IMPARSIAL Menyikapi Pelarangan Buku dan Isu Komunisme

 

 

 

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al Araf memandang, tindakan pelarangan dan penyitaan buku komunis yang sewenang-wenang merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan negara hukum dan HAM.

“Dalam konteks hak asasi manusia, penyitaan buku merupakan sebuah bentuk pembatasan terhadap hak asasi,”kata Al Araf saat Konferensi Pers bertajuk “Menyikapi Pelarangan Buku dan Isu Komunisme” yang di gelar oleh Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor) di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, jakarta selatan, Kamis (10/1/19)

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai sumber informasi dan penyitaan tanpa proses
pengadilan merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan, dan bertentangan, dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”jelasnya

Jika pilihan penyitaan itu dilakukan, maka harus melalui proses peradilan dan dengan alasan yang jelas serta nyata terganggu ketertiban umumnya, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6-13-20/PUU-VI/2010. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya pelarangan buku harus berlandaskan kepada due process of law, yaitu melalui putusan pengadilan.

Ditempat yang sama Wakil direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai hal tersebut melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh negara sebab kebebasan ini penting untuk sarana media untuk konsumsi publik agar dapat di ketahui.

Pengaturan itu harus ada dasar UUD, harus bersifat proporsional, tidak bisa pemerintah mengabil wewenang yang sama sekali tidak otoritatif melakukan pembredelan terhadap masyarakat.

“Peran TNI sendiri sesuatu yang tidak bisa di benarkan karena diluar fungsi perannya sebagai aktor negara, itu harus di koreksi.” Jelas Gufron.(fy)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *