Jumlah ini akan menjadi semakin berlipat jika ditambahkan dengan WNI yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, China dan Singapura yang jumlahnyal berkisar sekitar 400 orang.
Upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya telah gagal ketika Ruyati, Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di Arab Saudi dihukum mati dengan cara dipancung pada 18 Juli 2011 tanpa sepengetahuan Kedutaan Indonesia di Saudi Arabia. Penyebab utama hal itu adalah lemahnya koordinasi antar kementerian, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang bermasalah di luar negeri tidak maksimal, tindakan yang diambil cenderung reaksioner ketika muncul adanya tuntutan dari publik atas kasus-kasus yang terjadi, bukan didasarkan pada kesadaran akan kewajiban melindungi warga negaranya.
Satgas Penanganan TKI yang dibentuk Presiden dan diketuai Maftuh Baysuni dengan anggota timnya yang antara lain adalah Jend (Purn.) Pol. Bambang H. Dahuri dan Hendarman Supanji juga tidak jelas hasilnya. Janji Presiden yang akan mengevaluasi dan memantau keberhasilannya tidak terbukti karena hasil kerja selama ini tidak pernah dilaporkan ke publik.
Upaya pengurangan hukuman bagi warga negara diluar negeri yang mendapatkan hukuman mati akan semakin susah jika di Indonesia sendiri masih mempraktikkan hukuman mati.
Dalam rangka Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang setiap tahun jatuh pada tanggal 10 Oktober, dengan ini HATI menyatakan :
- Mendesak Pemerintah untuk segera mencabut berbagai pasal yang berisi ancaman hukuman mati dalam berbagai Undang-Undang dan menggantinya dengan hukuman seumur hidup.
- Mendesak Pemerintah untuk segera mengevalusi upaya mencari keringanan hukum bagi warga negara di luar negeri yang divonis hukuman mati.
- Mendesak Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran untuk memberikan kepastian hak-hak serta perlindungan kepada BMI.
Jakarta, 9 Oktober 2011
|
Swandaru – Imparsial (08125274819) |
Sinung Karto - KontraS(08561914400) |
|
Zainal Abidin – ELSAM (08128292015) |
Saiful Anas – Migrant Care (081395272724) |
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)



