INILAH.COM, Jakarta – Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, selama 13 tahun reformasi internal, Polri telah gagal.
"Berbagai contoh kegagalan dari reformasi Polri diantaranya dengan masih tingginya, laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang, tindakan kekerasan hingga kasus salah tangkap yang dilakukan Kapolri," ujar Al Araf saat diskusi 'Menggugat Reformasi Polisi Ditengah 13 Tahun Jalannya Reformasi' di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (29/5/2011).
Al Araf menjabarkan, untuk kasus terorisme saja, sejak tahun 2005 tercatat setidaknya ada 70 kasus salah tangkap. Sedangkan, untuk berbagai tindakan kriminal telah terjadi 135 kasus sejak 2005 sampai 2010. Terdiri dari penyerangan terhadap warga, pembunuhan, pemerasan dan kekerasan berlebih dalam penanganan unjuk rasa.
"Untuk kasus salah tangkap dalam kasus terorisme, indeksnya setiap tahun terus meningkat."
Al Araf juga menilai kinerja kepolisian dinilai bobrok dan institusinya adalah terkorup seperti yang terdapat dalam data Transparansi Internasional pada tahun 2008.
"Berbagai contoh kegagalan dari reformasi Polri diantaranya dengan masih tingginya, laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang, tindakan kekerasan hingga kasus salah tangkap yang dilakukan Kapolri," ujar Al Araf saat diskusi 'Menggugat Reformasi Polisi Ditengah 13 Tahun Jalannya Reformasi' di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (29/5/2011).
Al Araf menjabarkan, untuk kasus terorisme saja, sejak tahun 2005 tercatat setidaknya ada 70 kasus salah tangkap. Sedangkan, untuk berbagai tindakan kriminal telah terjadi 135 kasus sejak 2005 sampai 2010. Terdiri dari penyerangan terhadap warga, pembunuhan, pemerasan dan kekerasan berlebih dalam penanganan unjuk rasa.
"Untuk kasus salah tangkap dalam kasus terorisme, indeksnya setiap tahun terus meningkat."
Al Araf juga menilai kinerja kepolisian dinilai bobrok dan institusinya adalah terkorup seperti yang terdapat dalam data Transparansi Internasional pada tahun 2008.
Sedangkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 145 tunggakan kasus korupsi yang harus diselesaikan pada tahun 2010. Al Arafpun mengimbau, pemerintah harus memberikan kewenangan lebih kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja Polri.
http://nasional.inilah.com/read/detail/1556322/imparsial-13-tahun-reformasi-polri-gagal
Member Login
Noticeboard
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)




