JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bisa menjadi akselerator tercepat terjadinya konflik, perpecahan, dan kekerasan melalui pernyataan para pejabatnya. Padahal, pemerintah mestinya pemerintah "Yang paling cepat mengakselerasi konflik adalah aparat pemerintahan. Statement dari otoritas menjadi akselerator konflik," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurcholis Hidayat dalam diskusi "Ngabuburit untuk Perdamaian: Menyikapi Berbagai Konflik dan Kekerasan di Indonesia", Selasa (31/8/2010) di Kantor Imparsial, Jakarta.

Diungkapkannya, pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyatakan pembubaran Ahmadiyah adalah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi akselerator konflik dan memperkeruh kondisi perpecahan di Indonesia.

"Kedudukan Menteri Agama harusnya menaungi semua agama. Kalau dia ngomong tanpa ada koordinasi dengan menteri-menteri lainnya, maka Presiden SBY harus memberikan peringatan tegas kepada Menteri Agama," tuturnya.

Rm. Andang L. Binawan menambahkan, hak berkumpul dan hak memilih keyakinan harus dibedakan. Ia menyatakan, pernyataan Menteri Agama hanya sedikit lebih ringan dibandingkan pernyataan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran yang salah.

Mengenai pembubaran Ahmadiyah, Romo Andang menyatakan harus dilihat dari dampak sosialnya. "Apabila masyarakat setempat merasa tidak apa-apa dengan adanya Ahmadiyah, mengapa harus dibubarkan?" katanya.

Dipaparkan juga oleh Junaidi, Peneliti Imparsial, usulan mengenai pembubaran ormas patut diapresiasi, namun harus dikaji lebih dalam lagi mengenai pembubaran tersebut. "Kita ini negara demokrasi. Usulan mengenai pembubaran ormas memang patut diapresiasi, tapi harus dikaji dan dilihat lebih dalam lagi," tegasnya.

Penulis: Engge | Editor: Marcus Suprihadi
Selasa, 31 Agustus 2010 | 20:24 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2010/08/31/20243886/Presiden.Harus.Tegas.kepada.Menag