21 January 2004
KETUA Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mendukung upaya untuk mengungkap jati diri politisi dan capres yang dianggap bermasalah. Dia juga setuju hal itu dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya.
Pernyataan Hakim itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin. Hanya, dia berharap agar penyebutan nama ini tidak menjadi pembunuhan karakter politisi yang bersangkutan.
Meski begitu, dia sangat sepakat bahwa ketika seseorang akan menjadi pejabat publik, apalagi presiden, hal-hal yang bersifat privacy harus diungkap.
"Masyarakat AS mengetahui Nixon pernah memiliki masalah dengan kejiwaan setelah Nixon tidak jadi presiden. Kalau itu diketahui sebelum menjadi presiden, dia pasti tidak terpilih," ujar Hakim.
Dengan pengalaman itulah, dia menyatakan bahwa latar belakang sosial para capres dan juga politisi yang lain harus diungkap. Dengan begitu, masyarakat mengetahui apakah, misalnya, yang bersangkutan pernah menerima bantuan dari konglomerat hitam dan sebagainya.
Pada sisi lain, Hakim mengingatkan bahwa pengungkapan nama-nama politisi bermasalah pasti akan menimbulkan reaksi. Misalnya, politisi tersebut menggugat. Karena itu, pihak-pihak yang concern terhadap masalah itu harus siap menghadapi kemungkinan tersebut.
Jika memang tidak siap, kata dia, ada cara lain yang bisa dilakukan. Misalnya, mengumumkan kepada masyarakat siapa saja politisi yang baik dan bersih. Dia juga mengimbau masyarakat untuk memilih politisi baik.
Pembicara yang lain, salah seorang deklarator Gerakan Nasional Antipolitisi Busuk Bambang Widjajanto, menyatakan bahwa sebelum mencanangkan gerakan itu, pihaknya sudah melakukan antisipasi. Karena itu, gerakan tersebut harus didorong sebagai gerakan nasional yang semakin masif dan besar.
Selain itu, lanjut dia, data-data yang digunakan harus valid dan memiliki saksi kuat. Dengan begitu, politisi bermasalah yang kebetulan saat ini banyak berada di kursi kekuasaan tidak memiliki celah untuk menggugat.
Yang pasti, dia berharap agar gerakan itu terus dikampanyekan. Dengan demikian, keinginan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang bersih dapat terwujud. (png)
Indopos 21.01. 2004
Aktualisiert (Donnerstag, den 11. März 2010 um 23:22 Uhr)
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)




