Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
5
Seminar
temu
temu
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon 12 Pengacara se-Indonesia Bentuk Jejaring Penasihat Hukum Anti Hukuman Mat

Mittwoch, den 17. Oktober 2012 um 09:12 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Rabu, 10 Oktober 2012 19:15 WIB  WELLA SHERLITA JAKARTA - Bertepatan dengan hari Anti Hukuman Mati Sedunia pada tanggal 10 Oktober 2012, organisasi pemantau HAM di Indonesia, Imparsial, memberikan Pelatihan Penasehat untuk Perkara dengan Putusan Hukuman Mati di Jakarta pekan ini. Dari hasil pelatihan tersebut, 12 pengacara dari berbagai pro ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Kommentar schreiben
 

PostHeaderIcon 5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi

Freitag, den 05. Oktober 2012 um 18:22 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Konprensi Pers Bersama     KontraS dan Imparsial, mengucapkan Dirgahayu ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012. Memasuki usia tersebut TNI sebagai tentara kebangsaan diharapkan dapat lebih profesional dalam mempertahankan negara. Sejumlah prestasi telah tercatat, namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menuntut perbaikan. Untuk itu, adal ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

PostHeaderIcon RUU Kamnas Bernuansa Sekuritisasi dan DPR Harus Mengembalikannya ke Pemerintah

Freitag, den 05. Oktober 2012 um 18:19 Uhr | Geschrieben von: ujang firmansyah | PDF | Drucken | E-Mail
Konferensi Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan   Draft RUU Keamanan Nasional akhirnya kembali diserahkan pemerintah kepada Parlemen tanpa ada perubahan sedikitpun. Padahal sebelumnya, Pansus RUU Kamnas di DPR telah memutuskan mengembalikan draft RUU itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Senada dengan DPR, dewan perwa ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Kekerasan yang Terus Berlangsung adalah Cermin Kegagalan Pemerintahan SBY

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil   Pembunuhan 4 orang di Lapas Cebongan Sleman oleh 11 anggota Grup 2 Kopassus adalah tindakan yang tidak bi... Read more
Mittwoch, den 10. April 2013 um 16:18 Uhr

Imparsial: RUU Kamnas Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah," kata Al Araf. Kamis, 1 November 2012, 15:43 VIVAnews - Keberadaan Rancangan Undang-Undangan Keamanan N... Read more
Donnerstag, den 08. November 2012 um 09:53 Uhr
Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Senin, 22 Oktober 2012 07:30 Unjuk rasa menuntut perlindungan hak asasi manusia (ANTARA/Widodo S)                             ... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:28 Uhr

Semoga Komnas HAM Lebih 'Bergigi'

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, sebagian Komisioner Komnas HAM terpilih sudah cukup layak. Sebagian dari komisioner... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:26 Uhr

3 tahun SBY-Boediono, rezim yang konservatif

Rico Afrido - Sindonews Minggu,  21 Oktober 2012  ?  17:26 WIB Sindonews.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono genap berumur t... Read more
Montag, den 22. Oktober 2012 um 00:00 Uhr
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:1023363
Hits:455930
Member:0
Guest:4
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Mittwoch, den 03. Februar 2010 um 00:00 Uhr

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Donnerstag, den 11. März 2010 um 20:33 Uhr
Unduh
Nov.12
 RUU KAMNAS 16 Oktober
Nov.12
 DIM RUU Kamnas 16 oktober Koalisi
Nov.11
 securitization in papua
Okt.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor