Jakarta, 16:09 Sun, 10 Jul 2011? 

Jurnas.com | MENJELANG pengesahan pada 15 Juli nanti, RUU Intelijen terus mengalami 
penolakan karena dinilai merugikan masyarakat banyak. Untuk itu, sebanyak 72 koalisi 
masyarakat yang tergabung dalam Komunike Bersama menyatakan agar RUU intelijen 
harus berlandaskan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Salah satu anggota Komunike Bersama, Todung Mulya Lubis, mengatakan, RUU intelijen itu
memang dibutuhkan sebagai bentuk reformasi dan akuntabilitas intelijen. "Namun, pengaturan 
intelijen melalui Undang-undang Intelijen tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus 
menjadikan prinsip dan tata nilai demokrasi serta HAM sebagai pijakan dasar di dalamnya,"
ujar Todung dalam diskusi "Tolak Pengesahan RUU Intelijen dan Perombakan Total RUU 
Keamanan Nasional" di Hotel Aryaduta Jakarta, Minggu (10/7).

Sementara itu, praktisi hukum senior Adnan Buyung Nasution juga menilai, sudah seharusnya 
DPR dan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertahanan) melakukan sosialisasi yang lebih 
luas kepada masyarakat. "Bersamaan dengan itu, mengakomodasi masukan dan pandangan 
masyarakat dalam kerangka penyempurnaan draft RUU Intelijen. Dengan demikian, UU 
Intelijen benar-benar dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan reformasi intelijen," 
kata Buyung yang juga tergabung dalam 72 koalisi masyarakat Komunike Bersama. 

Sebelumnya, Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara juga sudah memberikan 12 catatan 
terhadap draft RUU tersebut. Catatan-catatan itu menyangkut definisi intelijen, 
penyadapan, rahasia informasi intelijen, penangkapan, fungsi Lembaga Koordinasi
Intelijen Negara (LKIN), pengawasan, organisasi dan peran intelijen, struktur dan 
kedudukan, personel dan rekruitmen, kode etik dan larangan, sipilisasi intelijen, dan 
hak korban. 

Pengesahan RUU Intelijen itu sendiri kemungkinan akan dilakukan pada Rapat Paripurna 
penutupan masa sidang DPR pada 15 Juli 2011 nanti.

Penulis: Oscar Ferri

Bookmark with: