"Kembali saya tekankan LSM dan DPR tidaklah paham secara mendalam soal kebutuhan pertahanan negara, kami yang lebih paham," ungkap Hartind dengan nada tinggi.

KEPALA Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jendral TNI Hartind Asrin meminta media massa tidak perlu lagi meributkan rencana pembelian 100 unit main battle tank (MBT) Leopard buatan Jerman.

"Jangan mainkan isu seperti ini lagi, kami yang lebih paham kebutuhan pertahanan negara. Media massa, LSM, dan DPR hanya mempersulit pemahaman masyarakat tentang pertahanan nasional," ungkap Hartind kepada Gresnews.com saat dihubungi melalui telepon selularnya, Kamis (19/7).

Menurutnya seluruh perbatasan Indonesia membutuhkan fasilitas pertahanan yang baik, termasuk diantaranya penempatan MBT. Lantas muncul pertanyaan, mengapa harus MBT Leopard? Bukankah Indonesia mampu memproduksi medium and light tank melalui PT Pindad? "Kembali saya tekankan LSM dan DPR tidaklah paham secara mendalam soal kebutuhan pertahanan negara, kami yang lebih paham," ungkap Hartind dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, pemerintah dan DPR harus berhati-hati dan cermat dalam menentukan alokasi anggaran untuk pertahanan.

"Pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan objektif pertahanan Indonesia, bukan atas dasar kebutuhan politis," kata Poengky di Jakarta, Kamis (19/7).

Menurut Poengky, tidak ada urgensi pembelian Leopard saat ini. Ia menduga, rencana pembelian Leopard ditujukan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite pemerintahan. "Transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan masih patut dipertanyakan," ujar Poengky.

Kendati demikian, menurut Poengky, penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun pemerintah harus mencermati kondisi geografis, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank.

"Ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan di dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan bekerja sama dengan beberapa negara lain," ungkap Poengky, merujuk pada PT Pindad sebagai kekuatan industri pertahanan nasional.

Lalu Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Helmy Fauzi menilai Kementerian Pertahanan terkesan seperti kebal kritik dan tak menerima check and balance dari masyarakat. "Seperti antikritik. Bahkan dari DPR sendiri."

http://gresnews.com/mobile/berita/Politik/1157197-juru-kemhan-media-massa-dpr-dan-lsm-nggak-ngerti-soal-pertahanan-negara-lebih-baik-diam-saja

Bookmark with: