TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Kepolisian Nasional diminta bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga itu membantu melacak rekam jejak masa lalu calon Kapolri dalam kasus pelanggaran HAM, korupsi dan  praktik mafia kasus.
"Hampir semua jenderal bintang tiga yang menjadi kandidat pengganti Kapolri memiliki kesalahan dan terkait pada kasus-kasus tertentu. Track record menjadi penting untuk dilacak," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf dalam diskusi bertema "Pergantian Kapolri dan Arah Reformasi Polri" di Kantor Imparsial, Jumat (18/06).
Untuk melacak rekam jejak dari para petinggi Polri tersebut, Al mengatakan Kompolnas bisa bekerja sama dengan KPK dan juga Komnas HAM untuk melihat seberapa jauh keterlibatan orang tersebut di kasus-kasus tertentu. Saat ini ada enam jenderal bintang tiga yang mungkin untuk menjadi pengganti Kapolri. Mereka adalah Komjen (Pol) Yusuf Manggabarani, Komjen (Pol) Gorris Mere, Komjen (Pol) Imam Hariatna, Komjen (Pol) Susno Duadji, Komjen (Pol) Nanan Soekarna, dan Komjen (Pol) Ito Sumardi.
Keenam nama tersebut, menurut Al, mempunyai catatan tersendiri terkait keterlibatannya dalam sejumlah kasus yang melibatkan pelanggaran HAM, korupsi dan mafia kasus, terutama yang dilakukan pada jabatan-jabatan yang pernah diduduki sebelumnya.

NALIA RIFIKA

Bookmark with: