Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
Event
Peserta<br />Platihan<br />RSK2010
temu
seminar
Latest Podcast
Diskusi Radio 68 H Tema hari Hukuman Mati Internasional
101011-refhuk-hukuman%20mati.mp3
Interview Imparsial di OZradio Bandung
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
diskusi radio hot serang Tema: Hukuman Mati di Indonesia masih perlukah?
REKAMAN%20TALKSHOW%20IMPARSIAL%20040211.mp3
Talkshow RUU KCPN (Papua)
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
Talkshow Refromasi Polisi
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow Radio Mewujudkan Reformasi Intelijen
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
feature reformasi sektor keamanan
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
feature satpol pp
Feature%20SATPOL_PP.mp3
Language Selection

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

PostHeaderIcon Imparsial Indonesian Human Rights Monitor

PostHeaderIcon 72 Tokoh Nasional Minta Pengesahan RUU Intelijen Ditunda

Senin, 11 Juli 2011 15:44 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Minggu, 10 Juli 2011 15:27 WIB Laporan wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 72 orang tokoh nasional, yang tergabung di dalam Komunike Bersama Tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen, menyerukan kepada DPR untuk menunda pengesahaan RUU Intelijen. Hal itu mereka nyatakan dalam acara jumpa pers yang ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Rekam Jejak Urusan HAM Calon KASAD Dibeberkan Imparsial

Senin, 13 Juni 2011 00:00 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
Minggu, 12 Juni 2011 | 15:19 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta mempertimbangkan rekam jejak para kandidat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) di ranah penegakan hak asasi manusia (HAM). Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan calon yang diajukan harus bebas dari kasus-ka ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 

PostHeaderIcon Imparsial Minta Pemerintah Cabut Hukuman Mati

Jumat, 24 Juni 2011 10:34 | Ditulis oleh ujang firmansyah | PDF | Cetak | Email
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta pemerintah menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Hal ini perlu untuk mendukung upaya pemerintah meminta penangguhan eksekusi mati terhadap warganya yang bermasalah di luar negeri.“Kalau pemerintah meminta jangan hukuman mati, seharusnya pemerintah pun bisa menca ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
Add new comment
 
Berita Terbaru
INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

INGGRIS ANTI HUKUMAN MATI

  Foto: http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/11/41990/INGGRIS-ANTI-HUKUMAN-MATI- Wakil Duta Besar Inggris yang mereka bisa. untuk Indon... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:27

Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

JAKARTA--MICOM: Puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi terancam mendapat hukuman mati. "Sebelumnya dikabarkan ada 28 TKI yang terancam... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 16:22

Kedubes Inggris Dukung Hukuman Mati Dihapus

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:26

Death penalty is not the answer: Activists

The Jakarta Post | Tue, 10/11/2011 10:12 AM ... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:24

Todung Minta Penghapusan Hukuman Mati

... Read more
Selasa, 11 Oktober 2011 15:23
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Seminar Nasional

dalam rangka
"Memperingati Hari HAM
dan Mengenang (alm) Munir 8 Desember 1965 - 7 September 2004”

“Hentikan Kekerasan di Papua menuju Dialog Jakarta-Papua”

9 Desember 2011

Auditorium FISIP Universitas Parahyangan Bandung

Diselenggarakan oleh :
FISIP Universitas Parahyangan, Imparsial dan Forum Akademisi untuk Papua Damai

Jadwal acara dan Pembicara :

Disk

Visitors Counter
Visitors:736970
Hits:271752
Member:0
Guest:4
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33
Unduh
Nov.11
 securitization in papua
Okt.11
 LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN
Jul.11
 Laporan Hasil Survei Imparsial
Mar.11
 Praktik Brutalitas Polisi
feed-image

Copyright © 2010 Imparsial
The Indonesian Human Rights Monitor