About Imparsial

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Latest Picture
Peserta<br />Platihan<br />RSK2010
seminar
membonkar<br />korupsi di<br />kepolisian
seminar
r
pro kontra<br />terorisme
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon DPR Harus Tunda Pengesahan RUU Intelijen

Monday, 11 July 2011 15:49 | Written by ujang firmansyah | PDF | Print | E-mail
10 Juli 2011 | 19.06 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi RUU Intelijen mendesak DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-UndangIntelijen yang dijadwalkan akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada 15 Juli mendatang.  Koalisi menilai, draft RUU inte ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Ada Pikiran Orde Baru di RUU Intelijen

Monday, 11 July 2011 15:47 | Written by ujang firmansyah | PDF | Print | E-mail
Arfi Bambani Amri, Dwifantya Aquina | Minggu, 10 Juli 2011, 16:31 WIB VIVAnews - Sejumlah tokoh hukum mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen pada rapat paripurna penutupan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 15 Juli 2011 mendatang ditunda. Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai RUU tersebut sengaja diselundupkan untuk ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Sejumlah Pakar Hukum Menolak RUU Intelijen Negara

Monday, 11 July 2011 15:45 | Written by ujang firmansyah | PDF | Print | E-mail
Minggu, 10 Juli 2011 17:40 WIB Metrotvnews.com Jakarta: Sejumlah tokoh dan pakar hukum menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara. RUU mengandung multitafsir sehingga mengancam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Salah satu yang menolak Adnan Buyung Nasution. Pakar hukum ini menilai draft RUU Intelijen Negara belum meme ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 
More Articles...
Latest News
Previous Next

SBY Paling Banyak Eksekusi Mati

07 January 2010 JAKARTA - Sebanyak 16 terpidana mati telah dieksekusi sepanjang pemerintahan... Read more
Thursday, 11 March 2010 20:52

Presiden Resmikan Pencanangan Sekolah Intelijen

10 July 2003 Batam, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pencanangan peletakan batu... Read more
Thursday, 11 March 2010 20:57

BIN Bangun Sekolah Intelijen

09 July 2003 ... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:00

Indonesia Tolak Soal Timika dan Timtim Sebagai Syarat Normalisasi Kerja Sama Militer

23 November 2004 JAKARTA - Indonesia menolak penanganan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM)... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:03

Koalisi Antipolitikus ”Busuk” Ajang Konsolidasi Demokrasi atau Gerakan Setengah Hati

26 January 2004 Kampanye untuk tidak memilih para politikus bermasalah dalam Pemilu Legislatif... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:09

Ketua Komnas HAM Mendukung

21 January 2004 KETUA Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mendukung upaya untuk mengungkap jati... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:10

Antipolitisi Busuk, Apakah Gerakan Permanen ?

15 January 2004 Oleh Suryadi RadjabGERAKAN Nasional untuk "tidak pilih politisi busuk" memetik... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:12

Polisi Pukuli Demonstran Antipolitisi Busuk

15 January 2004 Palangkaraya: Sedikitnya tiga aktivis mahasisiwa dipukuli anggota Kepolisian Resort... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:14

Forum Lintas Agama Minta Eksekusi 3 Terpidana Mati Kasus Poso Ditunda

15 December 2005 PALU--MIOL: Forum Lintas Agama Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta eksekusi terhadap... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:16

RI Tunggu Bantuan Teknis Jepang Amankan Selat Malaka

15 December 2005 Indonesia masih menunggu bentuk bantuan teknis yang akan ditawarkan Jepang guna... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:18

Putusan Hukuman Mati WNI di Mesir Ditinjau Kembali

15 December 2005 Pengadilan banding Mesir memutuskan untuk meninjau kembali berkas-berkas kasus... Read more
Thursday, 11 March 2010 21:21

Anak Pasangan Lesbian Dilarang Masuk Sekolah Katolik

KatolikKamis, 11 Maret 2010 | 13:53 WIB DENVER, KOMPAS.com — Gereja Katolik di Denver, Colorado,... Read more
Sunday, 14 March 2010 01:28
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:799823
Hits:310406
Member:0
Guest:2
Pers News
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran... Read more
Wednesday, 03 February 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran... Read more
Thursday, 11 March 2010 20:33

“Mempertanyakan Kebijakan Presiden Mengangkat Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan”

Siaran Pers Imparsial   No. 002/Siaran... Read more
Thursday, 11 March 2010 23:33

Pernyataan Masyarakat Komunikasi dan Informasi (Maksi) menyambut World Day Against Cyber Censorship:

  ... Read more
Sunday, 14 March 2010 01:51
“Reactions towards the arrival of The United States of America’s President Barack Obama”

“Reactions towards the arrival of The United States of America’s President Barack Obama”

  Imparsial’s Press Release No. 005... Read more
Sunday, 14 March 2010 01:57

RUU RAHASIA NEGARA ; ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

  ... Read more
Sunday, 21 March 2010 08:28

Hentikan Hukuman Mati!

PERNYATAAN KEPRIHATINAN Hentikan Hukuman... Read more
Sunday, 21 March 2010 09:07

Revisi UU TNI, Implementasi Pengambilalihan Bisnis TNI dan Penghapusan Komando Teritorial

Siran Pers ImparsialNo. 355/SIARAN PERS... Read more
Monday, 22 March 2010 11:50
“Kapolri Harus Tuntaskan Kasus Kekerasan dan Pembunuhan di Aceh”

“Kapolri Harus Tuntaskan Kasus Kekerasan dan Pembunuhan di Aceh”

    Konferensi Pers Bersama Impars... Read more
Wednesday, 31 March 2010 11:28
“Menyikapi Perkembangan Terorisme dan Masalah Pelibatan TNI”

“Menyikapi Perkembangan Terorisme dan Masalah Pelibatan TNI”

      Press Release No. 006/Sia... Read more
Wednesday, 31 March 2010 11:58

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siar... Read more
Wednesday, 31 March 2010 12:44

Executive Summary Parsialitas Penegakan HAM Pada 2009

LAPORAN AKHIR TAHUN 2009 ... Read more
Wednesday, 31 March 2010 16:54
Download
Nov.11
 securitization in papua
Oct.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
Jul.11
 Laporan Hasil Survei Imparsial
Mar.11
 Praktik Brutalitas Polisi
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor