Dewan Kerukunan Nasional masih Dibahas

Media Inodesia-jaksa Agung HM.Prasetyo mengatakan pembentukan dewan kerukunan nasional (DKN) yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui proses nonyudisial masih dalam proses pembahasan.
“DKN sedang mau membahas dengan Pak Menko Polhukam katanya sesuai menghadiri acara pernikahan massal untuk menyambut HUT ke-58 Adhyaksa di jakarta, kemarin.
Prasetyo berhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan di era pemerintahansaat ini.
“penyelesaiannya sesuai dengan realitas yang ada, ” katanya.Ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kasus itu terjadi bahkan kamu (wartawan) belum lahir.
apa pun akan sulit,” paparnya. sebelumnya, dia menyatakan serius mencari jalan keluar penyelesai kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk Komnas HAM perna melibatkan alih hukum yang independen yang di ambil dari beberapa perguruan tinggi untuk membahas hal ini,” urai Prasetyo.
Ketau Komnas HAM Ahamad Taufan Damanik meminta pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran berat HAM ketingakat penyidikan di kejaksaan.
“Komnas HAM sudah sering membahas (sembilan kasus itu) bersama Kejaksaan Agung dan kemenko polhukam,” ucap taufan.
kesembilan kasus tersebut antara lain peristiwa 65, penembakan misterius,Talangsari,Semanggi 1 dan 2, serta kasus di Aceh dan Papua.
Imparsial bersama dengan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai DKN bukanlah jawaban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kami bersama dengan sejumlah korban dan kelurga korban pelanggaran HAM masa lalu mengecam keras upaya yang dilakukan oleh menko pulhukam yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat mekanisme DKN,” kata salah satu peneliti Imparsial Hussein Ahamad, kemarin.
Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM dengan cara musyawarah mufakat dinilai tidak tepat.
apalagi, kata dia,alasannya penyelasaian melalui peradilan akan menyebabkan konfilik dan tidak sesuai dengan budaya indonesia.
lebih lanjut, Hussein mengatakan gagasan pembentukan DKN terliat jelas merupakan agenda cuci tangan yang melanggengkan impunitas dan merupakan upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran berat HAM di masa silam. (*/Ant/P-2)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *