SIARAN PERS BERSAMA
IMPARSIAL DAN AJI INDONESIA

Mabes Polri melalui Wakadiv. Humas Untung Yoga akhirnya mengumukan hasil otopsi terhadap Ardiansyah Matrais (Ardi), jurnalis Merauke TV 
dan mantan jurnalis Tabloid JUBI yang ditemukan meninggal dunia di Sungai Maro Gudang Arang Merauke tiga pekan silam. Berdasarkan hasil
otopsi tersebut, Mabes Polri menyatakan bahwa kematian Ardi disebabkan karena dibunuh dan ditenggelamkan ke sungai. Dari hasil otopsi juga 
diketahui wajah almarhum bengkak karena penganiayaan, di beberapa badan terdapat luka akibat benda tumpul dan beberapa gigi depan tanggal. 

Sebelum (alm) Ardi dibunuh, situasi politik di Merauke meningkat sehubungan dengan akan diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada) di Kabupaten Merauke. Selaian (alm) Ardi, beberapa jurnalis lainnya yang melakukan liputan di Merauke juga mendapatkan 
ancaman teror. Menurut keterangan keluarga dan rekan-rekannya, ancaman dan teror terhadap Almarhum sesungguhnya sudah terjadi sejak 
Almarhum  meliput masalah pembalakan liar (illegal logging) di beberapa daerah di Papua, antara lain di Kabupaten Keerom dan di Kabupaten Sarmi.

Selain itu, di tahun 2010 ini sudah banyak terjadi kekerasan kepada para Pembela HAM, antara lain penganiayaan terhadap Tama S. Langkun (ICW), 
pelemparan Molotov di kantor Majalah Tempo, penyerangan kelompok fundamentalis terhadap kegiatan keagamaan dan kegiatan kelompok LGBT, 
penyerangan aparat kepolisian terhadap para petani, dan kriminalisasi terhadap mahasiswa yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, dan 
utamanya maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun ini. Kami menilai negara telah gagal di dalam menjalankan kewajibannya untuk
melakukan pemenuhan HAM dan di dalam melakukan perlindungan terhadap pembela HAM (Human Rights Defender). Kegagalan itu terlihat dari 
keterlibatan langsung negara dalam kekerasan terhadap para pembela HAM  (by commission) dan  pembiaran negara terhadap berlangsungnya 
kekerasan serta tidak tidak adanya pengungkapan secara tuntas beberapa kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM (by omission). 

Di titik itu, Presiden sepenuhnya bertanggungjawab atas kegagalan di dalam memajukan HAM dan melakukan perlindungan terhadap Pembela HAM.

Bookmark with: