Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018.

“Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, namun tidak perlu disebarluaskan,” ujar Ardi saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Ardi menambahkan politisasi SARA dalam Pilkada bisa diminimalisir jika para kandidat yang bertarung berkomitmen untuk tidak menggunakan cara tersenut sebagai strategi politik. Sebab baik SARA maupun ujaran kebencian dapat memecah belah dan tidak membangun masyarakat.

Senada dengan Ardi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

Menurutnya tanpa disadari jika hal tersebut tetap dibiarkan terjadi maka akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial.

“Pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM. Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan,” pungkasnya. [nes]

 

JUM’AT, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00 WIB

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

Bagikan :

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang-undang baru.

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

Bagikan :

Tunggu Waktu Pas, YLBHI Akan Gugat Perpu Ormas ke MK

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas berencana menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfinawati mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perpu tentang ormas tersebut.

 

“Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK,” kata Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2017 terkait Perpu Ormas

Menurut Asfin, satu-satunya jalan untuk menghentikan Perpu itu adalah menggugat ke MK. Sebab, kata dia, sudah banyak kalangan yang bersuara mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pengajuan Perpu Ormas itu namun tidak digubris.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan koalisi sebenarnya mendukung upaya pemerintah dalam menangani organisasi intoleran dan berpaham radikal. Namun, kata dia, penanganannya tidak harus melalui Perppu. “Kami setuju itu (intoleransi dan radikal) dilawan, tapi bukan Perppu ormas jawabannya,” ujarnya.

Al Araf menuturkan adanya Perpu Ormas yang membatasi pergerakan ormas ini membahayakan ormas-ormas lain yang sebenarnya tidak berbahaya. Selain itu, Perppu ini juga dianggap menekan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017. Perppu ini menghapus pasal dalam undang-undang tentang ormas yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Sehingga pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham tanpa melalui proses hukum.

 

Perpu Ormas ini terbit setelah pemerintah mengumumkan pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila. Selanjutnya Perpu tersebut akan diajukan untuk dibahas di DPR. Jika legislatif menyepakati, Perpu ini akan sah menjadi undang-undang.
MAYA AYU PUSPITASARI

Bagikan :

Imparsial: Panglima TNI Seharusnya Tak Mengeluh

TEMPO.COJakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak perlu mengeluh terkait kewenangan dalam kebijakan pertahanan negara. Menurut dia, TNI adalah pelaksana kebijakan yang diatur oleh Kementerian Pertahanan.

“Seharusnya (panglima) tidak perlu mengeluhkan, karena panglima pelaksana kebijakan dan yang membuat kebijakan adalah kementerian,” kata Al Araf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Al Araf menilai polemik kedua lembaga tersebut karena tidak ada penegasan relasi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Ia merekomendasikan pembaruan wewenang kedua lembaga itu. “Dinamika kontestasi dan korelasi keduanya akan selalu terjadi seperti dalam kebijakan alutsista,” ujar dia.

Polemik Kementerian Pertahanan dan TNI mengemuka ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluh di depan Komisi Pertahanan DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebab, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama Bab II-nya, menempatkan Panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.

Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengetahuannya. Padahal pengadaan helikopter itu dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Pengadaan itu direncanakan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer.

Meskipun demikian, dalam pembuatan kebijakan pertahanan, kata Al Araf, Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan rekomendasi TNI. “Harus bottom-up, bukan top-down searah seperti itu,” ujar dia.

Ia pun menegaskan fungsi panglima TNI saat ini sebagai pelaksana kebijakan pertahanan yang dibuat Kementerian Pertahanan. “Tapi Kemhan juga enggak bisa semena-mena dalam menciptakan kebijakan dan anggaran,” kata Al Araf.
ARKHELAUS W.

Bagikan :