TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Program Imparsial, Al-A'raf mendesak pemerintah agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat untuk mengawasi kinerja arapat Kepolisian.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya survei Imparsial yang menyebut mayoritas warga DKI Jakarta tidak puas terhadap kinerja polisi di sejumlah bidang.
"Ini catatan penting untuk Presiden dan Parlemen. Seselayaknya memperkuat Kompolnas untuk pengawasan kinerja polisi," tegasnya di kantor Imparsial, Senin (18/7/2011).
Ia menilai, hingga kini pengawas Kompolnas terhadap polisi masih lemah, bahkan cenderung gagal dalam mengawasi aparat polisi untuk bekerja lebih baik.
"Akhirnya polisi tidak memiliki kinerja yang sangat baik," tandas Al-A'raf.
Seperti diketahui, mayoritas publik di lima Kotamadya DKI Jakarta menunjukkan tingginya sikap yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Kepolisian.
Hal itu diungkapkan oleh peneliti Imparsial, Cahyadi Satria saat menyampaikan hasil Survei yang dilakukan pada 17 Juni hingga 4 Juli 2011 di kantor Imparsial.
"Kecenderungan sikap yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja polisi sekitar 61,2 persen," ujar Cahyadi seraya mengatakan terdapat 33,3 persen saja yang menyatakan puas terhadap kinerja polisi serta 5,4 persen lainnya menyatakan tidak tahu.
Cahyadi menambahkan, sikap ketidakpuasan warga Jakarta ternyata berbanding lurus saat ditanya tentang proses jalannya reformasi di internal Kepolisian.
"Ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan presentase ketidakpuasan kinerja polisi," imbuhnya.
Sebanyak 61,2 persen warga DKI Jakarta menyatakan proses reformasi polisi tidak berhasil. Sedang hanya 14,8 persen yang menilai reformasi di institusi ini berhasil dan sekitar 24 persen mengatakan tidak tahu.
Kecenderungan sikap ketidakpuasan tersebut, menurut Cahyadi imbas dari penilaian warga terhadap pencapaian kinerja polisi di sejumlah bidang kerjanya seperti penanganan korupsi, penangan lalu lintas, pencurian motor, penegakan hukum dan HAM hingga penanganan premanisme dan narkoba yang dianggap belum berhasil oleh warga Jakarta.
Penulis: Iwan Taunuzi | Editor: Johnson Simanjuntak
http://www.tribunnews.com/2011/07/18/imparsial-desak-kompolnas-diperkuat-awasi-kinerja-polisi
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)




