10 Juli 2011 | 13:45 wib

Jakarta, CyberNews. Ketua Badan Pengurus SETARA Institut Hendardi mengatakan,
pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen adalah langkah mundur
dalam era reformasi.

Dalam era ini HAM dan Demokrasi harus dihargai, yang berarti tidak boleh ada 
pembentukan lembaga yang begitu super power, super body yang bisa menggilas 
HAM dan Demokrasi, serta rentan dijadikan alat penguasa.

"Kami melihat kewenangan yang begitu besar akan menimbulkan kesewenangan yang 
mengancam demokrasi dan HAM. Kita harus menolak," kata dia dalam jumpa pers 
Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara menolak Pengesahan RUU Intelijen
di Hotel Aryaduta, Minggu (10/7) siang.

Dalam kesempatan yang sama Todung Mulya Lubis mengatakan, bahwa RUU ini 
harus dijawab dengan satu kalimat, yaitu "mencabut dan (bila ingin menyusun-red)
harus ajak partisipasi publik agar RUU sesuai dengan HAM dan Demokrasi."

Sementara itu, Prof Siti Musdah Mulia menilai, bahwa demokrasi merupakan kehendak 
nurani manusia seluruh dunia. Kasus di Afrika Utara, bahkan kini Malaysia adalah bukti 
bahwa nurani rakyat sudah jengah dengan pemerintahan yang otoriter dan menindas rakyat.

"Makanya saya heran ketika membaca draft RUU ini, yang seakan-akan negara kita akan 
menjadi otoriter lagi dengan intelijen yang punya kewenangan sangat luas seperti
menangkap dan menyadap," kata Guru Besar UIN Ciputat tersebut.

( Hartono Harimurti / CN31 / JBSM )

Bookmark with: