Presiden Resmikan Pencanangan Sekolah Intelijen
10 July 2003
Batam, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pencanangan peletakan batu pertama pembangunan gedung International School of Intelligence (Sekolah Intelijen Internasional) di Pulau Batam dan Institut Intelijen Negara (IIN) di Sentul, Bogor, Rabu (9/7). Di Pulau Batam letak sekolah intelijen berada di atas lahan seluas 15 hektar di kawasan Nongsa, sedangkan di Sentul luasnya lima hektar yang akan diselesaikan pembangunannya selama 10 bulan atas biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Peresmian Sekolah Intelijen Internasional itu disaksikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Da’i Bachtiar, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, Menteri Pendidikan Nasional A Malik Fadjar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, Gubernur Riau Saleh Djasit, dan Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah. Turut menyaksikan sejumlah duta besar negara sahabat dan perwakilan intelijen dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Taiwan, dan Amerika Serikat.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan tidak mau bicara soal intelijen secara panjang lebar, karena bidang ini memang sebaiknya tidak dilakukan secara terbuka. "Karena saya berpikir segala sesuatu di bidang ini sebaiknya memang tidak dilakukan terbuka," ujarnya dalam sambutan singkatnya.
Presiden juga mengatakan, dari hari ke hari, sejarah semakin menunjukkan betapa kemampuan penguasaan dan penggunaan intelijen kian menentukan status dan posisi kelompok manusia dalam hubungannya dengan yang lain.
Pertama di dunia
Kepala BIN AM Hendropriyono kepada wartawan pada Selasa (8/7) sore mengatakan, sekolah intelijen yang didirikan di Indonesia merupakan yang pertama kali di dunia. Dalam pelaksanaannya sekolah intelijen Indonesia tidak akan berkiblat atau berpahamkan kepada salah satu negara, seperti Israel atau Rusia. Rumusan kurikulumnya akan mengacu kepada paham-paham intelijen yang bersifat universal.
Ditambahkan, pendirian sekolah intelijen di Indonesia bukan karena inisiatif Amerika Serikat yang membuka pusat studi terorisme dengan Malaysia. "Pendirian sekolah intelijen dimaksudkan sebagai sebuah ilmu dan seni yang dilihat dari berbagai persepektif dan aspek," katanya, didampingi Rektor Universitas Indonesia Prof Usman Chatib Warsa.
Menurut Hendropriyono, gagasan pendirian sekolah intelijen bermula dari pertemuan multilateral intelijen se-ASEAN di Jakarta pada Juni 2002 lalu. Waktu itu, Presiden menyampaikan bahwa di masa depan tantangan global bersifat multidimensional dan ancaman bersifat transnasional. Hal itu perlu dirumuskan jawaban yang formatnya dari sebuah sudut pandang ilmu.
Mahasiswa sekolah intelijen ini berasal dari berbagai negara di ASEAN dan negara lainnya. Jumlahnya pada tahap awal sebanyak 100 mahasiswa. Untuk sekolah intelijen di Batam keluarannya bergelar master, sedangkan di Sentul bergelar sarjana strata-1 (S1).
Rektor UI Usman Chatib Warsa mengatakan, program kajian intelijen sudah mulai dibahas di UI dalam program kajian strategis ketahanan nasional. Melalui program baru, sekolah intelijen nantinya akan disesuaikan dengan standar kurikulum internasional. "Model kurikulum mana yang paling sesuai untuk Indonesia nanti akan kita rumuskan," jelasnya.
Dalam tahap awal ini, jelas Chatib Warsa, program yang akan dikembangkan kajian strategis ketahanan nasional. Kemudian, akan dikembangkan kajian strategis ketahanan nasional se-ASEAN. "Semua itu nanti akan kita rumuskan dulu," ungkapnya. (smn/osd)
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0307/10/utama/ 421039.htm
Last Updated (Thursday, 11 March 2010 23:24)
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)




