Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara RI baru harus lebih reformis karena banyak agenda reformasi internal Polri yang belum jalan. Komisi Kepolisian Nasional juga tidak banyak berfungsi sebagai sistem pengawasan.
Hal itu dibicarakan dalam diskusi ”Pergantian Kapolri dan Arah Reformasi Polri” oleh Bambang Widodo Umar, dosen Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia; Adnan Pandupraja, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas); dan Al Araf, Direktur Program Imparsial, di Jakarta, Jumat (18/6).
Para pembicara mendaftar agenda reformasi Polri yang belum selesai, seperti kepemimpinan Polri yang melempar kesalahan kepada anak buah, model seleksi pimpinan yang militeristik, sistem perekrutan dan pendidikan yang sarat uang, sampai politik uang. Menurut Widodo, cara memilih pemimpin dalam Polri lewat Dewan cenderung bersifat subyektif. Penilaian tersebut tak didasari oleh data kepegawaian yang memiliki kriteria yang diacu.
Menurut Widodo, organisasi Polri membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. ”Justru yang lahir adalah Kompolnas yang fungsinya hanya lembaga penasihat,” kata Widodo.
Pandu dari Kompolnas mengakui kalau lembaganya tidak bisa berfungsi sesuai harapan. Namun, wibawa Kompolnas bisa dikatakan sangat minim. ”Hingga saat ini Kompolnas tidak pernah bertemu DPR, masukan tentang Kapolri saat pergantian Sutanto pun tak ada efeknya,” kata Pandu.
Sementara itu, seusai menghadiri acara Dies Natalis Ke-64 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (17/6), penasihat ahli Kepala Polri, Bachtiar Aly, mengatakan, calon kepala Polri lebih dari satu cenderung berpotensi menimbulkan konflik dan politik uang. Oleh karena itu, kemungkinan besar hanya akan ada satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk disetujui.
”Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diajukan satu nama, misalnya politik uang untuk memperoleh dukungan di DPR. Selain itu, di dalam tubuh Polri sendiri nanti dikhawatirkan soliditas terganggu,” kata Bachtiar. (EDN/SF)
cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/1..

Bookmark with: