Dokumen TPF Munir dari SBY Akan Diautentikasi

Media Indonesia — KEMENTERIAN Sekretariat Negara telah menerima salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib dari mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi. Dokumen fotokopian tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Agung.

Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan, meski hanya berupa fotokopi, dokumen itu serupa dengan aslinya. Pada dokumen itu, ada tanda tangan ketua TPF Munir, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi.

“Namun, karena ini fotokopi, tentu harus ditelusuri lagi apakah ini sesuai aslinya. Jaksa Agung yang akan menelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Jaksa Agung M Prasetyo. Kejaksaan akan meneliti dan menelusuri isi berkas, apakah benar sesuai yang asli atau tidak jika nanti diserahkan oleh Presiden Jokowi.

Untuk proses autentikasi dokumen, kata Prasetyo, pihaknya akan mengundang semua anggota TPF untuk melakukan konfirmasi atas dokumen fotokopian yang diberikan mantan Presiden SBY tersebut.

“Makanya nanti kita lihat seperti apa, ya kan. Nanti setelah ada di sini, kita akan baca untuk dipelajari. Kita akan memanggil anggota TPF lain untuk memberikan pernyataan yang sama,” katanya.

Prasetyo melanjutkan, meskipun dua mantan anggota TPF telah mengonfirmasi keautentikan dokumen fotokopi tersebut, tetap saja itu akan dikonfirmasi oleh semua anggota.

“Sekarang kan katanya dua orang (anggota TPF) yang sudah melegalisasi, menyatakan itu sesuai dengan aslinya. Namun, anggota TPF kan banyak dan kita belum tahu yang mulai agresif itu siapa. Ada juga anggota yang sudah meninggal,” kata Prasetyo.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga terus berupaya untuk mencari dokumen asli laporan TPF Munir. “Kan sudah jelas instruksinya ialah mencari dokumen TPF. Nah, sekarang biar kami bekerja dulu untuk mencarinya. Itu saja,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Pidana
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menambahkan, belum ditemukannya dokumen resmi TPF kasus Munir tidak boleh dijadikan dalih bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan penuntasan kasus pembunuhan Munir. Pencarian dokumen asli bisa dilakukan berbarengan dengan upaya menuntaskan kasus.

Terkait belum ditemukannya dokumen asli laporan akhir TPF Munir, Al Araf mengatakan, jika terbukti hilang, pejabat publik yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga dokumen tersebut bisa dipidana.

Dalam Pasal 53 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa setiap orang, badan hukum, atau badan publik yang sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Pasal 86 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahkan menetapkan ancaman pidana sepuluh tahun untuk perbuatan serupa.

Mantan anggota TPF Munir Amiruddin mengatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh terjebak dalam polemik ‘hilangnya’ dokumen laporan akhir TPF Munir.

“Yang ditunggu publik ialah langkah konkret penuntasan kasusnya, apakah itu dengan PK, bentuk TPF baru, atau upaya-upaya lainnya,” ujar dia. (Deo/Pol/AT/P-4)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *