Minggu, 10 Juli 2011 15:50 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain soal kewenangan penangkapan oleh Badan
Intelijen Nasional (BIN), RUU Intelijen juga dianggap banyak memuat pasal karet
alias multitafsir. Seperti tak dirincikannya ketentuan yang mengatur kewenangan 
dan tugas intelijen untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Ini disampaikan oleh 72 orang tokoh nasional, yang tergabung di dalam Komunike 
Bersama Tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dalam acara jumpa pers 
yang digelar di Aryaduta Hotel, Jakarta, Minggu (10/7/2011).

Tak habis di situ, RUU Intelijen dinilai Komunike, berpotensi menyebabkan
 abuse of power oleh Pemerintah. "Kami menolak penyadapan tanpa melalui ijin 
pengadilan oleh intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 RUU Intelijen, telah 
mengancam hak privasi warganegara dan rentan disalahgunakan oleh kekuasaan," 
tegas pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Pembahasan RUU Intelijen saat ini sedang berlangsung di Parlemen. Penentuan 
akan disahkan atau ditunda pengesahan RUU Intelijen kemungkinan akan dilakukan 
di rapat paripurna penutupan masa sidang DPR, 15 Juli 2011 mendatang.

Di antara 72 tokoh nasional yang menolak RUU Intelijen terdapat nama, Adnan 
Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Jimly Ashidiqqie, Fadjroel Rahman, 
Teten Masduki, Bambang Widodo Umar, Bambang Harimurti.

Penulis : Samuel Febrianto
Editor : Yudie Thirzano

Bookmark with: