14Munir: Surat Sunyi Munir untuk Jokowi

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Surat Munir meski terbuka tapi ketika dihalangi untuk sampai langsung ke Jokowi maka jadilah ia sekadar surat sunyi.

“Beberapa hari lalu, kami kesulitan saat hendak menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di Sekretariat Negara (Setneg) kami sempat dihadang Paspamres,” kata Deputi Koordinator KontraS, Malik Feri Kusuma, saat mengisahkan kembali kejadian yang mereka alami pada pada Kamis (23/8/2018) itu kepada aceHTrend, Sabtu (25/8/2018).

Feri menyebut, surat yang diantar oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu berisi tuntutan kepada pemerintah untuk mengungkapkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Koalisi LSM yang yang terdiri atas Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute, dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait dokumen asli TPF Munir.

Surat itu disebut Feri akhirnya hanya diterima oleh salah satu staf administrasi dari Kemensetneg. “Sangat disayangkan, awalnya kami ingin menyampaikan langsung kepada Jokowi,” sebutnya lagi.

Diketahui, dokumen hasil penyelidikan TPF disebut hilang. Pada 2016 Jokowi sempat memerintah Jaksa Agung untuk menelusuri hilangnya dokumen itu. Namun sampai sekarang hasilnya nihil. Feri pun tidak yakin dokumen tersebut benar-benar hilang.

“Hari ini sudah 14 tahun kasus Munir dan TPF itu belum ada keseriusan dari pemerintah dari rezim sebelumnya, dan hari ini. Sudi Silalahi pernah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF, artinya masih ada dokumennya,” terang dia.

Surat terbuka dengan isi yang sama dan ditujukan kepada Presiden Jokowi juga pernah disampaikan pada Kamis (26/4). Bahkan, surat terbuka untuk Jokowi sudah disampaikan sejak 2014.

Saat itu Suciwati, istri mendiang pejuang HAM Munir, membaca surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat aksi Kamis-an ke-371 bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014). Aksi itu merupakan pertama kali ditujukan ke pemerintahan baru dan mereka mendesak Presiden baru Joko Widodo untuk menghapus impunitas dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Surat Terbuka untuk jokowi

Feri: “Ternyata Jokowi Itu Ambigu Juga Ya”

Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib belum juga diumumkan oleh pemerintah. Padahal, dalam dokumen itu disinyalir ada sejumlah nama yang diduga menjadi bagian dari aksi pemufakatan jahat untuk menghabisi aktivis HAM yang pernah sangat peduli terhadap Aceh.

Kini, pemerintah justru lebih menyoal kehilangan dokumen asli TPF kasus pembunuhan Munir dan terus membiarkan beberapa yang diduga ikut menjadi bagian dari pemufakatan jahat, bebas tanpa tersentuh hukum.

Kamis (25/8) Koalisi LSM bermaksud mengantar surat terbuka ke Joko Widodo, Presiden RI yang kini kembali mencalonkan diri di pilpres 2019. Sayangnya, yang dihadapi oleh LSM peduli Munir itu justru suasana yang ambigu.

“Ternyata Jokowi itu Ambigu juga ya, kalau kita lihat karakter Presiden Jokowi sering blusukan ke masyarakat. Namun berbeda ketika kita masuk, kita dihadang dilarang untuk menyerahkan surat. Hanya boleh diwakili dan banyak pertanyaan. Kita jadi berpikir, lo kok seperti ini istana hari ini,” tutur aktivis KontraS Malik Feri Kusuma kepada aceHTrend.

“Kesannya dia merakyat, tapi sistem di pemerintahannya masih kaku dan parno dengan kedatangan masyarakat. Tadi diterima oleh bagian administrasi, hanya distempel saja. Bukan diterima oleh pengambil kebijakan,” imbuhnya.

Koalisi LSM yang yang terdiri dari Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung.

Pemanggilan tersebut disebut Feri untuk meminta perkembangan keberadaan dokumen hasil TPF Munir seperti yang diperintahkan Jokowi pada 12 Oktober 2016 lalu. Dokumen asli hasil TPF Munir hingga saat ini belum ditemukan.

Namun mantan Sekretariat Kabinet era Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Sudi Silalahi telah memberikan salinan dokumen hasil TPF Munir ke rezim Jokowi pada Oktober 2016 lalu.[]

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *