Siaran Pers
|
Pemerintah kembali menunjukkan sikap konservatifnya dalam merumuskan legislasi sektor keamanan dengan memprioritaskan empat pembahasan RUU bermasalah di tahun ini (RUU Kamnas, RUU Rahasia negara, RUU Komcad dan RUU Disiplin militer). Langkah pemerintah itu tidak hanya kontraproduktif dengan agenda reformasi sektor keamanan tetapi juga dapat membaha ...
Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati, serta tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, manusiawi dan rasional, bukan untuk tujuan memuaskan satu pihak yang dirugikan atau korban. Pemidanaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusi ...
最終更新 (2013年 5月 17日(金曜日) 16:59) Koalisi Masyarakat Sipil
Kekerasan oleh oknum anggota TNI AD yang terjadi di Kantor PDIP sangat memprihatinkan. Belum tuntas proses penyelesaian kasus Cebongan dan peristiwa Oku di Sumatera Selatan, kini aksi kekerasan oleh oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jakarta. Sepanjang 2004-2011 kurang lebih terdapat 87 kasus kekerasan yang di ...
Konferensi Pers Bersama Tokoh-Tokoh
Kami mengutuk keras penyerangan dan pembunuhan diluar proses hukum di Lapas Sleman, Yogyakarta. Tindakan kekerasan itu bukan hanya mengoyak rasa kemanusiaan kita, tetapi menjadi pertanda kedipupan negara hukum terancam. Tindakan kekerasan itu tidak bisa di benarkan dengan dalih dan alasan apapun.
Kami ...
|
|
Konferensi Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan
Kami mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lembaga permasyarakatan (Lapas) Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam secara serius kehidupan demokrasi dan penegakk ...
Konferensi Pers
No. 001/Siaran Pers/Imparsial/I/2013
Presiden SBY belum lama telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2013 terkait penanganan gangguan keamanan. Inpres ini dikeluarkan dengan alasan gangguan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang akhir-akhir ini meningkat. Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Polri dan TNI ...
Konferensi Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan
Sedari awal, rencana pemerintah untuk membentuk RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Pemerintah selalu berubah-ubah dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan RUU Kamnas. Karenanya, meski pemerintah telah menyerahkan draft ...
最終更新 (2012年 11月 01日(木曜日) 14:36) STATEMEN PERS DAN DEKLARASI
Jejaring Penasihat Hukum Anti Hukuman Mati
Dalam Pasal 28(I) Amandemen Kedua UUD 1945, Indonesia telah menjamin dan mengakui hak untuk hidup sebagai hak konstitusi warga negara. Indonesia juga merupakan negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sejak 2005 setelah meratif ...
|
さらに記事を読む...
- 5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi
- RUU Kamnas Bernuansa Sekuritisasi dan DPR Harus Mengembalikannya ke Pemerintah
- Revisi UU Ormas Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
- The Purchase of Leopard has Violated Human Rights through the Restriction of Freedom of Speech, Freedom of Expression and Academic Freedom
Member Login
Noticeboard
Diskusi Publik
Kenaikan Harga BBM vs. Belanja Senjata Rp. 150 Triliun (Menyoal Transparansi dan Alokasi Belanja Senjata TNI)
Rabu, 28 Maret 2012, Pukul. 14.30 s/d Selesai Tempat:
Kantor HRWG (Human Right Working Group)
Alamat: Jln. Rp Soeroso 41, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Depan Restauran Roro Jonggrang)
Pembicara:
- TB. Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Danang Widoyoko (Koordinator ICW)




