Tentang Kami

Imparsial adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum Perkumpulan dengan akte pendirian nomor 10/ 25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Foto Terbaru
Latest Podcast
interview%20imperial%20OZ_190954.mp3
Talkshow%20RUU%20KCPN(Papua).mp3
TalkshowReformasiPolisi(Aceh).mp3
Talkshow%20Reformasi%20Intelijen(Palu).mp3
Feature%20Reformasi%20Sektor%20Keamanan.mp3
Feature%20SATPOL_PP.mp3

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Buku ini mengulas bagaimana konflik itu bisa terjadi, apa permasalahnnya, kebijakan apa yang harus diperbaiki.

Konflik Agraria di Tanah Tentara

Securitization in Papua

the Implication of Security Approach

Towards Human Rights Condition in Papua

Securitization in Papua

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Oase Gagasan Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai

Noken Dialog Untuk Papua Damai
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, sebagian Komisioner Komnas HAM terpilih sudah cukup layak. Sebagian dari komisioner terpilih itu dinilai sudah memiliki jejak rekam yang mumpuni dalam perjuangan hak asasi manusia. "Saya lihat yang sebagian sudah cukup layak, karena memang punya pengalaman sebagai aktivis demokrat ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 10 Oktober 2012 | 20:35 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki menjelaskan hukuman mati inkonstitusional. Pasalnya, hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang lainnya tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. "Hukuman mati i ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
"Hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi," kata Leica. Rabu, 10 Oktober 2012, 14:08 Aries Setiawan, Oscar Ferri VIVAnews - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana menilai, hukuman mati di Indonesia tidak bisa dihilangkan.Untuk kasus-kasus tertentu, seperti korupsi dan narkoba, men ...

Bookmark with:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 
Berita Terbaru

Kekerasan yang Terus Berlangsung adalah Cermin Kegagalan Pemerintahan SBY

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil   Pembunuhan 4 orang di Lapas Cebongan Sleman oleh 11 anggota Grup 2 Kopassus adalah tindakan yang tidak bi... Read more
Rabu, 10 April 2013 16:18

Imparsial: RUU Kamnas Bisa Jadi Penyalahgunaan Kekuasaan

"RUU Kamnas memuat pasal-pasal bermasalah," kata Al Araf. Kamis, 1 November 2012, 15:43 VIVAnews - Keberadaan Rancangan Undang-Undangan Keamanan N... Read more
Kamis, 08 November 2012 09:53
Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Penegakan HAM Tak Menggembirakan di 3 Tahun Kepemimpinan SBY-Boediono

Senin, 22 Oktober 2012 07:30 Unjuk rasa menuntut perlindungan hak asasi manusia (ANTARA/Widodo S)                             ... Read more
Selasa, 23 Oktober 2012 17:28

Semoga Komnas HAM Lebih 'Bergigi'

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, sebagian Komisioner Komnas HAM terpilih sudah cukup layak. Sebagian dari komisioner... Read more
Selasa, 23 Oktober 2012 17:26

3 tahun SBY-Boediono, rezim yang konservatif

Rico Afrido - Sindonews Minggu,  21 Oktober 2012  ?  17:26 WIB Sindonews.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono genap berumur t... Read more
Senin, 22 Oktober 2012 00:00
Event Imparsial
Banner
Member Login
Noticeboard

Diskusi Publik

Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)

 

Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:

Kantor HRWG (Human Right Working Group)

Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)

Pembicara:

  1. TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
  2. Danang Widoyoko (Koordinator ICW)
Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Komisi Informasi Pusat/KIP)
Visitors Counter
Visitors:1058755
Hits:474799
Member:0
Guest:5
Siaran Pers

Kementerian Pertahanan Sebagai Penghambat Reformasi Peradilan Militer

  Siaran Pers Imparsial No.003/siaran pers/imparsial/II/2010 Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi.... Read more
Rabu, 03 Pebruari 2010 00:00

" Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "

  Siaran Pers Imparsial No.005/Siaran Pers/IMP/III/2010   " Menyikapi Kedatangan Presiden Barack Obama "     Kedatangan Presiden Amerika  Seri... Read more
Kamis, 11 Maret 2010 20:33