23 November 2004 

JAKARTA - Indonesia menolak penanganan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur pascajajak pendapat pada 1999 dan terbunuhnya warga Amerika di Timika pada Agustus 2002 sebagai syarat bagi normalisasi hubungan militer dengan Amerika Serikat. Sebab soal itu, menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, merupakan urusan pengadilan Indonesia sendiri.

"Kita tidak melayani desakan-desakan dari pihak luar untuk mengadili berdasarkan peraturan mereka," kata Juwono kepada pers di kantornya kemarin.

Sebelumnya Presiden AS George Walker Bush menawarkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pembaruan atau normalisasi kerja sama militer dengan Indonesia yang selama beberapa tahun ini terhenti. Tawaran itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela acara forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Santiago, Cile, Sabtu (20/11).

Selain dua syarat tersebut, Bush juga mengharapkan agar masalah pengadaan dana dan anggaran Departemen Pertahanan maupun TNI dibuat lebih transparan. Namun, sebagai negara berdaulat, kata Juwono , Indonesia berhak meneliti satu per satu syarat yang diajukan. Jika semua syarat tidak perlu dilayani, Indonesia dipastikan akan menjajaki pengadaan peralatan militer (pertahanan) dari negara-negara lain.

Persyaratan HAM, menurut Juwono, lazim diajukan AS dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Padahal negara adidaya itu pun sebetulnya tak lepas dari pelanggaran HAM seperti yang sekarang terjadi di Irak. "Mereka juga banyak melakukan pelanggaran lebih berat daripada yang kita lakukan di dalam negeri kita," ujar Juwono.

Menurut rencana, dia akan melawat ke AS untuk melobi Kongres AS agar menyetujui normalisasi kerja sama militer dengan Indonesia pada Maret atau April tahun depan. "Insya Allah setelah pelantikan presiden dan anggota Kongres yang baru sudah menduduki masing-masing komisi, baik di DPR maupun Senat," katanya.

Pada bagian lain, ia kembali mengungkapkan, dirinya dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah sepakat untuk merombak bisnis di lingkungan TNI maupun Dephan, tapi hal itu perlu waktu karena saat ini adalah masa transisi.

"Kalau memang Dephan dan Mabes ingin menjadi pelopor reformasi dalam akuntabilitas penggunaan anggaran negara, mari lakukan ini secara cermat, bertahap, dan berkelanjutan," katanya.

Selain itu pokja juga sudah pada tahap membuat "peta jalan" untuk menyusun struktur TNI di bawah Dephan. Pembahasan melibatkan Sekjen Dephan dan jajarannya, termasuk Kepala Biro Hukum Dephan dengan Kasum TNI. Juwono mengakui, masalah ini butuh ketelitian dan masa transisi. Masalah itu pada waktunya juga akan disampaikan kepada Komisi I DPR, yang membidangi masalah pertahanan. "Supaya mereka juga memahami persoalan ini," ujarnya.

Sumber Berita : Koran TEMPO

Bookmark with: