Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.
Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera,pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri,keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban.Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.
Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.
Praktek hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan.
Last Updated (Sunday, 14 March 2010 03:44)
SBY Paling Banyak Eksekusi Mati
07 January 2010 JAKARTA - Sebanyak 16 terpidana mati telah dieksekusi sepanjang pemerintahan... Read morePresiden Resmikan Pencanangan Sekolah Intelijen
10 July 2003 Batam, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pencanangan peletakan batu... Read moreIndonesia Tolak Soal Timika dan Timtim Sebagai Syarat Normalisasi Kerja Sama Militer
23 November 2004 JAKARTA - Indonesia menolak penanganan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM)... Read moreKoalisi Antipolitikus ”Busuk” Ajang Konsolidasi Demokrasi atau Gerakan Setengah Hati
26 January 2004 Kampanye untuk tidak memilih para politikus bermasalah dalam Pemilu Legislatif... Read moreKetua Komnas HAM Mendukung
21 January 2004 KETUA Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mendukung upaya untuk mengungkap jati... Read moreAntipolitisi Busuk, Apakah Gerakan Permanen ?
15 January 2004 Oleh Suryadi RadjabGERAKAN Nasional untuk "tidak pilih politisi busuk" memetik... Read morePolisi Pukuli Demonstran Antipolitisi Busuk
15 January 2004 Palangkaraya: Sedikitnya tiga aktivis mahasisiwa dipukuli anggota Kepolisian Resort... Read moreForum Lintas Agama Minta Eksekusi 3 Terpidana Mati Kasus Poso Ditunda
15 December 2005 PALU--MIOL: Forum Lintas Agama Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta eksekusi terhadap... Read moreRI Tunggu Bantuan Teknis Jepang Amankan Selat Malaka
15 December 2005 Indonesia masih menunggu bentuk bantuan teknis yang akan ditawarkan Jepang guna... Read morePutusan Hukuman Mati WNI di Mesir Ditinjau Kembali
15 December 2005 Pengadilan banding Mesir memutuskan untuk meninjau kembali berkas-berkas kasus... Read moreAnak Pasangan Lesbian Dilarang Masuk Sekolah Katolik
KatolikKamis, 11 Maret 2010 | 13:53 WIB DENVER, KOMPAS.com — Gereja Katolik di Denver, Colorado,... Read moreDiskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)



