Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
temu
Peluncuran Buku
r
Peserta<br />Platihan<br />RSK2010
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon Ancaman Kebebasan Sipil dan Kebebasan Pers Melalui Rancangan Legislasi Sektor Keamanan

Mittwoch, den 22. Mai 2013 um 15:44 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Pemerintah kembali menunjukkan sikap konservatifnya dalam merumuskan legislasi sektor keamanan dengan memprioritaskan empat pembahasan RUU bermasalah di tahun ini (RUU Kamnas, RUU Rahasia negara, RUU Komcad dan RUU Disiplin militer). Langkah pemerintah itu tidak hanya kontraproduktif dengan agenda reformasi sektor keamanan tetapi juga dapat membaha ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

PostHeaderIcon PIDANA MATI INKONSTITUSIONAL TERHADAP UUD 1945 & PANCASILA

Freitag, den 17. Mai 2013 um 16:39 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati, serta tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, manusiawi dan rasional, bukan untuk tujuan memuaskan satu pihak yang dirugikan atau korban. Pemidanaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusi ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Aktualisiert (Freitag, den 17. Mai 2013 um 16:59 Uhr)

 

PostHeaderIcon DPR Harus Gunakan Hak Inisiatif Untuk Perubahan UU 31/1997 tentangPeradilan Militer dan Pemerintah Lakukan Restrukturisasi Komando Teritorial

Mittwoch, den 24. April 2013 um 10:21 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Koalisi Masyarakat Sipil Kekerasan oleh oknum anggota TNI AD yang terjadi di Kantor PDIP sangat memprihatinkan. Belum tuntas proses penyelesaian kasus Cebongan dan peristiwa Oku di Sumatera Selatan, kini aksi kekerasan oleh oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jakarta. Sepanjang 2004-2011 kurang lebih terdapat 87 kasus kekerasan yang di ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Kekerasan yang Terus Berlangsung adalah Cermin Kegagalan Pemerintahan SBY

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil   Pembunuhan 4 orang di Lapas Cebongan Sleman oleh 11 anggota Grup 2 Kopassus adalah tindakan yang tidak bi... Read more
Mittwoch, den 10. April 2013 um 16:18 Uhr

Imparsial: RUU Kamnas Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah," kata Al Araf. Kamis, 1 November 2012, 15:43 VIVAnews - Keberadaan Rancangan Undang-Undangan Keamanan N... Read more
Donnerstag, den 08. November 2012 um 09:53 Uhr
Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Senin, 22 Oktober 2012 07:30 Unjuk rasa menuntut perlindungan hak asasi manusia (ANTARA/Widodo S)                             ... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:28 Uhr

Semoga Komnas HAM Lebih 'Bergigi'

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, sebagian Komisioner Komnas HAM terpilih sudah cukup layak. Sebagian dari komisioner... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:26 Uhr

3 tahun SBY-Boediono, rezim yang konservatif

Rico Afrido - Sindonews Minggu,  21 Oktober 2012  ?  17:26 WIB Sindonews.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono genap berumur t... Read more
Montag, den 22. Oktober 2012 um 00:00 Uhr
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:1028284
Hits:458891
Member:0
Guest:3
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Mittwoch, den 03. Februar 2010 um 00:00 Uhr

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Donnerstag, den 11. März 2010 um 20:33 Uhr
Unduh
Nov.12
 RUU KAMNAS 16 Oktober
Nov.12
 DIM RUU Kamnas 16 oktober Koalisi
Nov.11
 securitization in papua
Okt.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor