Konferensi Pers Imparsial

No. 022/Siaran Pers/Imparsial/X/2011

Dalam bulan Oktober ini eskalasi kekerasan meningkat di 3 (tiga) daerah di Papua yaitu di wilayah pertambangan Freeport - Timika, di Padang Bulan - Abepura dan di Mulia – Puncak Jaya, dengan jatuhnya korban jiwa sebanyak 14 orang[1]. Kapolri Timur Pradopo pada Selasa 25 Oktober kemudian menyatakan semua polsek di wilayah Papua dalam kondisi siaga satu dan mengirimkan pasukan Brimob sebanyak 170 orang dari Jakarta untuk mem-back-up Polda Papua.

Imparsial memandang bahwa Pemerintah selalu menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan semua kasus di Papua. Imparsial mendesak Pemerintah untuk jernih dan komprehensif melihat konteks permasalahan di Papua. Oleh karena itu formulasi pendekatan keamanan tidak dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah Papua.

Untuk penyelesaian konflik hubungan industrial yang terjadi di Freeport, maka yang harus dikedepankan adalah perundingan yang bebas antara pihak buruh dan pengusaha. Pendekatan keamanan yang diberlakukan di Freeport justru menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada pemilik modal dan merupakan intimidasi bagi kemerdekaan berserikat buruh Freeport. Oleh karena itu Imparsial mendesak Pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan di Freeport dan menarik semua pasukan keamanan keluar dari meja perundingan. Pemerintah juga harus mengusut tuntas penembakan misterius yang menewaskan 3 (tiga) karyawan Freeport[2], menyusul jatuhnya korban meninggal Petrus Ayamiseba akibat tembakan aparat kepolisian. Jatuhnya korban jiwa di Freeport kembali mengulang kasus-kasus kekerasan terhadap buruh yang terjadi pada jaman Orde Baru, antara lain kasus Marsinah[3] dan Lasimo[4].

Dalam menangani tuntutan aspirasi merdeka oleh sekelompok masyarakat dalam Konggres Rakyat Papua III yang berlangsung di Padang Bulan - Abepura, Imparsial sangat menyayangkan digunakannya pendekatan kekerasan oleh aparat keamanan, sehingga menyebabkan jatuhnya korban 6 (enam) orang meninggal dunia[5], puluhan orang mengalami luka-luka dan terjadi perusakan barang-barang. Upaya penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan makar seharusnya dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mencegah terjadinya tindakan penyiksaan. Imparsial sangat menghargai tindakan Komnas HAM yang telah melakukan investigasi lapangan untuk menyelidiki apakah ditemukan adanya tindakan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Imparsial mendesak Kapolri untuk memerintahkan investigasi internal untuk memeriksa aparat-aparatnya yang terlibat menggunakan aksi kekerasan dalam pembubaran kongres. Selanjutnya, Imparsial mendesak untuk diadakannya dialog, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat dihormati dan disalurkan secara konstruktif.

Dalam menangani kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata, Pemerintah hendaknya mengevaluasi terlebih dahulu pengiriman-pengiriman pasukan non-organik baik dari kepolisian maupun militer yang sudah diturunkan sebelumnya. Demikian pula pemerintah kabupaten Puncak Jaya hendaknya dimintai pertanggungjawaban, mengingat status di Puncak Jaya masih tertib sipil, sehingga Bupati Puncak Jaya juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan di daerahnya. Muncul dan berkembangnya kelompok bersenjata di wilayah ini tidak luput dari pendekatan kekerasan di masa lalu, termasuk penghilangan nyawa dan perebutan hak atas tanah, serta berkelindannya dengan kepentingan kekuasaan dan uang[6]. Oleh karena itu Imparsial mendesak Pemerintah untuk tidak serta merta mengutamakan pendekatan keamanan di Puncak Jaya, melainkan pendekatan komprehensif yang lebih mengutamakan pemahaman akan kultur masyarakat setempat.

Pemerintah tidak seharusnya menutup mata terhadap kegagalan Otsus yang kembali memunculkan gejolak di Papua. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi Otsus dan mengajak semua komponen masyarakat untuk duduk bersama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua. Oleh karena itu Imparsial kembali mendesak Pemerintah untuk membuka dialog dengan Rakyat Papua guna menciptakan Papua sebagai tanah yang damai.

Jakarta, 27 Oktober 2011

Poengky Indarti

Direktur Eksekutif Imparsial

HP: 081283628659

Bookmark with: