Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
Latest Podcast
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
Feature%20SATPOL_PP.mp3

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai
Selasa, 25 September 2012 Isinya mayoritas bertentangan dengan prinsip HAM. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar DPR menghentikan pembahasan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang digagas pemerintah. Menurut Direktur Program Imparsial, Al- Araf, Pansus RUU Kamnas telah menge ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Penulis : Donny Andhika AM|Selasa, 25 September 2012 JAKARTA--MICOM: Kontroversi mengenai Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terus berlanjut. Bahkan pemerintah dituding telah bertindak arogan dengan mengembalikan draf RUU Kamnas ke parlemen tanpa ada perubahan. "Keputusan pansus RUU Kamnas dan rekomendasi DPD (dewan per ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Aktualisiert (Donnerstag, den 08. November 2012 um 10:19 Uhr)

 
RUU Keamanan Nasional Tribunnews.com - Kamis, 1 November 2012 22:16 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), banyak menimbulkan tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil un ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Kekerasan yang Terus Berlangsung adalah Cermin Kegagalan Pemerintahan SBY

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil   Pembunuhan 4 orang di Lapas Cebongan Sleman oleh 11 anggota Grup 2 Kopassus adalah tindakan yang tidak bi... Read more
Mittwoch, den 10. April 2013 um 16:18 Uhr

Imparsial: RUU Kamnas Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah," kata Al Araf. Kamis, 1 November 2012, 15:43 VIVAnews - Keberadaan Rancangan Undang-Undangan Keamanan N... Read more
Donnerstag, den 08. November 2012 um 09:53 Uhr
Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Senin, 22 Oktober 2012 07:30 Unjuk rasa menuntut perlindungan hak asasi manusia (ANTARA/Widodo S)                             ... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:28 Uhr

Semoga Komnas HAM Lebih 'Bergigi'

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, sebagian Komisioner Komnas HAM terpilih sudah cukup layak. Sebagian dari komisioner... Read more
Dienstag, den 23. Oktober 2012 um 17:26 Uhr

3 tahun SBY-Boediono, rezim yang konservatif

Rico Afrido - Sindonews Minggu,  21 Oktober 2012  ?  17:26 WIB Sindonews.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono genap berumur t... Read more
Montag, den 22. Oktober 2012 um 00:00 Uhr
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:1025820
Hits:457604
Member:0
Guest:3
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Mittwoch, den 03. Februar 2010 um 00:00 Uhr

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Donnerstag, den 11. März 2010 um 20:33 Uhr