Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
temu
demontrasi
Peluncuran Buku
membonkar<br />korupsi di<br />kepolisian
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon Ada Pikiran Orde Baru di RUU Intelijen

Senin, 11 Juli 2011 15:47 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Arfi Bambani Amri, Dwifantya Aquina | Minggu, 10 Juli 2011, 16:31 WIB VIVAnews - Sejumlah tokoh hukum mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen pada rapat paripurna penutupan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 15 Juli 2011 mendatang ditunda. Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai RUU tersebut sengaja diselundupkan untuk ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Sejumlah Pakar Hukum Menolak RUU Intelijen Negara

Senin, 11 Juli 2011 15:45 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Minggu, 10 Juli 2011 17:40 WIB Metrotvnews.com Jakarta: Sejumlah tokoh dan pakar hukum menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara. RUU mengandung multitafsir sehingga mengancam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Salah satu yang menolak Adnan Buyung Nasution. Pakar hukum ini menilai draft RUU Intelijen Negara belum meme ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Intelijen

Senin, 11 Juli 2011 15:45 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Minggu, 10 Juli 2011 | 16:10 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Lebih dari 70 tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membentuk komunike bersama untuk menyatakan penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara. Tokoh hukum, Adnan Buyung Nasution, mengatakan pemerintah dan DPR harus menunda pengesahan dan melakuk ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 
Berita Terbaru
INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

  Foto: http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/11/41990/INGGRIS-ANTI-HUKUMAN-MATI- Wakil Duta Besar Inggris yang mereka bisa. untuk Indon... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:27

Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

JAKARTA--MICOM: Puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi terancam mendapat hukuman mati. "Sebelumnya dikabarkan ada 28 TKI yang terancam... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:22

Kedubes Inggris Dukung Hukuman Mati Dihapus

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:26

Death penalty is not the answer: Activists

The Jakarta Post | Tue, 10/11/2011 10:12 AM ... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:24

Todung Minta Penghapusan Hukuman Mati

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:23
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Seminar Nasional

dalam rangka
"Memperingati Hari HAM
dan Mengenang (alm) Munir 8 Desember 1965 - 7 September 2004”

“Hentikan Kekerasan di Papua menuju Dialog Jakarta-Papua”

9 Desember 2011

Auditorium FISIP Universitas Parahyangan Bandung

Diselenggarakan oleh :
FISIP Universitas Parahyangan, Imparsial dan Forum Akademisi untuk Papua Damai

Jadwal acara dan Pembicara :

Disk

Visitors Counter
Visitors:736962
Hits:271749
Member:0
Guest:4
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33
Unduh
Nov.11
 securitization in papua
Okt.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
Jul.11
 Laporan Hasil Survei Imparsial
Mar.11
 Praktik Brutalitas Polisi
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor