Debat Capres IV Diharapkan Kupas Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Ada 3 hal yang jadi fokus reformasi sektor pertahanan dan keamanan yaitu menerbitkan UU Perbantuan TNI, merevisi UU Peradilan Militer, dan restrukturisasi komando teritorial (koter).

Hukumonline.com-Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan masuk tahap keempat. Debat yang rencananya digelar akhir pekan ini akan mengusung tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat capres ini membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak partogi Nainggolan melihat pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Selain itu ada kalangan yang menilai sistem demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi faktanya tidak seperti itu.

Ini bisa dilihat dari posisi TNI sampai sekarang belum ditempatkan secara proporsional. Panglima TNI memerintahkan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI agar perwira militer aktif bisa menempati jabatan di kementerian dan lembaga negara sipil. Sebagaimana diketahui UU TNI hanya membolehkan perwira militer untuk menempati jabatan pada 10 kementerian.

Jika rencana itu bergulir Poltak menilai proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan akan semakin berat. Padahal persoalan perwira militer aktif yang nonjob ini menurut Poltak bisa diselesaikan sejak awal jika reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan secara serius dan menyasar perbaikan manajemen TNI.

“Ada 2 UU yang dilanggar jika militer aktif menempati jabatan sipil (di luar 10 kementerian yang ditentukan UU TNI) yaitu UU TNI dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Poltak dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Poltak berharap debat capres tahap keempat nanti membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Sedikitnya ada 2 hal yang penting untuk dibahas dalam debat keempat ini. Pertama, pentingnya menerbitkan UU Perbantuan TNI, ini penting sebagai pedoman dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP). Regulasi ini perlu mengatur antara lain tugas TNI selama OMSP dan berapa lama jangka waktunya. Kedua, revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui revisi UU Peradilan Militer, aparat militer harus tunduk pada hukum sipil ketika melakukan pidana umum.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemilu merupakan momentum yang tepat meminta komitmen politik calon pemimpin negara untuk menuntaskan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Reformasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana ancaman terhadap pertahanan dan keamanan saat ini berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini teknologi modern berperan penting, bukan lagi pengerahan pasukan dalam kapasitas yang besar.

Karena itu, Usman berpendapat reformasi sektor pertahanan dan keamanan perlu menyasar restrukturisasi koter. Idealnya koter hanya ada di wilayah perbatasan dan daerah konflik. Usman yakin reformasi koter ini akan berdampak terhadap efisiensi anggaran negara. “Penambahan kodam harus dipikirkan ulang,” usulnya.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan dalam visi dan misi kedua kandidat capres-cawapres tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan untuk sektor pertahanan dan keamanan ini. Padahal, sejak reformasi banyak isu yang menjadi sorotan masyarakat sipil seperti revisi UU Peradilan Militer, restrukturisasi koter dan kesejahteraan prajurit serta purnawirawan.

Gufron menyebut reformasi sektor pertahanan dan keamanan utamanya harus membentuk aparat militer yang modern dan profesional. Kemudian tata kelolanya harus demokratis, pengawasan yang dilakukan parlemen perlu diperkuat. Serta menekankan transparansi dan akuntabilitas. “Dalam reformasi ini harus ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM, yakni melalui revisi UU Peradilan Militer,” ujarnya.

Pengamat politik, Ray Rangkuti melihat visi dan misi kedua kandidat menyinggung kebijakan pertahanan dan keamanan. Pasangan nomor urut 01 menempatkan isu ini dalam poin keempat dan kelima pada visi dan misi mereka. Sementara nomor urut 02 membahas ini pada bagian akhir visi dan misi. Tapi Ray tidak pernah melihat kedua kubu pasangan calon membawa isu ini dalam setiap perdebatan publik.

“Perdebatan misalnya isu dwi fungsi TNI ini dimunculkan oleh publik, bukan dari kalangan elit politik,” kata dia.

Aktivis kesejahteraan veteran dan purnawirawan, Donny Soenaryo menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan veteran dan purnawirawan. Donny menyebut banyak rumah veteran dan purnawirawan digusur dengan dalih tanah yang ditempati itu milik negara dan akan digunakan untuk prajurit aktif. Padahal properti yang diklaim itu dibangun dengan biaya yang berasal dari gaji para veteran dan purnawirawan ketika masih aktif bekerja.

Donny menjelaskan belum lama ini kelompok veteran dan purnawirawan bersama organisasi masyarakat sipil menyambangi KPU untuk mendorong agar debat capres keempat ini membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan termasuk kesejahteraan prajurit, veteran dan purnawirawan. “Kami berharap kedua kandidat punya hati nurani untuk membahas masalah kesejahteraan ini,” tutupnya

 

 

Kamis, 28 Maret 2019

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *