Desekuritisasi Papua dan Jalankan Dialog untuk Menyelesaikan Konflik Papua secara Damai dan Bermartabat

RadarKotaNews – Belum lama ini, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu mengatakan bahwa penarikan aparat TNI/Polri dari Papua akan menyebabkan Papua merdeka dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Menhan menunjukkan tidak cukup memahami konteks dan substansi kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan keamanan di Papua. Sebab kata dia, Sebagai aktor pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan Tupoksinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Kritik yang muncul adalah berkaitan dengan pendekatannya yang eksesif dan koersif, sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah baru,”kata Gufron, Sabtu (7/9).

Atas dasar itu, Gufron berharap, evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan penting dan perlu dilakukan.

“Harus dipahami bahwa desakan menarik pasukan tni/polri dari papua bukan berarti menarik keseluruhan pasukan, melainkan menata ulang pengerahan pasukan di Papua,”jelasnya

Menurut, Riset imparsial menunjukkan jumlah pasukan yang diterjunkan di Papua sudah tidak proporsional. Pada tahun 2011 saja misalnya, yakni sebelum dilakukannya pemekaran Kodam dan pembangunan markas-markas baru, diperkirakan jumlah pasukan TNI sebesar 14.842 prajurit. Itu artinya, jika jumlah tersebut tidak berubah, maka jumlah pasukan TNI di Papua diperkirakan bertambah sering dibentuknya kodam baru di Papua Barat.

Tidak hanya itu, hingga saat ini pemerintah juga tidak pernah sekalipun menyebutkan berapa jumlah OPM yang dihadapi di Papua. Sementara, ekses dari tidak proporsional jumlah pasukan justru dirasakan langsung oleh masyarakat setempat seperti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan yang dialami warga sipil.

“Penting dicatat bahwa evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan di papua hanya salah satu langkah aja. Sebab, dalam upaya menyelesaikan konflik Papua, langkah tersebut harus dibarengi upaya lainnya untuk menyelesaikan akar konflik Papua,”tegas Gufron

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada 4 sumber konflik Papua yakni, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik; (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; (c) kegagalan pembangunan; (d) marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

“Tanpa dibarengi oleh upaya yang sifatnya komprehensif untuk menyelesaikan keempat sumber konflik tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua tidak akan tuntas dimana gejolak sosial-politik seperti sekarang berpotensi terulang atau meletup kembali di masa depan,”katanya

Memang, upaya mende-eskalasi situasi keamanan di Papua penting dan perlu dilakukan pemerintah guna memastikan rasa aman di masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tidak mengedepankan cara-cara yang eksesif dan koersif dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fakta-fakta historis juga telah menunjukkan bahwa penggunaan cara-cara tersebut dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan memunculkan masalah-masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, upaya tersebut juga jangan sampai mengabaikan apalagi menafikan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan masih simbolis dan belum menyentuh akar utama permasalahan konflik Papua.

Karena itu, Pemerintah sejatinya memiliki modal dan pengalaman historis untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan damai dan bermartabat yakni melalui jalan dialog.

“Dari pengalaman politik dimanapun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,”terangnya

Pasalnya, yang dibutuhkan pada saat ini adalah komitmen dan langkah konkrit dari semua pihak untuk duduk dan menyepakati dialog sebagai satu-satu jalan demokratik dan bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua.

Untuk itu, penting bagi Presiden untuk menegaskan komitmennya atas jalan dialog tersebut dan segera mewujudkannya secara konkrit. “Masalah Papua yang demikian kompleks menuntut adanya kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua.”tutup Gufron.(fy)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *