Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan IMPARSIAL menantang Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membeberkan pernyataan yang menyatakan adanya indikasi 20 organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dan asing yang mengganggu stabilitas keamanan sepanjang Pemilu Presiden 5 Juli 2004. Pernyataan seorang anggota DPR yang dilansir dalam dengar pendapat DPR tersebut secara langsung menyebut International Crisis Group (ICG) dan Elsam sebagai dua di antara lsm tersebut.

Dalam pandangan kami, pernyataan BIN di atas menunjukkan bahwa:

1. Bukti bahwa intelejen masih memusuhi penggunaan hak dan kebebasan politik warga negara yang dilakukan secara demokratik – hak-hak asasi manusia yang sekarang sudah dijamin oleh konstitusi. BIN juga melakukan dis-informasi kepada publik untuk mengesankan bahwa ekspresi dan aktualisasi hak politik  adalah ancaman bagi keamanan. Padahal, sesungguhnya, ekspresi dan aktualisasi hak dan kebebasan politik warga negara bukan dan tidak boleh dijadikan wilayah kerja bagi mandat dan kewenangan intelejen.

1. Perlu dipertanyakan motif politik BIN melansir informasi tersebut, apakah berkaitan dengan maraknya penolakan terhadap Capres Militer atau Capres yang militeristik, atau mengandung motif lain? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat Laporan Intelejen tersebut tidak disampaikan secara tertutup kepada Presiden, namun dengan memperalat Komisi I DPR untuk melegitimasi tindakan politis BIN. Lebih jauh, apa yang dilakukan BIN sudah merupakan tindakan politis diluar fungsi dan kewenangannya, yang sepatutnya mendapat teguran dari Presiden.

1. Keterbukaan informasi pada saat ini merupakan hal yang tidak dapat dibendung, dimana informasi tentang perkembangan di Indonesia dapat diperoleh dari sumber manapun. Tuduhan bahwa laporan-laporan yang dikeluarkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bias sehingga mempengaruhi opini internasional tentang Indonesia sangat naif. Secara umum opini masyarakat sipil Indonesia yang dilansir media pun banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan kecaman terhadap elit politik. Politik pengkambinghitaman kelompok-kelompok masyarakat sipil dilakukan BIN untuk menutupi masalah-masalah berkaitan dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan pemerintah.

1. Sejauh ini belum terlihat kerja-kerja intelejen yang serius selain ‘meng-intel-i’ kelompok-kelompok masyarakat sipil. Persoalan Aceh, Poso, Maluku, Papua, terorisme, dan lainnya justru semakin berlarut-larut karena operasi intelejennya tidak berjalan dengan semestinya. Anehnya justru BIN mengkambinghitamkan pihak lain meskipun hal tersebut menjadi tanggung jawabnya.

1. Bahwa Hendropriyono dan semua yang masih mempraktekkan sikap dan cara berpikir Orde Baru tidak punya tempat dalam Indonesia Baru yang demokratik. Pertanyaan kami, apakah tindakan yang dilakukan Hendropriyono merupakan kelanjutan dari policy Kabinet Megawati Soekarnoputri? Jika benar, maka Megawati dalam kapasitasnya sebagai salah satu calon presiden gagal tampil sebagai figur yang non-militeristik. Jika tidak, maka yang sesungguhnya terjadi jangan-jangan adalah upaya kepala BIN membangun citra yang keliru (militeristik) terhadap Presiden Megawati.

Demikian Siaran Pers Bersama ini kami sampaikan.

Jakarta, 28 Mei 2004

RACHLAND NASHIDIK                                 

Direktur Program   IMPARSIAL                     

USMAN HAMID

Koordinator KONTRAS 

HENDARDI

Ketua PBHI                     

Bookmark with: