7 Pelanggaran Masa Lalu Nunggu Dimejahijaukan

RMOL. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemerintahakan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu disambut dingin oleh kalangan pegiat HAM.

Alasannya, dari pemerin­tahan SBY hingga pemerintahan Jokowi, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu selalu diseret-seret ke ranah politik. Padahal sudah ada payung hukum, yaitu UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dapat digunakan untuk menye­lesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.

Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, sejak era reformasi kasus-kasus pelanggaran HAM selalu diwariskan satu rezimpemerintahan kepada penggantinya. Akibatnya kasus-kasus tersebut tidak kunjung diselesaikan. Dia menuturkan, saat ini ada 7 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menunggu untuk dibawa ke pengadilan.

“Persoalannya selama ini, ha­sil penyelidikan kasus-kasus itu selalu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara korbandan keluarga korban terus menanti penuntasan kasus-kasusnya,” ka­tanya, di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II, Jakarta.

Ghufron menilai, selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung tuntas aki­bat tidak adanya political will dari rezim yang berkuasa. Presiden demi presiden tidak mau menyelesaikankasus-kasus pelanggaran HAM karena banyaknya pertimbangan politis.

Seharusnya pemerintah ting­gal melaksanakan langkah-langkah hukum dan menghin­dari pertimbangan dan tran­saksi politik terutama denganpihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM.

“Hak-hak korban harus menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasuspelanggaran HAM, mereka dan keluarganya sudah menunggu keadilan sampai puluhan ta­hun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, upaya penyelesaian kasus-kasus pe­langgaran HAM melalui me­kanisme nonyudisial sepertiyang digagas Presiden Jokowi akan membuka ruang impunitas bagi para pelakunya. Seharusnya pemerintah berupaya menegakkan hukum dan HAM dengan menjalankan amanat UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

“Komnas HAM sudah menye­lesaikan penyelidikannya atas 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu, tinggal sekarang Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyidik kasus-kasus tersebut,” katanya.

Al Araf menuding pemerintah selama ini tidak men­goptimalkan peran KomnasHAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus-kasus pe­langgaran HAM. Presiden SBY dan Jokowi malah membawa ka­sus pelanggaran HAM ke ranahpolitik, bukannya ke ranah penegakan hukum. “Yang terjadi su­dah pasti negosiasi dan transaksi politik,” sebutnya.

Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertu­lisnya mengatakan, penyelesaian kasus-kasus HAM masalalu harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang undang, dan berkeadilan. ***

 

Sumber : rmol.co

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *