39 Lembaga Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat Tandatangani Petisi Menolak Restrukturisasi TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 39 lembaga masyarakat dan 39 tokoh masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak restrukturisasi di tubuh organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Jumat (15/2/2019) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Menteng Jakarta Pusat.

Sejumlah perwakilan lembaga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, Direktur Imparsial Al Araf, Sekretaris International NGO Forum on Indonesia Development (Invid) Nawawi Bahrudin, dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Hadir pula Peneliti Utama bidang perkembangan politik nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta M Islah, Direktur LBHJakarta Arif Maulana, Direktur Eksekutif Yayasan TIFA Darmawan Triwibowo, dan Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri.

Petisi tersebut berjudul “Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI“.

Di hadapan sejumlah media, petisi tersebut dibacakan bergantian oleh Direktur WALHI M Islah dan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Dalam petisi tersebut mereka memahami bahwa rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa rencana kebijakan.

Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Mereka melihat restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Presiden No 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi TNI.

“Kami menilai penataan organisasi militer perlu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran),” kata Islah membacakan petisi tersebut.

Mereka juga menilai penataan organisasi TNI juga harus mempertimbangkan aspek reformasi TNI, sehingga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI itu sendiri.

Kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis,” kata Islah.

Mereka memahami reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Menurut mereka, sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (Pasal 47 ayat 2 UU TNI).

Menurut mereka, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat 3 UU TNI.

“Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain melalui revisi UU TNI tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan akan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus,” kata Islah.

Mereka memandang peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem kurang tepat.

Menurut mereka, hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU No 34/2004 tentang TNI yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial.

“Justru, dalam konteks restrukturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda Restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri,” kata Islah.

Menurut mereka gelar kekuatan TNI harus menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah dengan memgacu pada penjelasan Pasal 11 ayat 2 UU TNI.

“Kami menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Pengembangan Kostrad, Armada Angkatan Laut, Komando Pertahanan Udara memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain sepertinya perlu dikaji ulang,” kata Islah.

Mereka menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system).

“Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI. Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun,” kata Islah.

Mereka memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

“Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI,” kata Arif.

Untuk itu mereka mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, yakni penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI.

“Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk meninjau ulang peningkatan level kepangkatan pada jabatan di struktur teritorial,” kata Arif.

Mereka juga mendesak otoritas sipil justru seharusnya mendorong beberapa agenda reformasi TNI yang penting, yaitu reformasi Peradilan Militer dan Restrukturisasi Komando Teritorial.

“Petisi ini ditandatangani di Jakarta, 15 Februari 2019 oleh 39 lembaga dan juga 39 individu dan tokoh. Karena ini terbuka, tidak menutup kemungkinan akan ditandatangani juga oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil dan tokoh-tokoh lain,” kata Arif.

Pada lembaran terakhir petisi yang dibagikan ke media juga disertakan daftar nama lembaga dan tokoh yang ikut menandatangani petisi tersebut.

Jumat, 15 Februari 2019 17:49 WIB

 

 

 

 

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *