Anggota Komisi III Sebut UU Terorisme Terhambat karena Pembahasan Pelibatan TNI

Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lamanya proses revisi UU Terorisme karena terganjal pasal pelibatan TNI dalam penanaman terorisme. Hal itu dikatakan Arsul di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

“Peran TNI dalam pemberantasan terorisme ini salah satu penyebab pembahasan RUU ini jadi lama,” ungkap Arsul.

Padahal Asrul sendiri menilai RUU Terorisme tidaklah sebanyak Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKHUP) yang juga hingga sekarang belum mendapatkan pengesahan.

“RUU Anti-terorisme kalau dihitung jumlah pasal yang direvisi hanya 20-an. Jadi ya hanya satu yang mengganjal (pelibatan TNI). Ini masalah yang cukup menyita waktu,” jelas politisi PPP tersebut.

Ia mengatakan, sikap pemerintah yang tak satu suara soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga menjadi penyebab lamanya pembaahasan.

“Kalau DPR enggak satu suara, biasa. Karena ini dalam Pansus kan ada anggota Komisi III dan Komisi I. Tentu secara personal pasti kedekatannya berbeda, Komisi III dekat dengan Polisi, Komisi I dengan TNI,” paparnya.

Meski demikian, saat ini materi soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme telah tuntas dibahas dan disepakati. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme mengacu pada kerangka UU Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

“Akhirnya pelibatan TNI itu dikembalikan lagi ke UU TNI,” paparnya.

Oleh karena itu, Arsul berharap, RUU Anti-terorisme bisa disahkan pada akhir masa sidang IV tahun 2017-2018.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *