Hasil Seleksi ICSSR 2019

Kami berterima kasih atas tingginya respon dan antusiasme tinggi terhadap Imparsial Course on the Security Sector Reform (ICSSR) 2019. Imparsial telah melakukan proses seleksi calon peserta ICSSR 2019.

IMPARSIAL mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti proses seleksi ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil seleksi, hanya ada 9 peserta yang kami nyatakan lolos. Hasil seleksi ini kami kirimkan langsung melalui surat elektronik ke alamat email para peserta.

Bagi 9 nama yang telah lolos seleksi diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dengan cara membalas surel pengumuman yang disertai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani. Konfirmasi ini paling lambat kami terima pada 5 Agustus 2019. Jika tidak memberikan konfirmasi maka kami menyatakan anda mengundurkan diri dari kepesertaan ICSSR 2019.

Jika para peserta membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia melalui email icssr@imparsial.org.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bagikan :

Koopssus Diklaim Tak Jelas, LSM Duga Faktor Bagi-bagi Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyebut ketidakjelasan tugas, fungsi, serta informasi terkait Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI memunculkan tudingan soal bagi-bagi jabatan.

Peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas menuturkan sejumlah pertanyaan soal pembentukan Koopsus tersebut.

Pertama, dalam hal tujuan pendiriannya. Bahwa, pembentukan Koopssus guna merespons ancaman terorisme. Anton mempertanyakan apakah terorisme merupakan ancaman saat ini atau bukan.

Kedua, dalam hal ranah operasi. Anton menilai bahwa terorisme merupakan ranah penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri.

Ketiga, dalam hal tugas Koopsus yang disebut 80 persen untuk pengintaian dan 20 persen untuk penindakan. Menurut dia, pengintaian terhadap terduga teroris merupakan ranah Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) milik TNI.

Dalam hal perbedaan tugas dengan satuan TNI lain. Anton menyebut penanggulangan teror sudah jadi ranah Korps Pasukan Khusus (Kopassus). Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi TNI.

“Artinya apa? Ketika tidak ada penjelasan komprehensif apa itu diferensiasi Koopssus dengan Kopassus, dengan komando operasional utama yang lain, menjadi rentan untuk duplikasi [tugas],” tutur Anton.

“Sehingga, akan muncul tudingan-tudingan, ‘Oh, iya ini bagi-bagi jabatan’. Itu yang tidak bisa dielakkan karena penjelasannya tidak komprehensif,” simpulnya.

Ketidakjelasan soal Koopssus lainnya ialah soal kapan dan di mana Koopsus TNI harus terlibat dalam penanganan terorisme, serta aturan main terhadap Koopsus yang terdiri dari pasukan khusus di tiga matra.

“Nah, itu kan masalah-masalah teknis seperti itu juga butuh atensi tersendiri selain melakukan pengintaian,” imbuhnya.

Anton pun menyarankan agar Panglima TNI Hadi Tjanjanto lebih memaksimalkan peran BAIS.

“Koopssus butuh penjelasan lebih lanjut agar, satu, keberadaan organisasi ini tidak menghamburkan uang, berjalan efektif, dan terpenting agar tidak memundurkan proses demokrasi dan reformasi militer yang saat ini terus berjalan,” tukas dia.

Sebelumnya, Panglima TNI menyebut Koopssus dibentuk untuk mengatasi ancaman asimetris yang terus berkembang. Contohnya, terorisme global.

Fungsi-fungsi Koopsus TNI nanti akan dilakukan oleh satu kompi atau 100 personel dan dibantu oleh 400 personel gabungan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Mabes Polri menyebut Koopssus dapat membantu tugas Densus 88 dalam memberantas terorisme, terutama aksi teror terhadap kedutaan dan penyanderaan WNI di luar negeri.

Bagikan :

“Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, saat ini, pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini yang menjadi persoalan adalah terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

 

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU), dimana terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut. Dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit TNI aktif. Lebih dari itu, Pasal 47 ayat (2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.

 

Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI dimana hal tersebut sejatinya telah dihapuskan pascareformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit TNI aktif untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan, padahal keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.

 

Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak kepada:

  1. Pemerintah untuk menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian/lembaga sipil karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang

 

  1. DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis karena tidak terdapat faktor kemendesakan untuk memberikan menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga yang justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan

 

Jakarta, 1 Agustus 2019

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW

Bagikan :

IMPARSIAL Course on the Security Sector Reform 2019

Description: Security Sector Reform (SSR) is one of the topics that receive special attention after the fall of New Order government in Indonesia. Civilians, who play important role in the implementation of SSR, are required to have a good understanding of the theoretical as well as practical concepts of the development of the SSR discourse. To that end, the ICSSR is an effort in Imparsial’s part to strengthen the capabilities and capacity of civilians into a better, deeper understanding of the security sector reform in Indonesia.

Topics:

  • Discourse on Security
  • SSR Actors Civil-Military Relations
  • Defense Budget
  • Democratic Control over the Military
  • Military Justice
  • Cyber Security
  • Policing in a Democratic Society
  • Etc.

Fees: Free of Charge

Period: August-December 2019 (classes are held on a biweekly basis: Monday nights at 6-8 PM)

Requirements:

  • Students or the general public who have a deep interest in exploring issues in the security sector. We do not discriminate on the age or gender of applicants.
  • Committed to join the Full Course (Aug-Dec’19)
  • English proficiency
  • Curriculum Vitae (with photo included)
  • Short essay (max. 1000 words) which must include:
    • What you understand about the security sector reform
    • Motivation to join the course
    • Plans after taking the course

During the course, participants are REQUIRED to read the course materials which will be shared before the meeting.

Benefits:
– Certificate
– Privilege to write on Imparsial platforms

•••

*Limited Seat: Only 10 persons
**Start on Second Week of August 2019
***Will be in Indonesian

•••

 

Contacts:

email: icssr@imparsial.org

Phone: +62 21 829 0351 / +62 812 1981 2019 (WA Only)

Bagikan :

LSM Sebut Pendekatan Infrastruktur Disebut Tak Cukup di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 14/12/2018 05:31 WIB

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil, yang merupakan gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyebut pendekatan ekonomi dan infrastruktur di Papua tidak cukup untuk mengakhiri berbagai tragedi di Bumi Candrawasih. Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM pun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan dalam merespon insiden penembakan puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Peneliti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial Evitarossi Budiawan mengatakan pendekatan ekonomi dan infrastruktur tidak cukup menjadi solusi komprehensif mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor lain yang menyebabkan konflik di Papua terus terjadi hingga hari ini, antara lain masalah sejarah, marginalisasi, hingga tidak tuntas penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar. Pendekatannya harus lebih komprehensif dengan dialog, permasalahan yang lebih mengakar belum disentuh oleh pemerintah,” kata Evitarossi saat memberikan keterangan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Dia pun menilai, pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down (dari atas ke bawah) bukan kesepakatan yang dihasilkan lewat dialog, khususnya dengan kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Bidang Kampanye YLBHI Arif Yogiawan meminta pemerintah berhati-hati dalam merespons insiden penembakan puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

Menurutnya, penetapan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) bukan usul yang tepat karena akan menambah kerumitan dalam mengatasi konflik yang terjadi selama ini.

Dia meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belajar dari kesalahan era Orde Baru yang malah melahirkan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM serta memperuncing konflik di Bumi Cendrawasih itu.

“DOM untuk merespon kasus ini sangat tidak tepat. perlu hati-hati merespons kasus ini,” ucap Feri.

Pembenntukan Tim

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM segera membentuk tim penyidikan terkait kasus penembakan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

Menurutnya, penyidikan ini penting dilakukan oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran HAM sebelum atau setelah kejadian.

“Harus ada satu penyidikan oleh komnas HAM, sebagai salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk penyelidikan,” kata Feri.

Bahkan, lanjutnya, juga perlu dilakukan penelusuran secara mendalam mengapa tragedi kemanusiaan di Papua kerap terjadi mendekati momentum politik tertentu.

Menurut Feri, Komnas HAM juga harus menelusuri dugaan keterkaitan berbagai hal seperti politik dan ekonomi dengan insiden penembakan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Nduga perlu ditelusuri dalam hal ini

“Perlu diusut lebih jauh apa indikasi di balik peristiwa ini, kami melihat ini selalu terjadi pada momentum politik tertentu. Setiap peristiwa yang kategorinya masuk peristiwa besar, kita tidak bisa melihat hanya pada peristiwa itu saja,” katanya.

(mts/arh)

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018.

“Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, namun tidak perlu disebarluaskan,” ujar Ardi saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Ardi menambahkan politisasi SARA dalam Pilkada bisa diminimalisir jika para kandidat yang bertarung berkomitmen untuk tidak menggunakan cara tersenut sebagai strategi politik. Sebab baik SARA maupun ujaran kebencian dapat memecah belah dan tidak membangun masyarakat.

Senada dengan Ardi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

Menurutnya tanpa disadari jika hal tersebut tetap dibiarkan terjadi maka akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial.

“Pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM. Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan,” pungkasnya. [nes]

 

JUM’AT, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00 WIB

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

Bagikan :

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang-undang baru.

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

Bagikan :

Tunggu Waktu Pas, YLBHI Akan Gugat Perpu Ormas ke MK

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas berencana menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfinawati mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perpu tentang ormas tersebut.

 

“Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK,” kata Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2017 terkait Perpu Ormas

Menurut Asfin, satu-satunya jalan untuk menghentikan Perpu itu adalah menggugat ke MK. Sebab, kata dia, sudah banyak kalangan yang bersuara mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pengajuan Perpu Ormas itu namun tidak digubris.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan koalisi sebenarnya mendukung upaya pemerintah dalam menangani organisasi intoleran dan berpaham radikal. Namun, kata dia, penanganannya tidak harus melalui Perppu. “Kami setuju itu (intoleransi dan radikal) dilawan, tapi bukan Perppu ormas jawabannya,” ujarnya.

Al Araf menuturkan adanya Perpu Ormas yang membatasi pergerakan ormas ini membahayakan ormas-ormas lain yang sebenarnya tidak berbahaya. Selain itu, Perppu ini juga dianggap menekan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017. Perppu ini menghapus pasal dalam undang-undang tentang ormas yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Sehingga pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham tanpa melalui proses hukum.

 

Perpu Ormas ini terbit setelah pemerintah mengumumkan pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila. Selanjutnya Perpu tersebut akan diajukan untuk dibahas di DPR. Jika legislatif menyepakati, Perpu ini akan sah menjadi undang-undang.
MAYA AYU PUSPITASARI

Bagikan :

Imparsial: Panglima TNI Seharusnya Tak Mengeluh

TEMPO.COJakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak perlu mengeluh terkait kewenangan dalam kebijakan pertahanan negara. Menurut dia, TNI adalah pelaksana kebijakan yang diatur oleh Kementerian Pertahanan.

“Seharusnya (panglima) tidak perlu mengeluhkan, karena panglima pelaksana kebijakan dan yang membuat kebijakan adalah kementerian,” kata Al Araf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Al Araf menilai polemik kedua lembaga tersebut karena tidak ada penegasan relasi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Ia merekomendasikan pembaruan wewenang kedua lembaga itu. “Dinamika kontestasi dan korelasi keduanya akan selalu terjadi seperti dalam kebijakan alutsista,” ujar dia.

Polemik Kementerian Pertahanan dan TNI mengemuka ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluh di depan Komisi Pertahanan DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebab, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama Bab II-nya, menempatkan Panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.

Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengetahuannya. Padahal pengadaan helikopter itu dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Pengadaan itu direncanakan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer.

Meskipun demikian, dalam pembuatan kebijakan pertahanan, kata Al Araf, Kementerian Pertahanan perlu mempertimbangkan rekomendasi TNI. “Harus bottom-up, bukan top-down searah seperti itu,” ujar dia.

Ia pun menegaskan fungsi panglima TNI saat ini sebagai pelaksana kebijakan pertahanan yang dibuat Kementerian Pertahanan. “Tapi Kemhan juga enggak bisa semena-mena dalam menciptakan kebijakan dan anggaran,” kata Al Araf.
ARKHELAUS W.

Bagikan :