papua, upaya penyelesaian konflik Papua melalui jalan damai sudah mencapai tingkat mendesak untuk segera dilakukan.

 

Sebagai kesimpulan, demokrasi Indonesia terjebak dalam praktik oligarkis dimana politik hanya menjadi ajang kontestasi elite politik sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas, praktik korupsi marak terjadi hampir di semua level institusi negara, pembatasan  kebebasan dilakukan atas nama keamanan, dan lainnya. Politik yang berjalan di Era Reformasi lebih memperlihatkan bagaimana kekuasaan hanya dilihat sebagai upaya untuk menjaga dan melanggengkan kepentingan politik rezim ketimbang kepentingan politik negara dan kepentingan masyarakat.

 

Akibatnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM terjebak dalam transaksi politik, praktik korupsi marak terjadi, perlindungan kebebasan beragama diabaikan, kebebasan berekpresi dibatasi, kebebasan berorganisasi dikekang, dan hak-hak masyarakat lainnya yang telah dijamin di dalam konstitusi terabaikan. Reformasi yang berjalan sejatinya telah melupakan peran pejuang Reformasi yang gugur pada tahun 1998.

 

Jakarta, 9 Mei 2018

 

IMPARSIAL

Bagikan :

Statement delivered by IMPARSIAL to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein, at a meeting with CSOs on February 5, 2018 at the office of Komnas HAM RI

Thank you, Mr. Excellency. My name is Evitarossi Budiawan and I’m from IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor). I would like to use this opportunity to tell the case of Mr Zulfiqar Ali, a Pakistani death row prisoner whom we represent.

Mr. Zulfiqar Ali has been on death row for almost 14 years. Our investigation resulted in Mr. Ali being a victim of unfair trial in Indonesia, a practice that is still rife in our criminal justice system, and is innocent.

In 2010, under the instruction of the Minister of Law and Human Rights at the time, Prof. Hafid Abbas of the Ministry of Law and Human Rights conducted a thorough investigation of the case, which concluded in a recommendation to our President at the time, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, to clear Mr. Ali of all charges. Unfortunately, the Cabinet Minister was reshuffled before the clemency was granted. Mr. Abbas, later as a Komnas HAM Commissioner, has also sent an official letter to President Jokowi demanding for the release of Zulfiqar Ali in 2016.

In July 2016, Mr. Ali was scheduled to be executed but was spared at last minute when our former President, BJ Habibie, sent a direct letter to President Jokowi saying (specifically by name) that Mr. Ali was innocent and therefore should not be executed.

Dear Excellency, two months ago, Mr. Ali was diagnosed with stage iv liver cancer. When the time comes, he would leave his wife and 6 children. Time is now of all the essence.

Two weeks ago, President Jokowi addressed the Pakistani Parliament, who both then urged for the release of Mr. Ali, to which Mr. President essentially said yes.

Investigations have been conducted both from the government and our side, and both resulting in Mr. Ali being innocent. Now all that is left is the political will of the President to bring justice to this victim of unfair trial.

We therefore urge Dear Excellency Mr. High Commissioner to urge the Indonesian President to keep his promise in delivering justice for Mr. Zulfiqar Ali by immediately granting him clemency on humanitarian grounds in regards to Mr. Ali’s current medical condition.

Bagikan :

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.

Koalisi menilai, pembentukan kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman masyarakat. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.

Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan negara demokratik dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kebebasan serta hak-hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model. Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

Ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR, belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018, yang intinya meminta Pansus RUU terorisme untuk mengakomodir beberapa usulan TNI, yakni pertama tentang perubahan judul Undang-Undang menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan-usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat. Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR, hal tersebut tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru. Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama.

Kedua, Koalisi menilai definisi terorisme yang diajukan dalam surat tersebut terlalu luas dan karet. Defenisi terorisme di dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus diartikan sebagai sebuah bentuk kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Perluasan defenisi itu terlalu luas dan karet sehingga potensial untuk disalahgunakan, dimana dengan defenisi yang multitafsir itu bukan hanya akan menyasar kepada-kelompok teroris tetapi juga potensial akan menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.
.
Ketiga, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme criminal justice system. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka criminal justice system. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.

Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

DPR dan pemerintah diharapkan tidak merubah pendekatan penanggulangan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model melalui revisi UU No. 15 tahun 2003 dengan cara melibatkan militer secara aktif dalam penanganan terorisme. Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih represif dan eksesif. Masuknya aparat non-judicial (militer) ke dalam penegakann hukum dalam mengatasi ancaman terorisme akan berdampak pada rusaknya tatanan sistem negara hukum.

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi penegak hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Hal yang dibutuhkan dalam perubahan UU No. 15 Tahun 2003 adalah memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal yang “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip due process of law.

Atas dasar hal tersebut diatas, Koalisi mendesak kepada DPR dan pemerintah agar:

1. Pembahasan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka model penegakan hukum (criminal justice system model) dan jangan bergeser ke arah war model.
2. Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM
3. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 perlu memperkuat tata nilai HAM di dalamnya demi memastikan arah penegakan hukum dalam mengatasi terorisme yang menghormati HAM.
4. Memperbaiki dan merubah pasal-pasal dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sekiranya dapat mengancam penegakan HAM sebagaimana dimaksud di atas.
5. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjamin keamanan (security) masyarakat di satu sisi dengan keharusan negara untuk tetap melindungi dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara (liberty) di sisi lain.

Jakarta, 23 Januari 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Kontras, Imparsial, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, TII

Bagikan :

Pilkada Damai Tanpa Kebencian

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2018

 

Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019. Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

IMPARSIAL memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauhmana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil. Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks itu, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting itu, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai. Pada titik ini, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat. Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.

IMPARSIAL mencermati ada sejumlah isu penting yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, sehingga dinamika kontestasi politik elektoral mendatang tidak mencederai tujuan luhur politik dan bisa berlangsung demokratis, aman dan damai. Pertama, politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sebagai Negara dengan masyarakat yang majemuk, penggunaan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral bukan hanya sebagai cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif, namun juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Politik semacam ini seperti yang sering termanifestasi dalam bentuk penyebaran ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau fake news baik melalui sarana cetak ataupun elektronik sebagaimana terjadi pada Pilkada atau Pemilu sebelumnya, sangat penting untuk dihindari.

Politik pemelintiran kebencian (ujaran kebencian, hoaks, fake news) baik yang berbasis intoleransi atau karena motif politik di ruang publik akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat. Masyarakat kita akan didorong secara perlahan ke dalam sekat atau ikatan sosial primordial dan tertutup yang dengan sendirinya mengikis dasar kebangsaan dan kebinekaan di masyarakat yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Politik pemelintiran kebencian melalui politiisasi identitas (SARA) merupakan cara berpolitik yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh dalam kontestasi politik kekuasaan dalam elektoral. Hal itu sangat penting untuk memastikan proses dan dinamika politik elektoral tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif untuk memilih calon pemimpin terbaik bagi rakyat.

Kedua, menjaga netralitas TNI-Polri selama proses elektoral berlangsung. Kami juga memandang bahwa sangat penting dan juga sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menjaga profesionalitas mereka baik itu menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat, upaya pemanfaatan situasi sosial-politik untuk tujuan lain, dan bentuk penyimpangan lain dari profesionalismenya selama pelaksanaan politik elektoral itu harus dicegah dan dihindari. Profesionalisme aparat keamanan melalui perwujudan independensi atau netralitasitanya dengan berfokus menjaga keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sangat penting dan diperlukan untuk memastikan dinamika politik elektoral berjalan demokratis, aman dan damai.

Keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu kandidat dan apalagi terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat melalui mobilisasi dan penggunaan sumberdaya yang dimilikinya jelas akan mengancam kehidupan demokrasi dan keamanan pelaksanaan Pilkada itu.

Adanya keharusan bagi aktor keamanan untuk menjaga independensi dan profesioalitasnya sesungguhnya juga ditegaskan dalam regulasi keamanan yang secara jelas dan tegas telah melarang anggota TNI dan Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak diorientasikan dan difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan bagi anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI itu mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri jika mencalonkan menjadi kandidat dalam Pilkada.Sepanjang mereka masih menjadi anggota TNI-Polri aktif mereka tidak boleh melakukan kampanye politik dan langkah-langkah politik lainnya.

Ketiga, penggunaan politik uang (money politic) sebagai sarana kontestasi dan pemenangan elektoral (Pilkada dan Pemilu). Politik uang dalam elektoral adalah praktik yang bukan hanya tidak dibenarkan secara politik tetapi juga hukum. Politik uang akan menjadikan proses elektoral berjalan tidak sehat dan cenderung berdimensi transaksional, yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga tujuan luhur dari politik itu sendiri yang akan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan politik uang lebih jauh akan mendorong tumbuh suburnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kanidat terpilih. Karena politik semacam biasanya akan melahirkan berbagai praktik rente dimana kandidat terpilih akan mengupayakan adanya kompensasi atas biaya politik yang telah dikeluarkannya selama proses elektoral. Dalam jangka panjang, politik uang dalam Pilkada dan Pemilu juga pada akhirnya akan mengorbakan kesejahateraan rakyat. Kandidat terpilih lewat politik transaksional ini bukannya memikirkan peningkatan kesejahterakan rakyatnya, tapi justru akan berpikir mengembalikan biaya politiknya.

Keempat, penting menjaga Pilkada dan Pemilu ke depan berlangsung demokratik, aman dan damai. Dalam konteks ini, Imparsial menekankan pentingnya bagi semua pihak khususnya aparat keamanan dan para kontestan untuk mendorong dan memastikan gelaran Pilkada dan Pemilu berjalankan kondusif dan demokratis. Perbedaan pilihan antar kontestan dan pemilih sejatinya merupakan realitas politik yang biasa terjadi dalam setiap politik elektoral. Dalam konteks ini, setiap upaya pemaksaan, ancaman dan intimidasi untuk memaksakan sebuah pilihan harus dihindari dan dicegah karena mengancam kebebasan sebagai prinsip dasar dalam sebuah Pemilu.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa langkah untuk menjaga perdamaian dan keamanan itu bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan dan para kontestan, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari semua elemen di dalam masyarakat Masyarakat dan khususnya kalangan elit di dalam masyarakat tentunya juga dituntut untuk juga mengedepankan dan menjaga nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi selama proses elektoral berlangsung.

Berangkat dari pandangan di atas, IMPARSIAL mendesak:

1. Elit politik dan masyarakat secara umum untuk menghindari setiap upaya politisiasi identitas berbasis SARA (ujaran kebencian, hoaks, fake news) dalam Pilkada, dan pada saat bersamaan perlu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting demokrasi dan fundamen dari keindonesiaan kita;

2. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus menjaga dan menunjukkan sikap independensi dan profesionalitasnya dengan berfokus menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;

3. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap pelaku ujaran kebencian dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada standar dan norma HAM untuk memastikan hak asasi manusia dan keberagaman/kebhinekaan terjamin dan terlindungi;

4. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya perlu melakukan pengawasan yang efektif dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018.

Jakarta, 18 Januari 2018

Al Araf
Direktur Imparsial

Bagikan :