Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor - Imparsial: Kekerasan di Papua, Kejahatan Kemanusiaan | berita-baruImparsial The Indonesian Human Rights Monitor -

Imparsial: Kekerasan di Papua, Kejahatan Kemanusiaan

Jumat, 07 Januari 2011 16:42 | Ditulis oleh ujang firmansyah |

Minggu, 02 Januari 2011 | 18:57 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan, kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan tentara bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena dilakukan secara sistematis dan meluas. "Dengan dalih operasi militer mencari OPM, mereka melakukan penyiksaan kepada warga," kata Pongky ketika dihubungi, Ahad (2/1).

Dia memberi contoh soal turunnya tentara dari beberapa batalyon, misalnya, di Nabire, Puncak Jaya. Dengan alasan mengejar aktivis OPM, mereka melakukan penggeledahan dan penyiksaan kepada warga sipil. Mereka yang disiksa itu biasanya diminta agar mengakui tindakan tertentu atau sekadar untuk mendapat informasi.

Menurut dia, dalam satu desa, korban kekerasan bisa mencapai 5 hingga 10 orang karena dipukuli atau mendapat kekerasan lainnya. "Itu masif, karena cara yang sama diberlakukan pada desa-desa sekitarnya," kata Poengky. Bagi dia, kekerasan itu juga sistematis: cara serupa dilakukan untuk mengejar pelaku OPM di daerah lainnya.

Dia mengungkapkan, cara seperti ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. "Ini sistem lama," katanya. Imparsial dan sejumlah LSM bidang HAM pernah membuat laporan kasus kekerasan di Papua sampai tahun 2008 sebesar 290 kasus.

Dia berharap Komnas HAM menelusuri kasus ini. Jika hanya diserahkan kepada TNI, dia mengaku pesimistis. "Kalau diambil alih TNI, maka bisa dimanipulasi dan pasti tidak mau institusinya dijelek-jelekan," katanya. Hukuman kepada para pelaku pun hanya ringan. "Atasannya pasti melindungi," ujarnya.

Ia meminta Komnas HAM jeli dalam mengamati kasus ini. Komnas juga harus membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. "Kalau tidak, (kekerasan serupa) akan terjadi terus menerus," katanya.

EKO ARI WIBOWO