Demokrasi Terganggu jika Oknum TNI Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, peraturan telah menegaskan bahwa TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Terlebih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bila ada oknum TNI yang berpolitik praktis maka perbuatannya bertentangan dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Mencuatnya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam gelaran Pilkada di Kepulauan Riau bisa mengganggu kehidupan politik.

“Penting untuk selalu diingatkan, bahwa keterlibatan militer dalam politik praktis bukanlah persoalan yang biasa tetapi persoalan yang serius yang akan mengganggu kehidupan politik yang demokratis dan membuat proses dan hasil pemilu cacat serta bermasalah,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/1/2016).

Menurut Al Araf, bila benar ada keterlibatan oknum TNI dalam pilkada terlebih dengan melakukan mobilisasi bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI. Tentunya perlu pula ada evaluasi dalam pelaksanaan pilkada tersebut, dan bila tidak dilakukan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan demokrasi.

“Kita tentu tidak menginginkan militer kembali lagi dalam politik seperti masa orde baru yang membuat kehidupan politik menjadi lumpuh. Sehingga penting buat kita untuk mengoreksi semua proses peralihan kekuasaan melalui pemilu atau pilkada jika terdapat keterlibatan dan intervensi militer dalam politik seperti Pilkada Kepulauan Riau,” ujarnya.

TNI, sambung Al Araf, sejatinya hanya boleh terlibat dalam operasi militer. Selain itu, juga membantu kepolisian bila memang ada keputusan politik negara. “Keputusan politik negara adalah keputusan politik presiden dengan pertimbangan DPR,” pungkasnya.

 

sumber : news.okezone.com

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *